Oleh: Heri Mulyono, Malang
Di negara-negara demokratis modern, pakaian pejabat publik bukan sekadar urusan estetika; ia adalah bahasa kekuasaan yang berbicara tanpa kata, membangun hierarki, dan secara psikologis menegaskan jarak antara yang memerintah dan yang diperintah.
Busana sebagai Bahasa Kekuasaan
Sejak peradaban Mesopotamia hingga istana-istana Eropa abad pertengahan, pakaian selalu menjadi penanda status. Raja dan kaisar mengenakan jubah, mahkota, dan lambang-lambang kebesaran bukan semata karena kemewahan, melainkan karena pakaian berfungsi sebagai sistem komunikasi nonverbal yang paling langsung. Dalam konteks itu, busana adalah manifesto kekuasaan yang dapat dibaca oleh siapa pun, bahkan oleh mereka yang buta huruf sekalipun.
Psikolog sosial Paul Ekman, yang dikenal melalui penelitiannya tentang komunikasi nonverbal, menegaskan bahwa manusia secara naluriah membaca informasi hierarki dari tampilan fisik lawan bicaranya jauh sebelum sepatah kata pun terucap. Dalam kerangka ini, desain pakaian pejabat yang menyerupai pakaian kebesaran kerajaan bukan anomali budaya semata, melainkan sebuah strategi komunikasi publik yang terencana—atau setidaknya, yang secara tidak sadar mereproduksi logika lama kekuasaan feodal.
Anatomi Pakaian Kebesaran Modern
Fenomena pakaian pejabat yang bercorak ‘kebesaran’ dapat diamati dalam berbagai konteks. Di Indonesia, misalnya, muncul kecenderungan di kalangan pejabat daerah maupun nasional untuk mengenakan pakaian adat dengan aksesori berlapis—selempang, lencana berlapis emas, topi atau destar bermahkota, dan jubah bersulam benang emas—tidak hanya dalam acara seremonial adat, tetapi juga dalam pelantikan jabatan publik, sidang dewan, bahkan kunjungan kerja.
Fenomena ini perlu dikaji melalui lensa psikologi komunikasi. Menurut teori impression management yang dikembangkan sosiolog Erving Goffman dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life (1959), individu secara aktif mengelola kesan yang ingin ditampilkan kepada publik. Pakaian adalah salah satu ‘properti panggung’ (stage props) yang paling mudah dimanipulasi. Ketika seorang pejabat secara konsisten hadir dalam balutan pakaian megah dan berlapis atribut kekuasaan, ia sedang mengirim pesan: ‘Saya berbeda. Saya berada di atas.’
Jarak Psikologis: Dari Pelayan Publik ke Penguasa
Psikologi sosial mengenal konsep social distance—jarak sosial yang dirasakan antara dua individu atau kelompok dalam interaksi. Pakaian kebesaran bekerja secara langsung untuk memperlebar jarak sosial ini. Ketika rakyat jelata melihat pejabatnya datang bukan dengan penampilan sederhana seorang pelayan negara, melainkan bak panglima atau raja kecil dalam balutan atribut kebesaran, respons psikologis yang terbentuk bukan rasa dekat atau percaya, melainkan rasa kecil, tunduk, dan jauh.
Penelitian dalam bidang psikologi kekuasaan (power psychology) menunjukkan bahwa simbol-simbol kekuasaan yang berlebihan justru kontraproduktif dalam konteks kepemerintahan demokratis. Profesor Dacher Keltner dari Universitas California, Berkeley, dalam bukunya The Power Paradox (2016), berargumen bahwa kekuasaan sejati dibangun melalui kepercayaan, empati, dan kedekatan—bukan melalui jarak dan intimidasi simbolik. Pemimpin yang terlalu banyak mengenakan ‘mahkota’ justru cenderung kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.
Dalam konteks ini, jarak yang tercipta antara pejabat dan rakyat bukan sekadar jarak fisik atau protokoler, melainkan jarak psikologis yang jauh lebih dalam: jarak antara ‘kami yang memerintah’ dan ‘kalian yang diperintah’. Inilah titik di mana logika kepemerintahan bergeser—dari yang semestinya hubungan pelayan publik dengan konstituen, menuju relasi yang lebih menyerupai tuan dengan hambanya.
Dinamika Majikan–Budak dalam Semiotika Pakaian
Roland Barthes dalam Mythologies (1957) menjelaskan bahwa objek-objek budaya—termasuk pakaian—bekerja melalui dua lapis makna: makna denotatif (literal) dan makna konotatif (ideologis). Denotatif, seragam pejabat adalah kain dan benang. Konotatif, ia adalah sistem tanda yang memproduksi ideologi hierarki. Ketika pakaian pejabat semakin menyerupai pakaian raja, makna konotatif yang diproduksi adalah: si pejabat bukan hanya berbeda secara jabatan, tetapi berbeda secara fundamental dalam derajat kemanusiaannya.
Inilah yang secara psikologis berbahaya. Ketika perbedaan hierarki diperkuat melalui simbol visual yang konsisten dan berlebihan, masyarakat secara perlahan-lahan ter-kondisi untuk menerima relasi tersebut sebagai hal yang wajar—bahkan yang seharusnya. Antonio Gramsci menyebut proses ini sebagai hegemoni kultural: dominasi yang tidak memerlukan paksaan fisik karena telah diinternalisasi oleh pihak yang didominasi sebagai ‘tatanan alami’.
Dalam kerangka itu, dinamika majikan–budak yang terbangun melalui semiotika pakaian bukan merupakan dinamika yang kasat mata dan disadari penuh oleh semua pihak. Rakyat yang setiap hari menyaksikan pejabatnya tampil bak bangsawan, lama-kelamaan tidak lagi mempertanyakan mengapa hak mereka sering diabaikan, mengapa aspirasi mereka tidak didengar, dan mengapa birokrasi terasa begitu jauh dan tidak responsif. Simbol-simbol kekuasaan yang berlebihan itu telah melakukan pekerjaannya: mereduksi ekspektasi rakyat dan membesarkan rasa takut untuk bersuara.
(Foto:malang.go.id)
Pakaian Kebesaran vs. Pakaian Pelayan Publik: Perspektif Komparatif
Perbandingan lintas budaya memberikan kontras yang menarik. Di negara-negara Skandinavia yang secara konsisten menempati peringkat tertinggi dalam indeks demokrasi dan kepuasan publik, pejabat pemerintah—termasuk perdana menteri dan presiden—umumnya hadir dengan pakaian yang relatif sederhana dalam konteks kerja sehari-hari. Penampilan sederhana ini bukan ketidakmampuan, melainkan strategi komunikasi politik yang disengaja: kami adalah bagian dari kalian.
Sebaliknya, di banyak negara dengan praktik korupsi tinggi dan jarak kekuasaan yang besar (high power distance, dalam terminologi Geert Hofstede), pakaian pejabat cenderung semakin elaboratif dan megah. Korelasi ini bukan kebetulan. Hofstede dalam Culture’s Consequences (1980) menunjukkan bahwa masyarakat dengan indeks jarak kekuasaan tinggi lebih menerima hierarki yang tidak setara dan lebih mentoleransi perilaku pejabat yang menonjolkan keistimewaannya—termasuk melalui pakaian.
Indonesia, dengan skor jarak kekuasaan yang relatif tinggi dalam riset Hofstede, berada dalam posisi yang rentan terhadap fenomena ini. Budaya sungkan, ewuh pakewuh, dan hormat kepada yang berkuasa—yang secara tradisional merupakan nilai-nilai positif—dapat dieksploitasi oleh simbolisme pakaian kebesaran untuk mengabadikan relasi hierarkis yang tidak sehat dalam konteks demokrasi modern.
Implikasi bagi Komunikasi Publik dan Tata Kelola
Dari sudut pandang komunikasi publik, desain pakaian pejabat memiliki implikasi yang jauh melampaui urusan protokoler. Ia adalah sinyal pertama yang diterima warga dalam setiap interaksi dengan aparatur negara. Ketika sinyal itu adalah simbol keagungan dan jarak, maka seluruh sesi komunikasi berikutnya—apakah itu pelayanan publik, konsultasi kebijakan, atau dialog warga—telah dimulai dengan kesenjangan psikologis yang dalam.
Para ahli komunikasi pemerintahan menekankan pentingnya apa yang disebut approachability—keterjangkauan—dalam membangun kepercayaan publik. Pejabat yang tampil dengan pakaian yang berlebihan justru menurunkan approachability-nya, sehingga warga yang seharusnya bisa menyampaikan aspirasi dengan bebas, memilih diam karena merasa tidak layak berhadapan dengan ‘sang raja’.
Lebih jauh, ketika pakaian kebesaran menjadi norma dalam pemerintahan, ia menciptakan budaya internal birokrasi yang berbahaya: para aparatur di bawahnya pun belajar bahwa simbol status adalah kunci, bukan prestasi kerja. Ini menggeser fokus dari substansi ke penampilan, dari pelayanan ke representasi diri, dari akuntabilitas ke kemegahan.
Menuju Pakaian yang Demokratis
Bukan berarti pakaian adat atau pakaian formal tidak memiliki tempat dalam konteks kepemerintahan. Dalam acara-acara seremonial yang memang merayakan identitas budaya, pakaian adat yang megah adalah tepat dan perlu. Masalah muncul ketika pakaian kebesaran itu bocor keluar dari konteks seremonial dan menjadi kostum keseharian jabatan—seolah menegaskan bahwa sang pejabat bukan sekadar sedang menghadiri upacara, melainkan memang pada hakikatnya adalah ‘yang dimuliakan’ setiap saat.
Reformasi komunikasi publik melalui pakaian bukan berarti uniformisasi dan penghapusan keragaman budaya. Ia berarti kesadaran bahwa pilihan berpakaian adalah pilihan komunikasi—dan seorang pejabat yang memilih tampil dengan kesederhanaan yang bermartabat pada hari kerja sedang menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat dari selembar selempang emas: bahwa ia hadir bukan sebagai tuan, melainkan sebagai pelayan.
Penutup: Refleksi atas Demokrasi yang Belum Selesai
Pakaian kebesaran pada pejabat publik adalah simptom, bukan penyakit itu sendiri. Ia adalah manifestasi dari mentalitas kekuasaan yang belum sepenuhnya bertransisi dari paradigma feodal ke paradigma demokratis. Selama penguasa masih berpikir bahwa mereka adalah ‘raja’ yang perlu tampak agung, dan selama rakyat masih ter-kondisi untuk menerima jarak itu sebagai kewajaran, maka demokrasi kita adalah demokrasi yang masih mengenakan pakaian kerajaan lama.
Perubahan sejati dimulai dari hal-hal yang paling terlihat. Dan tidak ada yang lebih terlihat dari penampilan. Seorang pejabat yang berani menanggalkan mahkota simbolisnya dan duduk semeja dengan warganya—bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai tanggung jawab demokratis—adalah pemimpin yang telah memahami bahwa kekuasaan terbesar bukan diukur dari kemegahan pakaian yang dikenakannya, melainkan dari kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang dilayaninya. *
Referensi Utama:
Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Éditions du Seuil, 1957. | Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday, 1959. | Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart, 1971. | Hofstede, Geert. Culture’s Consequences. Beverly Hills: Sage Publications, 1980. | Keltner, Dacher. The Power Paradox. New York: Penguin Press, 2016.
