Category: Kabar

Itik Pitalah, Lokal Namun Potensial

SUMATERA Barat terkenal dengan ragam kulinernya nan lezat. Salah satunya yang menjadi buruan wisatawan pecinta kuliner adalah gulai itiak atau secara nasional dikenal dengan nama gulai itik. Nah, itik atau bebek ini di Sumatera Barat ternyata ada banyak ragamnya. Salah satunya yang sangat potensial dikembangkan adalah Itik Pitalah.

Menurut Dr. Ir. Zasmeli Suhaemi MP,  usaha ternak Itik Lokal Sumatera Barat sangat menjanjikan secara ekonomi. Namun ia miris karena keberadaan plasma nutfah itik lokal di Sumbar makin berkurang. “Belum ada upaya-upaya untuk pelestariannya secara konsisten dan berkelanjutan,” katanya.

Doktor baru dari Universitas Andalas ini prihatin karena punahnya keragaman plasma nutfah ternak tidak akan dapat digantikan, meskipun dengan kemajuan bioteknologi, paling tidak sampai saat ini. Padahal, ternak itik merupakan potensi sumber daya alam serta keaneka ragam jenis hewan yang bisa menjadi unggulan Indonesia, karena cukup banyak daerah di Indonesia yang telah menciptakan sentra-sentra produksi itik lokal dan telah menjadi usaha pokok masyarakat setempat.

Berdasar penelitiannya ditemukan bahwa Itik Pitalah mempunyai ciri asli baik secara penampilan fisik juga secara genetik (ditingkat DNA/molekuler) dibandingkan itik lokal lainnya di Sumatera Barat, serta memberikan hasil yang luar biasa dengan menunjukkan tanda-tanda kelebihan yang membawa nilai ekonomi sangat menonjol dari hasil kajian potensi produksi dan kualitasnya secara komprehensif. Kedua itik lainnya yang dijadikan sampel penelitian (Itik Kamang dan Bayang) relatif memiliki kemiripan dengan itik lain di daerah jawa baik secara fisik dan genetik.

“Tidak ada kata lain, harus segera dilakukan konservasi baik in-situ dan ex-situ  guna pelestarian  Itik Pitalah khususnya, karena memiliki ciri yang khas sebagai rumpun itik lokal Sumatera Barat dan membawa nilai ekonomi sangat menonjol, untuk mensejahterakan masyarakat,” tuturnya. Disebutkan beberapa keunggulan beternak Itik Pitalah. Diantaranya, beternak  Itik Pitalah tidak membutuhkan lahan besar untuk pemeliharaannya seperti ternak unggas lainnya. Kedua, daya tahan terhadap penyakit yang luar biasa. Ketiga, masa produksi telur yang lebih lama.

Penelitian tersebut dituliskan Suhaemi dalam desertasi berjudul “Potensi dan Keragaman Genetik Itik Lokal Sumatera Barat”. Desertasi tersebut berhasil dipertahankannya di hadapan sidang terbuka Dewan Senat Universitas Andalas pada hari Jumat (7/4/2017).  Sehingga, Suhaemi berhak menyandang gelar Doktor dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.

Bertindak selaku promotor Prof. Dr. Ir. H. M Hafil Abbas, MS dan Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, MS. Bertindak sebagai penguji adalah Prof. drh. Hj. Endang Purwanti, MS. Ph.D., Dr. Rusfidra, S.Pt. MP. dan Dr. Ir. Yan Heryandi, MS, sebagai penguji dari lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Sedangkan sebagai penguji luar adalah Prof. Dr. Ir. Yosi Fenita, MP.  Hadir juga sebagai Penguji Istimewa adalah Prof. Dr. Haryono Suyono, yang dikenal dengan bapak KB Indonesia yang sekarang aktif dalam gerakan Posdaya.

Dr. Ir. Zasmeli Suhaemi, MP yang akrab disapa Emi ini pernah menjabat sebagai ketua LPPM di Universitas Tamansiswa selama 2 periode. Selama menjabat, Emi aktif melanjutkan kegiatan Posdaya yang telah berkembang di Sumatera Barat terutama di Kota Padang kerjasama dengan Yayasan Damandiri. ***

Tiga Revolusi Indonesia untuk Dunia

TIDAK sedikit jargon dunia yang sejatinya menunjukkan betapa strategis peran Indonesia bagi dunia. Contoh, global warming. Dunia sangat berharap pada Indonesia, terkait letak strategis di katulistiwa, dan diharapkan menjadi paru-paru dunia.

Sangat disesalkan jika akhir-akhir ini banyak yang menyuarakan revolusi di Indonesia. Termasuk revolusi sosial. “Kalau sampai terjadi revolusi sosial, maka objeknya adalah manusia. Revolusi yang baik bagi Indonesia adalah revolusi yang menyeimbangkan antara alam dan manusia. Keduanya harus jadi subjek,” ujar Habib Lutfi dari Pekalongan.

Ditambahkan, hendaknya kita tidak berpikir tentang revolusi sosial yang hanya mengakibatkan kerusakan. Yang harus kita perjuangkan justru tiga jargon revolusi untuk dunia. Pertama, white energy revolution. Itu artinya, kita harus menghindari penggunaan minyak maupun batubara yang banyak menghasilkkan karbon monoksida. Untuk pembangkit listrik, bisa menggunakna bahan baku dari batu gamping (karst).

“Batu gamping di Indonesia melimpah,” tegas Habib Lutfi. Sisa dari batu gamping untuk produksi listrik, bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Kita harus mulai belajar bebas dari minyak dan batubara, maupun penggunaan urea. Penggunaan urea, hanya menebalkan kekerasan permukaan tanah.

Penggunaan pupuk organik alami yang berbahan baku batu gamping sisa produksi listrik, akan lebih menyuburkan tanah dan mengikis ketebalan permukaan tanah yang mengeras. “Terkait tanah, kita sebut saja green land revolution,” kata Habib Lutfi. Apalagi, penggunaan pupuk organik alami, akan mengikat oksigen dan nitrogen ke dalam tanah.

Hasilnya, tanaman apa pun, kata Habib, akan memiliki kandungan nitrogen dan oksigen yang sangat bagus jika dikonsumsi manusia. Kandungan nutrisi pangan padat cair tersebut, akan membantu restorasi sel pada tubuh manusia. Jika terserang suatu penyakit, menjadi mudah disembuhkan.

Setelah, white energy revolution dan green land revolution, akan menghasilkan blue sky revolution. Di sinilah, kata Habib Lutfi, Indonesia bisa berkampanye secara internasional, bahwa Indonesia sebagai paru-paru dunia yang harus didukung oleh negara di belahan dunia mana pun jika mereka tidak ingin terkena imbas negatif dari rusaknya paru-paru dunia tadi. “Itulah tahapan revolusi yang seharusnya dilakukan bangsa Indonesia, menyeimbangkan alam dan manusia. Manusia maupun alam, sama-sama sebagai subjek revolusi itu sendiri,” tegas Habib Lutfi dari Pekalongan. ***

Lazismu Buka Kantor di Empat Negara

SEBUAH keputusan penting ditetapkan dalam rapat pleno Lazismu di Jogja, malam ini. Lazismu memastikan segera meresmikan empat kantor layanan di luar negeri, masing-masing Malaysia, Korea Selatan, Taiwan dan Mesir.

Bila dimungkinkan, target akan ditambah dengan Singapura dan Australia. Khusus untuk dua negara tersebut, Lazismu akan mendiskusikan lebih lanjut.

Dalam rapat pleno yang dihadiri mayoritas Badan Pengurus dan Eksekutif Lazismu tersebut, Hilman Latief selaku Ketua menyampaikan bahwa rencana pembukaan kantor baru di empat negara tersebut sebagai respon atas permintaan warga Muhammadiyah di negara-negara tersebut.

Untuk Taiwan dan Mesir, lanjut Hilman, kesiapan eksekutifnya sudah 100 persen. Bahkan, kantornya sudah ada. Eksekutifnya juga sudah bekerja dan secara rutin membuat laporan penghimpunan.

Direncanakan, Badan Pengurus dan Eksekutif Lazismu akan segera mengunjungi keempat negara tersebut pada bulan Mei. Hilman mengingatkan bahwa para eksekutif manca negara meminta peresmian kantor dilakukan sebelum Ramadan agar pada bulan suci tersebut, semua kantor Lazismu di luar negeri sudah bisa memberi pelayanan secara penuh sesuai regulasi di masing-masing negara. ***

Posko Al-Ma’un, Gerakan Sosial Lintas Batas

SEJAK Maret lalu, PP Muhammadiyah kedatangan ‘’tamu’’ yang tak diduga-duga. Jumlahnya juga cukup besar: 217 orang.  Mereka bukan tamu biasa. Mereka para penduduk desa Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mengungsi karena kehilangan tanah dan rumah, akibat bersengketa hukum dengan PT Pertiwi Lestari.

Kedatangan mereka ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah itu sebenarnya hanya untuk ‘’mampir’’ saja. Tujuan utama mereka berdemonstrasi di depan Istana Negara, mengadukan nasibnya kepada Presiden. Pagi hingga petang mereka menggelar demonstrasi. Malamnya, mereka berniat menginap di depan istana.

Karena tidak mendapat izin, mereka kemudian mencari tempat singgah. Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah akhirnya menjadi pilihan. Kebetulan lokasinya tak jauh dari kompleks istana. Hanya beberapa ratus meter saja. Sebagai tuan rumah, PP Muhammadiyah tidak bisa menolak kedatangan mereka. Apalagi, kondisi sudah menjelang malam dan ada puluhan di antara mereka yang masih berusia remaja dan balita.

PP Muhammadiyah kemudian memerintahkan semua majelis dan lembaga untuk bahu-membahu melayani para pengungsi. Bergotong royonglah Pemuda Muhammadiyah, Lazismu, Nasyiatul Aisyiyah, MPS, MPKU, MDMC dan Kokam membentuk Posko Al-Ma’un.

Gayung bersambut. Sejumlah lembaga lain ikut bergabung. Jadilah Posko Al-Ma’un sebagai Gerakan Lintas Jaringan Kemanusiaan yang terdiri dari Muhammadiyah, Lembaga Daya Dharma-KWI, Persatuan Gereja Indonesia, LPBI Nahdlatul Ulama, Lazismu, Yayasan Kanisius, Dompet Dhuafa, PKPU, LBH Jakarta, LBH Bandung, Nasyiatul Aisyiyah, Kementerian Sosial, Wahana Visi Indonesia, Rumah Zakat, Berkah Mirza Insani dan Serikat Tani Teluk Jambe.

Setelah tiga hari ditampung di kompleks masjid At-Taqwa, pada hari keempat mereka direlokasi ke Gedung Serba Guna milik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hari berganti minggu. Tak terasa, sudah hampir sebulan mereka dalam pelayanan sosial Pos Al-Ma’un. Mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan PT Pertiwi Lestari terus dilakukan, namun belum juga diperoleh titik terang.

Dalam penantian itulah, terbersit keinginan menempatkan para pengungsi ke sebuah gedung bekas sekolah Muhammadiyah di Jalan Petojo Sabangan VI, Gambir, Jakarta Pusat. Gedung berukuran 256 meter persegi itu statusnya sudah lama kosong.  Survey dilakukan. Hasilnya, gedung bisa digunakan dengan sejumlah perbaikan. Semua rangka atap harus diganti karena telah lapuk. Namun temboknya masih cukup kokoh.

Rencana renovasi atap pun dilakukan. Pekerjaan akan dilakukan selama sepekan, dimulai Sabtu (8/4). Nama baru sudah disiapkan, yakni ‘’Rumah Al-Ma’un’’. Mendadak, rencana renovasi Rumah Al-Ma’un harus dibatalkan. Sebab, pada hari Senin (3/4), bangunan sekolah itu ambruk diterjang hujan deras dan angin kencang. Tidak ada bagian bangunan yang bisa diselamatkan. Rumah Al-Ma’un harus dibangun dari awal. ***

Inovasi BPPT Hentikan Penambangan Emas Tanpa Merkuri   

BPPT terus mendorong agar pengolahan tambang emas tidak lagi memakai merkuri. Selama dua tahun, BPPT telah melakukan kajian, inovasi teknologi pengelolaan emas yang bebas merkuri dan akan diterapkan pada pertambangan skala kecil. Demikian diungkapkan Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Mineral-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTSDM-BPPT) Dadan M Nurjaman di Lobby Gedung II BPPT, Rabu (5/4/2017).

Hal itu diungkapkan Dadan terkait instruksi kepala negara agar penggunaan merkuri pada tambang-tambang rakyat harus segera dihentikan. Berdasarkan kajian dan data yang dimiliki BPPT, tercatat 850 lokasi penambangan emas skala kecil terus menerus menggunakan teknik merkuri. Padahal teknik ini sudah banyak ditinggalkan penambang besar atau skala industri, karena selain berbahaya juga tidak efisien.

“Sebenarnya ada alat pengolahan dalam pertambangan emas yang tidak membahayakan,” tutur Dadan. Dicontohkan, untuk emas sekunder yang terdapat di sungai dapat menggunakan alat seperti shaking table atau meja goyang serta karpet untuk menyaring butiran-butiran emas. Tapi untuk emas primer, butuh ekstra keras. Untuk menghasilkan emas tanpa menggunakan merkuri tidak cukup digiling halus.

Tim PTSDM-BPPT berupaya mencari reagen untuk memisahkan emas secara aman. “Pendekatan reagen yang berbahaya harus ada antisipasi bagaimana pengolahannya supaya dampaknya tidak merusak lingkungan,” ujar Dadan.

Tahun ini, lanjut Dadan, akan diujicoba pengelolaan penambangan emas tanpa merkuri di Pacitan dan Banyumas. Dalam penerapan teknologi baru ini BPPT bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dijelaskan, merkuri tergolong logam berbahaya dan beracun. Tingkat bahayanya tidak hanya bagi si penambang, namun juga lingkungan. Pada proses pembakaran merkuri, uap hasil pembakaran yang terhirup si penambang akan merusak sistem syaraf dan kelumpuhan untuk jangka panjang. Bahkan tak sedikit yang menyebabkan kematian. Di samping itu merkuri juga menimbulkan penyakit minamata. ***

Tersendat di Klonengan, Dermoleng, Kretek, dan Peguyangan

KAPAN terakhir Anda melewati rute Jakarta – Yogyakarta lewat Prupuk? Jika Anda melakukannya hari-hari ini, hingga Juni nanti, siap-siaplah terkena kemacetan lumayan panjang di empat titik, yang ada di wilayah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Rupanya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedang membangun empat fly over di perlintasan kereta api. Empat fly over yang sedang dikebut pembangunannya, terletak di lintasan KA Klonengan-Prupuk, Dermoleng-Ketanggungan, Kretek-Paguyangan, dan Kesambi.

Akibat pembangunan fly over, maka lalu lintas  dari arah Bumiayu ke Prupuk dan sebaliknya, dibuat bergantian dalam melintas. Tak pelak, antrean panjang pun terjadi ketika satu arus ditutup, dan memberi kesempatan kendaraan melintas dari arah berlawanan. “Sekarang memang macet, tapi mudah-mudahan pas arus mudik serta arus balik Lebaran nanti, lancar,” ujar seorang pengemudi yang sedang terjebak macet, menunggu giliran jalan.

Harapan itu menjadi masuk akal. Mengingat pada hari biasa saja, terdapat 72 kali perlintasan. Setiap kereta api melintas, dibutuhkan waktu lima menit. Artinya, per hari terjadi penutupan jalan (akibat lintasan kereta api) enam jam. Sementara pada musim Lebaran, tak kurang 92 kali per hari kereta api melintas, dan itu artinya perlu waktu tujuh jam untuk menutup-membuka pintu lintasan kereta api.

Karenanya, dengan dibangunnya empat fly over, diharapkan perjalanan pemudik menjadi lebih lancar. Dari informasi di Kementerian PUPR diketahui, pembangunan fly over Dermoleng-Ketanggungan sepanjang 500 meter dikerjakan kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp 64 miliar. Sedangkan fly over Klonengan – Prupuk, sepanjang 1.011 meter, dikerjakan PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 112 miliar. Lalu, fly over Kesambi sepanjang 470 meter dikerjakan PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 58 miliar. Adapun fly over Kretek sepanjang 700 meteri, kembali dikerjakan PT Adi Karya senilai Rp 82 miliar.

Semua pekerjaan tadi, memang mengakibatkan kemacetan sejak Februari lalu. Titik-titik kemacetan makin banyak, karena banyaknya proyek pengecoran jalan yang dikerjakan pada ruas-ruas tertentu sepanjang jalur Prupuk – Gombong. Sebagian ruas jalan lain tampak dalam kondisi rusak para, dan belum ada tanda-tanda perbaikan. Kesimpulannya, jika hari-hari ini ada acara ke Yogya, sebaiknya tempuhlah dengan kereta api. ***

“Si Doel” KO di Bumi Jawara

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK), adalah sebuah pukulan Knock Out (KO) bagi ‘Si Doel’ (Rano Karno) pasangan calon  (paslon) Gubernur Bumi Jawara Banten. Mengingat, keputusan MK tersebut membuat tim sukses (timses) paslon petahana tersebut.

Seperti diketahui, MK telah memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilkada dari paslon petahana Rano Karno-Embay Mulya Syarif, Selasa (4/4). MK mempertimbangkan syarat selisih ambang batas suara sesuai ketentuan pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Menyikapi keputusan tersebut, KPU Banten akan segera menggelar rapat pleno penetapan pemenang Pilkada Banten. “Setelah ini teman-teman di KPU akan kumpul. Kita segera rapat pleno. Paling lambat waktunya tiga hari,” jelas Komisioner KPU Banten, Enan Nadia, usai mengikuti sidang putusan di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Dikatakan, hasil rapat pleno ini selanjutnya akan diserahkan ke DPRD Banten untuk diparipurnakan. Hasil paripurna tersebut akan diserahkan  ke Kemendagri untuk penetapan jadwal pelantikan. “Kita belum tahu kapan agenda pelantikan, itu kewenangannya Kemendagri. Kemungkinan pelantikan akan di Istana Negara,” jelasnya. ***

Keppres Ongkos Naik Haji 2017

PRESIDEN  Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 8 Tahun 2017 yang ditandatanganinya pada 3 April 2017, telah menetapkan  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M. Dalam Keppres ini, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi Jemaah Haji dibedakan dengan BPIH bagi Tim Pemandu Haji Daerah.

  • Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M bagi Jemaah Haji adalah:
  • Embarkasi Aceh sebesar Rp31.040.900,00;
  • Embarkasi Medan sebesar Rp31.707.400,00;
  • Embarkasi Batam sebesar Rp32.125.650,00;
  • Embarkasi Padang sebesar Rp32.840.450,00;
  • Embarkasi Palembang sebesar Rp32.958.750,00;
  • Embarkasi Jakarta sebesar Rp34.306.780,00;
  • Embarkasi Solo sebesar Rp35.664.700,00;
  • Embarkasi Surabaya sebesar Rp35.666.250,00;
  • Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.705.900,00;
  • Embarkasi Balikpapan sebesar Rp38.039.150,00;
  • Embarkasi Makassar sebesar Rp38.972.250,00; dan
  • Embarkasi Lombok sebesar Rp38.239.100,00.
  • Sedangkan besaran BPIH bagi Tim Pemandu Haji Daerah adalah sebagai berikut:
  • Embarkasi Aceh sebesar Rp46.302.650,00;
  • Embarkasi Medan sebesar Rp46.969.150,00;
  • Embarkasi Batam sebesar Rp47.387.400,00;
  • Embarkasi Padang sebesar Rp48.102.200,00;
  • Embarkasi Palembang sebesar Rp48.220.500,00;
  • Embarkasi Jakarta sebesar Rp49.568.530,00;
  • Embarkasi Solo sebesar Rp50.926.450,00;
  • Embarkasi Surabaya sebesar Rp50.928.000,00;
  • Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp52.967.650,00;
  • Embarkasi Balikpapan sebesar Rp53.300.900,00;
  • Embarkasi Makassar sebesar Rp54.234.000,00; dan
  • Embarkasi Lombok sebesar Rp53.500.850,00.

“Besaran BPIH sebagaimana dimaksud (Jemaah Haji), terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (living cost),” bunyi diktum KETIGA Keppres tersebut.

Sementara besaran BPIH bagi Tim Pemandu Haji Daerah terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, dan biaya hidup (living cost). Menurut Keppres ini, BPIH sebagaimana dimaksud disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama. “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017, yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 April 2017. ***

Finalis Abnon Baksos di RPTRA Kebon Pala

TAK seperti biasanya, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, Rabu (5/4) dipadati pengunjung. Tak hanya anak-amak, orang tua, kaum muda pun tumplek di tempat ini. Ternyata, bukan tanpa alasan mereka berkumpul di tempat ini, tapi tujuan mereka sama yaitu ingin melihat wajah cantik dan tampan duta Jakarta Timur di ajang pemilihan Abang dan None (Abnon) Jakarta Timur.

Sebanyak 30 peserta calon abang none (Abnon) Jakarta Timur, tengah melakukan bakti sosial di RPTRA Kebon Pala, Makasar. Berbagai kegiatan hingga bermain dengan puluhan anak-anak PAUD dilakukan di RPTRA tersebut.

Para finalis Abnon Jakarta Timur 2017 ini memberikan bantuan buku dan lemari buku. Selain itu mereka juga bermain bersama puluhan siswa PAUD Mawar Putih dan PAUD Kamboja. Mereka juga melatih menggambar dan mewarnai pada anak-anak PAUD.

Rafii Saputra (21), salah seorang peserta mengatakan, kegiatan bakti sosial dilakukan di RPTRA. Di tempat ini, bersama puluhan siswa PAUD,  mereka bermain, mendongeng, menari dan sebagainya. “Kami menginisiasi program baksos untuk mewujudkan rasa kepedulian,” kata Rafii.

Sementara, Kepala Seksi Atraksi dan Promosi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur, Tri Vergunasih mengatakan, para finalis ini merupakan peserta abon yang lolos dalam babak penyisihan. Sejak 13 Maret hingga 22 April mendatang, mereka akan melakukan berbagai kegiatan karantina. “Diharapkan dengan berbagai kegiatan ini mereka menjadi terbiasa bersosialisasi dan bermasyarakat,” tandasnya. ***

Pejabat Pendukung Rano Karno Deg-degan

SETELAH Komisi Pemilihan Umum (KPU)  menetapkan pasangan Pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, suara jantung sejumlah pejabat di provinsi mulai ‘dag dig dug’ ketakutan. Ketakutan mereka pun makin mejadi-jadi setelah Wahidin Halim  menegaskan, akan segera memproses bila kedapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsi itu ikut bermain politik praktis di perhelatan Pilgub Banten 2017.

Seperti diketahui, saat tahapan kampanye Pilgub Banten, ada beberapa dinas dan badan di provinsi itu menggelar acara memakai dan mengunakan kaos maupun spanduk bergambar Rano Karno (calon petahana). Diduga, hampir semua pejabat di provinsi mendukung pasangan petahana.

“ Benar pak… para petinggi di Banten mulai ketakutan. Mereka takut terkena mutasi dan dapat tempat di dinas mapun badan kering,” kata beberapa sumber media online ini ketika meminta komentar dari pejabat lapis dua di Pemerintahan Provinsi Banten, kemarin.

Pejabat yang minta tidak disebut namanya itu sangat setuju, bila Wahidin Halim mengambil sikap tegas memutasi birokrat terlibat politik praktis. Mengingat, fenomena pejabat dukung Rano Karno itu telah membuahkan pasangan Wahidin Halim- Andika Hazrumy kalah  di Ibukota Provinsi Banten (Kota Serang).

Seperti diketahui, usai mendeklarasikan kemenangannya, Wahidin Halim menegaskan akan memutasi pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten, apabila kedapatan bukti terlibat politik praktis pada Pilgub Banten. “Peraturannya kan setelah dilantik enam bulan baru bisa mutasi. Tapi, kalau mutasi nanti ya iyalah, apalagi birokrat ikut-ikutan politik, harus diproses,” ujar Wahidin Halim.

Namun, dirinya menegaskan akan melakukan dengan cara sesuai dengan undang-undang berlaku. “Tentunya harus sesuai undang-undang, dan tentunya dengan cara yang bijak,” tuturnya. ***