Tag: KP2MI

Kombes Pol Guritno Wibowo Dilantik Jadi Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI

JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Komjen Pol. Dr. Dwiyono, melantik Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan sebagai langkah strategis memperkuat fungsi pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rabu (22/4/2026), di Kantor KP2MI, Jakarta.

Dalam pelantikan tersebut, Kombes Pol. Guritno Wibowo resmi menjabat sebagai Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelindungan KP2MI.

Dalam amanatnya, Sekretaris Jenderal KP2MI, Komjen Pol. Dr. Dwiyono, menegaskan bahwa jabatan Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pelindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia.

“Kita bersyukur atas pelantikan ini. Kehadiran Saudara Kombes Pol. Guritno Wibowo diharapkan dapat semakin memperkuat jajaran Direktorat Jenderal Pelindungan, mengingat peran Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan sangat strategis,” ujarnya, dikutip dari laman KP2MI.

Dwiyono menjelaskan bahwa direktorat tersebut memiliki tugas yang kompleks, mulai dari fungsi pengawasan, pencegahan, hingga penindakan terhadap berbagai pelanggaran dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia.

“Direktorat ini merupakan garda terdepan karena bertugas melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir, termasuk memastikan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, serta memiliki kewenangan dalam penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa tantangan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan penindakan sangat besar, sehingga diperlukan sosok pemimpin yang amanah dan profesional.

“Saya berharap amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Dwiyono turut menyampaikan ucapan selamat kepada Kombes Pol. Guritno Wibowo atas amanah yang diberikan.

“Selamat kepada Saudara Kombes Pol. Guritno Wibowo. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan membawa keberkahan, serta semakin memperkuat KP2MI dalam meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke depan,” tutupnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja KP2MI, khususnya dalam aspek pengawasan, pencegahan, dan penindakan guna mewujudkan pelindungan yang optimal bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia. (*/di)

Perkuat Sektor Pekerja Migran, Menteri Mukhtarudin Terima Delegasi MCA

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Malaysian Chinese Association (MCA) di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/4/2026).

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi bilateral dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negeri Jiran.

Delegasi MCA dipimpin oleh Datuk IR Lawrence Low (Naib Presiden MCA & Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi & PKS MCA), didampingi oleh YB Dato’ Wong Tat Chee (Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi & PKS MCA & ADUN Pahang), serta Matthew Lee Kah Hing (Setiausaha Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi & PKS MCA).

Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, P2MI telah bertransformasi dari sebuah “Badan” menjadi “Kementerian”. Perubahan ini memberikan kewenangan yang lebih luas bagi instansi tersebut untuk bergerak sebagai regulator sekaligus operator penempatan dan perlindungan PMI secara profesional dari hulu ke hilir.

“Tahun 2026 ini, Bapak Presiden Prabowo mengarahkan kami untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja berkualitas. Malaysia tetap menjadi negara penempatan terbesar. Tercatat sejak Januari hingga April 2026, sudah ada 22.915 layanan penempatan ke Malaysia,” ujar Menteri Mukhtarudin, dilansir Humas KP2MI.

Menuju Tenaga Kerja Profesional

Meskipun sektor perkebunan (plantation) masih mendominasi, Menteri P2MI didampingi Sekjend KP2MI Komjen Pol Dwiyono dan delegasi MCA mendiskusikan peluang besar di sektor formal dan profesional lainnya. Adapun fokus ke depan dalam audiensi tersebut akan diarahkan pada tenaga kerja berketerampilan menengah-tinggi (medium-high skill).

Beberapa sektor prioritas yang dibahas meliputi Kesehatan, Perawat (nurse) dan caregiver, industri strategis, tukang las dan sektor hospitality.

Kunjungan kerja ini menandai babak baru dalam sinergi antara Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui kesepakatan untuk menjajaki empat area kolaborasi strategis guna meminimalisir permasalahan pekerja migran. 

Salah satu fokus utama KP2MI dan MCA adalah penguatan sektor pendidikan melalui kolaborasi vokasi yang melibatkan perguruan tinggi milik MCA.

Selain itu, kedua belah pihak berkomitmen menciptakan sistem Link and Match industri, di mana MCA akan membantu mengidentifikasi keterampilan spesifik yang dibutuhkan pasar kerja Malaysia agar pelatihan bagi calon Pekerja Migran Indonesia menjadi lebih tepat sasaran.

Dalam upaya membenahi sistem ketenagakerjaan, Menteri Mukhtarudin mengatakan bahwa kolaborasi ini mendorong skema perekrutan yang lebih etis melalui jalur resmi Private to Private (P to P) serta pengembangan skema Government to Private (G to P) bagi perusahaan di bawah jaringan MCA. 

Guna memberikan perlindungan hukum yang nyata, sebuah gugus tugas bersama akan dibentuk untuk menangani sengketa antara pekerja dan majikan secara cepat dan adil. 

Tak hanya berhenti pada masa kerja, kerja sama ini juga menyentuh aspek pemberdayaan purna Pekerja Migran dengan memanfaatkan jaringan ekonomi MCA untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM hasil karya para mantan pekerja migran.

Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Datuk Ir. Lawrence Low atas inisiatif kunjungan kerja ini. Ia menaruh harapan besar agar MCA dapat menjadi mitra strategis sekaligus jembatan edukasi bagi para pengusaha di Malaysia.

Mengingat posisi Malaysia sebagai negara tetangga sekaligus sahabat dekat, Menteri Mukhtarudin berharap dukungan dari MCA yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah Malaysia diharapkan mampu memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Malaysia adalah sahabat baik dan negara tetangga kita. Dengan dukungan MCA sebagai bagian dari koalisi pemerintah Malaysia, kami optimis pelindungan Pekerja Migran akan semakin kuat, terutama dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti gaji, asuransi, dan hunian yang layak,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin. (*/di)

MoU KP2MI-UNPRI, Mukhtarudin: Kerja Sama Ini Perkuat Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan PMI

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi sekaligus melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan Universitas Prima Indonesia (UNPRI) di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Kerja sama ini menandai langkah besar dunia pendidikan dalam mendukung ekosistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hadir langsung dalam audiensi tersebut Rektor UNPRI, Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, didampingi Wakil Rektor IV, Dr. dr. Ali Napiah Nasution, M.K.T., dan Sekretaris Universitas, Dr. Christin Agustina Purba, S.S., M.Si.

Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting menyampaikan, agenda utama kerja sama ini adalah kelanjutan pembentukan Migran Centre di lingkungan UNPRI yang nantinya akan berfungsi sebagai layanan terpadu bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

“Kami berharap rumah sakit dan klinik kami bisa menjadi penyedia jasa layanan kesehatan bagi CPMI. Dengan dukungan Fakultas Kedokteran dan Kebidanan, kami memiliki 5 Rumah Sakit dan 2 Klinik di Medan yang siap mendukung proses medical check-up secara terintegrasi,” ujar Prof. Chrismis, dilansir Humas KP2MI.

Selain fasilitas kesehatan, UNPRI juga berencana mengintegrasikan Balai Latihan Kerja (BLK) di dalam kampus. Hal ini bertujuan untuk menciptakan layanan one stop service di mana mulai dari pelatihan skill, edukasi regulasi, hingga pemeriksaan kesehatan dilakukan di satu lokasi yang sama sebelum keberangkatan ke luar negeri.

Link and Match: Skill Mahasiswa dan Kebutuhan Global

UNPRI juga mengambil langkah progresif dengan memasukkan edukasi mengenai Pekerja Migran Indonesia ke dalam kurikulum sejak dini. Mahasiswa akan dibekali pemahaman mengenai prosedur bekerja di luar negeri serta penguatan keterampilan (skill) yang relevan dengan kebutuhan pasar internasional.

“Harapannya, mahasiswa UNPRI sejak awal sudah paham terkait Pekerja Migran dan memiliki keahlian yang dibutuhkan. Begitu mereka lulus, mereka tidak perlu bingung lagi dan bisa langsung mengikuti program penempatan yang tersedia,” beber Rektor.

Potensi SDM di Sumatera Utara dan Jambi

Saat ini, UNPRI memiliki basis mahasiswa yang sangat besar, termasuk sekitar 7.000 mahasiswa di Provinsi Jambi dan basis utama yang lebih besar di Sumatera Utara. Potensi SDM ini dinilai strategis untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja profesional di luar negeri melalui jalur resmi yang dilindungi negara.

Menanggapi hal tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut baik inisiatif UNPRI. Pihak kementerian akan memberikan arahan lebih lanjut terkait standardisasi prosedur kesehatan dan teknis operasional agar Migran Centre di UNPRI dapat segera beroperasi secara optimal bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari transformasi besar KP2MI dalam memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari hulu ke hilir,” imbuh Menteri P2MI.

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa perubahan status dari Badan menjadi Kementerian berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 memberikan kewenangan penuh sebagai regulator sekaligus operator. 

Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menggeser orientasi penempatan tenaga kerja dari low-skill menuju medium-high skill.

“Presiden telah memberikan target bertahap untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja profesional pada periode 2026-2029 untuk sektor-sektor strategis seperti caregiver, nurse, welder, hingga hospitality” ujar Mukhtarudin. 

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa saat ini terdapat peluang kerja luar negeri yang sangat besar, mencapai 327.658 posisi per April 2026, namun baru terserap sekitar 21,12%.

Sinergi Tridharma dan Penguatan Ekonomi

Kerja sama ini mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, penelitian, hingga program “Kampus Berdampak”. Mahasiswa diharapkan berperan aktif sebagai duta migrasi aman guna mencegah penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Data KP2MI menunjukkan kontribusi Pekerja Migran Indonesia terhadap ekonomi nasional terus meroket, dengan nilai remitansi mencapai Rp 288 triliun pada tahun 2025. 

Jadi, menurut Menteri Mukhtarudin, sinergi dengan institusi pendidikan seperti UNPRI diharapkan dapat terus meningkatkan angka ini melalui pengiriman tenaga kerja yang lebih berkualitas dan terlindungi secara hukum.

Perkuat Sektor Formal

Menteri Mukhtarudin, menegaskan komitmen pemerintah dalam mentransformasi profil Pekerja Migran Indonesia dari sektor domestik menuju sektor formal. 

Langkah ini ditempuh melalui sinergi erat antara pemerintah dan institusi akademik guna mencetak SDM yang memiliki keahlian tinggi (skilled worker).

Menteri Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah konkret dengan menandatangani sedikitnya 20 Memorandum of Understanding (MoU) bersama berbagai lembaga pendidikan. Ikhtiar ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang siap diserap oleh pasar kerja global di berbagai kawasan strategis.

“Upaya ini adalah ikhtiar kami dalam mempersiapkan pekerja migran, khususnya di sektor formal ke berbagai negara di Asia, Eropa hingga Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Inggris,” ujar Mukhtarudin.

Tantangan Kesiapan SDM

Meski Indonesia memiliki limpahan usia produktif dari lulusan SMK dan perguruan tinggi, Menteri P2MI menggarisbawahi satu kendala utama yang masih menjadi batu sandungan terkait kemampuan bahasa.

Banyak lulusan sarjana maupun diploma yang secara teknis mumpuni, namun masih terkendala dalam berkomunikasi menggunakan bahasa internasional maupun bahasa negara penempatan.

“Permasalahannya adalah kesiapan kita. Kita memiliki usia produktif yang melimpah, namun lulusan SMK dan perguruan tinggi kita banyak yang belum menguasai bahasa Inggris. Ini yang harus diupayakan agar mereka setidaknya bisa berbahasa Inggris atau bahasa negara tujuan penempatan,” tegas Menteri P2MI Muktarudin.

Sinergi dengan dunia akademisi diharapkan mampu mengintegrasikan pelatihan bahasa dan sertifikasi keahlian ke dalam kurikulum pendidikan.

Dengan begitu, lulusan Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai tenaga kasar, melainkan tenaga profesional yang memiliki daya tawar tinggi dan perlindungan hukum yang lebih kuat di luar negeri.

Pemerintah berharap, melalui penguatan kompetensi bahasa dan skill, angka penempatan di sektor formal akan terus meningkat, sekaligus mengurangi risiko permasalahan hukum yang sering menimpa pekerja di sektor informal.

Dengan basis mahasiswa yang mencapai ribuan di Sumatera Utara dan sekitar 7.000 mahasiswa di Jambi, UNPRI dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok tenaga kerja ahli.

“Ini adalah kolaborasi nyata antara pemerintah dan akademisi. Dengan adanya Migrant Center di UNPRI, kita memastikan bahwa anak bangsa yang berangkat ke luar negeri adalah mereka yang ahli, terdata, dan terlindungi maksimal sejak dari bangku perkuliahan,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin. (*/di)

KP2MI Dorong Penguatan Vokasi, Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran Indonesia di Pasar Global

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendorong penguatan ekosistem vokasi guna meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar global. Langkah ini dilakukan lewat kolaborasi dengan berbagai lembaga pelatihan dan asosiasi.

Direktur Kelembagaan Vokasi KP2MI, Abri Danar Prabawa, mengatakan penguatan sistem vokasi menjadi kunci dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar internasional.

“Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dalam membangun sistem vokasi yang terarah, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja global,” kata Abri dalam Rapat Pengembangan E-Vokasi di Kantor Kementerian P2MI, Senin 13/4/2026.

Forum tersebut dihadiri sejumlah asosiasi dan lembaga pelatihan, seperti P4MI, OP3I, P3VOKASI, API-IWS, FKP-KPI, ASLI, PELITA, HIPKI, hingga lembaga bahasa internasional seperti Japan Foundation Indonesia dan Goethe-Institut Indonesien.

Abri menambahkan, Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang besar. Namun, kondisi ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, permintaan tenaga kerja global di sektor caregiver, hospitality, manufaktur, dan jasa terus meningkat. Sayangnya, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

“Pemerintah pun menargetkan penyiapan dan penempatan sekitar 500 ribu Pekerja Migran terampil sebagai bagian dari strategi peningkatan kontribusi tenaga kerja Indonesia di tingkat global,” jelasnya.

Dalam upaya tersebut, sambung Abri, pendidikan dan pelatihan vokasi dinilai menjadi pintu masuk utama. Penguatan dilakukan melalui peningkatan sertifikasi kompetensi, kemampuan bahasa asing, serta penguatan soft skills.

KP2MI juga mengembangkan sejumlah program, seperti Migrant Center, Kelas Migran, sekolah vokasi berbasis sektor prioritas, hingga platform digital e-Vokasi.
Ke depan, pemerintah akan fokus pada pendataan nasional lembaga vokasi, standarisasi pelatihan, serta pemetaan kapasitas pelatihan di seluruh Indonesia.

“KP2MI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam membangun sistem penyiapan tenaga kerja yang terkoordinasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis dapat mencetak Pekerja Migran Indonesia yang profesional, terlindungi, dan mampu bersaing di pasar global. (*)

Wamen Dzulfikar: KP2MI Perkuat Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan Standar Global

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla menyatakan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui program-program strategisnya terus berupaya untuk perkuat kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan standar global.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat mengunjungi PT Wihe Yeon Gyo Indonesia, di Cikarang, Kab. Bekasi, pada Kamis (9/4/2026).

Didampingi Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan Susanto dan Direktur Penempatan Non Pemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, Nurhayati, Wamen Dzulfikar mengatakan, saat ini sejumlah Calon Pekerja Migran Indonesia telah memasuki tahap akhir pelatihan (upskill) dan dinyatakan 100% siap untuk ditempatkan di Korea Selatan.

Dalam arahannya kepada para calon Pekerja Migran Indonesia, Wamen Dzulfikar menegaskan bahwa peningkatan kompetensi merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, lanjutnya, sangat serius dalam memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki keahlian yang mumpuni, mulai dari keterampilan teknis (hard skill) seperti welder (tukang las), nurse (perawat), hingga sektor hospitality, serta keterampilan dasar dan kemampuan bahasa yang kuat.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat concern terhadap peningkatan skill dasar dan bahasa. Melalui program ‘SMK Go Global’, pemerintah berupaya memastikan calon pekerja kita mendapatkan akses pelatihan yang layak dan berkualitas sebelum berangkat ke luar negeri,” ujar Dzulfikar, dikutip dari laman KP2MI.

Ia mengatakan, dalam kancah global Pekerja Migran Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dalam hal attitude, solidaritas, dan etos kerja.

“Berdasarkan tinjauan di beberapa negara Eropa, seperti Slovakia (Bratislava) dan Polandia (Warsawa), Pekerja Migran Indonesia, khususnya di sektor welder, mendapatkan apresiasi tinggi dari para pemberi kerja (owner)”, jelas Dzulfikar.

Pertama, lanjutnya, attitude yang baik, cara berkomunikasi dan menempatkan diri yang sopan di lingkungan kerja. Kedua, solidaritas tinggi. Para Pekerja Migran Indonesia memiliki rasa kebersamaan yang kuat dan saling membantu antar sesama rekan kerja. Dan ketiga, etos kerja yang kuat, memiliki semangat kerja yang tinggi, jujur, dan memiliki disiplin yang baik, termasuk kesediaan untuk bekerja lembur jika dibutuhkan.

Wamen Dzulfikar melanjutkan, apresiasi ini berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diterima. Sebagai gambaran, pendapatan rata-rata untuk posisi welder di Bratislava berkisar antara Rp 60 juta hingga Rp 80 juta per bulan.

“Jangan hanya bekerja, tapi serap ilmunya. Jika hari ini ada 30 orang yang dilatih, dalam beberapa tahun ke depan kita berharap akan lahir ribuan tenaga terlatih baru hasil dari transfer ilmu kalian. Bangun martabat keluarga dan bantu ekonomi masyarakat,” tambah Dzulfikar

Di akhir sambutannya, Wamen Dzulfikar menekankan bahwa tugas sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah tugas yang mulia, setara dengan pengabdian pejabat negara karena kontribusinya langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan devisa negara. 

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mengutamakan pelindungan bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri”, pungkas Dzulfikar. (*)

Raker dengan Komisi IX DPR: Menteri P2MI Paparkan Mitigasi Dampak Konflik Timur Tengah

JAYAKARTA NEWS— Menteri Mukhtarudin memaparkan sejumlah langkah strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dalam memitigasi dampak dari konflik di Timur Tengah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Di antaranya adalah, pembentukan tim crisis monitoring untuk pemantauan harian dan pendataan pekerja Migran, sekaligus penyebarluasan informasi publik melalui media sosial dan saluran resmi KP2MI.

Mukhtarudin juga menegaskan, upaya mitigasi bersifat holistik dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, BNPB, dan lembaga terkait lainnya. Sistem peringatan dini (early warning system) telah diaktifkan, dan pemerintah berada dalam posisi siaga penuh sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami juga menyiapkan desk khusus untuk memantau perkembangan dan memberikan informasi kepada keluarga Pekerja Migran di Indonesia,” ujar Menteri Mukhtarudin, dikutip dari laman KP2MI.

Hal lain yang juga dipaparkan Mukhtarudin terkait Kampanye Nasional Migran Aman dan langkah mitigasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Kampanye Nasional Migran Aman, jelasnya, merupakan gerakan komunikasi publik berkelanjutan yang menyasar masyarakat, khususnya di pedesaan. Kampanye ini, tambahnya, bertujuan membangun pemahaman bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi, aman, dan legal.

“Kampanye ini diharapkan dapat menurunkan risiko migrasi nonprosedural seperti penipuan, eksploitasi, dan minimnya perlindungan hukum, sekaligus mendorong masyarakat memilih jalur resmi yang lebih pasti,” ujar Mukhtarudin.

Kampanye menyasar calon pekerha migran, keluarga pekerha migran, masyarakat desa, pelajar, serta tokoh lokal, dengan target perubahan perilaku nyata berupa peningkatan penempatan melalui jalur prosedural.

Penguatan SDM dan Vokasi

Dalam kesempatan itu Mukhtarudin juga menyampaikan program penguatan sumber daya manusia yang menyasar sekitar 1,6 juta lulusan SMK yang belum terserap di dunia kerja. Program pelatihan vokasi jangka pendek (4–6 bulan) difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan kemampuan bahasa, melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk sektor kesehatan (perawat) dan pariwisata (hospitality).

Dari sisi pembiayaan, KemenP2MI mendorong skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatanbdengan bunga 6%, plafon hingga Rp100 juta, dan tenor 3 tahun.

Penanganan Penempatan Ilegal

Menteri Mukhtarudin menekankan komitmen tegas terhadap praktik ilegal yang kini menyerupai sindikat. Langkah yang diambil meliputi kerja sama dengan aparat penegak hukum, pencabutan izin perusahaan nakal, patroli siber, serta rencana penerapan sistem akreditasi berbasis kualitas bagi perusahaan penempatan.

“Arah kebijakan ke depan adalah mendorong penempatan tenaga kerja profesional dengan kompetensi menengah hingga tinggi. Kita ingin bertransformasi dari sekadar pengirim tenaga kerja menjadi penyedia SDM unggul di tingkat global,” tegas Mukhtarudin.Menteri P2MI menyebut contoh keberhasilan, seperti Pekerja Migran Indonesia yang telah bekerja di sektor engineering di Jepang dan industri dirgantara di Korea Selatan.

Pujian Komisi IX DPR

Jajaran Anggota Komisi IX DPR RI memberi apresiasi pada Mukhtarudin yang dinilai membawa angin segar melalui manajemen strategi yang komprehensif dan program-program yang dinilai menyentuh akar persoalan Pekerja Migran Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Obon Tabroni secara terbuka memberikan pujian atas keberanian dan kemampuan Menteri Mukhtarudin dalam menavigasi berbagai permasalahan kompleks di sektor migran.

“Bapak mampu menjalani persoalan ini,” ujar Obon, merujuk pada eksekusi program-program KP2MI yang ia nilai luar biasa dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi para pejuang keluarga di luar negeri.

Senada dengan Obon, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto mengakui bahwa visi dan misi yang dipaparkan oleh Menteri Mukhtarudin adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia saksikan selama bermitra dengan otoritas pelindungan migran.

“Ini paparan paling bagus yang pernah saya ikuti di antara Kepala Badan dulu. Kita bisa melihat secara utuh manajemen strategi yang dilakukan oleh Pak Menteri,” tegas Edy.

Menurutnya, kejelasan alur berpikir dan rencana aksi yang disusun kementerian saat ini memberikan gambaran optimis terhadap perbaikan tata kelola penempatan Pekerja Migran di masa depan.Meski memberikan apresiasi tinggi, Edy Wuryanto juga memberikan catatan strategis terkait kondisi geopolitik dunia yang sedang memanas. Ia meminta Kementerian untuk memperkuat langkah-langkah preventif bagi Pekerja Migran di wilayah berisiko tinggi.

Sepakati Poin-poin Strategis

Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial. Fokus utama dalam kesimpulan rapat tersebut adalah penguatan instrumen perlindungan di negara penempatan serta langkah konkret menghadapi eskalasi konflik global.

Adapun poin-poin utama kesepakatan Raker diantaranya penguatan Atase Ketenagakerjaan. KP2MI dan Komisi IX DPR RI sepakat meningkatkan kapasitas dan kompetensi Atase Ketenagakerjaan.

Salah satunya, optimalisasi fungsi diplomasi, pengawasan, dan pelayanan menjadi harga mati guna memastikan seluruh hak-hak pekerja Migran di luar negeri terpenuhi dengan baik.Merespons situasi di Timur Tengah dan wilayah global lainnya, KemenP2MI berkomitmen memperkuat langkah perlindungan melalui kebijakan mitigasi risiko yang lebih tajam.

DPR juga mendorong KP2MI dalam penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penempatan ilegal. Hal ini bertujuan untuk menekan angka migrasi non-prosedural yang selama ini menjadi akar masalah kerentanan pekerja Migran.

Dalam Raker Komisi IX DPR RI juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan anggaran KemenP2MI tahun anggaran 2026. Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan penambahan anggaran guna mengoptimalkan program-program perlindungan yang menjadi prioritas nasional.

Komitmen Sinergi Berkelanjutan

Menutup agenda rapat, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan masukan kritis yang diberikan oleh para anggota dewan. Ia menegaskan bahwa kementeriannya akan terus membuka diri terhadap koordinasi yang intensif.

“Terima kasih kepada Komisi IX DPR atas dukungan yang selama ini telah diberikan kepada kami. Tentu kami tetap membuka ruang, baik secara formal maupun informal, untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi demi meningkatkan pelayanan kita kepada para Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum transformasi tata kelola migrasi Indonesia yang lebih aman, bermartabat, dan terlindungi secara menyeluruh. (*)

Menteri Mukhtarudin Tekan Pentingnya Investasi SDM Jangka Panjang

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi dari Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kalimantan Tengah di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat terkait transformasi pelindungan pekerja migran Indonesia di wilayah Kalimantan Tengah.

Hadir dalam audiensi diantaranya Ketua KMHDI Kalteng Juprianto, Sekretaris Hendra, Plt. Ketua KMHDI Kotawaringin Timur Melda Karmelia, beserta jajaran pengurus lainnya.

Investasi SDM dan “Ilmu Bergaul”

Dilansir dari laman KP2MI, Menteri Mukhtarudin berpesan agar anak muda tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik, tetapi juga oleh soft skill yang diasah melalui organisasi.

“Di organisasi itu kita diajari berkomunikasi, berkoordinasi, dan bagaimana mengenal orang. Itu yang saya sebut ilmu bergaul. Pengetahuan (knowledge) itu modal, tapi tanpa soft skill dan kemampuan interaksi sosial, ilmu itu tidak akan sempat teruji,” ujar Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin juga menganalogikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak seperti “makan cabai” yang hasilnya langsung terasa. 

“Tapi bangun SDM itu hasilnya mungkin baru terasa 30 atau 50 tahun ke depan. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk masa depan generasi kita agar pendidikannya kuat dan fisiknya sehat,” imbuh Mukhtarudin.

Transformasi Kementerian P2MI

Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelindungan Pekerja Migran mengalami perubahan fundamental. Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024, lembaga ini resmi beralih dari setingkat Badan menjadi Kementerian.

“Perubahan ini memberi kami kewenangan penuh sebagai regulator sekaligus operator. Mandat Presiden sangat jelas, tingkatkan kualitas pelindungan dari hulu ke hilir sebelum, selama, hingga setelah bekerja,” beber Menteri Mukhtarudin.

Fokus ke depan, lanjut Menteri, adalah mendorong penempatan Pekerja Migran pada sektor yang membutuhkan keterampilan menengah hingga tinggi (medium-high skill).

Kolaborasi dengan Mahasiswa

Di akhir audiensi, Menteri P2MI mengajak kader KMHDI Kalimantan Tengah untuk proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah mengenai migrasi aman. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terjebak oleh calo atau sindikat penempatan ilegal.

“Saya mengajak teman-teman KMHDI untuk ikut mensosialisasikan bagaimana menjadi pekerja migran yang prosedural dan aman. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang memberikan pemahaman benar kepada warga di daerah,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Sementara itu, Ketua KMHDI Kalteng Juprianto mengapresiasi keterbukaan Menteri P2MI dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam mengawal isu-isu pekerja migran, khususnya bagi pemuda di Kalimantan Tengah yang ingin meniti karier di luar negeri secara resmi.

Juprianto juga menyampaikan kegelisahannya terkait masih adanya masyarakat yang menempuh jalur non prosedural untuk bekerja di luar negeri.

“KMHDI dalam hal ini ingin berkonsultasi mengenai alur pendaftaran Pekerja Migran yang resmi agar bisa disosialisasikan kepada pemuda di Kalimantan Tengah,” imbuh Juprianto.

Juprianto menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dengan mencontohkan keberhasilan para mantan Pekerja Migran Indonesia yang mampu membangun bisnis mandiri sekembalinya ke tanah air sebagai solusi konkret pengentasan kemiskinan di daerah.

Sebagai bentuk tindak lanjut sinergi ini, KMHDI secara resmi mengundang Menteri Mukhtarudin untuk hadir dan memberikan arahan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KMHDI Kalteng mendatang. Pertemuan ini pun diakhiri dengan ajakan Menteri P2MI Mukhtarudin agar KMHDI menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat mengenai migrasi aman, guna meminimalisir risiko bagi calon pekerja serta mencetak SDM unggul yang mampu berkontribusi bagi penguatan ekonomi daerah setempat. (*)

KP2MI dan KBRI Roma Akselerasi Penempatan Pekerja Migran ke Italia dan Malta

JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Italia merangkap Malta, Siprus, dan San Marino, Junimart Girsang, di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Pertemuan strategis ini membahas penguatan diplomasi ketenagakerjaan serta pembukaan peluang kerja baru bagi Pekerja Migran Indonesia di kawasan Eropa khususnya di sektor hospitality (perhotelan) dan sektor formal lainnya.

Menteri Mukhtarudin menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengoptimalkan peluang kerja bagi tenaga kerja terampil Indonesia di pasar Eropa. 

Fokus utama KP2MI saat ini adalah memenangkan kuota dalam skema Decreto Flussi (Dekrit Alur Masuk Imigrasi) yang dibuka oleh Pemerintah Italia untuk periode 2026-2028.

Dalam pertemuan tersebut, dia mengungkapkan bahwa Italia telah menyetujui pembukaan sekitar 497.550 tenaga kerja asing dalam tiga tahun ke depan.

“Sektor-sektor yang menjadi prioritas meliputi hospitality, pertanian, konstruksi, dan kesehatan,” beber Mukhtarudin, dilansir laman KP2MI.

Percepatan MoU dan Perlindungan Hukum

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa langkah krusial yang sedang ditempuh adalah percepatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bilateral antara Indonesia dan Italia.

“Indonesia harus masuk dalam daftar resmi negara pengirim non-Uni Eropa. MoU ini sangat penting karena akan mengatur secara teknis mekanisme pengiriman, jumlah kuota, kualifikasi, hingga perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja kita di sana,” ujar Mukhtarudin.

Sebagai bentuk keseriusan, Mukhtarudin menyebutkan bahwa Kementerian P2MI telah melayangkan brafaks kepada KBRI Roma pada 11 Maret 2026. Surat tersebut berisi usulan kerja sama yang fokus pada mobilitas tenaga kerja terampil (skilled workforce mobility), khususnya untuk sektor pariwisata dan perhotelan.

Potensi Lulusan SMK dan Perguruan Tinggi

Berdasarkan data kementerian, Mukhtarudin optimis Indonesia mampu memenuhi standar kebutuhan pasar Italia dan negara sekitarnya seperti Malta dan Siprus. Ia memaparkan bahwa pada tahun 2025 saja, Indonesia mencatatkan lulusan SMK jurusan Pariwisata sebanyak 108.203 orang.

“Kita memiliki suplai tenaga kerja yang luar biasa besar dan berkualitas. Dengan pelatihan bahasa yang intensif dan sertifikasi berstandar internasional, calon pekerja migran kita akan menjadi pilihan utama di sektor hospitality Eropa,” imbuh Menteri.

Ekspansi ke Malta dan Siprus

Selain Italia, Menteri Mukhtarudin juga menyoroti peluang di Republik Malta. Saat ini terdapat permintaan sekitar 150-200 orang di sektor perhotelan yang berpeluang ditingkatkan hingga 400 orang per tahun.

Data SISKOP2MI menunjukkan tren positif layanan penempatan Pekerja Migran yang mencapai 296.948 pada tahun 2025. Dengan dibukanya jalur resmi ke Italia melalui Decreto Flussi, angka ini diharapkan tumbuh signifikan sekaligus menekan angka penempatan non-prosedural.

“Kami sedang menyiapkan pilot project dan roadmap kerja sama jangka panjang. Kami ingin memastikan setiap pekerja yang berangkat memiliki kompetensi tinggi dan jaminan perlindungan yang maksimal sesuai amanat undang-undang,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Rekomendasi Kunjungan Diplomasi

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Junimart Girsang menyarankan agar Menteri Mukhtarudin melakukan kunjungan kerja langsung ke Italia.

Langkah ini dinilai krusial untuk melakukan koordinasi Government-to-Government (G-to-G) dengan kementerian terkait di Roma guna memastikan perlindungan dan penempatan pekerja migran berjalan optimal.

“Kalau boleh saran, Pak Menteri mesti ketemu langsung dengan kementerian di sana,” ujar Junimart.

Junimart juga menekankan bahwa kualitas instruktur pelatihan di Indonesia saat ini sudah mumpuni, sehingga tidak perlu mendatangkan pelatih dari Italia untuk mempersiapkan calon pekerja.

Peluang Besar di Malta: Butuh 400 Tenaga Kerja

Selain membahas Italia, Dubes Junimart melaporkan hasil pertemuannya dengan otoritas di Republik Malta dan Republik Siprus. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah adanya permintaan mendesak dari Malta untuk tenaga kerja di bidang pelayanan.

“Saya baru bertemu dengan Presiden Malta. Mereka sangat butuh tenaga kerja di sektor hospitality, minimal 400 orang,” ungkap Junimart.

Kebutuhan tenaga kerja di Malta ini menjadi peluang emas bagi pekerja Migran terampil. Selain sektor hospitality, negara-negara di bawah wilayah akreditasi KBRI Roma seperti Siprus juga membuka peluang bagi tenaga kesehatan (nakes) dan sektor pertanian (farmer).

Pemetaan Sektor di Empat Negara

Meskipun wilayah kerjanya mencakup empat negara (Italia, Malta, Siprus, dan San Marino), Junimart menjelaskan adanya perbedaan karakteristik kebutuhan tenaga kerja di masing-masing wilayah.

Sementara San Marino belum menunjukkan permintaan spesifik di sektor hospitality atau pertanian, Malta dan Siprus menjadi target pasar yang sangat potensial bagi Indonesia dalam waktu dekat.

Menteri Mukhtarudin menyambut baik informasi tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjuti potensi penempatan 400 tenaga kerja ke Malta sebagai bagian dari program perluasan pasar kerja internasional yang aman dan bermartabat. (*)

Skema G to G Korea Selatan Indonesia Peringkat 4, Menteri Mukhtarudin Dorong Peningkatan Daya Saing

DEPOK, JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, memberikan sambutan motivasi dalam Pembukaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Skema Pemerintah (G to G) Korea Selatan. Acara yang berlangsung di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Sawangan, Depok, Selasa (31/3/2026), diikuti oleh 332 peserta yang berasal dari 12 provinsi di seluruh Indonesia.

Menteri Mukhtarudin menegaskan, OPP bukan sekadar formalitas, melainkan bekal krusial untuk memastikan pelindungan menyeluruh, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.

“Hari ini adalah momen penting. Tidak semua pendaftar mampu mencapai tahap ini. Saya mengapresiasi ketekunan dan kerja keras saudara-saudara sekalian,” ujar Mukhtarudin di hadapan para calon Pekerja migran, dilansir laman KP2MI.

Persaingan di pasar kerja Korea Selatan, ujar Mukhtarudin, sangat ketat. Saat ini, Indonesia bersaing dengan 17 negara pengirim lainnya. Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Nepal, Kamboja, dan Vietnam. Oleh karena itu, ia meminta para pekerja untuk menunjukkan etos kerja yang tinggi guna menjaga citra bangsa.

“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kinerja Saudara mencerminkan citra pekerja Indonesia di mata dunia. Patuhi aturan setempat dan hindari tindakan ilegal atau kabur, karena itu sangat berisiko,” imbuh Mukhtarudin.

Menteri juga mengingatkan pentingnya penguasaan bahasa Korea sebagai kunci keselamatan dan komunikasi di tempat kerja, serta adaptasi terhadap budaya kerja Korea yang dikenal disiplin dan cepat.

Literasi Keuangan dan Pendidikan

Selain aspek teknis pekerjaan, Menteri P2MI menitipkan pesan khusus terkait manajemen keuangan dan kewaspadaan digital. Mukhtarudin meminta para pekerja migran bijak mengelola pendapatan dan menjauhi gaya hidup konsumtif.

“Kelola pendapatan dengan bijak. Jauhi hal-hal yang merugikan seperti judi online, penipuan digital, phishing, maupun berbagai bentuk scam lainnya,” beber Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan menyeluruh merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Perlindungan negara harus hadir dalam tiga fase utama, sebelum berangkat, selama bekerja di negara penempatan, hingga purna atau saat kembali ke tanah air. Ini adalah komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas perlindungan bagi seluruh pekerja migran kita,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Dalam kesempatan itu Mukhtarudin juga mengapresiasi kerja sama yang erat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Menurutnya, kolaborasi ini sangat vital untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global.

“Ke depan, program vokasi akan terus kita perkuat. Kita perlu menyiapkan SDM yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan migran di berbagai negara,” ujar Mukhtarudin.

Adapun rincian sebanyak 332 peserta yang berasal dari 12 provinsi di Indonesia mengikuti OPP kali ini mayoritas peserta akan mengisi sektor manufaktur sebanyak 298 orang. Sementara sektor perikanan atau fishing 7 orang.

Ia mengingatkan para peserta bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang telah melalui proses seleksi yang ketat dan tidak mudah. Menteri Mukhtarudin meminta para peserta untuk memanfaatkan masa orientasi selama lima hari ini dengan sebaik-baiknya.

“Kalian adalah orang-orang yang beruntung dan tangguh karena telah sampai di titik ini. Perjuangan kalian tidak ringan, maka manfaatkan kesempatan ini untuk membekali diri sebelum resmi bekerja di Korea Selatan nanti,” ucapnya. (*)

45 CPMI Sektor Perikanan Bersiap ke Korsel, Wamen Christina Ingatkan Soal Menjaga Kepercayaan Pemberi Kerja

DEPOK, JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, memberikan pembekalan dan motivasi kepada 45 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sektor perikanan yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan melalui skema penempatan pemerintah (Government to Government).

Kegiatan pembekalan berlangsung di Wisma Hijau, Depok, Senin (30/3/2026), dengan peserta berasal dari enam provinsi di Indonesia, di antaranya Riau, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Dalam arahannya, Wamen Christina menekankan, keberhasilan calon pekerja migran mencapai tahap pemberangkatan merupakan hasil dari proses panjang yang penuh tantangan, dan tidak semua orang mampu melewatinya.

“Proses yang kalian jalani tidak mudah, penuh ketidakpastian. Bisa sampai di tahap ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya, dilansir laman KP2MI.

Hingga saat ini, masih terdapat 7.000 calon pekerja migran dalam daftar tunggu (roster) yang belum mendapatkan kesempatan berangkat, seiring terbatasnya kebutuhan tenaga kerja di Korea Selatan. Bahkan berdasarkan data penempatan, jumlah pekerja migran Indonesia ke negeri Ginseng itu juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. 

Pada 2024 tercatat sebanyak 10.110 orang, sementara pada 2025 hanya sekitar 6.860 orang, dan tahun ini diperkirakan berada di kisaran 6.000 orang.

“Kita juga tidak sendirian. Ada 16 negara lain yang bersaing mengirimkan pekerja migran ke Korea. Karena itu, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan pemberi kerja,” kata Christina. 

Karakter pekerja Indonesia yang dikenal ramah, jujur, dan pekerja keras, lanjut Wamen Christina, harus terus dijaga agar tetap menjadi nilai tambah di mata pengguna tenaga kerja di luar negeri.

Dia juga mengingatkan potensi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh pekerja migran selama bekerja di Korsel. 

“Dalam tiga tahun, bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk masa depan,” jelas Christina.

Dalam pembekalan tersebut, Wamen Christina juga menekankan pentingnya kesiapan mental, kemampuan adaptasi, serta peningkatan keterampilan, termasuk komunikasi di lingkungan kerja yang berbeda.

“Culture shock itu biasa. Setiap negara memiliki budaya dan tata krama yang berbeda. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan penuhi ekspektasi pemberi kerja,” ujarnya.

Wamen Christina juga mengingatkan CPMI tidak melakukan pelanggaran selama bekerja di luar negeri, seperti kabur dari tempat kerja, karena dapat merugikan diri sendiri dan mencoreng nama baik Indonesia.

“Kalau melanggar aturan, pemerintah tidak bisa memberikan pelindungan secara maksimal. Ini juga akan berdampak pada reputasi Indonesia dan kesempatan bagi calon pekerja migran lainnya,” tegasnya.

Wamen P2MI ini juga berpesan agar CPMI memanfaatkan kesempatan bekerja di Korsel sebaik mungkin, termasuk dalam mengelola keuangan secara bijak.

“Tidak semua orang bisa sampai di titik ini. Gunakan kesempatan ini dengan baik, jangan boros, dan jadikan ini jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Buat keluarga dan Indonesia bangga,” pungkas Christina Aryani. (*)