Kabar - Jayakarta News

Menteri Susi yang Agresif

MENTERI Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti kembali menerima penghargaan internasional. Kali ini, Menteri Susi menerima 2017 Excellence in National Stewardship dari Peter Benchley Ocean Awards. Menteri Susi diberi penghargaan ini, karena dinilai mampu mengurus kelautan Indonesia dengan baik.

Menteri Susi dinilai agresif dalam melindungi kepentingan ekonomi dan lingkungan kelautan bangsa Indonesia dengan memberantas operasi armada kapal asing yang melakukan pencurian besar-besaran di laut Indonesia. Keberanian Menteri Susi meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 200 kapal yang melakukan praktik illegal fishing juga berhasil mencegah upaya kejahatan internasional terorganisir yang beroperasi di lautan Indonesia sejak bertahun-tahun lalu.

Tak hanya itu, Menteri Susi juga berperan aktif dalam pembebasan awak kapal perikanan yang dijadikan budak di banyak kapal-kapal asing. Ia juga memimpin pembebasan hiu-paus yang terjebak secara ilegal. Berbagai terobosan Menteri Susi dinilai berperan penting dalam melindungi ekosistem laut Indonesia yang unik dan terkenal di dunia. Kebijakan-kebijakannya juga memberikan manfaat ekonomi dengan mempertahankan mata pencaharian puluhan ribu nelayan Indonesia.

Adapun upacara penganugerahan 2017 Peter Benchley Ocean Awards akan digelar di Smithsonian’s National Museum of Natural History, Washington DC pada 11 Mei 2017. Acara ini bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-10 Peter Benchley Ocean Awards. ***

Kejahatan Pemilu (5)

PENDUDUK yang tidak tertib melakukan administrasi kependudukan, maka dia akan kehilangan hak pilih. Itu peraturan penyelenggaraan Pemilu. Namun, pada prakteknya panitia sendiri tidak tertib. Inilah bagian kelima hasil wawancara dengan Ir. Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik pada lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kalau Pemilu zaman dulu lain ya peraturannya?

Pemilu zaman dulu itu yang berhak memilih adalah penduduk yang sudah tinggal di suatu tempat minimal enam bulan. Hahaha… Kacau. Padahal, penduduk itu moving kan? Dinamis. Nggak jelas.

Pemilu sekarang sudah lebih baik dong?

Pemilu sekarang sudah tegas. Penduduk yang boleh memilih hanya yang sesuai domisili. Domisili yang mana? Yang di KTP. Jadi ketika orang tidak tertib melakukan administrasi kependudukan, yaitu melaporkan pindah, melaporkan meninggal, melaporkan salah nama, nggak tertib, maka dia akan kehilangan hak pilih. Iya dong.

Tapi pada prakteknya kan berbeda?

Iya, karena panitia ini nggak paham. Dimasukkanlah orang-orang yang nggak sesuai domisili ini dan bahkan ketika dia tahu betul bahwa yang bersangkutan KTPnya KTP Jakarta dan nggak berhak memilih di desa ini, tapi dia berkorelasi dengan para calon, maka ditambahkan nama orang itu ke dalam Daftar Pemilih Tetap. Namanya bisa sembarangan, siapa aja. NIKnya yang tadi, yang tidak sesuai domisili tadi. Padahal, kita kan punya sarana untuk mengecek NIK ini secara nasional. Maka ketika dilakukan verifikasi, nama itu nggak dikenal. Nggak ada dalam data kependudukan.

Jadi pemilih ini penduduk mana nggak jelas dong?

Ya enggak. Yang penting itu sekadar nama, sekadar angka. Karena apa? Supaya kelihatan cantik gitu lho. Oh ini DPT nih. Ada namanya, ada NIKnya. Kan nggak boleh kalau nggak ada NIK. Yang penting ada angka. Tapi apakah angka itu benar apa enggak, ya nggak ketahuan kalau nggak diteliti.

Berarti bisa saja orang asing yang ikut nyoblos ya?

Lho.. iya. Ini kan sekadar angka. Belum ada wujudnya. Hanya sekadar angka fiktif. Orangnya juga nggak jelas siapa. Orangnya bisa nggak ada, tapi bisa diadakan. Namanya aneh-aneh. Nanti aku bisa tunjukkin prosesnya.

Tapi tadi kan dibilang data itu harus disinkronkan?

Lho. Peraturan KPU itu belum mewajibkan petugas untuk menyinkronkan data DPS dengan data kependudukan di Dinas Dikcapil. Tapi ada kemajuan di Pilkada yang sekarang ini karena basisnya adalah UU No 10 tahun 2016. Ini Undang Undang paling baru di mana prosesnya, proses membentuk DPT sudah ada perbaikan. Sebelumnya kan DPS disahkan menjadi DPT oleh KPU tanpa melibatkan Dukcapil. Sementara data coklit cuma diberikan saja. Tapi lucunya, Dukcapil tidak tahu kalau ada peraturan itu. Hehehehe…. nggak tahu! Ketika saya tanya ke beberapa Dukcapil setelah mereka melaksanakan Pilkada, kamu terima nggak data DPS hasil coklit pemilu kemarin? Enggak. Jadi KPU Daerahnya tidak memberikan data DPS hasil coklit itu ke Dukcapil!

Itu penyimpangan KPUD ya? Bisa dituntut dong?

Iya. Penyimpangan. Lha tapi Dukcapil juga ada yang terima tapi nggak tahu mau dibuat apa. Hahahaha… gitu lho. Verifikasinya bener apa nggak, dia nggak tahu. Padahal sesungguhnya, langkah petugas pantarlih yang melakukan coklit door to door itu merupakan sebuah proses administrasi kependudukan yang baik. Administrasi kependudukan itu kan memproses pindah data, mengubah nama yang salah, meninggal. Itu yang namanya administrasi kependudukan. Sayangnya, data dari coklit tadi ketika mau dijadikan pelayanan administrasi kependudukan ya nggak bisa. Dasar hukumnya apa? Ya Dukcapil terima, terima aja. Hehehe.. tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. (bersambung)

Proyek 1,2 Juta Dolar

HARVEY Milkman, dosen psikologi yang mengajar di Universitas Reykjavik menjelaskan orang bisa jatuh ketagihan macam-macam hal, obat-obatan, narkotika, minuman alkohol, mobil, seks, dan lainnya. Dia mengembangkan pemikiran psikologis bahwa orang jadi ketagihan karena ingin mengubah komposisi kimia otak. Anak-anak, yang ketagihan, akan berubah perilakunya, menembus hambatan-hambatan kesopanan dan moralitas, mereka akan mulai mencuri kecil-kecilan dan akhirnya mencuri mobil untuk memuaskan rasa ketagihannya.

Pemikiran ini kemudian memicu ide lain; “Kenapa tidak merancang gerakan sosial yang memuaskan secara psikologis, dimana orang-orang memperoleh kepuasan berdasarkan komposisi kimia otak mereka. Karena tampaknya bagi saya orang-orang ingin mengubah kesadarannya — tanpa memerlukan efek obat-obatan?” tukas Milkman.

Pada tahun 1992, Milkman dan timnya di Denver, Amerika, memperoleh dana 1,2 juta dolar dari pemerintah untuk mengembangkan Proyek Penemuan Diri. Proyek ini menawarkan remaja untuk memperoleh kepuasan natural sebagai ganti dari obat-obatan dan kejahatan. Mereka memperoleh nama anak-anak yang punya masalah obat-obatan dan pencurian kecil-kecilan, dari para guru dan konselor. Anak-anak, yang berusia 14 tahun, merasa diri mereka tidak membutuhkan perawatan apa pun.

“Kami tidak mengatakan kepada mereka, kalian datang ke sini untuk memperoleh perawatan. Kami katakan, kami akan mengajarkan kalian apa saja yang kalian kehendai; musik, tari, hip hop, seni, beladiri, dan lainnya. Ide kelas-kelas berbeda ini bisa memberi variasi perubahan pada komposisi kimiawi otak mereka dan member apa yang mereka butuhkan untuk menghadapi kehidupan lebih baik lagi. Sebagian akan mengalami bahwa kegiatan ini akan mengurangi rasa cemas. Pada saat yang sama, mereka memperoleh pelatihan untuk menghadapi kehidupan (life-skill), yang juga berfokus untuk memperbaiki pemikiran mereka tentang diri mereka sendiri dan masa depan mereka, serta cara mereka menghadapi orang lain.”

“Prinsipnya, pendidikan atau sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obatan (narkoba) gagal, karena tidak ada yang menyimak sosialisasi seperti ini. Apa yang dibutuhkan adalah ketrampilan menghadapi kehidupan (life skill) untuk bertindak atas informasi itu (bahaya obat-obatan terlarang),” tukas Milkman. Anak-anak, yang ikut proyek, diberi tahu mereka akan berpartisipasi selama tiga bulan, namun banyak yang tetap ada dalam program selama lima tahun. ***

TKI Keren

BAGI masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, kini tak perlu was-was dipermainkan oknum calo. Kini Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Tenaga Kerja meluncurkan aplikasi TKI Keren, sebuah aplikasi online berbasis Android, untuk mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.

Menurut Direktur Binapenta dan PKK Hery Sudarmanto, aplikasi TKI Keren juga memberikan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia di negara penempatan seperti Malaysia, Korea, Brunei Darussalam, Taiwan, Singapura, Hongkong, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui perusahaan yang bisa mendaftarkan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI.

“Informasi kepada masyarakat harus jelas, selama ini masyarakat banyak memperoleh informasi melalui calo. Sekarang masyarakat bisa memilih sendiri karena pemerintah telah menyediakan layanan informasi online,” cetus Hery Sudarmanto.

Hery menjelaskan, aplikasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, aman, transparan dan berkualitas bagi TKI.

Pengguna yang sudah mengunduh aplikasi bisa mendapatkan pilihan menu di halaman utama. Yakni persyaratan dan ketentuan serta kondisi bekerja di negara tujuan, jenis pekerjaan yang sedang tersedia di luar negeri, daftar perusahaan pengerah tenaga kerja luar negeri swasta, data TKI yang sedang berada di luar negeri dengan pencarian berdasarkan nama atau paspor, serta alamat kantor dinas tenaga kerja kabupaten/kota. Kemudian menu pendaftaran sebagai calon tenaga kerja lengkap dengan pengecekan status pendaftaran, menu pengaduan, juga penghentian dan pelarangan penempatan.***

Beli Polytron Dapat Mercy

PRODUK elektronik merek Polytron menggelar program “Semarak Polytron”. Inti program adalah bagi-bagi hadiah kepada pelanggan yang sudah setia bersama Polytron selama kehadirannya 42 tahun di Indonesia. “Program ini terbuka untuk masyarakat dari Sabang sampai Merauke, tanpa dipungut biaya,” ujar Tekno Wibowo, Marketing Director, Polytron.

Program “Semarak Polytron” berlaku untuk pembelian segala jenis produk Polytron misal produk Audio, Video, Home Appliances dan Mobile Phone, periode 1 Februari hingga 30 Juni 2017. Hadiah yang ditawarkan ratusan, di antaranya 250 unit LED TV 39 inch, 100 unit motor Honda Revo Fit dan 1 unit Grand Prize Mercedes Benz C200.

Caranya mudah, isi kartu garansi lengkap, sertakan data identitas atau foto kopi KTP dan foto kopi kuitansi pembelian. Bagi pelanggan yang terpilih sebagai pemenang maka pelanggan tersebut wajib menunjukkan data diri (KTP), kwitansi dan kartu garansi asli di depan notaris.

Sementara itu, Shasa Eva Marisah selaku PR dari Polytron mengatakan, “Program “Semarak Polytron” selain disosialisasikan di media, juga disosialisasikan di sosial media, seperti Facebook Polytron Memang Canggih, Twitter @PolytronIndo, website www.polytron.co.id dan informasinya juga dapat diperoleh di layanan bebas pulsa Customer Care di 0 800 1 100 999”. ***

Amukan Angin Dini Hari

PESTA demokrasi dilalui dengan sedih oleh warga Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, Selasa (15/2) dinihari, angin puting beliung mengamuk di desa itu dan meluluhlantakkan 46 rumah warga. Dari jumlah itu, 33 di antaranya rata tanah, 13 lainnya rusak berat.

Masih dikata untung, karena tida ada korban nyawa dalam peristiwa itu, kecuai satu orang menderita luka-luka. “Kejadian tengah malam hingga dinihari, saat sebagian besar masyarakat sedang terlelap tidur,” ujar Irsyad, Ketua Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Pagelaran.

Atas kejadian itu, Kepala Desa Margagiri, Imanudin mengaku sudah melaporkan ke pihak kecamatan. Juga melaporkan ke Kapolsek dan Danramil. “Alhamdulillah, Wakil Bupati dan jajarannya sudah datang ke lokasi, sambil memonitor pungutan suara,” ujar Imanudin pula.

Kepada Jayakartanews, Imanudin menyampaikan harapannya, agar Pemkab Pandeglang maupun Pemprov Banten segera memberi perhatian kepada warganya. Sekalipun dalam suasana Pilkada, ia mengingatkan agar aparat tidak abai terhadap bencana yang terjadi di depan mata. “Saya sendiri bahu-membahu bersama masyarakat serta bantuan dari Polsek dan Koramil dan TKSK, membantu semampunya,” pungkasnya. ***

Ervista yang Luar Biasa

ERVISTA memang luar biasa. Ssiswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Nusantara ini menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kategori anak yatim yang tinggal di panti asuhan. Remaja 16 tahun itu kini duduk di kelas 9 SLB Nusantara, Depok, Jawa Barat.

Kegiatannya sehari-hari dilakukan di atas kursi. Kedua kakinya lemah, tidak bisa digerakkan selayaknya anak sehat. Persendian dan tulang di bagian kaki, serta otot bagian bawahnya juga lemah, sehingga Ervista harus menggunakan kursi roda untuk berpindah tempat. Selain itu, tangan kanannya juga tidak bisa digerakkan.

Namun, kondisi itu tidak membuat Ervista patah arang. Ia tetap bersemangat melanjutkan sekolah. Bahkan, sekolah menjadi tempat favoritnya dalam menyalurkan hobi dan kesenangan. “Suka belajar nyanyi,” jawabnya ketika ditanya apa hal yang paling disukainya di sekolah. Ia pun bersemangat saat mengatakan bahwa grup band Ungu menjadi grup musik favoritnya.

Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi Ervista. Anak yatim penerima KIP itu mengaku sangat senang berada di sekolah, karena memiliki banyak teman dan guru yang baik. Mata pelajaran yang paling digemarinya adalah Bahasa Indonesia. “Nggak susah,” tuturnya.

Guru pendamping Ervista, Kusnaeni, mengatakan, Ervista tetap mengikuti semua kegiatan di sekolah bersama teman-temannya, termasuk kegiatan olahraga. “Kami tidak membeda-bedakan, tapi materinya diturunkan sesuai kemampuan dia,” ujarnya.

SLB Nusantara merupakan Sekolah Luar Biasa (SLB) berasrama. SLB ini menerima peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, termasuk anak yatim piatu, seperti Ervista. Ayah Ervista sudah lama tiada. Ibunya merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, sementara Ervista tinggal di asrama SLB Nusantara untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang tepat. ***

Misbar di Pasar

DULU kita mengenal bioskop “misbar” alias gerimis bubar. Ya, bioskop yang sangat merakyat. Namun, perlahan mulai tergerus zaman. Kini, yang ada hanyalah gedung bioskop modern berfasilitas lengkap, dan tentu saja mahal.

Terpikirkah jika di zaman modern ini ‘misbar’ kembali muncul? Sepertinya tidak, hanya saja konsepnya mungkin bisa diambil. Ya, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun bioskop rakyat. Uniknya, bioskop itu rencananya dibangun di beberapa pasar tradisional. rencana ini diharapkan dapat menjadi sarana hiburan warga sekaligus mengembangkan perfilman di Indonesia.

Menurut Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, pengelolaan biskop rakyat itu rencananya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. “Kehadiran bioskop di pasar tradisional ini juga diharapkan bisa menambah pemasukan PD Pasar Jaya.” jelasnya.

Rencananya bioskop tersebut akan dibangun di pasar-pasar yang sebagian besar kiosnya masih kosong. Di ibukota, setidaknya ada 10-20 persen pasar dengan kondisi demikian. “Dari 153 pasar, 10-20 persennya ada kios yang masih kosong. Itu akan kami petakan,” jelasnya.

Pembangunan bioskop rakyat di pasar tradisional itu sendiri diharapkan terealisasi pertengahan tahun ini. Uniknya lagi, film yang nantinya diputar hanya film-film Indonesia. Dia menargetkan, biskop rakyat di pasar tradisional bisa terealisasi pertengahan tahun ini. “Kami tidak akan putar film hollywood dan bollywood,” tegasnya. ***

Kejahatan Pemilu (4)

INI bagian keempat naskah hasil wawancara dengan Ir. Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik pada lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kali ini kasusnya lebih parah.

Di desa lain apakah ada kasus NIK fiktif?

Ada. Di salah satu desa DPT nya 7.000 . ini menurut data Pemilu terakhir ya. Tapi ketika dilakukan Pilkades kok jadi 8.000 lebih? Pertambahannya banyak banget. Lalu kami coba NIK nya diperiksa. Dan.. ketemu. Ada 1.244 nama yang NIKnya fiktif!

Modusnya bagaimana hingga ada NIK fiktif ini?

Caranya, mereka bikin nama, alamat, tanggal lahir semua sama. Tapi NIK-nya dibedakan satu angka paling belakang. Hahaha… gila itu!

Jadi duplikasi nama ya?

Iya. Duplikasi nama. Jadi dari 8.000 lebih nama dalam DPT itu terdapat 1.244 yang namanya ganda. Jadi, nama, tanggal lahir, alamat semua ganda tapi NIKnya beda satu angka paling belakang. Hahahah…..

Berarti penggandaan itu dilakukan oleh petugas Pantarlih ya?

Iya. Makanya saya bilang, bahwa Pantarlih inilah yang merusak data penduduk Indonesia. Kita itu kan lima kali Pemilu. Pilpres, pileg, pilgub, pemilihan walikota/bupati kemudian pilkades. Lima kali Pemilu ini amanat Undang Undang lho. Dan, setiap kali Pemilu ini dilakukan coklit. Oleh karenanya, dengan pengalaman ini, bagaimana kalau pengakurasian data penduduk dilakukan melalui lima kali Pemilu. Itu kebijakan pertama yang sangat kami usulkan. Siapa sih yang nggak ingin penduduk kita akurat datanya? Jadi selanjutnya harus ada kebijakan sinkronisasi antara kebijakan KPU yang melakukan coklit door to door dengan pelayanan aktif Dukcapil sebagai proses pengakurasian data penduduk melalui lima kali Pemilu. Sekarang, setiap lima tahun sekali bikin sensus kan? Triliunan itu anggarannya. Pantarlih pun, setiap kali pemilu biayanya juga mahal. Karena kan coklitnya door to door. Tapi, data penduduk tetep aja nggak akurat.

Apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan seperti ini?

Nah, jadi yang saya praktekkan di lapangan (dan itu bisa menjadi contoh sinkronisasi kebijakan nasional) adalah: Pantarlih yang sudah melakukan coklit door to door, datanya harus dikembalikan dulu ke Dukcapil. Data hasil pengakurasian Pantarlih tadi harus disikapi, harus ditindaklanjuti oleh Dukcapil. Kalau dokumennya harus diganti, ya diganti. Kalau datanya yang salah ya diganti. Begitu. Jangan kemudian si Pantarlih ini melakukan coklit, menuliskan nama tambahan, tidak sesuai dengan KTP. Kan suka begitu? Di dalam DPT masih ada nama-nama yang tidak sesuai dengan data kependudukan, hasil penambahan sendiri, dengan NIK abal abal. Masih mending tadi, namanya semua sama, alamat sama, tanggal lahir sama, tapi NIKnya diganti. Masih mending.

Lho, jadi ada lagi modus lain?

Iya, karena ada yang datanya totally diganti. Jadi ada dua hal yang dilakukan pantarlih. Satu, menggandakan NIK, kedua, NIK tidak sesuai domisili dimasukkan untuk menambah DPT. Misalnya orang ini memang tinggal di desa itu, tapi KTPnya masih KTP Jakarta. Dia nggak punya hak untuk milih di desa itu. Karena sekarang aturannya sudah jelas. Yang berhak memilih adalah yang sesuai domisili. Buktinya apa domisili? Ya dari KTP elektronik. (bersambung)

Banten Menanti Kejujuran

PILKADA Banten menjadi sorotan nasional. Mata rakyat Indonesia tertuju ke Bumi Jawara, karena berdasar perhitungan cepat (quick count), terdapat selisih suara yang tipis antara pasangan Wahidin Halim – Andika dan Rano Karno – Embay. Semua lembaga survei tingkat nasional memenangkan pasangan nomor satu, Wahidin – Andika unggul tipis atas Rano – Embay.

Saat ini, masyarakat Banten dan Indonesia menunggu kerja KPU dalam melakukan real count, dua hari ke depan. Persoalannya memang menjadi runyam jika hasil real count KPU Banten memutuskan angka yang sebaliknya. Betapa pun, quick count semua lembaga survei nasional (bukan lembaga survei pasangan calon), memenangkan Wahidin Halim – Embay. Karena itulah, sejumlah warga yang diwawancarai mengatakan dalam bahasa puitis, “Warga Banten menunggu tangan kejujuran KPU.”

“Mudah-mudahan para pengelola real count KPU bertangan kejujuran. Karena, bila jari-jemari para pengelola ‘real count’ tidak menempel pada tangan kejujuran, maka akan menimbulkan masalah besarn” demikian kesimpulan beberapa pengamat politik regional menanggapi fenomena pilkada di Bumi, kemarin.

“Kami berharap Komisioner KPU Banten bertangan kejujuran. Jujur nomor satu. Soal ada gugatan dari pihak mana pun yang kalah, itu lumrah, dan sudah ada saluran atau mekanisme hukumnya. Yang penting jujur. Sebab, ancamannya memang serius, baik kerusuhan atau sanksi hukum,” kata Hilman ST, pengamat politik di Tangerang.

Pemenang Pilkada Banten versi lembaga-lembaga survei nasional, Wahidin Halim sepakat dengan ungkapan para pengamat dan masyarakat, tentang perlunya kejujuran petugas KPU. Ia sendiri sudah mendengar informasi adanya usaha interensi dari pihak yang kalah, versi quick count.

“Indikasi itu menunjukkan dua hal. Pertama, pengakuan secara tidak langsung sebagai pihak yang kalah. Kedua, bersikap tidak fair serta tidak gentleman dalam kontestasi Pilkada. Karena itu, saya sudah meminta tim pemenangan di lapangan untuk secara marathon mengawal jalannya pelaporan dan proses penghitungan hingga rapat-rapat di KPU Banten,” papar Wahidin. ***