PBB Naik, Rakyat Menjerit

PAJAK Bumi dan Bangunan (PBB) Surabaya melejit. Sehari-hari di kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Jl. Jimerto, dipenuhi wajib pajak yang merasa keberatan dengan nilai PBB yang harus dibayar. Dari PBB tahun lalu, boleh dibilang naik 80 persen lebih. Kondisi ini diperparah, di pusat layanan di Jl. Jimerto, tidak ada counter layanan untuk masyarakat  yang hendak bertanya, konsultasi, atau meminta keringanan pajak.

Usut-punya-usut, hampir semua pegawai di situ adalah tenaga outsourcing. Mereka hanya tahu teknis menerima setoran pajak, tetapi tidak tahu kalau ada rakyat bertanya ini-itu. Ini dialami seorang wajib pajak yang sedia membayar PBB atas nama almarhumah Saudah. Ia kaget, karena tahun lalu membayar Rp 456.000, sekarang disodori tagihan Rp 998.000. Ketika ia menyoal kenaikan yang dua kali lipat lebih itu, petugas hanya menyodorkan selembar kertas pengajuan keringanan.

Ketika diminta menjelaskan maksud dan manfaat kertas pengajuan keringanan, staf outsourcing lain menjawab ragu. “Kalau tidak salah sih, itu tidak mengurangi tagihan pajak. Keringanan yang dimaksud adalah bisa membayar secara mencicil,” ujar petugas itu, seraya menambahkan, “kalau keringanan sampai mengubah angka dalam tagihan sih saya belum pernah lihat.”

Sementara itu, menurut seorang kontraktor mitra Pemkot Surabaya, Ir. Sosiawan, sebenarnya kenaikan PBB sesuai aturan, tak lebih dari 3 persen per tahun. Mudah saja cara menghitungnya, kata Sosiawan, kalau target pendapatan Dispenda Surabaya naik 3 persen, ya, seharusnya PBB naiknya cuma 3 persen.

“Menjadi sangat aneh, kasus PBB ini, kok, naik 80 persen sekaligus, ini jelas memberatkan rakyat,” kata Sosiawan. Terlebih, pihak Dispenda akan mengusut ahli waris almahumah Saudah. Ini perlu waktu setidaknya enam bulan.

Ada saluran lain, seperti ombudsman, tetapi jarang pengaduan soal PBB yang digubris. Kecuali, kalau menyangkut developer besar. “Saran saya yaaa bayar saja, daripada harus menunda pengurusan yang memakan waktu berbulan-bulan,” katanya. ***

Longsor Ponorogo, 26 Orang Belum Ditemukan

TIM SAR gabungan dari Koramil, Polsek Pulung, Tagana, BPBD Ponorogo, Dinas Kesehatan dibantu relawan dan masyarakat setempat terus melakukan evakuasi korban longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Tebing setinggi 100 meter longsor pada Sabtu (1/4/2017) pukul 08.00 Wib.

Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban jiwa dalam kondisi meninggal dunia. Diperkirakan 26 orang masih tertimbun longsor. Material longsoran memanjang dari bukit sekitar 800 meter, dan tinggi sekitar 20 meter. Sebanyak 23 rumah terdampak oleh longsor, ada yang tertimbun, rusak berat dan sebagian rusak.

Kronologi kejadian longsor ditandai oleh bunyi gemuruh pada pukul 07.30 Wib. Sebagian masyarakat terdampak menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Kemudian pada pukul 08.00 Wib bencana longsor terjadi disertai dengan suara gemuruh menerjang 2 RT yaitu RT 02 dan 03/RW 01 yang terdiri dari 23 rumah penduduk dan ladang masyarakat dengan jumlah jiwa sekitar 50 orang, sebagian masyarakat berhasil menyelamatkan diri. Sebanyak 17 orang luka-luka dan dirawat di Puskesmas Pulung.

Menurut keterangan warga dan BPBD Ponorogo, masih ada lebih kurang 22 orang dan 15 orang pekerja panen Jahe yang tertimbun tanah longsor. Satu orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan diperkirakan 26 korban masih dicari. Sejumlah hewan ternak milik masyarakat diperkirakan ikut tertimbun material longsor.

Tanda-tanda longsor sudah diketahui masyarakat sejak 20 hari yang lalu. Hujan deras menyebabkan munculnya retakan-retakan di perbukitan. Dari peta rawan longsor, Desa Banaran merupakan daerah bahaya tinggi longsor. Sejak adanya tanda-tanda longsor masyarakat mengungsi sementara pada malam hari. Pada siang hari kembali ke rumah melakukan aktivitas sehari-hari. Jumat (31/3/2017) malam terjadi hujan lebat namun tidak terjadi longsor. Saat Sabtu pagi masyarakat kembali ke rumah terjadi longsor.

BPBD dan aparat telah memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjauh dari lokasi longsor mengingat kondisi tanah masih labil, dan kemungkinan bisa terjadi longsor susulan.

Pada pukul 16.00 Wib Tim SAR gabungan menghentikan pencarian korban karena hujan. Kondisi cuaca dan medan yang labil dikhawatirkan dapat menimbulkan longsor susulan. Kebutuhan mendesak adalah alat berat. Namun akses jalan menuju lokasi jalannya sempit dan sulit. Tim Reaksi Cepat BNPB bersama BPBD Provinsi Jawa Timur membantu penanganan darurat. Demikian diungkapkan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sabtu malam (1/4/2017). ***

TNI tak Bisa Lagi Melakukan Litsus

JAWA Timur basis pengembangan partai komunis, ketika PKI berjayta. Merebaknya berita kebangkitan komunis, juga sempat resahkan pimpinan partai politik yang memiliki DPD di Jawa Timur. Padahal, lembaga untuk penelitian khusus, dulu ada Bakorstanas, kalau di daerah Bakorstanasda, yang kini sudah dibubarkan.

“Menanggapi permintaan partai untuk penelitian khusus, atau Litsus, kita jawab, bahwa TNI tidak lagi memiliki kewenangan itu,” kata Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Made Sukadana. TNI, tegas Sukadana, hanya memiliki otoritas Pam Internal atau pengamanan internal, di tubuh TNI sendiri.

Sukadana mengilustrasikan, ciri-ciri komunisme berkembang dengan maraknya berita hoax. Sedangkan TNI, tak memiliki perundangan untuk mengeliminir berita-berita hoax tersebut. Yang bisa dilakukan TNI adalah pembinaan ke dalam. “Kepada anggota, kita tekankan jangan ikut sebarkan berita hoax. Kalau dengar atau mendapatkan berita, agar diteliti dulu kebenarannya,” tambah Sukadana. Ketika disinggung, tidakkah TNI memiliki cara untuk menandingi berita hoax menggunakan public opinion warfare?

Secara institusional, TNI melakukan penelusuran kebenaran suatu berita hoax berkaitan dengan TNI. Akan tetapi menyangkut sipil, TNI tetap tidak memiliki payung hukum maupun perundangan. Ketika disinggung, TNI memiliki berbagai cara untuk strategical warfare dalam menyelamatkan kedaulatan NKRI, termasuk dari rongrongan komunisme, Sukadana menegaskan, TNI tetap pada koridor kebijakan perundangan dan payung hukum. Selama tidak ada kedua hal tersebut, TNI tidak akan lakukan.

Karenanya, pimpinan Parpol yang meminta adanya Litsus, menurut Sukadana, dipersilakan ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau di tingkat daerah, ke Badan Kesbangpol. ***

Ingat, Lokasi Tambang Semen Rembang Bukan Zona Kendeng

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengeluarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) terkait keberadaan pabrik semen PT Semen Indonesia Tbk (PT SI) di Kabupaten Rembang. Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, nasib kelanjutan pabrik semen milik negara itu, akan ditentukan hasil KHLS.

Terkait hal itu, pendiri CONCERN, Strategic Think Tank, Prof (Ris) Dr. Hermawan Sulistyo wanti-wanti agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperhatikan Surat Menteri ESDM, Ignasius Jonan Nomor 2537/42/MEM.S/2017. Surat itu berisi hasil penelitian mengenai “Dukungan Pemetaan Sistem Aliran Sungai Bawah Tanah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang-Jawa Tengah”.

Pengamat yang akrab disapa Kikiek itu menambahkan, bahwa berdasar penelitian Kementerian ESDM, lokasi pabrik dan wilayah tambang PT. SI tidak masuk zona Pegunungan Kendeng, malainkan zona Rembang. KLHK harus menjadikan surat Menteri EDM tersebut sebagai pertimbangan utama penerbitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) tersebut.

Kikiek mengatakan, adanya klaim pihak kontra, terdapat beberapa gua dengan mata air di dalam wilayah tambang PT SI, seratus persen tidak benar. “Jangan sampai kita terkecoh klaim ada gua bermata air yang masuk wilayah tambang. Yang ada adalah lubang kecil yang kering. Ini fakta dan bisa dibuktikan di lapangan secara langsung. Rembang itu dekat, masih di Pulau Jawa. Tengok ke lokasi sebelum mengeluarkan keputusan atau mengamini klaim yang tidak benar,” papar Kikiek.

Nah, kembali ke KLHS, Kikiek menegaskan bahwa Kementerian ESDM sudah menyampaikan surat tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Jangan sampai hasil KLHS berbeda dengan penelitian Kementerian ESDM,” katanya, seraya menambahkan, “kalau sampai mengabaikan hasil penelitian Kementerian ESDM yang secara tegas menyebutkan bahwa wilayah tambang PT SI bukan termasuk Pegunungan Kendeng, implikasinya bisa sangat luas.”

Pabrik milik negara itu sudah berinvesasi sekitar Rp 5 triliun. Dalam kondisi perekonomian global yang menurun, tidak mudah menarik investasi sebesar itu. Para ekonom pasti paham, betapa investasi sebesar itu akan mampu menggerakkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja.

“Begini saja ringkasnya. AMDAL sudah beres. Gubernur sudah mengeluarkan izin baru mengacu kepada rekomendasi Mahkamah Agung. Kementerian ESDM sudah mengeluarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa wilayah tambang PT SI tidak masuk zona Pegunungan Kendeng. Dan yang lebih penting dari segalanya, 99 persen masyarakat Rembang yang ada di Ring 1 pabrik semen, sangat mendukung kehadiran pabrik semen, karena mereka sudah merasakan manfaat langsung.

Rakyat senang karena ada lapangan pekerjaan. Desa-desa di sekitar lokasi pabrik, diberi ruang membuka kantin. Dengan dana CSR yang besar, PT SI membangun saluran air bagi rakyat yang seumur-umur tidak pernah menikmati air bersih. “Jangan menutup mata terhadap fakta hukum, fakta penelitian ilmiah, dan fakta dukungan rakyat asli Rembang,” tegasnya.

Aksi penolakan yang dilakukan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di bawah pimpinan Gunretno yang warga Pati, sarat kepentingan asing. “Bagi mayoritas warga Rembang, pabrik semen ini adalah peluang meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika diusik oleh provokator dari Pati, pasti akan terjadi konflik horizontal. Inilah yang dikehendaki asing. Investasi mandeg. Rakyat dengan rakyat gontok-gontokan,” ujar Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo. ***

SBY Terima Anugerah Prapanca Agung

SUSILO Bambang Yudhoyono beroleh penghargaan pers Anugerah Prapanca Agung, dari PWI Jawa Timur. Anugerah diterima SBY, pada Puncak Hari Pers Nasional dan Ulang Tahun PWI Jawa Timur, Kamis (29/3), di Gedung Grahadi, Surabaya.

Dalam kesempatan berpidato, Presiden RI ke-6 itu menyinggung ihwal medan dan demokrasi. Dalam negara demokrasi, yang rakyatnya mengenyam kedaulatan penuh, di sana ada partisipasi rakyat. Terkait dengan pers, maka pers sebagai pengontrol kekuataan. “Makanya, pers harus objektif,” ujar SBY.

Dari kota perjuangan Surabaya ini, kata Sby, bagaimana pers dan media mampu memberikan inspirasi dan inisiasi bagi negara maupun kekuasaan. Apakah ada pengaruh kekuasaan atas media, kata SBY, kalau jawabnya tidak ada, jelas rakyat akan merasa memiliki informasi yang benar.

Dalam acara itu, hadir pengurus PWI Jawa Timur. Dari Jakarta, tampak hadir Ketua Umum PWI Pusat Margiono. Tampak pula Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dan segenap insan pers serta pejabat Jawa Timur. ***

Saya Menamakannya “Ustadigital”

SEBENARNYA ide ini lahir dari iseng-iseng. Tapi sepertinya bakal jadi beneran. Ide awalnya, “bisakah siaran langsung dari platform webinar disiarkan lagi ke platform Youtube dan Facebook”? Setelah diutak-atik ternyata bisa!

Seketika saja terpikir ide, bagaimana kalau metode ini digunakan untuk membuat program khusus Ramadan? Webinar memungkinkan dialog antarpeserta di berbagai lokasi berbeda. Youtube dan Facebook untuk publikasi sehingga penonton bisa tak terbatas di seluruh dunia.

Gambaran sederhananya bisa seperti ini.

Live interactive

Ada seorang ustad di satu tempat. Bisa studio, bisa rumah, masjid dan lain-lain. Bisa di Jakarta, di Makkah, di California atau di mana saja. Yang penting online.

Ada lagi seorang artis yang sedang bukber bersama anak yatim di sebuah restoran atau di rumahnya. Bisa di Medan, Surabaya, Jakarta atau Bandung. Yang penting online.

Ada lagi sekelompok remaja masjid sedang bikin acara ngabuburit di masjid atau di mushola sekolah. Lokasinya bisa di Tegal, Jambi, Ambon atau Manado. Yang penting online.

Ada juga sekumpulan sosialita sedang hang out menunggu beduk magrib di sebuah cafe. Bisa di Jakarta, Kuala Lumpur, atau Singapura. Yang penting online.

Daftarnya bisa ditulis panjang banget. Sebab webinar bisa mengakomodasi hingga 5.000 orang di tempat berbeda melalui internet.

Nah, mereka semua saling berdialog secara jarak jauh dipandu seorang host. Tema diskusinya bebas. Misalnya aktivitas masing-masing seputar Ramadan.

Live broadcast

Selain bisa disaksikan langsung para peserta melalui platform webinar, dialog interaktif jarak jauh tersebut juga disiarkan langsung melalui Youtube dan Facebook. Maka siapa pun di mana pun bisa mengikuti siarannya.

Jadilah acara ngabuburit yang seru dan berbeda. Ustad mengisi tausyiah dengan interaktif bersama peserta dan ditonton publik tanpa bertatap muka. Saya menamakannya ustadigital. ***

Biaya Ibadah Haji 2017 Rp 34,8 Juta

SETELAH melalui pembahasan cukup alot, akhirnya pemerintah melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Komisi VIII DPR-RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1438H/2017M. Besaran rata-rata BPIH yang dibayar langsung oleh Jemaah Haji untuk tahun 1438H/2017M rata-rata sebesar Rp34.890.312, atau naik sebesar 0,72% (Rp249.080 dibanding BPIH tahun lalu.

Kesepakatan BPIH 1438H/2017M tersebut ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan seluruh pimpinan Komisi VIII DPR RI M dalam Rapat Kerja di ruang rapat Komisi VIII DPR, di Jakarta, Jumat (24 /3) siang. “Pemerintah dan DPR berdasarkan laporan dari Panitia Kerja (Panja) BPIH, bersama menyepakati, dan hari ini menandatangani BPIH tahun 1438H/2017M sebesar Rp34.890.312, dan kita sepakati sebagai direct cost,” kata Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher.

Tentang adanya kenaikan sebesar Rp249.008, Ali Taher menilai, sangat rasional, objektif, dan proporsional berdasarkan dua hal penting, pertama, mempertimbangkan kenaikan bahan bakar Avtur, dan kedua mempertimbangkan faktor inflasi di Pemerintahan Arab Saudi.

Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan apresiasinya kepada Komisi VIII DPR RI yang telah berhasil menetapkan dan memberikan persetujuan BPIH 1438H/2017M. “Ini tentu melalui proses yang panjang,” ujarnya.

Komponen BPIH yang dibayar langsung oleh Jemaah Haji sama dengan tahun lalu, terdiri dari dari tiket pesawat dan passenger service charge, pemondokan Makkah, dan Living Allowance. Besaran rata-rata BPIH yang dibayar langsung oleh Jemaah Haji untuk tahun 1438H/2017M rata-rata sebesar Rp34.890.312. Besaran rata-rata BPIH dimaksud terdiri atas biaya tiket penerbangan sebesar Rp26.143.812, pemondokan Makkah sebesar SAR950 setara Rp3.391.500 dan Living Allowance sebesar SAR1.500 setara Rp5.355.000.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kuota haji Indonesia untuk tahun ini naik sebesar 31,4 persen. Jika kuota haji Indonesia semula berjumlah 155.200 jemaah haji reguler, maka pada tahun ini menjadi 204.000 jemaah haji reguler dari total kuota nasional sebesar 221.000 jemaah. ***

Bulan Dirgantara Indonesia 2017

DALAM memeriahkan Bulan Dirgantara Indonesia 2017 sebagai ajang peringatan HUT ke-71 TNI AU, TNI AU bekerja sama dengan Canon menggelar Lomba Foto TNI AU & Canon @Bulan Dirgantara Indonesia 2017.

Kompetisi foto bergengsi ini terbagi atas dua kelompok lomba yaitu Lomba Foto Indonesian Air Games 2017 dan Lomba Foto Dirgantara Expo 2017. Lomba Foto Indonesian Air Games 2017 dikhususkan pada kegiatan Kejuaraan Nasional dan Internasional Indonesian Air Games 2017 yang berlangsung dari tanggal 30 Maret – 19 April 2017.

Lomba ini terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan tidak dipungut biaya. Foto yang sistem perlombaannya langsung diunggah ke Facebook atau Instagram peserta lomba dengan tag akun Canon (Indonesia) dan TNI Angkatan Udara di Facebook atau tag akun @canon.indonesia dan  @tniudara di Instagram, serta mencantumkan hashtag #TNIAU #CanonIndonesia #LombaFotoTNIAUCanon.

Bagi peserta yang membutuhkan akses ke wilayah Air Games 2017, silakan email salinan KTP/SIM ke lombafotocanon@datascrip.co.id dengan subjek email “Lomba Foto Indonesian Air Games 2017”, serta mencantumkan cabang Air Games yang akan dikunjungi dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Sementara itu, Lomba Foto Dirgantara Expo 2017 difokuskan pada keseruan acara dan atraksi di udara (air show) maupun di darat (ground show) yang berlangsung selama ajang Dirgantara Expo 2017dari tanggal 20-23 April di Apron Selatan Terminal Haji Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Lomba Foto Dirgantara Expo 2017 terbagi dalam dua kategori, yaitu umum dan pelajar. Setiap peserta Lomba Foto Dirgantara Expo 2017 juga berkesempatan ikut  dalam undian joyflight* dengan helikopter dan trike yang disediakan oleh TNI AU.

Bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti Lomba Foto TNI AU Canon @Bulan Dirgantara Indonesia 2017 dan ingin mengetahui informasi detail persyaratan dan ketentuan Lomba Foto, bisa langsung mengunjungi situs: http://bulandirgantaraindonesia.id/fotografi.html ***

Kapal Jenazah untuk Warga Pulau Seribu

PERNAHKAH Anda mendengar tentang Kapal Jenazah? Pasti bayangan flim horor terlintas di benak Anda. Namun memang demikian adanya. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pengadaan dua unit kapal jenazah untuk warga Kepulauan Seribu segera direalisasikan tahun ini.

Memang, mendengar kata jenazah, sulit membayangkang kapalnya bakal seindah kapal pesiar atau sejenisnya. Sebab, nantinya kapal jenazah tersebut masing-masing akan ditempatkan satu unit di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Selatan.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, kehadiran kapal jenazah di Kepulauan Seribu sangat dinantikan warga di tengah keterbatasan lahan Taman Pemakaman Umum  (TPU).

Selama ini warga membawa jenazah ke TPU di Pulau Karya dengan menggunakan kapal ojek. “Pengadaan kapal jenazah ini mimpinya masyarakat Pulau Seribu dan tahun ini kami realisasikan dua kapal jenazah,” katanya.

Pria yang akrab disapa Soni ini meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu mencarikan lahan untuk dibangun TPU. Sehingga warga tidak lagi kesuitan mengurus jenazah karena keterbatasan lahan. “Saya kira ini akan menyulitkan sekali kalau di pulau tidak ada lahan pemakaman,” tandasnya. ***

Souvenir Betawi di Lenggang Jakarta Monas

MUNGKIN tak banyak orang tahu apa sebenarnya souvenir atau kerajinan khas Betawi, terlebih bentuk nyata barangnya sendiri sudah sulit ditemui. Namun, kali ini, Anda bisa mengajak putra-putri Anda untuk berkunjung ke Outlet Souvenir Betawi di Lenggang Jakarta Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Outlet Souvenir Betawi di Lenggang Jakarta Monas, Gambir, Jakarta Pusat yang diresmikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono ini bahkan bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi generasi penerus bangsa. Apalagi, budaya Betawi termasuk kerajinan di dalamnya, saat ini terasa semakin menghilang keberadaanya.

Sejumlah produk kerajinan yang dijual di toko ini diantaranya, kain tenun dan beragam hiasan khas Betawi. Selain itu, ragam kuliner khas Betawi juga tersedia. “Outlet ini bisa mengakomodir kebutuhan cendera mata khas Betawi bagi wisatawan lokal dan mancanegara,” kata Sumarsono, Kamis (22/3).

Dijelaskannya, Outlet Souvenir Betawi ini akan dikembangkan di sejumlah lokasi destinasi wisata lainnya dan akan diintegrasikan dengan Jakmart. “Kita akan lakukan secara bertahap. Ini penting untuk pelestarian budaya Betawi,” tandasnya.***