JAYAKARTA NEWS—Hujan yang terus menerus di Kota Bandung dan daerah lainnya di berbagai wilayah menimbulkan banjir di sejumlah tempat. Salah satunya yang cukup besar adalah di Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
Mengutip dari instagram Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Dara, Informasi dan Humas BNPB, evakuasi warga korban banjir di Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung terus dilakukan. “Bandung yang dulu asri dan aman banjir, saat ini menjadi daerah rentan banjir. Saat hujan deras jalan berubah jadi sungai karena buruknya drainase dan berkurangnya kawasan resapan air,” ujar Sutopo.
Evakuasi warga korban banjir di Ujungberung Kota Bandung–gambar instagram sutopo
Fenomena ini juga meluas. Banjir terjadi di dataran tinggi seperti Kota Bandung, Cimahi, Pengalengan, Semarang, Wonosobo dan lainnya. Kita harus berani, tegas dan komitmen menata ulang tata ruang dengan mengedepankan lingkungan. Kawasan resapan air yang berubah menjadi permukiman telah menyebabkan banjir makin meluas.
“Kita jaga alam, alam jaga kita. Itu tagline yang pas untuk kembali meredefinisi ulang pembangunan kita,” ujarnya.***/ebn
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung Prasetyo usai memberikan keterangan pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Spril 2019–foto humas kemenkeu
JAYAKARTA NEWS—Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan gugatan arbitrase IMFA (Indian Metal Ferro & Alloys Limited) terkait masalah tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan. Kemenangan ini menyelamatkan keuangan negara sebesar 469 juta dollar AS atau Rp6,68 triliun.
“Kita sangat berterima kasih kepada Jaksa Agung, tidak hanya mencegah kerugian negara apabila kalah tapi juga mengembalikan uang perkara kita. Jadi, pengeluaran kemarin akan kembali lagi ke Pemerintah Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (1/4). Demikian dikutip dari rilis humas kemenkeu.
Jaksa Agung Prasetyo SH menjelaskan, selain memenangkan Pemerintah Indonesia, IMFA pun dihukum untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase kepada Pemerintah RI sebesar 2.975.017 dollar AS dan 361.247,23 Poundsterling (GBP).
“Majelis Arbiter dalam putusannya telah menerima bantahan Pemerintah RI mengenai temporal objection yang menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia,” ungkap Prasetyo.
Apabila IMFA melakukan due diligence (uji tuntas untuk menilai kinerja suatu perusahaan) dengan benar, menurut Jaksa Agung, permasalahan dimaksud akan diketahui oleh IMFA. Oleh karenanya, IMFA tidak dapat menyerahkan seluruh kesalahannya kepada Pemerintah Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah tetap akan commit memberikan pelayanan kepada investor Indonesia. Kemenangan arbitrase itu, menurut Menkeu, bukan karena pemerintah tidak peduli kepada investor tapi suatu perkara dimana pemerintah Indonesia memang akan tetap menjaga kelola.
Menkeu berpesan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk terus merapikan berbagai perizinan. Dalam melakukan perjanjian kerja sama harus dilihat secara teliti mengenai hak dan kewajiban serta mampu memberikan kepastian hukum di Indonesia. ***/ebn
JAYAKARTA
NEWS—Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) Syafruddin menegaskan, Aparatur Negeri Sipil (ASN) wajib menjaga
netralitas pada Pilpres dan Pileg 2019. “ASN wajib menghindari konflik
kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal ASN dilarang
melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau
perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi
dengan partai politik,” tegas Menteri PANRB.
Surat edaran yang memuat tentang pelaksanaan netralitas ASN pada
Pilpres dan Pileg 2019 telah ditandatangani 26 Maret 2019 lalu. Dalam surat
yang ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan
Instansi Daerah itu, Menteri PANRB menegaskan, ASN wajib netral, tidak berpihak
dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.
ASN, lanjut Menteri PANRB sebagaimana dikutip dari laman
setkab.go.id, wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan
martabat ASN, serta dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. “ASN
dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,” tegas Menteri PANRB.
Ilustrasi–ASN wajib netral–foto dok setkab
SANKSI PELANGGARAN
Terhadap yang diduga melakukan pelanggaran netralitas, menurut
Surat Edaran Menteri PANRB itu, dilaporkan kepada unsur pengawas pemilu
setempat, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya, terhadap hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud, unsur pengawas merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara.
Terhadap rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, jika
ditemukan bukti pelanggaran netralitas, menurut Surat Edaran Menteri PANRB ini,
maka instansi pemerintah segera menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode
Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin.
“Jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dinyatakan terdapat
pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil. Adapun jika dinyatakan terdapat pelanggaran disiplin,
maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegas Menteri PANRB.
Seluruh tindak lanjut
rekomendasi pengawasan, menurut Surat Edaran ini, dilaporkan kepada Ketua
Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusan kepada Menteri PANRB.
Dalam hal rekomendasi hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh PPK, menurut Surat
Edaran ini, maka Komisi Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada
Presiden untuk menjatuhkan sanksi administrative sesuai peraturan
perundang-undangan.
Menteri PANRB menekankan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada
instansi pemerintah agar melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini
dengan sebaik-baiknya.
“Kepada para PPK dan PyB pada
instansi pemerintah wajib untuk: a. mengupayakan terus-menerus terciptanya
iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak
pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas; dan b. melakukan
pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan
perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku,” tegas Menteri PANRB.
Sementara kepada seluruh ASN, Menteri PANRB Syafruddin meminta
agar tetap menjaga kebersamaan, soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi
situasi politik yang ada, dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang
mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.
Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). ***/setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—Masyarakat adalah penentu nasib film Indonesia. Karena film hanya hadir untuk menyapa penontonnya. Bahwa kehadirannya tidak mendapatkan sambutan masyarakat penontonnya, betapapun film itu luar biasa bagusnya, film itu akan hilang begitu saja dalam peredarannya.
“Karena film seperti masakan, kalau ngga digemari, ya ngga
laku. Meski masakan (film) itu sebenarnya luar biasa enaknya, ya terpaksa ngga
dibuat lagi. Karena masyarakat penontonnya, lebih suka masakan film yang ngga
masuk logika, ” ujar Slamet Rahadjo Djarot (70) dalam Bincang Film bertema
Politik Film di Gedung A, Kemdikbud, Jakarta.
Setelah itu, salah satu motor teater Populer itu, dengan
teknik vokal yang tertata berpekik, “Hanya masyarakat bodoh yang suka film
bodoh. Hanya negeri bodoh yang memakan film bodoh! “.
Tak syak, ratusan pengajar, dari guru SD, SMP, SMA hingga
dosen, serta pelajar dari sekitar Jabodetabek yang menyesaki Gedung A Insan
Berprestasi, bersorak menyambut pekikan satu dari sedikit legenda film
Indonesia itu.
Melanjutkan sharing-nya, nominator terbanyak Piala Citra itu
menembang Jawa, sembari menghampiri kursi sejumlah guru, sembari menembang: “Rujak… Rujak Jambu/ Sopo wani rabi Guru……/
Dibayar sewulan sewu”.
Tentu tidak semua peserta seminar yang diinisiasi Kemendikbud
dan Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) dalam rangkaian Perayaan Hari
Film Nasional (HFN) ke 69, itu paham makna tembang Jawa itu.
“Saya akan menerangkan dalam cara yang sederhana. Intinya,
tembang itu ingin mengatakan, betapa tanggung jawab guru sangat besar sekali,
meski apresiasinya sedikit. Tapi Guru terus memuliakan diri dan lingkungan
sekitarnya, ” katanya lagi.
Setelah itu, “Anak” kesayangan Teguh Karya itu memberikan
kiat mujarab untuk membekali peserta didik atau murid ajar, dalam mengkonsumasi
sebuah film. Yang dalam banyak hal, tidak selaras dengan kualifikasi usia
penontonnya.
Tapi nekat tetap ditonton. Sehingga memberikan pengaruh tidak
sepantasnya “Sensor yang paling mujarab bagi kita untuk menonton sebuah film
bukan LSF (Lembaga Sensor Film). Sensor yang paling baik adalah pen-di-di-kan”,
katanya.
Sebelumnya Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ahmad Yani Basuki,
dalam Bincang Film yang dipandu Benny Benke menjelaskan, harus ada political
will yang jelas dari negara atas peran politiknya dalam memajukan dunia
perfilman di Indonesia.
“Dari aspek LSF political will nya jelas, kami hadir untuk melindungi
masyarakat dari dampak negatif film, ” katanya.
Dia menambahkan, kehadiran negara dalam mendukung film
Indonesia menjadi semakin nyata dengan adanya UU No. 33 tahun 2009, Tentang
Perfilman.
“Dengan adanya UU Perfilman ini, semakin jelas peran negara
dengan regulasinya,” katanya sembari menegaskan LSF telah melakukan gerakan
Sensor Mandiri atau Self Sensor kepada masyarakat sebelum menonton film.
Harapannya,
dengan Sensor Mandiri, masyarakat dapat mensensor dirinya sendiri, sesusai
kualifikasi usianya, sebelum menonton film. (pik)
Pangi Syarwi Chaniago, Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting –foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—Debat keempat menjadi penampilan terbaik dari kedua kandidat capres, meskipun begitu masih ada beberapa catatan bagi penyelenggara terkait teknis debat. Demikian disampaikan Pangi Syarwi Chaniago, Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, lewat rilis yang diterima redaksi.
“Debat keempat Prabowo sudah bisa “menyerang” gagasan dan
kebijakan Jokowi, beliau menyerang gagasan tanpa menyerang “personal”. Prabowo
kali ini berhasil mengambil ‘panggung’ debat yang mahal dan megah ini,” ujar Pangi.
Dalam debat, Jokowi juga kerap menggunakan istilah-istilah
yang yang belum bersahabat dengan telingga seperti memakai istilah “dilan”.
Meski maksudnya adalah “digital dan melayani” termasuk mengunakan istilah “Mal
Pelayanan Publik” Jokowi mengunakan istilah di atas untuk menyasar kaum pemilih
melenial, apakah Jokowi cukup berhasil menggaet suara melenial? Bedanya di
mana?
Prabowo menyampaikan istilah tersebut disertai maksud dan
artinya sementara Jokowi tidak menjelaskan maksud istilah tersebut seperti pada
debat sebelumnya menyebut istilah “unicorn”.
Penampilan Jokowi maupun Prabowo dalam debat kali ini bisa
dibilang sukses memainkan perannya masing-masing, debat sebelumnya seperti
peran aktor yang tertukar.
Kedua kandidat tampil dengan karakter aslinya, Jokowi
terlihat santai dan lebih kalem dibandingkan debat sebelumnya. Sebaliknya
Prabowo tampil “garang” sejak menit awal debat dimulai, genuine
Prabowo ini sepertinya sudah dinanti-nanti lama oleh para pendukungnya dalam
panggung debat.
Prabowo kembali ke jati dirinya yang keras dan “tegas”,
sementara Jokowi kembali ke jati dirinya yang “kalem” dan tenang, tidak
menggebu-gebu menyampaikan capaian-kesuksesan pemerintahannya selama ini.
“Penampilan debat dari kedua kandidat lagi-lagi hanya akan
menguatkan pendukungnya sendiri (strong voters). Saya pikir belum terlalu
efektif daya pikat jangkauannya menarik pemilih rasional yang belum menentukan
pilihan dan mengambang (undecided voters),” ujarnya.
Sebagai petahana paparan Jokowi terkait tema debat masih
terlalu datar, kata Pangi, seharusnya tampil lebih baik dengan asupan data dan
“success story” pemerintah di bawah kepemimpinannya 4.5 tahun terahir. Hal ini
tentu akan berdampak negatif terutama bagi pemilih rasional yang menilai
pemerintah lemah atau malah dinilai gagal dari beberapa bidang strategis dalam
tema terkait.
PRABOWO SANGAT
AGRESIF
Sementara Prabowo tampil sangat agresif bahkan cenderung
ofensif. Emosi tak terkontrol di tengah debat membuat citra positif diawal
debat menjadi buyar. Imajinasi dari pemilih rasional akan mulai menerawang
liar, dan ini sangat tidak menguntungkan. Kontrol emosi yang buruk ini membuat
struktur sentimen yang awalnya mulai positif membuat pemilih swing voter
resistensinya kembali menguat.
Kedua kandidat seharusnya lebih jeli membaca situasi,
kondisi dan mampu memposisikan diri. Kedua kandidat harus menyadari bahwa
dukungan yang mereka dapat hari ini sudah mulai mengkristal.
Sehingga segmen pemilih yang menjadi target debat adalah
pemilih yang belum memutuskan pilihan politiknya “undecided dan swing voters”
sebagai dewa elektoral “penentu” kemenangan. Dibutuhkan “maintenance” sentuhan
khusus yang berbeda, tampilan debat semalam belum terlalu meyakinkan terutama
untuk pemilih pada segmen ini.
Masih ada satu kesempatan debat lagi, kedua kandidat harus
mempertimbangkan ini jika ingin memaksimalkan mendapatkan dukungan tambahan
asupan dari dewa elektoral.***/ebn
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI—foto instagram bambangsoesatyo
Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI
JAYAKARTA NEWS—Dua sosok calon presiden (Capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kecewa dan sudah terluka akibat fitnah dan ujaran kebencian yang selama ini dialamatkan kepada keduanya. Ungkapan atau refleksi kekecewaan dua sosok Capres itu hendaknya mendorong semua pihak mengakhiri kampanye hitam.
Kekecewaan dua sosok Capres itu terungkap dalam debat Capres sesi IV di Hotel Shangri-La Jakarta, (30/3) malam. Prabowo mengaku tidak nyaman karena dituduh pro-khilafah. Sedangkan Jokowi mengaku selama ini memendam perasaan karena dia dituduh PKI.
Kendati pengakuan kedua Capres tampak semata-mata sebagai adu argumentasi dalam debat, pengakuan itu jelas-jelas memperlihatkan kekecewaan kedua sosok Capres itu. Bahkan Prabowo sampai harus mengungkap sekilas latar belakang ibu yang melahirkannya.
Bambang Soesatyo–foto instagram bambangsoesatyo
Fakta dari debat Capres sesi IV itu hendaknya menyadarkan semua elemen masyarakat bahwa dua sosok Capres Indonesia yang terpilih untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 mendatang sudah menjadi korban kampanye hitam bermuatan fitnah dan ujaran kebencian.
Padahal, untuk menyandang status Capres, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sudah melalui berbagai tahapan proses seleksi. Sehingga, semburan fitnah yang bertujuan mencoreng citra atau kredibilitas kedua sosok capres itu sama sekali tidak masuk akal.
Bahkan, fitnah terhadap kedua Sosok Capres berpotensi merusak akal sehat. Sebab, masyarakat dicekoki pemahaman bahwa institusi negara penyelenggara Pemilu bisa meloloskan pribadi bermasalah untuk mengisi jabatan presiden.
Karena itu, kampanye hitam terhadap dua kandidat presiden RI ini harus dihentikan. Sebab, fitnah dan ujaran kebencian yang ditujukan ke pribadi Capres Joko Widodo maupun Capres Prabowo Subianto sama artinya dengan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Harap diingat bahwa kedua sosok ini tampil sebagai Capres berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia.***
JAYAKARTA NEWS-–Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla menyatakan bahwa dunia perfilman Indonesia telah bangkit. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah produksi dan penonton film Indonesia di bioskop, serta jumlah film Indonesia berkualitas yang mendapatkan penghargaan.
Disebutkan Wapres, bangkitnya perfilman Indonesia ditandai dengan
peningkatan jumlah penonton di bioskop. Jika sebelumnya pada tahun 2016, jumlah
penonton film Indonesia mencapai 37 juta per tahun. Namun, pada tahun 2017,
jumlah penonton film Indonesia sudah melebihi 41 juta penonton.
“Produksi film juga meningkat, bukan hanya di Jakarta, tetapi di
Makassar juga tumbuh industri film sesuai dengan kondisi lokal yang cukup
menarik untuk ditonton. Begitu juga film-film yang mendapatkan penghargaan
makin banyak, makin baik,” disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla pada
peringatan Hari Film Nasional (HFN) ke-69, di Plaza Insan Berprestasi, kantor
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Wapres menyampaikan bahwa selain memiliki fungsi hiburan, film juga
memiliki fungsi pendidikan dan juga bisnis/industri. Untuk itu, Wapres berharap
agar semakin banyak insan perfilman yang kompeten sehingga dapat memproduksi
film-film berkualitas. Dan pada akhirnya berkontribusi pada terbukanya lapangan
pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan bangsa.
“Kalau film berkembang, maka banyak cabang-cabang industri yang
berkembang. Baik industri filmnya, industri bioskop layar lebar, industri makanan,
berbagai hal terpengaruh,” kata Wapres Jusuf Kalla.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan
bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan selalu
memberikan dorongan kepada para penggiat film untuk terus berkarya menghasilkan
film-film yang bernilai tinggi, yang layak ditonton.
“Dorongan tersebut diantaranya berupa program peningkatan kompetensi
insan perfilman, fasilitasi produksi, penayangan film, dan penyewaan hak tayang
film,” tutur Mendikbud.
Pada kesempatan yang sama, Wapres Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan
Apresiasi Kesetiaan kepada 10 orang sineas Indonesia yang telah berkarya lebih
dari 30 tahun di bidangnya masing-masing. Di antaranya Sudjoko Danoesobroto
(Pengamat Film dan Pembina Festival Film Bandung); Ikranegara (Aktor); Aminah
Cendrakasih (Artis); Heru Sudjarwo (Penata artistik); Soleh Ruslani (Director
of Photography); Ambar Keoserno (Driver Produksi); Etty Sumiati (Dubber); Nana
Awaludin; Ramli, dan; Joes Terpase.
Selain itu, diserahkan juga sertifikat kompetensi kepada para sineas
Indonesia. Penyerahan sertifikat kompetensi secara simbolis diterima Cesa David
Lukmansyah yang mewakili profesi editor dan Redzki mewakili profesi operator
kamera.
Mendikbud Muhadjir Effendy–foto humas kemendikbud
Peningkatan Kapasitas SDM Perfilman
Saat ini baik Kemendikbud maupun berbagai pihak terkait bersama-sama
mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) perfilman di
Indonesia.
“Sekarang sudah berdiri SMK (sekolah menengah kejuruan) khusus
perfilman. Sehingga nanti para pelaku bukan belajar secara autodidak, tetapi
melalui proses pendidikan. Tentu saja kita harapkan akan menghasilkan SDM yang
jauh lebih baik. Otomatis kalau SDM-nya bagus, nanti produk perfilman kita juga
akan baik,” tambah Mendikbud.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, menyampaikan bahwa lonjakan
produksi film nasional perlu dibarengi dengan penyiapan tenaga terampil
perfilman. Bukan hanya mengandalkan tenaga perfilman dengan latar belakang
talenta saja, tetapi juga yang melalui proses pendidikan dan pelatihan yang
relevan dan meningkatkan keterampilan _(skill)_.
“Apa yang dilakukan Kemendikbud, Bekraf semuanya sejalan, memajukan.
Bahkan mempercepat. Bioskop ‘kan jumlahnya tambah banyak. Film yang diproduksi
tambah banyak. Kualitas juga, ditandai dengan bertambahnya jumlah penonton
kita,” ungkap Triawan .
Triawan juga mengakui bahwa industri film Indonesia memang belum tergolong
industri besar. Tetapi, industri film memiliki _(multiplayer effect)_ yang
memengaruhi berbagai industri kreatif lain seperti musik, fesyen, kuliner, dan
pariwisata.
Muhadjir menambahkan bahwa film juga memberikan dampak positif pada
pendidikan di suatu daerah. Setelah kisah Laskar Pelangi diangkat menjadi film,
semakin banyak anak-anak Belitung yang terinspirasi dan termotivasi untuk
belajar lebih giat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Gairah belajar terilhami oleh itu. Mereka bangga oleh sosok di film itu.
Dan kemudian mereka belajar giat. Sekarang IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan
capaian ujian nasionalnya termasuk yang bagus,” ungkapnya.
Maka itu, Mendikbud berharap semakin banyak sineas Indonesia memproduksi
film yang baik agar menginspirasi generasi muda Indonesia. Kepada anak-anak
muda, Muhadjir mengajak agar tidak perlu khawatir terjun ke industri perfilman
karena memiliki prospek di masa depan yang baik. “Dunia perfilman sangat
menjanjikan bagi anak-anak muda yang kreatif, yang mampu menerobos kebuntuan.
Di sinilah tempat Anda bisa berkarya,” kata Muhadjir.
Perayaan Hari Film Nasional
Perayaan Hari Film Nasional 2019 dimulai sejak awal Maret. Terdapat 272
kegiatan perayaan HFN di seluruh pelosok tanah air, yang dilaksanakan
bersama-sama dengan insan perfilman dan masyarakat.
“Memperingati Hari Film Nasional berarti tentang mengenang sejarah,
peradaban, kemajuan bangsa, ketahanan budaya, serta merayakan kebebasan
berkreasi. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang menghargai
sejarahnya,” tutur Mendikbud.
Sejarah mencatat tanggal 30 Maret 1950 merupakan hari pertama pengambilan
gambar atau syuting film “Darah dan Doa” yang diproduksi secara mandiri oleh
PERFINI. Sutradara H. Usmar Ismail didukung kru film yang sepenuhnya adalah
orang Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 25
tahun 1999, maka tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.
“Mari jadikan film Indonesia sebagai pilihan pertama untuk ditonton di
bioskop. Film Indonesia keren!” ujar Muhadjir. (pik)
JAYAKARTA NEWS—Relawan Millenial Jokowi-Ma’ruf Amin (Remaja) meluncurkan call center untuk menepis hoaks dan mensosialisasikan program pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH. Ma’ruf Amin.
Sekretaris Jenderal Remaja, Dhika Yudistira menerangkan,
call center sebagai wadah untuk klarifikasi hoaks atau berita bohong dan
mensosialisasikan visi-misi pasangan Jokowi-Ma’ruf.
“Jadi ketika masyarakat yang ingin lebih tahu soal visi misi program dan lain-lain, itu bisa menghubungi call center 0811-9704-111 atau juga 0819-5333-110,” ujar Dhika di Wonosobo, Jawa Tengah, baru baru ini. Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Foto –istimewa
Penyebaran hoaks yang begitu masif jelang Pilpres menjadi
alasan Remaja membuka call center. Menurut Dhika, masyarakat bisa menghubungi
call center melalui pesan singkat, Whats App, telepon, atau situs remaja.id.
“Ini juga untuk menampung agar masyarakat bisa menguji
ini hoaks atau bukan. Dan kita siap menampung pengaduan,” kata Dhika.
Kiai Ma’ruf mengapresiasi adanya call center tersebut.
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini, berharap call center bisa menampung,
sekaligus mensosialisasikan visi-misi Jokowi-Ma’ruf.
“Sehingga masalah-masalah yang terjadi bisa ditampung
di call center. Untuk kemudian ditangani, diteruskan, atau kalau perlu
dilaporkan sehingga penanganan terhadap masalah-masalah yang terjadi di Pilpres
2019 bisa ditangani dengan baik dan efektif,” ucap Kiai Ma’ruf.
Dengan call center ini, diharapkan menambah upaya-upaya
untuk menangkal kesalahpahaman, salah tafsir, dan hoaks. Apalagi, call center
ini, digagas oleh kalangan muda.
“Biasanya remaja lebih percaya dengan remaja. Karena
itu remaja harus aktif untuk berkomunikasi dengan kalangan remaja biasanya
mereka lebih percaya,” tutur Kiai Ma’ruf.
Syaikha Aulia, cucu Kiai Ma’ruf Amin turut memberikan dukungan untuk sang kakek. Ika, sapaan akrab Syaikha, merupakan Wakil Ketua Umum Relawan Millenial Jokowi-Ma’ruf (Remaja).***/ebn
KH Ma’ruf Amin menghadiri Harlah NU ke 96 di Wonosobo, 27 Maret 2019—foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menghadiri acara Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-96 yang diselenggarakan oleh PCNU NU Wonosobo. Selain itu acara juga sebagai Haul ke-113 Raden Abdul Fatah.
“Selamat datang di Harlah Nahdlatul Ulama ke-96 dan Haul ke-113 Kiai Haji Raden Abdul Fatah,” ujar pembawa acara di Alun-alun Wonosobo, Jawa Tenah, Rabu (27/3/2019). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Harlah NU di Wonosobo, 27 Maret 2019–foto istimewa
Saat tiba di Alun-alun Wonosobo, Ma’ruf Amin disambut oleh ketua panitia acara
Idham Kholid dan ketua Tanfidiyah PCNU Wonosobo, Arifin Sidiq, lalu mereka berjalan menuju
panggung acara diiringi oleh salawat dan dikawal oleh Banser.
Sebelum acara Harlah, dilaksanakan Apel Banser PCNU
Wonosobo. Acara dimulai dengan pembacaan
ayat suci Al-Quran serta lagu Indonesia Raya.
Turut hadir dalam acara Bupati Wonosobo,
Eko Purnomo, serta alim ulama kabupaten Wonosobo.
Pada diakhir acara akan ditutup dengan deklarasi anti hoaks dan pemilu damai oleh PCNU Wonosobo. Menghadiri Harnah dan Haul Radan Abdul Fatah adalah lanjutan Kampanye Ma’ruf Amjn di Jawa Tengah dan Yogyakarta.***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Raffi Ahamd akan mendampingi Ma’ruf Amin, Cawapres nomor urut 01, selama masa kampanye terbuka yang mulai digelar Minggu 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019 mendatang. Raffi berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendongkrak suara Kiai Ma’ruf melalui digital platform miliknya, seperti twitter, instagram ataupun youtube.
“Saya sendiri memang nyata riil sudah mendukung Abah Ma’ruf
Amin. Ini bicara hati, hati nurani saya memang lihat sosok Abah ini langsung
ada ‘chemistry’ pertama kali dengan Abah. Beliau menganyomi,” kata Raffi.
Sebagaimana diketahui Sabtu (23/4) Raffi hadir mendampingi
KH Ma’ruf Amin dalam acara Santrifest 2019 di Serang. Usai acara, Ma’ruf mengatakan, dirinya akan
terus mengajak Raffi selama masa Kampanye Terbuka yang mulai digelar Minggu 24
Maret 2019.
“Iya iya iya akan diajak terus sampai menang,”
ujar Kiai Ma’ruf usai acara yang dihadiri ribuan santri itu.
Dengan adanya Raffi diharapkan bisa menambah dukungan dari
kaum millenial. Saat kampanye nanti, dirinya dan Raffi akan terus menyampaikan
hal-hal yang bisa menggaet suara millenial. “Ya terus mengajak millenial
menyampaikan isi-isi pertemuan kita,” ucap Kiai Ma’ruf.
Dalam kesempatan itu, Raffi pun mengajak para santri agar
menghindari hoaks selama Pilpres 2019, sehingga bisa berjalan dengan damai.
“Pokoknya kita tidak ada hoaks-hoaks di sini,” kata Raffi.
Masa Kampanye Terbuka berlangsung dari Minggu 24 Maret
hingga 13 April 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mendapatkan
zona B, yang terdiri dari 17 provinsi di Indonesia. Zonasi akan berlaku dua
hari, dan setiap setelah dua hari kampanye akbar, TKN dan BPN akan bertukar
zonasi kampanye.***ebn
