Tag: KP2MI

Kuwait Buka Peluang Besar untuk Para Pekerja Indonesia di Sektor Profesional dan Layanan Jasa

JAYAKARTA NEWS— Kuwait memiliki peluang yang cukup besar untuk penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor-sektor profesional dan layanan jasa. Ini menjadi pasar yang perlu terus Dipetakan dan optimalkan.

Hal ini diungkap Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, Selasa (26/5/2026).

Wamen Christina melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait, Lena Maryana Mukti, di Kantor Kementerian P2MI.  Dalam pertemuan itu, ia menerima berbagai masukan dan informasi terkini terkait kondisi pekerja migran Indonesia di Kuwait yang saat ini bekerja di sektor hospitality, minyak dan gas (oil and gas), manufaktur, kesehatan, hingga spa terapis. 

Selain itu, turut dibahas berbagai job order serta aspek legalitas penempatan pekerja migran Indonesia di negara tersebut.

Adapun jumlah warga negara Indonesia (WNI) di Kuwait hingga Januari 2026 mencapai sekitar 6.088 orang, termasuk pekerja migran dan keluarganya.

Christina menegaskan, Kementerian P2MI terus memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari hulu hingga hilir, termasuk memastikan pekerja migran memperoleh jaminan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan di negara tujuan.

“Kami menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, termasuk di Kuwait, agar mereka memiliki perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai selama bekerja di luar negeri,” jelas Christina.

Kerja Sama G to G dan G to P

Selain itu, juga dibahas mengenai kemungkinan kerja sama Government to Government (G to G) atau Government to Private (G to P) antara Indonesia dan Kuwait.

Selain sektor hospitality, kesehatan, dan migas, Wamen Christina juga mendorong pembukaan peluang penempatan medium skilled worker di industri pendukung sektor oil and gas yang menjadi tulang punggung perekonomian Kuwait. 

Sementara itu, Dubes RI untuk Kuwait, Lena Maryana menambahkan, persaingan tenaga kerja global di Kuwait semakin ketat. 

Ia mencontohkan peluang penempatan tenaga kerja sektor keamanan bandara yang sebelumnya sangat terbuka bagi pekerja Indonesia, kini telah banyak diisi tenaga kerja dari Afrika, karena faktor efisiensi biaya dan kecepatan rekrutmen.

“Pekerja Indonesia masih memiliki citra positif di mata masyarakat Kuwait karena dinilai ramah, berdedikasi, dan minim konflik. Indonesia juga perlu melakukan pembenahan agar tidak kehilangan momentum pasar kerja di Kuwait dan kawasan Timur Tengah secara lebih luas,” tambahnya. (*) 

KP2MI Dukung Visi Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi dan Perlindungan Rakyat

JAYAKARTA NEWS—  Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani Christina menyambut baik arah kebijakan ekonomi dan fiskal APBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo, utamanya penekanan pembangunan yang berpihak kepada rakyat dan penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk memanfaatkan bonus demografi.

Hal ini disampaikan  Christina menanggapi Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), dimana ia turut hadir.

Menurutnya, penekanan itu menjadi pesan penting bagi Kementerian P2MI untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat global.

“Arah kebijakan itu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia lewat peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja yang aman dan legal, hingga penguatan ekosistem ekonomi nasional yang mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja berkualitas,” jelasnya.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan defisit fiskal dijaga pada rentang 1,8 sampai 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

“Presiden juga menegaskan pentingnya disiplin fiskal, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, serta optimalisasi penerimaan negara demi memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Salah satunya mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam strategis lewat BUMN yang ditunjuk,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Wamen Christina mengapresiasi penyampaian langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden di hadapan DPR RI yang menjadi momentum bersejarah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena untuk pertama kalinya agenda tersebut disampaikan langsung kepala negara.

“Oleh karenanya, Kementerian P2MI siap mendukung visi besar Presiden dalam membangun ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berpihak kepada rakyat, menciptakan sumber daya manusia unggul dan meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar global,” pungkasnya. (*/di)

Menteri P2MI Mukhtarudin: Pekerja Migran Indonesia Kini Fokus pada Medium dan High Skill

JAYAKARA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia, guna mengadakan pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan Malaysian Chinese Association (MCA) pada Rabu (20/5/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pelindungan sekaligus memperluas peluang kerja formal bagi Pekerja Migran Indonesia di Negeri Jiran.

Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin disambut langsung oleh Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Ir. Wee Ka Siong, serta ahli perniagaan terkemuka Malaysia, Datuk Ir. Lawrence Low Ah Keong.

Turut mendampingi Menteri P2MI dalam delegasi Indonesia adalah Direktur Penempatan KP2MI, Ahnas, dan Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan Susanto.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah tindak lanjut dari kunjungan delegasi MCA ke kantor KP2MI pada akhir April tahun lalu. Mukhtarudin mengungkapkan bahwa draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama antara kedua belah pihak kini telah mencapai kesepakatan final.

“Saya ingin menyampaikan terkait dengan hasil tindak lanjut pertemuan antara delegasi MCA pada tanggal 21 April yang lalu ke kantor KP2MI. Sekarang poin-poin ataupun isinya sudah kita sama-sama setujui, dari sisi legal kita sudah selesai semua. Tinggal kita cari waktu bersama untuk meresmikan dan menandatangani perjanjian yang kukuh antara kementerian secara B2B (Business-to-Business) dengan MCA,” ujarnya, dilansir Humas KP2MI.

Perlindungan dan Peningkatan Skill

Mukhtarudin menjelaskan bahwa Kementerian P2MI merupakan kementerian baru yang dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan bahwa adanya komitmen besar dari Kepala Negara untuk memperkuat posisi pekerja migran, yang urusannya kini telah dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu ia memaparkan dua arahan utama dari Presiden RI yakni memperkuat perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran di seluruh dunia pada setiap tahapan, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja, hingga pasca-bekerja saat kembali ke tanah air.

Kapasitas pekerja migran Indonesia saat ini, kata Menteri, telah bergeser dari pekerjaan berketerampilan rendah (low skill) menuju sektor medium dan high skill (terampil tinggi).

“Hari ini Indonesia sudah mempersiapkan tenaga-tenaga skilled worker. Kita tidak lagi hanya fokus pada lower skill, tetapi sudah mengarah pada penciptaan tenaga kerja medium dan high skill. Kami sudah banyak menempatkan Pekerja Migran di level terampil dan teknologi tinggi, seperti di industri galangan kapal Korea Selatan hingga sektor engineering di China,” jelasnya.

Menyambut Puncak Bonus Demografi

Mukhtarudin menjabarkan potensi besar sumber daya manusia Indonesia yang sedang menyongsong puncak bonus demografi pada tahun 2035. Dengan modalitas usia produktif yang sangat besar tersebut, Pemerintah Indonesia secara intensif membekali para generasi muda dengan keahlian (skill over) yang relevan dengan kebutuhan pasar global.

Terkait dengan penempatan di Malaysia, Kementerian P2MI menyoroti tantangan berat mengenai penempatan nonprosedural. Tercatat, pada periode 1 Januari hingga 17 Mei 2026, kementerian telah memfasilitasi pemulangan 5.112 pekerja migran bermasalah yang mayoritas bekerja secara nonprosedural atau tanpa dokumen resmi di Malaysia.

“Maka dari itu, kami berharap MCA dapat membantu mendukung dan mengimbau perusahaan serta mitra strategis di Malaysia agar hanya melakukan perekrutan pekerja migran melalui mekanisme resmi dan tidak mempekerjakan pekerja nonprosedural demi meningkatkan pelindungan pekerja migran di Malaysia,” ucapnya.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja ini Menteri Mukhtarudin mendorong pembenahan tata kelola penempatan, dan berharap MCA dapat mengutamakan kesempatan kerja bagi pekerja migran terampil, khususnya tenaga kesehatan di rumah sakit milik MCA, serta sektor formal lainnya melalui jaringan perusahaan di bawah asosiasinya.

Pertemuan Menteri Mukhtarudin dan MCA ini diharapkan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan Joint Working Group (JWG) atau Task Force bersama untuk menyusun roadmap jangka panjang pengembangan talenta dan penguatan sistem pelindungan pekerja migran di Malaysia. (*/di)

KP2MI Canangkan Gerakan Nasional Migran Aman, Presiden Prabowo Bilang Begini!  

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) resmi mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).

Langkah masif ini diinisiasi sebagai bentuk kehadiran nyata negara dalam memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terintegrasi, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.

Sebelum pencanangan resmi dimulai, jalannya acara diawali dengan pemutaran video Mandat Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam jalur penempatan nonprosedural yang penuh risiko.

“Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” tegas Presiden Prabowo dalam rekaman video tersebut, dilansir Humas KP2MI.

Transformasi Kelembagaan dan Kontribusi Pekerja Migran

Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan, pembentukan Kementerian P2MI merupakan transformasi besar dari yang sebelumnya berbentuk badan operator (BP2MI) kini menjadi kementerian yang menjalankan fungsi operator sekaligus regulator, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2024.

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami agar meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja migran. Baik dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, serta setelah mereka bekerja, dan mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran yang terampil, medium, dan high skill,” ujar Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin mengingatkan bahwa Pekerja Migran bukanlah sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan pejuang ekonomi yang rela menukar rindu demi kesejahteraan keluarga. 

“Kontribusi nyata mereka terlihat dari data statistik ekonomi dan keuangan Bank Indonesia, di mana remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran pada tahun 2025 mencapai angka fantastis Rp288 triliun,” beber Mukhtarudin.

Dampak positif ini, lanjutnya, kian terasa ketika remitansi dikelola secara produktif. Banyak purna Pekerja Migran pulang membawa keterampilan dan modal untuk membangun usaha di sektor pertanian, kuliner, industri kreatif, hingga pendidikan.

“Dari migrasi yang aman, lahir kemandirian dan kesejahteraan. Dan inilah yang kita sebut sebagai brain circulation,” imbuh Menteri.

Ribuan Keberangkatan Ilegal Digagalkan

Mukhtarudin juga memaparkan data capaian penegakan hukum dan pelindungan sepanjang awal tahun ini. Sejak Januari hingga April 2026, Kementerian P2MI tercatat berhasil mencegah keberangkatan ilegal sebanyak 1.353 calon pekerja migran di berbagai titik perbatasan.

Selain itu, KP2MI telah melakukan takedown terhadap 4.213 konten digital berbahaya dan menyesatkan, juga menangani 1.173 aduan dari Pekerja Migran di berbagai negara penempatan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa negara harus hadir. Bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir langsung di ruang-ruang kehidupan masyarakat,” ucapnya.

5 Strategi Utama dan Penguatan Desa Migran Emas

Gerakan Nasional Migran Aman ini dipastikan bukan sekadar seremoni belaka, melainkan instrumen pencegahan berkelanjutan yang langsung menyasar akar rumput (keluarga dan desa).

Untuk menyukseskan Gerakan Nasional Migran Aman, Kementerian P2MI mendorong lima strategi utama yang komprehensif dari hulu ke hilir. Strategi tersebut diawali dengan penyebaran informasi masif guna mendominasi ruang publik dan digital dalam mengedukasi masyarakat, yang dibarengi dengan mitigasi risiko serta deteksi dini lewat pengawasan ketat di wilayah-wilayah rawan penempatan ilegal. 

Selain itu, kementerian membangun kolaborasi lintas sektor bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta.

Di tingkat bawah, dilakukan akselerasi edukasi akar rumput dengan menjadikan desa sebagai simpul utama informasi melalui program Desa Migran Emas, serta memobilisasi para purna Pekerja Migran Indonesia sebagai agen perubahan tepercaya yang mengedukasi komunitas di lingkungan mereka.

Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 669 Desa Migran Emas di seluruh provinsi di Indonesia yang berfungsi sebagai garda terdepan pelindungan serta pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. 

Menteri Mukhtarudin meminta pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa untuk mengintegrasikan gerakan ini ke dalam forum warga, seperti musyawarah desa, kegiatan PKK, hingga posyandu.

Ia juga mengetuk hati para tokoh agama untuk menyelipkan pesan migrasi aman di mimbar-mimbar ibadah, serta meminta media massa dan penggiat digital untuk terus menyebarkan informasi edukatif agar harapan masyarakat tidak dibajak oleh tipu daya sindikat. (*/di)

Kementerian P2MI: Penguatan Data dan Peran Pemda Jadi Fokus Pelindungan PeMI

CILACAP, JAYAKARTA NEWS— Upaya memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PeMI) terus didorong melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, tata kelola berbasis desa, serta pemanfaatan data yang terintegrasi. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh International Organization for Migration (IOM) bersama INFEST Yogyakarta di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS), BP3MI Jawa Tengah, Disnakerin Kabupaten Cilacap, Polresta Cilacap, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.

Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi KP2MI menegaskan bahwa paradigma pelindungan PeMI saat ini tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif dengan fokus intervensi dimulai sejak desa. Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat keputusan untuk bekerja ke luar negeri lahir dari lingkungan keluarga dan desa, sehingga pelindungan harus hadir jauh sebelum keberangkatan.

Kabupaten Cilacap sendiri menjadi salah satu kantong utama PeMI di Jawa Tengah. Data pemaparan menunjukkan proyeksi penempatan PeMI asal Cilacap pada 2025 mencapai 12.736 orang, sementara sejak Januari 2026 hingga saat ini tercatat sebanyak 4.006 PeMI telah diberangkatkan secara prosedural.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi dinilai memiliki posisi strategis dalam memperkuat tata kelola pelindungan PeMI. Peran tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan lintas kabupaten/kota, validasi data PeMI, penguatan layanan terpadu satu atap (LTSA), edukasi masyarakat, pengawasan perusahaan penempatan PeMI (P3MI), hingga pemberdayaan PeMI purna penempatan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan tengah merancang nota kesepahaman (MoU) bersama KP2MI guna memperkuat sinergi pelindungan pekerja migran di daerah. Fokus pelindungan hingga tingkat desa dinilai menjadi langkah strategis mengingat masih banyak desa yang belum tersentuh edukasi dan penguatan tata kelola migrasi aman.

Selain itu, penguatan data turut menjadi perhatian utama dalam agenda tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) dipandang memiliki peran penting dalam membangun fondasi data PeMI yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan pelindungan. Ketersediaan data yang valid dinilai krusial untuk mendukung deteksi dini kerentanan, pencegahan migrasi non-prosedural, hingga penyusunan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Forum ini juga menekankan pentingnya penguatan program Desa Migran EMAS yang menjadi salah satu program strategis Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam membangun sistem pelindungan pekerja migran dari tingkat desa. Melalui program tersebut, desa didorong menjadi garda terdepan dalam pendataan PeMI dan keluarganya, edukasi migrasi aman, pencegahan perdagangan orang, hingga penguatan ekonomi keluarga pekerja migran.

Melalui kolaborasi multipihak ini, Cilacap diharapkan dapat menjadi model penguatan tata kelola migrasi aman berbasis kolaborasi di Indonesia. Dengan tata kelola yang kuat dan dukungan data yang akurat, pelindungan PeMI diharapkan mampu menghadirkan migrasi yang aman, PeMI yang bermartabat, keluarga yang sejahtera, serta desa yang semakin berdaya. (*/di)

Di Tengah Duka, Negara Hadir Menjemput Kepulangan Terakhir PMI dari Taiwan

JAYAKARTA NEWS— Malam itu, suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipenuhi duka. Tiga peti jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba dari Taiwan membawa kisah perjuangan, pengorbanan, dan kerinduan yang tak lagi sempat terucap kepada keluarga di Tanah Air. Namun mereka tidak pulang sendirian. Negara hadir menyambut kepulangan terakhir mereka dengan penghormatan dan tanggung jawab penuh.

Atas perintah langsung Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian P2MI/BP2MI M. Fachri turun langsung melakukan penjemputan tiga jenazah PMI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (10/5/2026).

Ketiga PMI tersebut adalah Indah Harini asal Blitar, Jawa Timur, Candra Ariyanto asal Lampung Tengah, dan Muh Sriadi asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya dipulangkan melalui penerbangan Cathay Pacific CX-719 dan tiba di Indonesia sekitar pukul 19.40 WIB. 

Penjemputan langsung oleh jajaran pimpinan Kementerian P2MI menjadi bentuk nyata bahwa negara tidak menutup mata terhadap penderitaan pekerja migran dan keluarganya. Pemerintah memastikan seluruh proses pemulangan dilakukan secara layak, manusiawi, dan penuh penghormatan.

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak berhenti ketika mereka bekerja di luar negeri, tetapi juga ketika mereka menghadapi situasi darurat hingga kepulangan ke Tanah Air.

“Para pekerja migran adalah bagian dari keluarga besar bangsa ini. Ketika mereka mengalami musibah di negeri orang, negara wajib hadir. Tidak boleh ada PMI yang dipulangkan tanpa penghormatan, tanpa pendampingan, dan tanpa perhatian negara,” tegas Mukhtarudin.

Ia menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban sekaligus memastikan pemerintah akan terus memperkuat sistem perlindungan PMI secara menyeluruh.

“Kita tidak ingin ada lagi warga negara Indonesia yang berangkat melalui jalur tidak prosedural dan akhirnya berada dalam posisi rentan di luar negeri. Keselamatan dan perlindungan PMI harus menjadi prioritas bersama,” lanjutnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian P2MI/BP2MI M. Fachri turun langsung melakukan penjemputan tiga jenazah PMI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (10/5/2026).[Foto: dok KP2MI]

Direktur Jenderal Pemberdayaan M. Fachri mengatakan bahwa proses pemulangan tiga PMI tersebut melibatkan koordinasi intensif antara Kementerian P2MI, KDEI Taipei, otoritas Taiwan, maskapai penerbangan, serta pemerintah daerah di Indonesia.

“Kehadiran kami malam ini bukan sekadar menjalankan tugas administratif. Ini adalah bentuk penghormatan negara kepada para pekerja migran yang telah berjuang demi keluarganya. Negara harus hadir sampai mereka benar-benar kembali ke rumah,” ujar Fachri.

Indah Harini diketahui bekerja sebagai caregiver di Taiwan dan meninggal dunia akibat kanker ovarium saat menjalani perawatan di Taoyuan General Hospital pada Februari 2026. Pemerintah bersama pihak terkait melakukan pendampingan penuh terhadap proses penanganan hingga pemulangan jenazah ke kampung halaman di Blitar. 

Sementara itu, Candra Ariyanto meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Yunlin, Taiwan. KDEI Taipei memfasilitasi mediasi dengan pihak penabrak dan perusahaan asuransi hingga disepakati kompensasi sebesar NTD 2,2 juta termasuk biaya pemulangan jenazah. 

Adapun Muh Sriadi, PMI asal Lombok Tengah, meninggal dunia di asrama kerjanya di Tainan. Dari hasil penanganan awal diketahui almarhum bekerja menggunakan visa turis. Pemerintah Indonesia melalui KDEI Taipei tetap melakukan pendampingan penuh mulai dari proses kepolisian, otopsi, hingga pemulangan jenazah ke Indonesia. 

Kementerian P2MI menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk PMI nonprosedural, tetap memiliki hak atas perlindungan negara. Karena itu, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan terhadap praktik penempatan ilegal yang selama ini menjadi salah satu akar kerentanan pekerja migran di luar negeri.

Selain penjemputan di bandara, pemerintah juga memastikan fasilitasi pengantaran jenazah menuju daerah asal masing-masing agar dapat segera dimakamkan oleh keluarga.

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak bahwa perlindungan PMI bukan hanya soal penempatan kerja, tetapi juga menyangkut keselamatan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

“Negara tidak boleh absen dalam setiap duka rakyatnya. Mereka pergi membawa harapan keluarga, dan ketika mereka pulang dalam keadaan tak bernyawa, negara harus memastikan mereka kembali dengan kehormatan,” tutup Mukhtarudin.

Pemulangan tiga jenazah PMI dari Taiwan menjadi potret nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia, dari proses keberangkatan hingga kepulangan terakhir ke Tanah Air. (*/di)

Mereka Pulang dalam Sunyi, Negara Menjemput dengan Hormat

JAYAKARTA NEWS— Negara menunjukkan kehadirannya secara nyata bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), bahkan hingga di titik kepulangan terakhir. Atas arahan langsung Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian P2MI/BP2MI M. Fachri turun langsung menjemput tiga jenazah PMI asal Indonesia yang dipulangkan dari Taiwan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (10/5/2026).

Ketiga PMI tersebut yakni Indah Harini asal Blitar, Jawa Timur, Candra Ariyanto asal Lampung Tengah, dan Muh Sriadi asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya dipulangkan dalam satu penerbangan Cathay Pacific CX-719 dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 19.40 WIB. 

Langkah penjemputan langsung oleh jajaran pimpinan Kementerian P2MI menjadi simbol kuat bahwa negara tidak membiarkan warganya menghadapi situasi sulit seorang diri. Pemerintah memastikan seluruh proses pemulangan, penanganan administrasi, hingga fasilitasi pengantaran ke daerah asal dilakukan secara terpadu dan bermartabat.

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa pelindungan PMI bukan hanya ketika bekerja di luar negeri, tetapi mencakup seluruh siklus migrasi, termasuk saat menghadapi musibah.

“Negara tidak boleh terlambat hadir ketika rakyatnya membutuhkan perlindungan. Kami memastikan para PMI yang meninggal dunia di luar negeri dipulangkan secara layak, dihormati martabatnya, dan keluarganya mendapatkan pendampingan penuh dari pemerintah,” tegas Mukhtarudin.

Ia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban dan memastikan kementeriannya terus memperkuat tata kelola pelindungan PMI, khususnya pengawasan terhadap praktik penempatan nonprosedural.

“Kami kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur jalur keberangkatan ilegal. Banyak kerentanan muncul ketika pekerja berangkat tanpa prosedur resmi. Negara terus memperkuat sistem pelindungan agar PMI bekerja secara aman, legal, dan terlindungi,” lanjutnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan M. Fachri yang menerima mandat langsung dari Menteri P2MI menyampaikan bahwa proses penanganan dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas kementerian, KDEI Taipei, otoritas setempat di Taiwan, serta pemerintah daerah di Indonesia.

“Ini bukan sekadar pemulangan jenazah. Ini adalah bentuk penghormatan negara kepada para pekerja migran yang telah berjuang demi keluarganya dan ekonomi bangsa. Kami memastikan proses penjemputan hingga pemulangan ke daerah asal berjalan dengan baik dan manusiawi,” ujar Fachri.

Kasus

Kasus pertama menimpa Indah Harini, PMI yang bekerja sebagai caregiver di Taiwan. Almarhumah meninggal dunia pada 19 Februari 2026 akibat kanker ovarium saat menjalani perawatan di Taoyuan General Hospital. Proses pemulangan dilakukan setelah koordinasi intensif terkait pembiayaan dan pengurusan jenazah. 

Sementara itu, Candra Ariyanto meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Yunlin, Taiwan, pada 21 Januari 2026. Berdasarkan hasil mediasi yang difasilitasi KDEI Taipei, pihak penabrak dan perusahaan asuransi menyepakati pemberian kompensasi kepada keluarga korban sebesar NTD 2,2 juta, termasuk biaya pemulangan jenazah ke Indonesia. 

Adapun Muh Sriadi, warga asal Lombok Tengah, meninggal dunia di asrama kerjanya di Tainan pada 10 April 2026. Berdasarkan penanganan KDEI Taipei, almarhum diketahui bekerja menggunakan visa turis. Pemerintah Indonesia melalui KDEI Taipei melakukan pendampingan sejak proses pemeriksaan kepolisian, otopsi, hingga pengurusan pemulangan jenazah ke Tanah Air. 

Kementerian P2MI menegaskan bahwa setiap kasus PMI, baik prosedural maupun nonprosedural, tetap menjadi perhatian negara. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh warga negara Indonesia di luar negeri mendapatkan penanganan yang cepat, terukur, dan berkeadilan.

Selain proses penjemputan di bandara, Kementerian P2MI juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketiga jenazah dapat segera diberangkatkan menuju daerah asal masing-masing dan diserahterimakan kepada keluarga secara layak.

Pemerintah memandang momentum ini sebagai pengingat penting bahwa tata kelola migrasi aman harus terus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat mengenai migrasi prosedural, peningkatan literasi ketenagakerjaan luar negeri, serta penguatan pengawasan terhadap praktik penempatan ilegal akan menjadi fokus strategis pemerintah ke depan.

“Pelindungan PMI adalah mandat konstitusi dan tanggung jawab negara. Tidak boleh ada warga negara yang merasa sendirian ketika bekerja di luar negeri. Negara harus hadir, cepat, dan berpihak,” tutup Menteri P2MI Mukhtarudin.

Pemulangan tiga jenazah PMI dari Taiwan ini menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia, mulai dari keberangkatan, masa bekerja, hingga kepulangan ke Tanah Air. (*/di)

Wamen Christina: Indonesia Bangun Daya Saing di Sektor Hospitality dan Kesehatan

JAYAKARTA NEWS— Indonesia memiliki peluang besar membangun identitas sebagai penyedia tenaga las (welder) berkualitas di tingkat global.

Hal itu  disampaikan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani saat pertemuan dengan Asosiasi Pengelasan Indonesia (API-IWS), di Kantor Kementerian P2MI, Selasa (28/4/2026). 

“Selama ini kita melihat beberapa negara sudah identik dengan sektor tertentu. Indonesia juga sedang membangun daya saing di sektor hospitality dan kesehatan. Ke depan, welder bisa menjadi salah satu keunggulan baru kita. Saat ini kompetitor kita seperti Vietnam sudah cukup kuat, tetapi peluang masih terbuka lebar jika kita serius menyiapkannya,” ungkapnya.

Pertemuan Wamen Christina dan API-IWS ini untuk membahas strategi penyiapan welder Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Upaya ini, kata dia, memerlukan kerja bersama lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan vokasi, untuk memastikan pemetaan talenta dan peningkatan kualitas yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis welder Indonesia dapat menjadi salah satu brand unggulan pekerja migran Indonesia di pasar global,” jelas politisi Partai Golkar itu. 

Saat ini, peluang kerja bagi welder di luar negeri sangat besar, namun membutuhkan persiapan, utamanya dari sisi kompetensi, sertifikasi, dan kemampuan bahasa. 

Terdapat sekitar 600 job order welder yang tercatat di SiskoP2MI yang perlu segera dipenuhi.

“Pertemuan ini, menjadi langkah awal menyamakan persepsi sekaligus pemetaan peluang kerja yang tersedia,” ungkap Christina, dilansir Humas P2MI.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penguatan program pendidikan vokasi, termasuk lewat inisiatif SMK Go Global, guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar internasional.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Tengku Firmansyah, sosok inspiratif yang menjadi contoh keberhasilan transformasi welder profesional di Kanada melalui pelatihan intensif.

“Saya senang pemerintah punya program untuk mengirim welder ke luar negeri. Apalagi ada kuotanya. Semoga Indonesia bisa terus membangun kompetensi welder, karena welder Indonesia banyak dan bagus,” katanya. 

Tengku Firmansyah juga mendorong welder muda Indonesia mempelajari bahasa Inggris dan menambah sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan mengelas, agar semakin kompetitif di pasar global. (*/di)

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Menteri Mukhtarudin Hadiri Rapat Perdana Satgas Keppres 4/2026

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri rapat koordinasi perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Kemenko Perekonomi Jakarta Pusat, Selasa 28 April 2026.

Kehadiran Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI dalam mendukung visi besar Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang akselerasi program ekonomi nasional.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh jajaran menteri bidang perekonomian guna membahas langkah strategis dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan geopolitik global, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz yang mulai memengaruhi stabilitas harga bahan baku industri domestik.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin mencermati pembentukan lima Kelompok Kerja (Pokja) Satgas yang akan menangani terobosan strategi hingga perdagangan internasional.

Peran Kementerian P2MI dianggap krusial, mengingat pekerja migran merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar yang secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Langkah terpadu ini sangat penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tanpa hambatan. Kami di Kementerian P2MI fokus pada transformasi perlindungan pekerja migran agar mereka menjadi subjek ekonomi yang produktif bagi pembangunan nasional,” ujar Menteri Mukhtarudin, dilansir Humas KP2MI.

Sinergi Antar-Lembaga

Kehadiran Menteri Mukhtarudin dalam Satgas ini juga menandai era baru koordinasi lintas kementerian yang lebih solid.

Dengan transformasi kelembagaan yang tengah dilakukan di KemenP2MI, keterlibatan aktif dalam satgas percepatan ekonomi diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja yang lebih transparan dan efisien, sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.

Diketahui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil rapat tadi juga menghasilkan beberapa keputusan yang sudah dlaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu langkah konkret yang diputuskan adalah pemberian insentif bagi industri petrokimia melalui pembebasan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5% menjadi 0%.

Struktur Operasional: 5 Kelompok Kerja (Pokja)

Untuk memastikan efektivitas kerja, Satgas ini dibagi ke dalam lima kelompok kerja dengan fokus spesifik:

Pokja Terobosan Strategis: Fokus pada inovasi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Poka Percepatan Implementasi: Menangani penyelesaian hambatan (debottlenecking) secara terintegrasi.

Pokja Regulasi & Penegakan Hukum: Penguatan aspek kelembagaan dan kepastian hukum.

Pokja Kerja Sama Internasional: Mengelola perdagangan dan hubungan ekonomi luar negeri.

Pokja Monitoring & Anggaran: Pengawasan evaluasi dan efisiensi penggunaan dana.

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II. Kemudian Wakil Ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Pemerintahan Kabinet Merah Putih optimistis bahwa dengan monitoring ketat dan evaluasi berkala dari seluruh anggota Satgas, berbagai hambatan regulasi dan operasional dapat segera diatasi dalam waktu singkat. (*/di)

Wamen Christina dan Dubes Italia Bahas Peluang Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menerima Duta Besar (Dubes) Italia untuk Indonesia, Roberto Colaminè, di Kantor Kementerian P2MI, Rabu (22/4/2026). 

Pertemuan keduanya ini untuk membahas kendala penerbitan visa bagi awak buah kapal (ABK) perikanan serta peluang kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia di Italia. 

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Christina menyampaikan adanya keluhan soal sulitnya proses pengurusan visa untuk ABK perikanan di Kedutaan Italia. 

Namun, kata dia, berdasarkan penjelasan Dubes Roberto, kebijakan nasional Italia memang untuk saat ini belum membuka sektor perikanan untuk penempatan pekerja migran.

“Penerbitan visa kerja di Italia mengacu pada skema decreto flussi, yaitu kebijakan yang mengatur jenis pekerjaan dan kuota tenaga kerja migran yang dapat masuk dalam periode tertentu. Saat ini, sektor ABK perikanan belum termasuk dalam skema tersebut,” ujar Christina, dilansir laman KP2MI.

Adapun penempatan pekerja migran Indonesia di Italia saat ini didominasi oleh ABK kapal cruise yang jumlahnya mencapai 4.882 orang di tahun 2025.

Meski demikian, Duta Besar Italia akan meneruskan aspirasi Pemerintah Indonesia untuk membuka peluang kerja sama di sektor tersebut, termasuk kemungkinan memasukkan sektor perikanan dalam kebijakan ke depan.

Selain itu, Wamen Christina juga menegaskan komitmen Indonesia memperluas kerja sama penempatan pekerja migran dengan Italia. 

Upaya ini, tambah dia, merupakan tindak lanjut dari komunikasi sebelumnya antara Kementerian P2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri Italia.

“Kami akan melanjutkan pembahasan ini melalui peran KBRI di Roma, agar peluang kerja sama penempatan dapat segera direalisasikan secara konkret dan terstruktur,” pungkas Christina Aryani. (*/di)