JAYAKARTA NEWS— Program SMK Go Global kini dipacu lebih cepat oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan, seluruh proses pelatihan harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja luar negeri, bukan sekadar rutinitas.
Kepastian penempatan bagi peserta menjadi syarat mutlak, sehingga setiap langkah pelatihan wajib disesuaikan dengan permintaan tenaga kerja di negara tujuan.
Dalam Rapat Konsolidasi SMK Go Global bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) regional Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi di Ruang Rapat Adelina Sau, Selasa (11/8/2026), Dzulfikar menekankan pentingnya pendekatan berbasis demand.
“Job order (JO) harus tersedia terlebih dahulu sebelum menentukan peserta,” tegasnya. Dengan begitu, pelatihan akan benar-benar link and match dengan talent pool yang ada, sekaligus memastikan lulusan siap ditempatkan sesuai kebutuhan pasar global.
Menurutnya, pendekatan berbasis demand menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan Program SMK Go Global. Peserta tidak boleh sekadar dilatih tanpa adanya kepastian kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan.
“Proses pelaksanaan harus berbasis demand, sehingga penentuan kebutuhan dan JO dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penentuan pelatihan dan peserta,” tambahnya, dilansir Humas KP2MI.
Lima Pilar SMK Go Global
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri P2MI juga menegaskan bahwa Program SMK Go Global harus memastikan keterhubungan lima komponen utama, yaitu Right Talent, Right Training, Right Partner, Right Market, dan Right Protection.
Right Talent memastikan peserta memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan penempatan. Right Training memastikan peserta memperoleh pelatihan yang tepat dari sisi lembaga, jenis pelatihan, maupun fasilitas.
Right Partner memastikan adanya mitra penempatan yang jelas dan terhubung dengan proses penempatan serta Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
Sementara Right Market memastikan kompetensi yang diberikan sesuai kebutuhan pasar kerja dan negara tujuan.
Adapun Right Protection memastikan seluruh rangkaian program, mulai dari peserta, pelatihan, mitra hingga penempatan, terintegrasi dengan aspek pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Dalam penentuan peserta, agar tidak menetapkan kriteria yang terlalu ideal. Peserta yang dipilih harus mempertimbangkan kesiapan untuk diberangkatkan, sehingga tidak terjadi kondisi peserta telah dilatih tetapi tidak siap mengikuti proses penempatan,” kata Dzulfikar.
Kepastian Penempatan Jadi Prioritas
KP2MI menekankan pentingnya verifikasi SIP2MI dan JO sebelum peserta ditetapkan. Data yang digunakan harus dipastikan masih aktif, belum terisi, sesuai dengan jabatan dan negara tujuan, serta dapat dialokasikan untuk peserta Program SMK Go Global.
Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum KP2MI, Mocharom Ashadi, sebelumnya juga menekankan agar JO yang digunakan dalam program benar-benar tersedia dan belum dialokasikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia lainnya.
Wakil Menteri P2MI meminta seluruh wilayah segera mempercepat proses identifikasi demand, kesiapan lembaga pelatihan, penentuan peserta, hingga kesiapan penempatan.
“Seluruh pihak diminta mempercepat proses identifikasi demand, kesiapan lembaga pelatihan, penentuan peserta, serta kesiapan penempatan,” ujar Dzulfikar.
Perkuat Kesiapan Lembaga Vokasi
Selain kepastian penempatan, kesiapan lembaga vokasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. KP2MI meminta seluruh BP3MI melakukan verifikasi dan visitasi terhadap lembaga pelatihan yang telah diidentifikasi.
Verifikasi mencakup kesiapan ruang kelas, kapasitas peserta, instruktur, fasilitas praktik, laboratorium bahasa, hingga fasilitas boarding atau akomodasi. Hasil visitasi juga harus dilengkapi laporan dan dokumentasi sebagai gambaran kondisi riil di lapangan.
“Kesiapan akomodasi/boarding peserta harus dipastikan sejak awal. Jangan sampai peserta sudah ditetapkan dan datang ke lokasi, tetapi fasilitas akomodasi belum tersedia atau belum jelas,” tegas Dzulfikar.
Program Disesuaikan dengan Demand dan Peminatan
KP2MI juga membuka ruang bagi penyesuaian jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan kondisi masing-masing daerah. Balai tidak hanya mengikuti jenis pelatihan yang telah ditentukan dari pusat, tetapi dapat mengusulkan jenis pelatihan berdasarkan demand dan peminatan calon peserta di lapangan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja luar negeri sekaligus mempertemukan potensi peserta dengan peluang kerja yang tersedia.
“Pelaksanaan program harus menggunakan pendekatan berbasis demand, dengan memastikan ketersediaan SIP2MI atau JO yang aktif, belum teralokasi, dan dapat digunakan sebagai dasar penetapan peserta dan pelatihan,” tegas Dzulfikar. (*/di)
