Kabar - Jayakarta News

Nongkrong di Downtown Walk

SUMPEK atau bosan di rumah, dan ingin mencari suasana segar sambil menikmati alunan musik hidup, Anda bisa melangkahkan kaki ke Downtown Walk Summarecon Mall Serpong. Ya, inilah tempat nongkrong keluarga di seputaran Serpong.

Bagi warga Serpong bahkan Jakarta sudah pasti tidak asing dengan tempat nongkrong yang satu ini. Ya, Downtown Walk adalah bagian dari konsep milik Summarecon Mall Serpong (SMS) yang berlokasi di Jalan Boulevard Gading Serpong, Sentra Gading Serpong, Tangerang.

Di Downtown Walk sering dijadikan tempat nongkrong bagi anak muda bahkan keluarga karena setiap hari selalu ada konser musik dari band–band lokal atau nasional. Tempat ini dikelilingi pusat kuliner yang siap memanjakan lidah Anda.

Pastinya, tak sulit bagi Anda dan keluarga mencari santapan atau sekadar camilan sambil nonton konser. Tak hanya sebagai pusat kuliner, terdapat juga panggung besar dilengkapi TV LED yang sering digunakan untuk nonton bareng pertandingan sepak bola.

Ditambah lagi Downtown Walk menyediakan fasilitas berupa wifi area yang memanjakan Anda untuk browsing sepuasnya. Menarik sekali bukan? Dan, jika Anda memang penyuka musik, konser berlangsung sampai jam 00.30 WIB pada hari biasa. Namun untuk weekend bisa berlangsung sampai jam 03.00 WIB.

“Kalau niat mau mendengarkan musim, ya harus datang lebih awal jika ingin kebagian tempat, karena saat weekend pengunjung bisa membludak. Lumayan bisa menghilangkan penat dan suntuk selepas bekerja,” ungkap Mira, pengunjung Downtown Walk.

Memang, setiap mal memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya. Di Summarecon Mal Serpong, area Downtown Walk menjadi area paling atraktif yang menarik banyak pendatang. Jika diibaratkan dengan bagian tubuh manusia, Downtown Walk ini seperti jantungnya SMS.

Area ini seperti tidak pernah mati memompa aliran pengunjung ke dalam mal dan bergerak terus sejak pagi hingga malam hari. Karena di downtown walk ini ada live music, terutama weekend, maka jam bukanya pun bisa sampai dini hari. ***

Sekolah Ramah HAM

GURU memukul murid? Murid memuluk guru? Murid dan murid tawuran? Guru melecehkan murid? Murid melecehkan guru? Itu contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di lembaga pendidikan. Anda mungkin bisa menambahkan deretan contoh yang lain.

Nah, terdorong kehendak luhur untuk mengikis praktik pelanggaran HAM di sekolah, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Komnas HAM pun merancang program SRH. Jika dipanjangkan, artinya Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia. Program ini sudah digagas sejak 2014.

Melalui SRH, Komnas HAM ingin berkontribusi bagi pengajaran nilai-nilai hak asasi sebagai prinsip dalam pendidikan dan pengelolaan pendidikan. Muaranya, pendidikan HAM bisa menjadi budaya yang melembaga di semua strata sekolah, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Pemahaman HAM sejak dini di sekolah diyakini mampu meredam bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi. Agar lekas dituai hasilnya, maka Komnas HAM berharap SRH diterapkan sebagai kurikulum wajib. Secara konsep, SRH mengintegrasikan nilai-nilai HAM dengan praktik kehidupan di sekolah di rumah dan di lingkungan.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik, bukan sebaliknya menjadi tempat yang membahayakan bagi siswa. Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (CRC) Tahun 1990 melalui Keppres No.36 Tahun 1990 yang kemudian ditegaskan melalui Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sudah seharusnya SRH diberlakukan.

Gagasan bagus yang tiga tahun masih terapung-apung. Ada apa gerangan dengan tata kelola dan sistem pendidikan kita? ***

Ini Bus Toilet, Bukan Telolet

INI bukan bus “telolet”, tapi benar-benar bus toilet. Pemprov DKI Jakarta tengah merencanakan pembelian 22 unit bus toilet untuk keperluan multieven olahraga Asian Games 2018. Sebagai tuan rumah yang kedua dalam sejarah Asian Games, Indonesia menunjuk Jakarta dan Palembang sebagai penyelenggara.

Tentu saja, berbagai kesiapan pun dilakukan hingga kepada hal-hal terkecil sekalipun, seperti toilet umum. Ya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan membeli 22 unit bus toilet tahun ini. Pembelian ini untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

Untuk mewujudkan bus toilet itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk membeli 22 unit bus toilet. Dua diantaranya khusus untuk penyandang disabilitas. “Pembelian bus toilet ini dilakukan melalui e-Katalog LKPP,” kata Isnawa, baru-baru ini.

Jadi, pada pelaksanaannya nanti, Anda tak perlu khawatir jika terdesak mencari toilet. sebab, sarana yang melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak ini telah tersedia di lokasi yang ditentukan. ***

Kejahatan Pemilu (3)

BERIKUT adalah bagian ketiga dari serial kejahatan Pemilu yang diungkap Ir. Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik pada lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Diungkapkan betapa proses penentuan DPT yang tidak akurat.

Bagaimana proses penentuan DPT itu Bu?

Iya. DPT ini kan seharusnya bisa menjadi pengakurasian data penduduk Indonesia, karena prosesnya dilakukan secara door to door. Namun apa yang terjadi? Hasil pekerjaan si Pantarlih ini adalah DPS (Daftar Pemilih Sementara). Ya kan? Daftar Pemilih Sementara ini kemudian sesuai peraturan KPU diserahkan kepada Dukcapil. Diserahkan saja. Hehehe… Kemudian, DPS ini ditempel di balai desa, di kantor RT atau kantor RW. Nanti kalau ada protes dari masyarakat, ya diperbaiki dalam waktu beberapa hari, kemudian disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Begitu saja prosesnya. Tanpa ada pengecekan kembali dari Dukcapil apakah DPS yang sudah diserahkan petugas Pantarlih itu telah sesuai dengan data kependudukan.

Jadi kita tidak tahu pasti ya apakah DPT itu benar atau tidak datanya?

Iya. Karena itu kemudian kami membuat sistem yang bisa dipakai untuk melakukan verifikasi data pemilih. Jadi dua hal tadi yang kami amati di lapangan yang harus diluruskan. Yaitu, proses pembuatan DPT dan verifikasi pemilih di lapangan. Ya. Dua hal itu yang harus diperbaiki. Diperbaikinya seperti apa, kami praktekkan sistem itu di pemilihan kepala desa.

Di mana saja mbak?

Mulai akhir 2015 mbak sistem itu kami terapkan di desa Goalimo, Provinsi Gorontalo. Tahun 2015 sistem itu kami terapkan di 35 desa. Setelah itu, tahun 2016 sistem yang sama kami terapkan di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Musirawas.

Berapa desa semuanya?

Total ada 160 desa.

Dipraktekkan dengan sistem yang sudah baru ya? Artinya mengurangi penyimpangan dua hal tadi?

Betul. Dua hal tadi yang kita sempurnakan. Ya, kami berpikir mengapa sih DPT itu dari Pemilu ke Pemilu bermasalah? Karena prosesnya saja nggak bener. Nah, kami membuat pembenaran itu dengan cara menerapkan sistem kami di Pilkades. Saya minta ketika sudah jadi DPS, tolong NIKnya dikembalikan dulu ke Dukcapil. Ya kan awalnya dari Dukcapil. Setelah dicoklit, rumah ke rumah, harus dikembalikan dulu. Bener nggak ini hasilnya. Pengakurasian data pemilih ini. Jangan langsung ditetapkan menjadi DPT oleh KPU. Eh hehehe… Jangaaan.

Setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Dukcapil, hasilnya bagaimana?

Dari 4.000 pemilih di desa itu, NIK nya disortir. Dikembalikan ke Dukcapil menjadi input, gitu kan? Keluarnya apa? 400 NIK nggak dikenal. Hahaha..

Ini terjadi di desa mana?

Ya salah satu desa. Aku nggak mau sebut nama ya. Soalnya nanti geger ini kalau disebut nama desanya. Pokoknya salah satu desa di lima kabupaten yang sudah menerapkan ini.

Artinya tidak ada orangnya alias fiktif ya?

Iyaa. NIK nya fiktif. Tidak ada orangnyaa. Ini terjadi tahun lalu lho. Tahun 2016. (bersambung)

Menanti “Serangan Fajar”

JIKA ada serangan yang ditunggu, maka dia adalah serangan fajar jelang pencoblosan, 15 Februari mendatang. Tak terkecuali di Banten, Bumi Jawara. Hari-hari terakhir, isu yang beredar, dari warung kopi hingga rumah gedongan, adalah soal “tabur uang” beli suara. Demikian hasil pantauan jayakartanews dua hari terakhir.

Di tengah masyarakat, beredar sikap beragam, dari yang mengharap, menerima kalau dikasih, sampai yang menolak “uang serangan fajar” dan menganggapnya sebagai “uang haram”. Jumlah masyarakat yang bersikap menolak, sangatlah sedikit. Sebagian besar masyarakat pemilih tradisional, tetap mengharap adanya “uang suara”.

Ketika kepada pemilih tradisional diungkapkan ihwal “uang serangan fajar” yang tidak ubahnya sebagai “uang haram”, umumnya berpendapat, “Ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan itu rezeki,” ujar seorang warga di Kota Tangerang.

Karena itu, pagi hari sebelum ayam berkokok pada hari ke-15 di bulan Februari ini, tidak sedikit warga yang mengharap kedatangan timses peserta Pilkada membawa rezeki. “Biarpun ada larangan, bahkan diancam penjara sekalipun, praktik tebar uang tidak mungkin hilang. Saya sendiri, kalau dikasih ya terima, kalau tidak dikasih ya tidak apa-apa,” tambahnya.

Kebetulan, ia mengaku sudah mengantongi pilihan untuk nomor urut satu. Karena itu, ada uang atau tidak ada uang, tidak masalah. “Yaaa, kalau ada uang kan misalnya hujan sekalipun, tetap berangkat. Tapi kalau kosongan, bisa jadi ogah hujan-hujanan ke TPS,” ujarnya sambil tertawa.

Lain lagi warga Kabupaten Lebak, bernama Musalip. Agaknya, dia pemilih cerdas dan idealis. Kepada jayakartanews ia bahkan mendesak aparat pengawas pemilu lebih cerdik dari gerak timses. “Tiap hajat Pilkada, pasti ada serangan fajar, mestinya kan Panwaslu sudah tahu di mana celah-celah untuk bisa menangkap dan memenjarakan mereka,” ujarnya. ***

Mawar Indah Pasar Lama

JELANG perayaan Valentine’s Day (hari kasih sayang), penjualan bunga di Pasar Lama Kota Tangerang naik drastis. Dari pengamatan jayakartanews kemarin, para pembeli bunga umumnya dari kalangan remaja, baik perempuan ataupun laki-laki. Jenis bunga yang mereka beli, umumnya bunga mawar.

“Permintaan bunga mawar sangat tinggi. Hari ini, ramai sekali. Malah sudah dari kemarin dulu,” ujar Tari, salah seorang penjual bunga d Pasar Lama. Prinsip ekonomi pun terjadi, ketika permintaan tinggi, harga terkerek naik. Tak pelak, bunga mawar yang biasanya dibanderol Rp 5.000 per tangkai, sejak tiga hari lalu, harganya naik tiga kali lipat, Rp 15.000 per tangkai.

Tari mengatakan, yang ia lakukan bukan “aji mumpung”. Menurut dia, kenaikan harga bunga mawar bukan ditentukan sepihak oleh pedagang eceran. “Kami mengambil dari agen juga naik, jadi ya tidak mungkin jual lima ribu, tekor nanti,” kilahnya.

Meski begitu, kenaikan harga tidak mengurangi animo anak muda belanja bunga untuk sang kekasih dan orang-orang terkasih. “Saya saja, satu hari bisa menjual sekitar 1.000 tangkai. Jadi kalau dihitung omzet seluruh pedagang bunga di Pasar Lama, ya bisa puluhan ribu tangkai bunga,” ujar Tari pula.

Seorang pemuda bernama Sandi, mengaku datang dari Cipondoh ke Pasar Lama spesial membeli bunga mawar. “Kebetulan sedang tidak jomblo nih, jadi yaaa… beli bunga buat pacar,” ujar Sandi sambil tersenyum. Soal harga, menurutnya terjangkau. “Soal harga, wajarlah…. Dan di Pasar Lama ini, bunganya bagus, dan banyak pilihan,” tambah Andi. ***

Indonesia Rawan “Serangan” AS

INDONESIA, India, Malaysia dan Vietnam sejauh ini ‘lolos’ dari perhatian Presiden AS Donald Trump di bidang perdagangan antarnegara. Namun kemungkinan besar, dia akan melirik kawasan ini. Pasalnya, defisit perdagangan AS dengan negara-negara ini besar.

Trump memutuskan keluar dari kawasan perdagangan bebas TPP (Trans-Pacific Partnership). Dia juga mengecam kebijakan perdagangan Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Sementara, Partai Republik sedang mendorong kebijakan baru reformasi pajak, yang akan mengenakan bea masuk terhadap barang impor dari semua negara. Semua ini meningkatkan ‘kekuatiran’ era proteksionis ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara, yang memperoleh surplus perdagangan, rawan atas ‘serangan’ baru AS. Peter Navarro, ketua Dewan Perdagangan Nasional AS, dan kandidat Menteri Perdagangan Wilbur Ross, tahun lalu, menulis artikel dimana mereka menunjuk ketidak-seimbangan perdagangan telah menyebabkan Amerika tercebur dalam ‘lubang pertumbuhan yang lambat’.

“Hampir semua negara Asia mengekspor barang-barang dalam jumlah besar atau sangat besar ke Amerika,” tutur Deborah Elms, direktur eksekutif Asian Trade Centre (perusahaan konsultan berbasis di Singapura). “Defisit perdagangan adalah masalah. Pada saatnya wajah marah Donal Trump akan menghadap Anda atau cuitan Twiter melanda Anda. Apakah negara-negara lain menyadari masalah ini? Mungkin tidak.” ***

Kejahatan Pemilu (2)

BERIKUT adalah bagian kedua tulisan wawancara jayakartanews.com dengan Ir. Andrari Grahitandaru, MSc, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Masih berbicara tentang penelusuran pelaksanaan Pemilu.

Ada contoh kasusnya dan di desa mana penyalahgunaan hak pilih ini terjadi?

Saya tidak bisa menyebutkan di desa mana. Tapi ini sungguh terjadi. Contoh, ada satu rumah yang mendapatkan empat surat pemberitahuan. Dua orang anggota keluarga di rumah itu sedang bekerja di Jakarta. Lalu, dipakailah hak pilih itu oleh keponakannya. Itu kejahatan pemilih. Atau, panitianya tidak memberikan surat pemberitahuan itu karena dia tahu dua orang ini sedang ada di Jakarta. Dia nggak kasih surat pemberitahuan itu tapi dia pakai.

Artinya, panitia mengambil hak pilih dua orang itu?

Iya. Haknya diambil. Nah, salah satu Pemilu yang menjadi tidak berkualitas itu ketika pemilihnya nggak sah. Pemilihnya nggak valid. Itu juga mencederai Pemilu, mencederai demokrasi. Bukan hanya masalah salah hitung, penambahan atau penggelembungan surat suara, tapi penyalahgunaan hak pilih itu menjadikan Pemilu kita tidak jujur.

Itu basic banget ya?

Basic! Basic banget. Dan justru sanksi di dalam Undang Undang Pilkada itu adalah bagi orang yang menggunakan hak pilih orang lain atau menyalah-gunakan hak pilih, hukumannya tiga tahun atau denda sebesar Rp72 juta. Itu bagi pemilih.

Sanksi hukum bagi penyelenggara Pemilu bagaimana?

Ada. Bagi penyelenggaranya sendiri itu hukumannya satu sepertiganya dari sanksi hukum pemilih. Lebih berat. Sanksi-sanksi itu jelas tertera di dalam Undang Undang. Lalu apa buktinya? Bukti di lapangan itu apa? Itulah yang kami kerjakan. Kami bisa membuktikannya.

Apalagi kejahatan pelaksanaan Pemilu kita?

Selain penyalahgunaan hak pilih, yang lebih kejam lagi adalah proses membuat DPT. Daftar Pemilih Tetap. Proses membuat DPT itu lebih kejam lagi.

Bagaimana itu terjadi?

Prosesnya itu bermula dari Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Daftar itu yang mengeluarkan Dukcapil. Daftar ini kemudian digabungkan dengan data terakhir Pilkada. Dua data ini kemudian dilakukan coklit (pencocokan dan penelitian) di lapangan secara door to door. Door to door lho mbak (tertawa). Jadi betapa mahalnya proses membuat DPT itu. Dan, petugas Pantarlih tadi, tugasnya detil. Ketika dia mendatangi tiap rumah, yang dilakukan itu apa? Jelaas. Kalau orang itu meninggal, maka keluarganya disodori formulir, terus dia tanda-tangan. Sah dong. Karena keluarganya. Kalau dia pindah, ada lagi form pindah. Tanda tangan. Dan, ini artinya proses pengakurasian data penduduk. (bersambung)

Kejahatan Pemilu (1)

SEJAK tahun 2013, tanpa banyak publikasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ternyata telah melakukan penelusuran pelaksanaan Pemilihan Umum. Temuan mereka cukup mencengangkan. Dan, banyak orang tidak menyadarinya. Jayakartanews.com mewawancarai Ir. Andrari Grahitandaru, MSc selaku Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik. Berikut hasilnya.

Bisa diceritakan penelitian BPPT mengenai Pemilu?

Kegiatan kami di BPPT ini salah satunya adalah menerapkan e-verifikasi pemilih. Kenapa e? Ya karena pemilih itu diverifikasi secara elektronik. Ya kan? KTP elektroniknya diverifikasi menggunakan alat baca KTP-el.

Mengapa pemilih itu harus diverifikasi?

Kita tahu bahwa BPPT telah menggagas Pemilu yang proses pemungutan suaranya dilakukan menggunakan peralatan elektronik. Namanya e-voting. Nah, e-voting itu kami implementasikan di ratusan kali pemilihan kepala desa sejak tahun 2013. Kami mengamati bahwa ada lagi yang lebih kejam di dalam proses TPS (Tempat Pemungutan Suara), selain proses penghitungan yang seringkali tidak akurat itu, yaitu pada proses verifikasi pemilih di TPS.

Apa temuan BPPT?

Bayangkan, seorang pemilih yang datang ke TPS hanya membawa secarik kertas, hanya tertulis nama, pakai tulisan tangan lagi. Hari gini gitu loh. Kita itu sudah punya NIK. NIK itu sudah tunggal. Walaupun di dalam surat undangan, atau kalau sekarang disebut Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Form G 6 kalau di Pilkada. Itu ada kolom nama dan NIK. Tapi kenyataannya NIK itu jarang diisi. Jadi base on nama saja. Nama dijadikan patokan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tentu saja itu tidak valid. Kalau mau valid ya harus NIK.

Dan itu terus berlangsung hingga sekarang ya?

Hingga saat ini pun, di Pilkada pun, pemilih datang hanya membawa secarik kertas. Hanya tertulis nama. Padahal sudah ada kolom NIK. Tetapi oleh petugas Pantarlih kolom itu tidak diisi. Padahal sesuai peraturan perundangan, dasar pelayanan publik itu adalah NIK, bukan nama. NIK itu sudah tunggal.

Apa akibatnya ketika pemilih hanya membawa secarik kertas?

Di lapangan, undangan ini, atau surat pemberitahuan itu, bisa disalah-gunakan. Dijual-belikan. (tersenyum). Jadi yang datang itu belum tentu orangnya. (bersambung)

Destinasi Seribu Taman

SETIAP daerah memiliki daya tarik berbeda-beda. Begitu juga Kabupaten Purwakarta. Guna meningkatkan daya tarik pariwisatanya, belum lama ini, diresmiskan Air Mancur Taman Sri Baduga oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya. Lalu,apa kelebihan Air Mancur Taman Sri Baduga ini dibandingkan Air Mancur di tempat lain?

Air Mancur Taman Sri Baduga merupakan pengembangan dari Situ Buleud yang dibangun sejak 2013 dan mulai diresmikaan tahap pertama Januari 2014. Air Mancur Taman Sri Baduga dipercantik dengan pencahayaan lima warna dominan; biru, merah, kuning, hijau dan ungu yang menggambarkan keragaman suku, ras, agama, dan budaya yang dibingkai dalam Bhineka Tunggal Ika dan falsafah Pancasila. Bukan hanya itu, di tengah air mancur akan dibuat 1.000 patung di antara patung badak untuk menceritakan di Situ Buleud ini dahulu konon sering dijadikan sebagai tempat berendam badak.

“Keberadaan Taman Sri Baduga ini melengkapi Purwakarta sebagai destinasi 1.000 taman dari yang tradisional seperti Taman Pesanggrahan Padjajaran sampai taman modern seperti Taman Wakuncar. Bahkan Air Mancur ini merupakan air mancur terbesar di Asia Tenggara,” kata Bupati Purwakarta H. Dedi Mulyadi.

Dalam penilaian Menpar Arief Yahya, pembangunan Air Mancur Taman Sri Baduga ini meningkatkan unsur 3 A (Atraksi, Amenities, dan Aksesibilitas). Menpar berharap, dengan diresmikannya taman ini, akan meningkatkan jumlah wisman dan wisnus ke Purwakarta. Apalagi, lokasi Purwakarta tidak jauh dari Jakarta dan Bandung.

Menurut data, per November 2016 sebanyak 903.885 (terdiri 1.280 wisman dan 902.605 wisnus) datang ke Purwakarta. Kunjungan wisman ke Purwakarta, menurut Menpar, memberikan arti penting terhadap kontribusi kunjungan wisman secara nasional pada Januari-November 2016 sebesar 10.405.947 atau meningkat 10,46% dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebanyak 9.420.240 wisman.

“Posisi pariwisata Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN cukup bagus. Pertumbuhan pariwisata kita di atas Malaysia yang pada Januari-Agustus 2016 tumbuh 3,6%, namun masih di bawah Thailand pada Januari-Oktober 2016 tumbuh 11,3%, sedangkan pariwisata Singapura pada Januari-September 2016 tumbuh 9,4%,” kata Arief Yahya lagi. ***