Histori - Jayakarta News

Bamsoet: Waspadai Manuver Politik dengan Modus Hoax

Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto bambang soesatyo instagram

Kecenderungan menyebarluaskan berita bohong atau hoaxs sebagai modus melakukan manuver politik kemungkinan akan berlanjut menuju pelaksanaan agenda pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun ini. Karena itu, masyarakat dan semua institusi penegak hukum perlu mewaspadai kecenderungan itu.

“Setelah hoax tentang tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu yang telah tercoblos, tidak tertutup kemungkinan akan muncul hoax lain yang masih berkait dengan persiapan Pilpres dan Pileg 2019, utamanya hoax yang diarahkan untuk mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Dan, sudah barang tentu hoax lain yang bertendensi mendiskreditkan pemerintah atau calon presiden petahana,” ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, melalui rilis yang diterima redaksi.

Karena itu, menjadi sangat penting bagi penegak penegak hukum untuk segera dan sigap merespons hoax seperti itu. Respons terukur dari penegak hukum menjadi keharusan agar hoaxs seperti itu tidak meresahkan masyarakat, dan juga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Setiap institusi yang menjadi target hoax pun hendaknya memberi reaksi yang cepat, dengan memberi penjelasan terbuka kepada semua elemen masyarakat. Pimpinan DPR mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan oleh KPU dalam merespons hoax tentang kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos.

Apresiasi juga patut diberikan kepada para petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang langsung merespons hoax bermuatan isu tentang tsunami maupun gempa bumi.

Sementara itu, pimpinan DPR mengimbau masyarakat untuk semakin selektif dan bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik. Setiap hari, ada ratusan bahkan ribuan informasi yang beredar di ruang publik. Pada era sekarang ini, lalu lintas informasi sudah diibaratkkan debu yang bertebaran. Karena itu, sikapi setiap informasi dengan proporsional sambil berupaya melakukan konfirmasi pada institusi-institusi yang berwenang. ***/ebn

Parade Akhir Pekan, PDI Perjuangan Merahkan Kemayoran Jakarta

PDI Perjuangan menggelar ‘Parade Akhir Pekan’ di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019). Acara ‘memerahkan Jakarta’ ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke-46 PDI Perjuangan pada 10 Januari mendatang.

Lebih dari 3.000 peserta mengikuti Parade Akhir Pekan. Para peserta merupakan pengurus dan kader PDI Perjuangan, serta masyarakat dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir bersama pengurus dan caleg PDI Perjuangan.

“Hari ini kita ingin menampilkan politik menggembirakan, politik yang sehat,” kata Hasto, saat membuka Parade Akhir Pekan.

“Mari kita kobarkan semangat persatuan, PDI Perjuangan jadi partai yang merawat persatuan,” sambungnya.

Parade Akhir Pekan dimulai pukul 06.00 WIB dengan senam bersama, dan seni grafiti serta mural. Para peserta memenuhi Jalan Garuda depan kantor baru Polres Jakarta Pusat.

Setelah senam bersama, parade akan dilanjutkan dengan jalan bersama mengelilingi Jalan Benyamin hingga Jalan Jiung dan kembali ke Jalan Garuda. Rangkaian Parade Akhir Pekan berakhir pada pukul 11.00 WIB.

Peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan dengan tema ‘Persatuan Indonesia Membumikan Pancasila’ akan dipusatkan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 10 Januari 2019.

Adapun rangkaian acara peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan sudah dimulai sejak Desember 2018 dengan kegiatan diskusi panel bersama tokoh muda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta analis politik dan ekonomi.

Senin (7/1), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menceritakan perjalanan politiknya pada generasi muda dalam membesarkan PDI Perjuangan dan menjadi perempuan tokoh politik nasional.

Acara ‘Bu Mega Bercerita’ disiarkan langsung di akun media sosial PDI Perjuangan; PDI Perjuangan (YouTube), @PDIPerjuangan (Facebook), dan @pdiperjuangan (Instagram).

Pada Kamis (10/1), PDI Perjuangan memperingati HUT ke-46 sekaligus menggelar Rapat Koordinasi Nasional di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan hadir dalam peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan tersebut.

Sebanyak 13.100 peserta yang terdiri dari pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang diwakili ketua, sekretaris, dan bendahara; serta pengurus tingkat kecamatan diwakili Ketua PAC, akan tiba di Jakarta pada Rabu (9/1).

Di sela-sela Rakornas dan peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan tersebut, para peserta direncanakan akan nonton bareng film tentang Bung Karno dengan judul “Pengabdian Tanpa Titik Akhir”, menyaksikan hiburan rakyat, serta games dengan tema PDI Perjuangan dan prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan hadir bersama 13.000 peserta. Adapun rangkaian acara peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan ditutup pada Jumat (11/1).***/ebn

Soal Persiapan Debat Kandidat, Kiai Ma’ruf Sebut Dirinya Biasa Debat Bahtsul Masail

Debat perdana Pilpres 2019 akan dilaksanakan pada 17 Januari 2018, mengangkat tema Korupsi, Terorisme dan Hak Asasi Manusia. Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin mengaku sudah siap menghadapi debat.

Kata KH Ma’ruf Amin, banyak pihaknya yang menyebutnya belum berpengalaman dalam debat di ajang politik. Hal itu karena baik capres Jokowi dan Prabowo sudah pernah ikut di ajang pilpres, maupun cawapres Sandiaga Uno ikut di ajang Pilgub Jakarta. Dirinya sendiri memang belum pernah demikian.

Namun jangan salah. Kiai Ma’ruf mengaku dirinya terbiasa berdebat. Cuma sebagai seorang ulama, baik di Majelis Ulama Indonesia ataupun di Nahdlatul Ulama (NU).

“Saya memamg belum pernah jadi calon presiden, calon wakil presiden, calon wakil gubernur, tapi saya biasa berdebat bahtsul masail. Itu beda nuansa saja,” kata Abah Ma’ruf, sapaan akrabnya di sela silaturahmi ke Ponpes Al Ghozaly Kota Bogor, Sabtu (5/1). Demikian rilis yang diterima redaksi.

Untuk diketahui, Bahtsul Masail adalah sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam, utamanya fikih, di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU. Di forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahulu, dibahas secara mendalam.

Yang jelas, kata Kiai Ma’ruf, dirinya akan mengikuti seluruh aturan main yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, dia akan melatih diri agar terbiasa dengan aturan main dimaksud.

“Persiapan sudah dilakukan. Saya sudah diberi bahan-bahan. Kemudian besok akan ada briefing tentang materi debat,” ujarnya.***/ebn

Jari Satu Bima Arya di Depan KH Ma’ruf Amin

Walikota Bogor Arya BIma (pegang mick) dan Ma’ruf Amin, Cawapres nomor urut 01, saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Jalan Cempaka, Kota Bogor, Jawa Barat–foto istiemwa

Sinyal-sinyal dukungan para tokoh di Kota Bogor terhadap pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin makin menguat. Hal itu tampak jelas ketika dalam rangka silaturahmi mengawali tahun 2019, Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Jalan Cempaka, Kota Bogor, Jawa Barat.

Di tempat itu, Kiai Ma’ruf awalnya disambut oleh KH Muhammad Mustofa Abdullah Bin Nuh, ulama, santri, dan tokoh parpol setempat. Namun belakangan datang juga Walikota Bogor Bima Arya Sugiharto bersama wakilnya Dedie Rachim.

Kedatangan Bima dan Dedie membuat suasana menjadi lebih ceria dan hangat. Seusai mencium tangan Kiai Ma’ruf, Arya langsung mengambil tempat. Dia duduk bersila di karpet di sebelah kiri bawah Kiai Ma’ruf. Sang kiai sendiri duduk di sebuah kursi.

Wartawan yang sedang mewawancarai Kiai Ma’ruf langsung memberi pertanyaan ke Arya dan sang kiai. Apakah kehadiran ini isyarat dukungan untuk pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Pria yang akrab disapa Abah Ma’ruf itu menjawab bahwa sebagai cawapres, dirinya untuk punya harapan besar. Dia ingin mengajak dan merangkul semua pihak.

“Apalagi ini walikota. Jadi kita ingin merangkul sebanyak mungkin pihak dalam rangka mengawal keutuhan NKRI, membangun negara ini, biar lebih maju lebih sejahtera. 01 untuk Indonesia Maju, semua orang harus diajak sama-sama untuk mewujudkan cita-cita mulia itu,” beber Kiai Ma’ruf yang banyak tersenyum.

Lalu giliran wartawan bertanya kepada Arya Bima. Pertanyaannya juga sama. Lalu bagaimana Arya menjawabnya?

“Jawaban saya cuma satu,” kata Arya. Berhenti sejenak, sambil satu jari telunjuknya mengacung di hadapan wajah dan tersenyum.

Aksi Arya yang mengacungkan 1 jari itu pun diikuti Kiai Ma’ruf membuat wartawan yang ada di situ tersenyum dan tertawa.

“Rasul mengajarkan kita untuk memuliakan tamu. Apalagi ini tamu agung, tamu mulia. Jangankan kita. Ketua MUI Kota Bogor saja menerima. Apalagi saya ini muridnya Ketua MUI, harus lebih menerima,” lanjut Arya Bima.

Jawaban tersebut lalu langsung disambut oleh Kiai Ma’ruf.

“Artinya kalau sudah diterima, sudah sah itu,” kata Abah sambil disambut tawa dirinya dan puluhan tokoh yang hadir di tempat itu.

Kiai Ma’ruf pun mengalungkan sorban khasnya ke Arya Bima dan Sang Wali Kota menundukkan kepala dengan takzim menyambut sorban dari Kiai Ma’ruf. Lalu mereka berpose bersama.***/ebn

Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia November 2018 Capai 1,15 juta

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia, bulan November 2018 naik 8,16 persen dibanding jumlah kunjungan, periode sama 2017, yaitu dari 1,06 juta kunjungan menjadi 1,15 juta kunjungan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jika dibandingkan dengan Oktober 2018, jumlah kunjungan wisman pada November 2018 mengalami penurunan sebesar 11,26 persen.

Menurut BPS, secara kumulatif (Januari–November 2018), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 14,39 juta kunjungan atau naik 11,63 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah 12,89 juta kunjungan.

Terkait tingkat hunian kamar hotel, menurut BPS, hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada November 2018 mencapai rata-rata 60,19 persen atau naik 2,31 poin dibandingkan dengan TPK November 2017 yang tercatat sebesar 57,88 persen. Begitu pula, jika dibanding TPK Oktober 2018, TPK hotel klasifikasi bintang pada November 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,35 poin.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama November 2018 tercatat sebesar 1,85 hari, terjadi kenaikan 0,05 poin jika dibandingkan keadaan November 2017. (gun)

Fadli Zon Kritik Keras Minimnya Anggaran Kebencanaan

Fadli Zon abu (2/1/2019) hadir sbg narsum pada diskusi @tvOneNews “Menuju Istana” dgn tema soal bencana, anggaran bencana dan pembangunan jalan tol. Masih banyak yg perlu di evaluasi terutama masalah penanganan bencana—foto dan caption fadli zon instagram

Sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, politik anggaran kita mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan. Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yang lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana.

“Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat preventif, atau antisipatif. Itu sebabnya pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yang tupoksinya berhubungan dengan soal kebencanaan, memang perlu dikritik,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adalah Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun. Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,45 triliun. Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,3 triliun saja. Pagu yang diberikan selalu jauh dari kebutuhan yang diperlukan.

Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah.

Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang. Itu kesalahan yang sangat fatal. Dan kesalahan itu terjadi karena sistem peringatan dini tidak berfungsi.

Pada 2016, berdasarkan data yang dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya, semua alat itu tidak berfungsi.

Celakanya, menghadapi situasi demikian, anggaran BNPB justru terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah. Pada 2015, alokasi anggaran BNPB mencapai Rp2,5 triliun. Pada 2016, anggaran BNPB ditetapkan Rp1,6 triliun, namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016 angka tersebut kemudian dipotong menjadi Rp1,46 triliun. Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun. Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp700 miliar. Sementara, di tahun 2019, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp610 miliar, jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yang menghabiskan hampir Rp. 1 trilyun.

Dampak tsunami kawasan Banten–foto kompas

Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yang bersifat on call, yang tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun. Namun dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi.

“Inilah yang saya sebut sebagai manajemen bencana a la pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut saya ini perlu dikoreksi,” tegas Fadliyang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Begitu juga dengan potensi tsunami. Sebagai negara maritim, potensi tsunami kita juga besar. Hingga November 2018 lalu, menurut data BNPB, tercatat telah terjadi 2.308 kejadian bencana yang menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan hilang.

Sementara, jumlah korban terdampaknya mencapai 9.883.780. Seluruh bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan. Data ini belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin.

Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam kebakaran, anggaran kita nggak mungkin cukup. Itu sebabnya, di tengah keterbatasan anggaran, yang mestinya dilakukan Pemerintah adalah membangun sistem peringatan dini yang canggih, untuk meminimalisir potensi kerusakan akibat bencana. Sistem peringatan dini kebencanaan kita harus diperbaiki agar meminimalisir korban dan kerusakan.

Sejauh ini anggaran bencana kita memang masih sangat minim, tidak ada 1 persen dari APBN. Ironisnya, jika untuk membangun jalan tol Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit. Hal ini tentu saja tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire.

Minimnya anggaran bencana dan politik anggaran a la pemadam kebakaran ini Insya Allah akan diperbaiki jika Prabowo-Sandi menang nanti. Kita bahkan akan mengkaji apakah perlu untuk membentuk kementerian khusus bencana atau tidak, agar manajemen bencana kita bisa lebih baik lagi.***/ebn

Tjahjo Kumolo Blak-blakan tentang Masa-Masa Di Luar Kekuasaan 2004-2014

PDI Perjuangan akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-46 pada 10 Januari. Jelang perayaannya, mantan sekretaris jenderal (Sekjen) partai itu, Tjahjo Kumolo, mengenang proses konsolidasi dan bagaimana peran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri membesarkan partai.

Tjahjo, yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, flash back pengalaman pergulatan ideologisnya di partai. Dia masuk saat partainya masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Lalu menjalani reformasi dan pemilu 1999. Diberi kesempatan menjadi wakil sekretaris fraksi di Kongres PDIP 2005. Dan di kongres berikutnya di 2010, menjadi Sekjen Partai.

Kata Tjahjo, masa setelah 2004, dimana PDIP kalah di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, adalah masa pergulatan besar. Di 2004-2014, PDIP berada di luar kekuasaan. Sementara godaan untuk menjadi bagian dari kekuasaan sebenarnya sangat besar.

“Kekuatan PDIP pada masa 10 tahun itu adalah keteguhan untuk tak tergiur kekuasaan. Prinsip yang diajarkan oleh Ibu Megawati adalah, kalau mau berkuasa, ya berjuang merebut kemenangan secara demokratis,” kata Tjahjo memulai refleksinya, di Kantor Pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Maka saat itu, Megawati memerintahkan kepada Tjahjo agar terus menguatkan konsolidasi partai. Tumpuannya adalah yang disebut sebagai Tiga Pilar Partai. Yakni kekuatan di struktur hingga pengurus anak ranting; kekuatan di legislatif; dan kekuatan di eksekutif.

Dimulailah proses modernisasi kerja partai. Setiap kader didudukkan di salah satu dari tiga kekuatan itu berdasar hasil penilaian ilmiah. Metode psikotes pun diterapkan.

“Jadi sebelum seseorang didudukkan, akan dicek apakah dia cocok di DPR, eksekutif, atau struktur. Itu pakai psikotes,” kata Tjahjo.

“Sekjen, wasekjen, bekerja menggerakkan dan mengorganisir Tiga Pilar Partai. Termasuk menggerakkan masyarakat dan pemilih. Itulah kunci kekuatan politiknya,” tambah dia.

Tjahjo secara khusus bicara soal Megawati. Katanya, banyak yang menuding sosok Megawati sebagai pemimpin keras dan otoriter. Faktanya tidak. Megawati adalah sosok demokratis, yang di tiap rapatnya selalu mendorong seluruh peserta menyampaikan pendapat.

“Baru kemudian beliau memutuskan secara bersama dari hasil pembahasan,” kata Tjahjo.

“Ibu Megawati itu orang yang detil. Beliau tahu siapa-siapa saja pendiri partai, yang berjasa, yang membela, dan siapa pengkhianat partai,” tukasnya lagi.

Dan Megawati pula yang memastikan, setelah kemenangan di Pemilu 2014, bahwa PDIP tak boleh berhenti. Bahwa satu kemenangan itu tidak cukup. Megawati memerintahkan agar jangan terbuai, bahwa selama NKRI ada, maka PDIP harus tetap bekerja keras menjaganya.

“Maka dengan ultah PDIP di 10 Januari, mari lawan racun demokrasi, kampanye dan ujaran kebencian, fitnah. Itulah racun demokrasi yang harus kita lawan. Harus kita sampaikan ke aparat penegak hukum. inilah penjahat demokrasi yang harus kita sadarkan,” ujarnya.

“Pemilu adalah ajang memilih pemimpin yang membawa gagasan kemajuan bangsa demi kemaslahatan rakyat, sehingga kualitas demokrasi makin meningkat.”

Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang hadir di acara itu, mengamini apa yang disampaikan Tjahjo. Megawati adalah sosok yang memastikan PDIP untuk tetap teguh dan kuat walau berada di luar pemerintahan pada 2004-2014. Begitupun peran Tjahjo menjalankan perintah Megawati melaksanakan proses konsolidasi partai hingga adopsi metode modern dalam organisasi partai.

“Ketika Pak Tjahjo menjadi sekjen terjadilah sebuah dukungan dari rakyat yang positif sehingga PDIP menang pemilu yang lalu,” kata Hasto.

Ujang Komaruddin, seorang akademisi ilmu politik, lalu membeberkan hasil risetnya yang sudah dibukukan berjudul “Ideologi Demokrasi Partai Politik”. Buku itu adalah hasil riset disertasinya mengenai peran PDIP dalam pembangunan di Kabupaten Subang. Di buku itu, dia membuktikan bagaimana ideologi yang digagas Soekarno, berhasil diimplementasikan dengan baik lewat kebijakan politik di Subang.

” Ideologi inilah yang membuat kader PDIP selalu kuat. Ketika disikat dia tabah, ketika digencet dia selalu mencari jalan keluar, dan ketika berkuasa dia berusaha mewujudkan ideologinya,” ujar Ujang.

Ke depan, Ujang menilai PDIP harus menjadi jangkar Indonesia menghadapi tantangan global dan disintegrasi yang besar.

“PDIP harus menjadi kekuatan Indonesia Today and Tomorrwo. Kalau tidak, siapa yang menjaga harapan bangsa? Kini cuma PDIP satu-satunya parpol nasionalis. Dia harus jadi jangkar kekuatan bangsa,” tandas Ujang Komaruddin.***/ebn

Hasto: Jangan Sampai Indonesia Kembali ke Masa Sebelum Sumpah Pemuda 1928

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto–foto gatra

PDI Perjuangan akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-46 yang akan dilaksanakan di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 10-11 Januari mendatang.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan tema acara HUT dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) itu adalah ‘Persatuan Indonesia Membumikan Pancasila’. Tema itu merefleksikan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah geografis yang terbentang diantara dua benua dan dua samudera. Dan semuanya menjadi satu karena Pancasila yang dibumikan.

Kontekstualisasi tema itu jelang Pemilu 2019 adalah bahwa makna pemilu jangan dipersempit dan menurunkan peradaban bangsa. Kata Hasto, jangan sampai Indonesia kembali pada masa sebelum Sumpah Pemuda 1928, dimana bahasa dan wilayahnya masih terpisah-pisah.

“Indonesia satu rasa jiwa senasib sepenanggungan yang ingin berperan besar di dalam peradaban dunia ini,” kata Hasto.

Jumpa pers jelang peringatan HUT PDI Perjuangan ke 46 di Jakarta–foto tirto id

Di acara itu, kata dia, nantinya akan mengundang pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin. “Ya diundang, Pak Jokowi, Kiai Ma’ruf, diundang,” imbuh Hasto.

Menurut Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Utut Adianto, perayaan HUT itu akan dihadiri oleh jumlah peserta hingga lebih dari 12 ribu orang dari seluruh Indonesia.

Peserta itu akan datang dari pengurus partai dan kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Rinciannya adalah 8240 orang dari struktur pusat partai, pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan anak cabang setingkat kecamatan. “Sebanyak 514 pengurus DPC setingkat Kabupaten/Kota dan 6569 PAC setingkat kecamatan,” kata Utut Adianto.

Kemudian anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bersama calon anggota legislatif 2019 dengan total 3849. Peserta dari struktur eksekutif, yakni kepala daerah dan wakilnya, sebanyak 188 orang. Lalu ditambah lagi dengan perwakilan organisasi sayap partai hingga pengurus partai di luar negeri.

“Totalnya 12.341 orang. HUT dan Rakornas ini akan dilaksanakan di JI Expo Kemayoran, akan dimulai Kamis Jam 10 pagi dan diharapkan selesai sebelum Jumatan esok harinya,” kata Utut.

Dalam acara konferensi pers itu, hadir juga sekjen PDIP Periode 2010-2015 Tjahjo Kumolo serta Ketua Bappilu PDIP Bambang DH.***/ebn

2015 – 2018, 616 Kilometer Tol Trans Jawa Terbangun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam empat tahun (2015-2018) telah menyelesaikan 616 kilometer (Km) dari 1.150 Km Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak – Banyuwangi. Kini, dari Merak hingga Grati, Pasuruan sepanjang 933 Km sudah tersambung, sementara Pasuruan-Banyuwangi sepanjang 217 Km ditargetkan beroperasi 2021 mendatang.

Progres ini melengkapi ruas-ruas jalan tol Trans Jawa yang telah beroperasi, pada masa sebelumnya, yakni pada kurun 1978 hingga 2004, sepanjang 242 Km, serta pada kurun 2005 hingga 2014 sepanjang 75 Km.

Tujuh ruas tol terbaru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kamis (20/12) lalu. Peresmian dilakukan di dua tempat yakni empat ruas tol yang berada di Jawa Timur dilakukan di Simpang Susun (SS) Bandar, di KM 671 Jalan Tol Jombang-Mojokerto dan tiga ruas tol di Jawa Tengah dilakukan di Jembatan Kali Kuto, yang menjadi ikon ruas Tol Batang-Semarang. “Dengan diresmikannya jalan tol di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut, maka jalan tol dari Jakarta hingga Surabaya sudah tersambung,” kata Presiden Joko Widodo usai meresmikan 4 ruas tol di Jawa Timur yang berlangsung di SS Bandar.

Usai peresmian, Presiden Joko Widodo dan rombongan menuju lokasi peresmian kedua di Jembatan Kali Kuto melewati Tol Trans Jawa menggunakan bus. Presiden Jokowi berharap dengan selesai dan tersambungnya jalan tol dari Jakarta – Grati akan lebih memudahkan masyarakat untuk memiliki alternatif jalur transportasi darat yang lebih cepat dan lebih murah, disamping jalan nasional antar provinsi yang sudah ada. Kehadiran jalan tol segera diintegrasikan dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun kawasan-kawasan wisata yang ada di sisi jalan tol.

“Saya kemarin mendapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, setelah adanya jalan tol, kawasan industri di Kabupaten Ngawi semakin meningkatkan minat para calon investornya. Sebab dari sisi lahan dan juga dari sisi ketanagakerjaan masih kompetitif,” kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang telah bekerjasama dengan sangat baik selama proses pembangunan ruas-ruas jalan tol Trans Jawa.

Khususnya kepada Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang telah mengerahkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P dan TP4D), Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), BUMN Karya dan Swasta Nasional. “Demikian pula kepada seluruh lapisan masyarakat yang terkena jalur tol ini, kami haturkan beribu terima kasih atas kerjasama dan dukungannya,” kata Menteri PUPR.

Dengan dibukanya tujuh ruas tersebut akan memperlancar arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. “Tujuh ruas tol yang baru diresmikan akan dikenakan tarif Rp 0,- mulai hari ini sampai berakhirnya libur tahun baru 2019,” papar Menteri PUPR.

Sebagai informasi keempat ruas tol di Jawa Timur yang diresmikan sepanjang total panjang 59 Km antara lain Tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono (38 km), Jombang-Mojokerto seksi Bandar-Kertosono (1 km), Gempol-Pasuruan seksi 3 Pasuruan-Grati (14 km) dan Surabaya-Gempol seksi relokasi Porong-Gempol (6 km).

Sementara di Provinsi Jawa Tengah total panjang tol yang diresmikan sepanjang 142 Km yakni ruas Tol Pemalang-Batang segmen SS Pemalang-Paserakan (34 Km), Batang-Semarang (75 Km), dan Semarang – Solo segmen Salatiga-Kartasura (33 Km). (gun)

Alhamdulillah! Aktivitas Anak Krakatau Turun, Potensi Tsunami Kecil

Ilustrasi—Anak Gunung Krakatau –foto BNPB

Aktivitas letusan Anak Gunung Krakatau menurun, risiko letusan besar hampir tidak ada. Namun begitu status Gunung Anak Krakatau belum diturunkan, masih tetap Siaga (Level III) dengan rekomendasi untuk tidak memasuki area dalam radius 5 kim.

Berdasarkan hasil evaluasi seismik dan data visual yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM terhadap Anak Gunung Krakatau, hingga tanggal 30 Desember 2018 teramati terjadinya letusan Surtseyan dengan frekuensi sangat minim (2 jam sekali), dan catatan kegempaan yang menunjukkan penurunan, sehingga potensi untuk timbulnya tsunami dari aktivitas Gunung Anak Krakatau sangat kecil.

“Aktivitas letusan menurun sehingga resiko juga menurun, resiko letusan besar hampir tidak ada. Status Gunung Anak Krakatau masih Siaga (Level III) dengan rekomendasi untuk tidak memasuki area dalam radius 5 km dari Kawah. Masuk mendekat ke Komplek Krakatau tidak direkomendasikan,” ungkap Sekretaris Badan Geologi, Antonius Rardomopurbo (Purbo) dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (31/12). Demikian dikutip dari rilis Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi.

Purbo mengungkapkan, meskipun ancaman tsunami dari proses longsor sangat kecil, direkomendasikan kepada BMKG dan BNPB untuk memasang instalasi peringatan dini mitigasi bencana di Pulau Rakata. “Pilihan Pulau Rakata ini didasarkan pertimbangan dari sebaran struktur geologi yang ada di Selat Sunda,” ujarnya.

Menurut Purbo, aktivitas erupsi dengan laju besar pada tanggal 26-27 Desember 2018 telah menyebabkan puncak Gunung Anak Krakatau yang terbangun sejak 1950 telah hilang, sebagian ikut terletuskan dan sebagian dilongsorkan. Puncak aktivitas letusan sudah terjadi mulai tgl 26 Des dan selesai tgl 27 Desember pukul 23.00.

Saat ini bagian Gunung Anak Krakatau yang tersisa mempunyai ketinggian 110 m dpi (semula 338 m dpi). Karena kawah berada di bawah permukaan air laut, saat ini letusan bertipe Surtseyan. Posisi kawah yang berada di permukaan atau sedikit dibawah permukaan air laut menjadikan tipe letusan berubah dari Strombolian ke Surtseyan. Letusan jenis ini tidak akan menimbulkan tsunami karena terjadi dipermukaan air dan material cenderung terlempar ke udara secara total.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau dipantai dengan beberapa pemasangan stasiun seismik di lereng Gunung Anak Krakatau (KRA) dan juga di lokasi di Pulau Sertung (SRT), baratdaya G.Anak Krakatau. Stasiun seismik yang dipasang di tubuh G.Anak Krakatau akan terdampak langsung letusan apabila terjadi erupsi. Namun demikian, stasiun seismik di Anak Krakatau penting untuk mendeteksi perubahan fase tenang dan fase erupsi, karena di awal akan tercatat gempa-gempa vulkanik yang berukuran kecil yang sulit tercatat di stasiun seismik yang lebih jauh. Namun demikian, pada saat aktivitas pada level tinggi, stasiun di Pulau Sertung akan mengambil alih karena pada saat aktivitas tinggi, amplitudo kegempaan cukup besar sehingga tercatat di Pulau Sertung dengan jeias.

Puncak Gunung Anak Krakatau hilang (diletuskan dan runtuh) yaitu seluruh kerucut yang berada di atas dan terjadi sesudah ‘somma’ Anak Krakatau. Dari posisi ‘somma ‘ yang berada di pelataran yang relatif stabil, dan tidak pernahlongsor sejak lahir Anak Krakatau, potensi terjadi longsor-besar sangatlah kecil atau hampir tidak ada. Tidak ada potensi tsunami dari proses longsoran. Namun demikian perlu diingat bahwa struktur geologi di Selat Sunda merupakan strukturaktif dengan sebagian berupa sesar sesar normal. Sehingga reaktivitasi sesar-sesar ini tetap harus diwaspadai.***/ebn