Kabar - Jayakarta News

Ketika Rano tak Legowo

SEDIKITNYA tiga lembaga survei tingkat nasional, dalam quick count Pilkada Banten, mengunggulkan pasangan nomor urut satu, Wahidin Halim – Andika, atas pasangan nomor urut dua, Rano Karno – Embay. Bukan hanya itu, berdasar hasil real-count di KPUD Provinsi Banten, hasil ruvei itu tidak berbeda, dengan menempatkan Wahidin – Andika unggul tipis atas Rano – Embay.

Itu satu hal. Hal kedua adalah, adanya komitmen kampanye damai, serta statemen “siap menang dan siap kalah” yang diucapkan kedua pasangan sebelum memulai putaran kampanye dulu.

Apa yang terjadi kemudian, Rano Karno tidak legowo. Bukannya menenangkan massa pendukung dengan statemen yang adem, sebaliknya justru menyerang KPUD dan melemparkan tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. “Menjadi aneh, karena yang incumbent itu pak Rano, bukan calon yang kami dukung,” ujar Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Wahidin Halim, di Tangerang, baru-baru ini.

Ramdan menambahkan, tudingan kecuragnan pilgub yang terstruktur, sistematis dan masif, justru seperti menepuk air di dulang. Seperti orang menunjuk dengan telunjuk, sementara empat jari lain mengarah kepada dirinya. “Tuduhan itu bagi kami adalah fitnah yang keji dan menunjukkan bahwa pasangan ini tidak komit terhadap pernyataan yang pernah dibuat bersama yakni siap menang dan siap kalah,” ujar Ramdan.

Menurut Ramdan, opini kecurangan ini dibangun, diduga kuat sebagai upaya pembentukan opini menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat Banten. Hal itu mengajarkan warga Banten tidak dewasa, tak legowo dan tidak berjiwa besar mengakui kemenangan kandidat lain. “Kami mengimbau agar masyarakat Banten tidak terpancing dengan isu tidak baik tersebut,” ucapnya seraya menambahkan, “juga kami minta timses pak Rano dan pak Embay dewasa dan legowo menerima kekalahan. Mari bangun Banten sama-sama, jangan memecah-belah rakyat.” ***

Kejahatan Pemilu (6)

BAGIAN keenam hasil wawancara dengan Ir. Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik pada lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini menggambarkan sudah ada perbaikan kinerja baik Pantarlih maupun Dinas Dukcapil setelah dilakukan sinkronisasi. Namun, potensi pelanggaran tetap ada karena belum dilakukannya verifikasi secara elektronik. B

Jadi walaupun laporannya ada, tapi Dinas Dukcapil mati gaya ya?

Lha kan, berdasarkan coklit yang dilakukan Pantarlih, ketika di situ ada laporan si A meninggal, lalu namanya dicoret dari daftar pemilih, sesuai dengan SOP nya Pantarlih. Sementara Dinas Dukcapil tidak bisa mencoret data kependudukan begitu saja, karena kalau ada penduduk meninggal aturannya harus dilaporkan oleh keluarga. Ketika keluarga melaporkan, mengisi formulir, barulah Dukcapil bisa mencoret nama dari data kependudukan. Kalau nggak ya nggak bisa. Nah, pertanyaannya, apakah setiap keluarga itu melaporkan ke Dukcapil atas anggota keluarganya yang meninggal? Ya enggak. Kalau ada kepentingan urus warisan atau apa, keluarga itu baru melapor. Tapi kalau enggak, ah apa gunanya saya melapor. Melapor juga nggak ada apa-apanya bagi dia. Oleh karenanya kemudian Dukcapil itu harus mengubah pelayanannya. Makanya dulu saya bilang, Dukcapil itu selama ini melakukan pelayanan secara pasif. Mereka menunggu penduduk datang untuk minta dilayani.

Bukan jemput bola ya?

Bukan jemput bola. Nah, setelah itu barulah Dirjen mengeluarkan surat edaran pelayanan aktif mbak. Haa.. bolehlah masukan kita diterima. (tertawa senang)

Jadi sekarang Dinas Dukcapil sudah melakukan pelayanan aktif?

Iya. Jadi yang melaporkan meninggal tidak harus keluarga. Dari RT aja cukup. Kan masalahnya Dinas Dukcapil tidak bisa mencoret begitu saja data penduduk kalau tidak ada data pendukungnya. Siapa yang menjamin?

Data yang dilaporkan Pantarlih apa belum cukup?

Nah, sekarang aturan yang baru ini, ketika ada yang meninggal sesuai dilaporkan Pantarlih, ada formulir khusus. Ada form meninggal, ada form pindah. Formnya banyak. Nah, formulir-formulir inilah yang seharusnya juga dianut oleh Dinas Dukcapil sebagai dasar administrasi kependudukan.

Tapi itu tetap harus disahkan oleh RT ya?

Iya. Nah, sekarang dengan cara kerja Pantarlih ini yang harus dikuatkan dengan sanksi hukum yang jelas, maka data penduduk kita akurat.

Artinya ada perbaikan kinerja Dukcapil tanpa harus mengeluarkan biaya lagi ya?

Nha.. sekarang begini bunyinya. Sebelum dan sesudah DPS harus koordinasi dengan Dukcapil. Jadi Dukcapilnya juga harus tahu peraturan ini. Jangan nggak tahu.

Berarti Bawaslu juga harus melakukan pengawasan sejak awal mulai pembuatan DPS menjadi DPT ya?

Betul. Jadi seperti yang kami lakukan di Pilkades. Setelah jadi DPS, jangan dijadikan DPT dulu sebelum dikoordinasikan dengan Dukcapil. Kros cek kan? Kan belum tentu hasilnya Pantarlih ini bener. Harus dikroscek lagi.

Apalagi ada bukti-bukti pelanggaran yang ditemukan BPPT ya?

Karena kami punya bukti-bukti itulah maka kami bisa mengusulkan yang terbaik. Ada sinkronisasi kebijakan, kemudian ada proses yang harus diperbaiki, yaitu proses membuat DPT.

Itu baru diusulkan atau sudah dilaksanakan?

Prosesnya sudah ada perbaikan. Sudah dikoordinasikan antara KPU dan Dukcapil. Namun satu hal tentang verifikasi, belum dilakukan. Verifikasi ini baru digunakan ketika seseorang tidak masuk DPT dalam Pilkada sekarang ini, dia boleh memilih menggunakan KTP elektronik, tapi jam 12.00 sampai jam 13.00. Nah, peraturan baru inilah yang berpotensi untuk memalsukan KTP. Jadi kan ini proses berantai ya. (bersambung)

Kajian Kerugian Jika Pabrik Semen Rembang Ditutup

MENUTUP pabrik semen Rembang, adalah sebuah kekeliruan besar. Tidak hanya banyak, tetapi sangat banyak kerugian jika pabrik itu ditutup berdasar hasil kajian objektif. Kajian dilakukan oleh elemen-elemen masyararakat bersama Prof Hermawan Sulistyo, MA, Phd (ahli peneliti utama LIPI).

Adapun elemen masyarakat yang terlibat dalam pengkajian itu adalah, warga Rembang (Jawa Tengah) danTuban (Jawa Timur). Selain itu, AMAR (Aliansi Masyarakat Rembang), Laskar Brotoseno, Serikat Buruh, Serikat Petani Tembakau, Republik Damai Jawa Tengah. Elemen lain, AMPERA (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat) Jawa Tengah, serta Rumah Kemaslahatan Indonesia dan Suryo Mojopahit.

Tercatat ada 15 (limabelas) kerugian jika pabrik semen Rembang ditutup. Berikut rincian hasil kajian tersebut.

Hilangnya peluang dan kesempatan penduduk Rembang untuk hidup lebih sejahtera. Ratusan tahun mereka tidak memiliki posisi tawar menghadapi dunia luar sehingga kawasan Semen Rembang termasuk daerah termiskin di Rembang, sementara Rembang sendiri merupakan kabupaten termiskin ke-4 di Jawa Tengah, dengan jumlah lebih 119 ribu jiwa (angka BPS 2015).
Hilangnya kesempatan kerja bagi 350 tenaga berkeahlian (skilled workers); 6.075 (tenaga kerja masa proyek: tim proyek, tim support, kontraktor); dan 1.698 tenaga selama operasional (Organik, Anak Perusahaan, Mitra Kerja, Mitra Binaan, Pemberdayaan Warga). Jumlahnya sangat besar. Mereka adalah tenaga kerja di pertambangan, jalur mata rantai distribusi, sektor pndukung seperti catering dan warung-warung, kos-kosan, jasa ojek, koperasi dan lain-lain.
Lahan gamping muda (lime stone) tidak bisa ditanami. Saat gamping itu dimanfaatkan dan bekasnya direklamasi, lahan akan jauh lebih subur. Reklamasi ini bisa dilihat di pabrik Semen Tuban. Jadi kalau pabrik Semen Rembang dihentikan, maka untuk selamanya warga tidak akan pernah memiliki lahan pertanian yang subur.
Hilangnya kesempatan untuk berdirinya perguruan tinggi vokasional, Akademi Komunitas Semen Indonesia(AKSI) dengan kapasitas mahasiswa AKSI per angkatan: 90 mahasiswa. Pemuda setempat akan kehilangan kesempatan dilatih menjadi tenaga kerja berkeahlian. Mereka akan ditampung di pabrik Semen Rembang, dan bahkan bisa merintis karier di pabik semen Tuban atau malah ke luar Jawa. Atau ke luar negeri karena PT Semen Indonesia memiliki semen Than Long di Vietnam. Kalau pabrik Rembang diberhentikan. Semua mimpi di depan mata itu kembali jadi mimpi yang jauh.
Hilangnya peluang masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Pada 22 Februari – 21 Mei 2016, lokasi: Ds. Kadiwono, Ds. Timbrangan, Ds. Pasucen, Ds. Kajar, dan Ds. Tegaldowo, bedah rumah 30 unit dengan biaya Rp.1.139.000.000,-. Mulai 2017 CSR sudah memulai program bedah rumah 30 rumah per tahun. Rumah-rumah penduduk yang paling miskin satu demi satu sudah dan akan terus direnovasi dan diperbaiki sehingga menjadi layak huni.
Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak warga setempat. Program CSR sudah memulai program beasiswa berprestasi bagi 169 pelajar yang terdiri dari: 92 pelajar tingkat SD/MI, 38 pelajar SMP/MTs, serta 39 pelajar SMA/MA, dengan total anggarkan Rp180 juta. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah berjalan tiga tahun.
Hilangnya peluang usaha kemitraan di Kab Rembang. Hingga akhir 2016 pihak Semen Indonesia telah menggandeng 523 mitra binaan, yang melibatkan 800 tenaga kerja, dengan dana yang digulirkan mencapai Rp.11M.
Hilangnya kesempatan untuk memperoleh air bersih. Program CSR telah berhasil memompa air di sumur yang terletak di Desa Kajar dan Desa Pasucen Kec Gunem. PT Semen Indonesia mengucurkan dana hingga Rp670 juta untuk membangun infrastruktur air bersih, untuk membangun pipanisasi sepanjang 1 kilometer dan sarana air bersih yang dialirkan ke tandon berkapasitas 8.200 liter dalam 2 titik yaitu, Masjid dusun Wuni Desa Kajar dan dekat sumber mata air Desa Waru. Perusahaan juga memberikan bantuan pipanisasi dan tandon air 5.100 liter di Desa Pasucen. Rencana pipanisasi untuk menjangkau wilayah yang lebih luas menjadi angan-angan saja jika pabrik berhenti beroperasi. Sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat harus membeli Rp5.000 per jerigen.
Lenyapnya uang negara (uang rakyat!) sebesar 5 (lima!) triliun, yaitu nilai investasi pabrik Semen Rembang.
Kerugian negara sebagai akibat lebih lanjut dari hilangnya uang yang diinvestasikan untuk pabrik Rembang. PT Semen Indonesia adalah BUMN nasional yang merupakan perusahaan terbuka (Tbk), sehingga sebagian sahamnya dimiliki masyarakat. Penutupan pabrik Rembang berakibat pada hancurnya harga saham dalam skala yang sulit diukur.
Pada saat ini memang tersedia stok cadangan semen nasional sebesar 30 juta ton. Tetapi semuanya milik perusahaan semen asing. Penghentian produksi Semen Rembang sama saja dengan membantu pemasaran semen asing. Tiga puluh juta ton semen itu akan habis dalam jangka waktu 5-15 tahun, dan semen asing praktis tidak memiliki competitor nasional.
PT Semen Indonesia adalah BUMN. Artinya, milik rakyat. Arti lebih jauh, menjadi benteng terdepan dalan menghadapi gempuran semen asing. Ini sangat penting, karena program kemandirian dan kedaulatan bangsa, menjadi terganggu.
Kontribusi pada pajak dan pendapatan daerah menjadi hilang, dari potensi pendapatan perusahaan sebesar Rp.2,1T per tahun. Dihitung berdasarkan harga semen Rp.700 ribu per ton dikali kapasitas produksi 3 juta ton per tahun.
Semua bangsa di dunia ini membutuhkan semen. Terlebih lagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia. Kita membutuhkan semen untuk membangun infrastruktur: jembatan; jalan raya dan penataan tebing-tebing supaya tidak longsor; dll.
Mahasiswa yang saat ini masih kuliah akan lulus hingga 5 tahun mendatang. Dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang mereka akan lulus, menikah dan memulai keluarga baru. Pada saat itu mereka harus memiliki atau membangun rumah. Pada saat itu pula harga semen akan sangat mahal karena harus mengimpor semen dari luar atau menggunakan semen domestik tetapi dengan harga melangit karena pasar telah dikuasai asing.

Barangkali Anda bisa memanjangkan sendiri deret kerugian di atas menjadi lebih panjang. Semoga pemerintahan Presiden Jokowi tidak menggadaikan kepentingan negara kepada asing. ***

Tjahjo Mengimbau

PILKADA serentak 2017, meski berjalan aman dan lancar, masih menyisakan berbagai persoalan yang harus segera dicarikan solusinya. Salah satunya, adanya penambahan surat suara pada putaran kedua Pilgub DKI. “Untuk penambahan surat suara pada putaran kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur, saya akan berdiskusi dulu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” papar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Mendagri menyayangkan sikap warga DKI Jakarta yang tidak merampungkan proses pengurusan data kependudukan. Hal ini tentunya berdampak pada tidak dapatnya memberikan hak suara pada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur kemarin.

Pada Pilkada Serentak 2017 yang lalu, ada sebanyak 56.000 warga DKI tidak dapat memberikan hak pilihnya, karena namanya tidak tercatat disebabkan belum mendaftar dan tidak merekam ulang data E-KTP. “Karena tidak mendaftar dan merekam ulang E-KTP, data para warga DKI itu tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada,” tandasnya.

Mendagri sekali lagi mengimbau masyarakat segera melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Terutama bagi masyarakat yang ada di kota-kota besar. Jangan sampai, terjadi lagi kejadian ketika sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi belum terdaftar sebagai pemilih.

“Di daftar tidak ada, datangnya sudah jam 12.00 WIB, selesai pemungutan suara jam 13.00 WIB. Sisa 2,5 persen surat suara juga sudah habis, ya tidak sempat lagi. Kalau sempat, bisa lari ke TPS lain. Apalagi beda dengan domisilinya, tentu tidak bisa. Kalau sama domisilinya, sampai ke sana kartunya sudah habis juga. Hal demikian ini nanti pada putaran kedua jangan sampai terjadi lagi,” katanya. ***

Sepakbola Kita Berduka

KABAR duka menghinggapi dunia sepakbola nasional. Ya mantan pemain Timnas Indonesia era 80-an, Yonas Sawor (54) meninggal dunia pada Sabtu (18/2) siang pukul 14.00 WITA di kota Bontang. Almarhum sendiri pernah membela klub Perseman Manokwari dan PKT Bontang. Alharhum rencananya akan dikebumikan di Sorong, Papua.

Yonas pernah menjadi bagian Timnas Indonesia di Asian Games 1986 serta salah satu punggawa Timnas Indonesia yang berlaga di ajang SEA Games 1987. Saat itu, bersama sejumlah nama besar lainnya, seperti Ribut Waidi, Robby Darwis, Herry Kiswanto, Ponirin Meka, dan Noah Meriem, Yonas mampu mempersembahkan medali emas, usai menang tipis 1-0 atas Malaysia di laga final.

Kabar duka kembali menghinggapi dunia sepakbola nasional. Setelah kemarin mantan pemain Timnas Indonesia era 80-an Yonas Sawor meninggal dunia, pada Minggu (19/2) pagi ini mantan pemain Timnas Indonesia era 70-an, Hengky Rumere juga tutup usia.

Almarhum sendiri pernah membela klub Persipura Jayapura serta PSIM Yogyakarta, saat ini berusia 70 tahun. Info yang di dapat almarhum meninggal karena kebakaran rumahnya. Pensiun dari sepakbola, almarhum Bersama HB Samsi (almarhum) membuka PPLP di Papua pada tahun 1986 dan melatih di sana. Almarhum juga saat ini tercatat sebagai dewan penasihat di SSB Heins, milik mantan pemain Persipura, Jack Komboy. ***

Baru, Kulineran di Walahar

JAKARTA memang kota serba ada. Termasuk spot kuliner yang lengkap, tinggal selera saja yang menentukan ke mana kaki dilangkahkan. Kini, masyarakat Jakarta memiliki satu referensi baru pusat kuliner. Lokasinya berada di Jalan Bendungan Walahar, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pusat kuliner yang menampung 65 pedagang binaan ini, diresmikan Pemkot Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Uniknya, pembangunan pusat kuliner ini tidak membebankan para pedagang. Karena mulai dari pembangunan sampai fasilitas berjualannya seperti meja, kursi, etalase, termasuk kulkas, diberikan secara gratis melalui prograrm corporate social responcibility (CSR).

“Ini kerja sama, pembangunan dan biaya dari pihak swasta. Kami cuma memfasilitasi tempat fasos fasum agar bagaimana PKL itu bisa tertata sesuai dengan Pergub 10 tahun 2015,” jelas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Irwandi.

Ditambahkan Irwandi, sebagai binaan Pemprov DKI, pedagang dikenakan retribusi melalui autodebet Bank DKI senilai Rp 3.000 sehari atau Rp 90.000 sebulan. Di samping itu, seluruh pedagang di pusat kuliner ini telah diberikan pelatihan baik seperti penyajian makanan dan menjaga kebersihan.

Soal kebersihan dan kesehatan makanan, Anda tak perlu khawatir. Sebab, pengawasan makanan dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Pemprov DKI Jakarta. Nantinya dalam waktu tiga bulan sekali akan diperiksa kandungan atau bahan pada produk makanan dan minuman yang mereka jual.

“Pedagang juga harus menjaga ketertiban dan kenyamanan. Termasuk menjaga kualitas dagangannya, mulai dari bahan pokok hingga penyajian kepada pembeli. Kalau rame yang beli kan ekonomi pedagang juga yang meningkat,” ungkap Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengomentari. ***

Kapal Gratis Anak Seribu Pulau

TERBAYANGKAH Anda jika harus menyeberang pulau dengan menumpang kapal jika ingin beraktifitas? Ya, semua itu dirasakan warga Kepulauan Seribu. Setiap hari mereka harus menumpang kapal untuk bisa bersekolah, bekerja, atau lainnya.

Melihat beratnya perjuangan mereka, khususnya para pelajar yang setia mengantre, bahkan berdesak-desakan, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan, Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu mengupayakan transportasi gratis bagi para pelajar.

Kini, sebanyak 514 siswa sudah menggunakan fasilitas kapal gratis ini. Para pelajar yang tinggal di mess diantar Senin pagi dan dijemput untuk kembali ke rumah pada Jumat sore. “Sebanyak 109 siswa di antaranya, memanfaatkan untuk antar jemput dari Pulau Pramuka ke Pulau Kelapa,” ujar Ade Yulia Narun, Kasudin Pendidikan Kepulauan Seribu.

Ia menambahkan, pihaknya menyewa 10 kapal ojek yang melayani pelajar untuk tiga rute yakni, dari Pulau Panggang, Pulau Payung dan Pulau Kelapa menuju Pulau Pramuka maupun sebaliknya. “Para pelajar yang tinggal di mess diantar Senin Pagi dan dijemput untuk kembali ke rumah pada Jumat sore,” jelasnya.

Menurut Ade, kebijakan ini diambil agar terhentinya operasional kapal sekolah milik Dinas Perhubungan DKI tidak menganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). “Kami berharap kapal sekolah Dishub dapat segera beroperasi dan bisa dijadikan kapal wisata edukasi,” tandasnya. ***

Bersama Milo ke Barcelona

KETIGA kalinya, PT Nestle menyelenggarakan Milo Football Championship sebagai pendukung fondasi pembinaan usia dini. Kompetisi Sepakbola U-12 antar Sekolah Dasar ini untuk mencari bibit pesepakbola berbakat di Indonesia, untuk 2017 diselenggarakan di empat kota besar (Jakarta, Medan, Bandung, Makassar) diikuti sedikitnya 8.000 siswa dari 512 Sekolah Dasar.

Menpora merasa senang dan bangga kepada PT Nestle yang telah menyelenggarakan Milo Football Championship sebagai pendukung fondasi pembinaan usia dini. “Terima kasih Nestle ke depan kami mengajak untuk diperluas lagi cakupan kota-kotanya hingga seluruh kabupaten di tanah air karena pembinaan usia dini sangat penting menjadi fondasi tidak hanya teknik dan skill tetapi belajar berkompetisi sehingga bertemu dengan sahabatnya di seluruh Indonesia,” ucap Menpora.

Jika pembinaan usia dini semuanya berjalan, maka Menpora janji, pemerintah tidak akan memberikan izin untuk naturalisasi pemain sepakbola. “Naturalisasi hanya cukup untuk terobosan instan sedangkan jumlah penduduk Indonesia sangat besar, maka kita semua wajib melahirkan pesepakbola handal dengan penguatan pembinaan usia dini, dari usia muda inilah akan terbentuk jiwa sportivitas, menghargai, respect terhadap siapa pun,” papar Nahrawi.

Bisnis Executive Officer PT Nestle Indonesia Prawitya Soemadijo menyampaikan, tahun sebelumnya Milo telah mengajak lebih dari 1500 siswa SD untuk mengembangkan bakatnya di bidang sepakbola dan mendorong mereka berlatih dan mengejar mimpi menjadi atlet kebanggaan Indonesia yang memiliki mental juara.

Ia menambahkan Milo telah menjalin kerjasama dengan FC Barcelona selama empat tahun ke depan. “Kerjasama dengan FC Barcelona bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat dan mensosialisasikan pentingnya aktivitas fisik pada generasi muda, dalam kerjasama ini membuka kesempatan kepada peserta Milo Football Championship 2017 untuk dilatih oleh pelatih FC Barcelona di Barcelona,” tuturnya.

Direktur Kompetisi dan Usia Dini PSSI Yusuf Kurniawan mengatakan, PSSI saat ini fokus pada pembinaan sepakbola usia muda. “Peran swasta dalam hal ini PT. Nestle untuk mendukung perkembangan sepakbola usia sejalan dengan visi misi PSSI, kami terus dukung setiap peran semua pihak dan pemerintah dalam membangun sepakbola usia dini,” ujar Yusuf. ***

Pasar Rakyat Rasa Gedongan

BERBELANJA bisa menjadi hal yang menyenangkam, terlebih jika pasar yang dituju tertata rapi dan bersih, seperti Pasar Modern Paramount Serpong, Tangerang. Namun, apa jadinya jika sebaliknya? Pasti menjadi hal yang menyebalkan.

Ya, Pasar Modern Paramount Serpong memang tak ubahnya pasar tradisional lainnya. Hanya saja, pasar ini ditata secara rapi dan modern, dengan pengaturan serta pengelompokan tiap jenis usaha mulai dari sayur, buah, daging, sembako, dan lainnya. Pasar ini berlokasi di belakang Paramount Gading Serpong

Menurut pedagang, kebersihan dan kesehatan menjadi syarat utama bagi mereka untuk bisa berdagang di pasar ini, di samping harga yang ditawarkan pun tak ubahnya dengan pasar tradisional lainnya kendati berlabel modern, sehingga membuat Anda betah berlama-lama di sana.

Jika letih berkeliling, Anda juga bisa beristirahat sambil menikmati beragam jajanan. Sebab, salah satu sudut pasar ini merupakan sentra kuliner yang cocok untuk Anda dan keluarga. Jadi, Anda tak leluasa berbelanja tanpa harus memikirkan perut yang keroncongan minta diisi.

Singkatnya, tak hanya pengunjung yang merasakan kenyamanan berbelanja, pedagang pun mengaku banyak meraup keuntungan. Seperti diakui Ratmi, pedagang ayam potong, omzet di pasar ini lumayan baik. Dalam satu hari dia bisa meraup keuntungan Rp2 sampai 3 juta. Memang, pasar ini selain rapi, tertib, kualitas barang yang dijual juga terjamin, sehingga sama-sama memberikan kepuasan antara konsumen dan pedagang. ***

Lancar dengan Catatan

PILKADA serentak 2017, tercatat aman dan lancar. Tapi, dari sisi pelaksaan di lapangan,masih banyak terjadi permasalahan saat pemungutan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan, Khususnya di Jakarta menjadi sorotan bagi Bawaslu RI. Pasca Pilkada, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah langsung melakukan supervisi ke beberapa TPS yang diindikasi adanya pelanggaran oleh masyarakat.

Bersama dengan rombongan jurnalis media massa, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengunjungi TPS 88 dan 89 yang berada di wilayah Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Kamis (16/2) lalu. Dalam supervisinya, Nasrullah menemukan adanya warga setempat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

“Dari pertemuan dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pengawas TPS, serta warga setempat, ditemukan sekitar 200-an warga yang tidak dapat mencoblos pada 15 Februari 2017 karena waktu pencoblosan sudah habis,” ujar Nasrullah.

Warga yang tidak dapat mencoblos ini, jelas Nasrullah, merupakan warga yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun memiliki e-KTP. “Mereka mengaku punya e-KTP namun tidak dapat mencoblos dengan berbagai macam alasan oleh petugas di TPS,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan dari KPPS TPS 89 Warsim, warga yang merupakan penghuni dari apartemen dan komplek perumahan tersebut datang ke TPS sekitar pukul 12.00 dengan membawa e-KTP. Namun dikarenakan tidak terdaftar di DPT, maka perlu formulir untuk DPT tambahan. Akan tetapi formulir tersebut habis sehingga menunggu waktu untuk mendapatkan formulir tambahan. “Tapi kami dianggap masyarakat ini mengulur waktu sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Padahal memang waktunya sangat mepet,” ujar Warsim.

Nasrullah juga mempertanyakan mengapa banyak masyarakat yang bisa tidak terdaftar di DPT. Ia meminta masyarakat yang belum terdaftar di DPT untuk proaktif mengumpulkan data kependudukannya untuk diverifikasi oleh Bawaslu, KPU, maupun pemerintah.

“Bawaslu akan mengawal jika memang ada masyarakat yang punya hak pilih namun tidak bisa menggunakannya. Tapi kami juga perlu verifikasi terlebih dahulu ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri serta Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil mengenai status kependudukan warga ini,” cetusnya. ***