Histori - Jayakarta News

Platform PetaBencana.id dari BNPB Raih Penghargaan PBB

Menteri PANRB Syafruddin mengangkat penghargaan yang diberikan oleh PBB untuk platform PetaBencana.Id di Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, Senin (24/6/2019)—foto Humas Kementerian PANRB

JAYAKARTA NEWS— Inovasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi nama PetaBencana.id, berhasil meraih juara pertama dalam kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor Publik pada UNPSA 2019 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menerima piala dan piagam dengan didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa serta perwakilan dari BNPB, Sestama BNPB Dody Ruswandi dan inovator Yayasan PetaBencana.id Mahardika, di Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, Senin (24/6). Demikian disampaikan Humas Kementerian PANRB lewat rilisnya.

“Selamat atas penghargaan yang telah diperoleh BNPB, semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan dan berguna bagi masyarakat Indonesia,” kata Syafruddin usai acara.

Menteri PANRB menilai, penghargaan ini adalah bukti nyata, bahwa Bangsa Indonesia semakin responsif terhadap kemajuan pelayanan publik. Dengan adanya penghargaan ini, lanjut Menteri PANRB, Indonesia semakin dikenal oleh bangsa lain melalui UNPSA.

Keikutsertaan inovasi dari Indonesia dalam UNPSA sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu, dengan menghadirkan lima inovasi menjadi finalis. Pada tahun 2015, ada dua runner up dan tiga finalis dalam UNPSA. Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2018, Sistem EDAT menjuarai ajang bergengsi tersebut. Pada 2019, satu inovasi dari Indonesia ciptaan BNPB kembali menjuarai UNPSA. “Ini menjadi momentum supaya Indonesia semakin dihargai di dunia,” sambung Syafruddin.

PetaBencana.id merupakan sebuah platform gratis berbasis website yang menghasilkan visualisasi spasial dari informasi bencana secara real time. Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama kejadian bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang terkonfirmasi dari penduduk di lokasi sekitar kejadian

Platform yang sebelumnya bernama PetaJakarta.org, dikembangkan BNPB bersama Massachusetts Institute of Technology (MIT), USAID, Pacific Disaster Center (PDC), Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dan BPBD DKI Jakarta. Saat terjadi banjir di Jakarta 2017 lalu, platform ini secara cepat dapat menghimpun data dan informasi banjir secara cepat dan realtime. Pada saat itu, ribuan masyarakat melaporkan banjir dan PetaBencana.id diakses lebih dari 500 ribu pengguna dalam waktu kurang dari 12 jam, sehingga dampak bencana terpetakan secara cepat.

Ketika pola cuaca menjadi semakin tidak dapat diprediksi, kota-kota di Indonesia secara rutin dihadapkan pada tantangan peristiwa cuaca ekstrem. Kurangnya akses untuk informasi yang valid dan realtime menghasilkan kemampuan bagi BNPB untuk menciptakan inovasi yang berfungsi untuk memetakan daerah bencana serta memperkirakan konflik yang akan timbul.

Dengan memberikan informasi bencana yang valid, memungkinkan masyarakat untuk menyelamatkan diri dan membagikan informasi tersebut. PetaBencana.id memanfaatkan semua penduduk, untuk berpartisipasi dalam platform ini melalui media sosial dan pesan instan. Kekuatan media sosial ini dimanfaatkan untuk mendapat laporan kejadian bencana secara cepat. Sesuai azas dan prinsipnya, penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Platform ini dirancang untuk beroperasi bersama dengan platform lain yang telah ada, seperti aplikasi perpesanan, media sosial, dan pesan singkat. Inovasi ini ditujukan bagi masyarakat umum, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyakarat dengan akses sarana yang terbatas. Sejak diluncurkan pada Desember 2015, PetaBencana.id telah diakses 737.102 kali oleh 361.478 pengguna.

Sebelum diusulkan ke UNPSA, Kementerian PANRB menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan terus melakukan pendampingan. Inovasi PetaBencana.id ikut serta dalam KIPP tahun 2017 dan berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. ***setkab/ebn

Ketua DPR Minta Evaluasi Menyeluruh terhadap PPDB Zonasi

Ilustrasi–Beginilah suasana pendaftaran PPDB sistem zonasi di sebuha sekolah di Depok, Jawa Barat—foto poskota

JAYAKARTA NEWS— Kehebohan yang terjadi terkait pendaftaran Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) berbasis zonasi menjadi sorotan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ia meminta agar Komisi X DPR bersama Kemendikbud, Dinas Pendidikan maupun para guru melakukan evaluasi secara keseluruhan dari prosedur dan sosialisasi pendaftaran PPDB berbasis zonasi tahun ajaran 2019/2020.

Adanya keluhan masyarakat, kata Bamsoet-begitu dia akrab disapa—baik yang disampaikan melakui media sosial maupun dalam pemberitaan media, merupakan salah satu indikasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan prosedur PPDB berbasis zonasi, serta adanya permasalahan jumlah pendaftar yang melebihi kuota calon peserta didik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto bambang soesatyo instagram

“ Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dinas Pendidikan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan imbauan kepada orang siswa/I agar mencari tahu mengenai pendaftaran PPDB berbasis zonasi serta melakukan pendaftaran dengan tertib dan mengikuti aturan yang berlaku,” kata Bamsoet dalam rilis yang diterima redaksi.

Selain itu, lanjut Bamsoet, agar Kemendikbud juga mendorong pihak sekolah untuk memberikan pendampingan langsung kepada orang tua murid ketika melakukan pendaftaran PPDB, agar mereka mendapatkan arahan dan prosedur yang jelas. “Kemendikbud juga agar mencari solusi apabila tempat tinggal siswa tidak masuk dalam zonasi,” tambahnya.

Dan, lanjutnya, yang juga harus diperhatikan adalah masalah keamanan di lingkungan sekolah agar suasana tetap kondusif walaupun jumlah masyarakat cukup banyak yang melakukan pendaftaran. “Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan ebrsama para guru agar tetap memperhatikan keamanan di lingkungan sekolah agar suasana tetap kondusif,” ucapnya. ***/ebn

Agar Napi tidak Ngelayap, Pemerintah akan Bangun Lapas di Pulau Terpencil

JAYAKARTA NEWS — Pemerintah berencana membangun lembaga pemasyarakatan (Laps) di pulau-pulau terpencil. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 17 ribu pulau, 6 ribu di antaranya tidak berpenghuni. Rencananya di pulau-pulau tak berpenghuni itulah lapas-lapas untuk para napi kasus korupsi, narkotika dan terorisme, akan dibangun.

“Kita punya pulau kalau enggak salah kan 17 ribu pulau, yang dihuni baru 11 ribu pulau, masih ada 6 ribu pulau yang tidak dihuni,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, sebagaimana dikutip dari humas Kemenko Polhukam.

Dengan ditempatkan di pulau terpencil, Wiranto meyakini seorang napi, tidak akan mudah mendapatkan cuti, dan tidak akan bisa ngelayap. Oleh karena itu, pemikiran ke sana ada, cuma tentunya masih perlu suatu rencana rancangan dukungan lain yang bisa mengarah ke sana.

Wiranto menjelaskan, pemerintah sudah membangun lagi Lapas di Nusa Kambangan untuk menampung para pelaku tindak kriminal seperti koruptor, napi narkotika, dan terorisme. Namun, pemerintah juga mulai merencanakan bagaimana membangun Lapas-Lapas yang saat ini notabene-nya nyaris kegiatannya langsung berhubungan dengan publik.

Lapas-Lapas yang ada sekarang ini, ujarnya, sebelumnya berada di pinggiran kota. Pada saat pemerintah Belanda menjajah Indonesia, Lapas ini diletakkan tidak jauh dari kota, di pinggiran kota, apakah di Cipinang, di Sukamiskin, di Bali, di Makassar, dan di Manado.

Tapi karena perkembangan kota, Lapas itu sekarang menjadi di tengah-tengah kota, dan akhirnya Lapas itu sangat dekat dengan aktivitas publik. “Maka terjadi seperti sekarang ini, banyak yang bolos keluar, lalu ada transaksi narkotika, cuma dari lempar-lemparan lewat tembok aja bisa,” ujarnya.

“Tapi kalau di pulau-pulau kecil di sana, mau berenang ke sana, kan pasti enggak bisa. Oleh karena itu kembali lagi tadi, karena lapas-lapas kita sudah over kapasitas, pemikiran ke sana sudah kita lakukan, sudah kita rapatkan, tentu tinggal menunggu proses selanjutnya,” sambung Wiranto. ***/setkab/es/ebn

Angka Kecelakaan Mudik 2019 Turun 60%

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi—foto kemenhub

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sekitar 60% pada arus mudik tahun 2019. Penurunan ini, katanya, cukup menggembirakan, mengingat aspek keselamatan dapat ditingkatkan dalam perjalanan mudik 2019.

“Ada suatu data yang signifikan yaitu angka kecelakaan menurun drastis mencapai 60% dibandingkan tahun lalu. Artinya isu-isu yang telah kita upayakan agar mudik berjalan lancar dan safety itu berhasil,” ucap Budi.

“Pengaturan di jalan tol, pengurangan motor melalui mudik gratis serta kegiatan pengecekkan atau ramp check pada bus-bus turut serta mengurangi kecelakaan yang di jalan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu Menhub juga mengingatkan pemudik agar terus waspada terutama pada saat arus balik ke Jakarta.

“Saya mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dengan Polri, Pemda yang turut membantu kelancaran mudik. Mereka bekerja dengan baik seperti tidak terjadi kemacetan di pasar tumpah, bahkan wilayah Nagrek yang biasanya macet, kemarin ini lancar,” katanya sembari mengimbau agar pemudik untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 6 atau 7 Juni.

“Puncak arus balik diprediksi pada tanggal 8 dan 9 Juni, karenanya saya menganjurkan para pemudik untuk kembali ke Jakarta tanggal 6 atau 7 Juni,” ucapnya. ***/ebn

Mudik Lebaran 2019 Lancar Jaya, Pemudik Heran

Ilustrasi mudik lebaran—foto istimewa/wartaekonomi

JAYAKARTA NEWS—Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sarat cerita horor kemacetan mudik, kali ini relatif jauh lebih baik. Banyak pemudik mengaku terkesan dan agak heran dengan pengalaman mudiknya kali ini dimana lalu lintas relatif lancar. Ungkapan kegembiraan lancarnya mudik lebaran tahun ini terungkap di lini masa twitter Indonesia dimana tagar#MudikLancarBanget menjadi trending topic.

Salah satu akun kin@cottonkinn yang diunggah 4 Juni 2019, misalnya menyebut, ‘Nga ada macet2nya lancar jaya ngebut sampe 120km/jam. Cuma 1 protesku, toiletnya diperbanyak&lebih bersih’.

Lancarnya mudik tahun ini juga diungkap oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya, mudik tahun ini lebih lancar dibanding tahun sebelumnya.

“Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kota ke kota baik di Pulau Jawa maupun Sumatra dan penyiapan strategi-strategi untuk mengurai kemacetan menjadikan penyelenggaraan mudik tahun 2019 berjalan dengan lancar,” ujar Menhub saat Konferensi Pers di Posko Angkutan Lebaran Terpadu 2019 sebagaimana dikutip dari lamat dephub.go.id

Tahun 2019, lanjut Menhub, merupakan suatu pembuktian bahwa pembangunan infrastruktur sangat berguna bagi masyarakat dari kota ke kota.

“Terbukti perjalanan mudik tahun ini dari Jakarta ke Semarang 6 jam, Jakarta ke Solo 8 jam, Jakarta ke Surabaya kurang dari 10 jam. Hal yang sangat menggembirakan terutama bagi pemudik. Masyarakat puas karena mudik tahun ini lancar,” ujar Menhub Budi.

Tidak hanya melalui segi infrastruktur, tambah Menhub, keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini juga merupakan kerja sama yang baik antar stakeholder.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga mengimbau pemudik untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 6 atau 7 Juni.

“Puncak arus balik diprediksi pada tanggal 8 dan 9 Juni, karenanya saya menganjurkan para pemudik untuk kembali ke Jakarta tanggal 6 atau 7 Juni,” kata Menhub.***/ebn

Soal Referendum, DPD: NKRI Harga Mati, Jangan Ganggu Ranah Kedaulatan Negara!

Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI—foto DPD RI

JAYAKARTA NEWS— Dewan Perwakilan Daerah RI menegaskan menolak adanya wacana referemdum. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jumat, 31 Mei 2019.

“Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya, kita boleh berjuang atas nama apapun tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena sudah final dan NKRI harga mati, jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegas mantan Komandan Korp Marinir TNI, sebagaimana dikutip dari siaran pers Setjen DPD RI.

Nono Sampono yang juga Senator asal Maluku menjelaskan bahwa NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh adalah final. Dia juga menyatakan bahwa bersatunya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.

Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI—foto DPD

“Dari sudut pandang hukum sudah jelas Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum, artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” lanjut Letjen TNI Marinir (Purn), ini.

Masih pada kesempatan yang sama, Nono menyatakan bahwa negara Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses, dan 17 Agustus 1945 berdirinya negara Negara Indonesia adalah puncak dari perjuangan seluruh elemen bangsa.

“Puncaknya 17 Agustus 1945 berdirinya NKRI adalah perjuangan seluruh elemen bangsa tidak berjalan sendiri-sendiri, negara ini berproses bukan barang jadi dan 73 tahun masih sangat belia, setiap generasi mempunyai tanggung jawab untuk berbuat bagi negeri ini bagai mata rantai, jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan wilayah. “

“Saya ajak seluruh elemen bangsa Indononesia berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat gunakanlah itu termasuk kami DPD RI,” ujarnya.

DPD RI sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya, dan berjuang untuk kesejahteraan daerah.

“Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa jangan terprovokasi, terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini, hukum konstitusi sudah jelas tidak ada negosiasi terhadap kedaulatan negara. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai ada derita rakyat, air mata dan darah tumpah di Bumi Indonesia, karena NKRI sudah final,” pungkas Nono Sampono. ***/ebn

Mau Tahu Cuaca Saat Mudik, Silahkan Tanya pada Posko Pantau Cuaca

Deputi bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa Dan Jaringan Komunikasi BMKG Widada Sulistya melepas bus posko pantau cuaca Senin 27 Mei 2019—foto humas BMKG

JAYAKARTA NEWS— Bukan hanya posko lalu lintas dan keamanan saja yang ada selama musim mudik Lebaran 2019. Tapi juga ada posko pantauan cuaca. Posko ini diluncurkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Jadi bagi pemudik yang ingin tahu data tentang cuaca, tinggi gelombang, dll, demi kelancaran mudiknya, bisa bertanya pada posko yang diluncurkan pada 27 Mei 2019 lalu.

Bus pantau cuaca akan standby berada di lokasi pelabuhan merak dermaga 2 mulai tanggal 27 Mei hingga 4 Juni 2019. Layanan yang diberikan bagi para pemudik antara lain data pengamatan cuaca, tinggi gelombang laut setiap jamnya, prakiraan cuaca 6 jam an untuk jalur penyeberangan merak – bakauheni.

Data informasi layanan cuaca BMKG nantinya bisa diakses melalui website bmkg, sosial media BMKG serta akan di diseminasikan setiap harinya kepada para stakeholder.

Saat pelepasan bus posko pantauan cuaca ini, Deputi bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa Dan Jaringan Komunikasi Widada Sulistya berpesan pada petugas agar menjaga kondisi kesehatan badan saat menjalankan posko di bulan Ramadhan ini. “Kita tetap harus optimal dalam memberikan layanan informasi cuaca kepada masyarakat,” katanya.***/ebn

Calon Penumpang Menjerit, Kemenhub Minta Maskapai Tegur Agen/Platform Aplikasi

JAYAKARTA NEWS —Menyusul beredarnya harga tiket yang luar biasa mahal pada masa mudik Lebaran 2019 saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maskapai penerbangan menegur mitra penjual/agen untuk tidak menampilkan harga yang tidak masuk akal karena penerbangan harus melalui beberapa kali transit.

“Karena yang muncul di layar aplikasi konsumen, harga tiket jadi tidak masuk akal. Kalau maskapai tidak diingatkan untuk menegur mitra mereka, ini akan merugikan reputasi maskapai sendiri, sekaligus membuat calon penumpang menjerit,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti di Jakarta, Kamis (30/5). Demikirin rilis Humas Kemenhub.

Polana menambahkan, dalam suasana di mana permintaan tiket pesawat mengalami puncak seperti musim liburan dan Lebaran 2019 tahun ini, pemunculan harga yang tidak masuk akal akan makin membuat publik kebingungan dan menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan dalam industri penerbangan.

Tiket yang dijual di aplikasi bukanlah tiket penerbangan langsung sesuai tujuan. Untuk rute Bandung tujuan Medan misalnya, tiket yang ditawarkan adalah melalui transit Denpasar dan Jakarta, baru terbang ke Medan, sehingga harganya pun luar biasa termurah Rp13.400.700 dan termahal Rp21.920.800. Sementara untuk Jakarta-Makassar penerbangan yang ditawarkan harus transit melalui Jayapura, baru terbang lagi ke barat dari Jayapura ke Makassar, dan harga jualnya mencapai Rp24.576.400.

Rekayasa Platform Aplikasi

Mengenai harga tiket yang luar biasa mahal itu, dalam pengamatan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub karena platform aplikasi penjualan tiket menawarkan pilihan sesuai dengan rute dan tanggal yang sudah dipilih oleh konsumen atau calon penumpang. Setelah calon penumpang memilih rute dan tanggal, mesin aplikasi akan mencarikan semua jadwal penerbangan yang tersedia untuk rute tersebut pada tanggal yang telah dipilih.

Aplikasi kemudian akan memfilter jadwal yang masih tersedia, lalu menampilkannya di layar aplikasi pelanggan. Di layar, pelanggan bisa mengurutkan berdasarkan harga yang ditawarkan, termasuk memfilter jenis-jenis maskapai tertentu.

Karena berbasis mesin algoritma, maka aplikasi akan menyediakan semua pilihan yang tersedia, termasuk apabila rute penerbangannya harus transit melalui bandara-bandara tertentu.

Pada musim-musim ramai seperti liburan Lebaran, penerbangan langsung untuk tanggal-tanggal favorit biasanya sudah tidak tersedia. Calon penumpang yang membeli di waktu yang mepet dengan tanggal keberangkatan, akan disodori pilihan penerbangan yang masih tersisa, termasuk apabila harus transit.

Pencarian rute yang dipilih calon konsumen tentu saja menggunakan mesin. Mesin akan memasukkan harga tiket sesuai dengan rute penerbangan yang masih tersedia, sehingga apabila diakumulasi harganya menjadi berlipat-lipat dibandingkan dengan penerbangan langsung.

Dalam peraturan di industri penerbangan, penumpang akan dibebani biaya tambahan seperti pajak iuran wajib asuransi, dan Passanger service charge ( PSC) untuk penerbangan ke setiap titik. Apabila rute yang dipilih konsumen harus transit di 2 bandara, maka ia akan dikenai tambahan biaya sebanyak 3 kali, yakni biaya di bandara keberangkatan dan dua bandara transit.

Lalu, bagaimana mungkin rute Jakarta-Makassar ditawarkan harus transit ke Jayapura terlebih dahulu? Atau untuk terbang dari Bandung ke Medan, calon penumpang harus terbang ke Denpasar terlebih dahulu?

Karena berdasarkan mesin yang ada dalam aplikasi layanan online, penerbangan untuk jadwal yang dipilih calon penumpang pada tanggal tersebut, tinggal itulah satu-satunya pilihan yang tersedia, sedangkan pilihan penerbangan yang langsung sudah diambil oleh penumpang lain jauh-jauh hari sebelumnya.

Dengan cara bekerja mesin layanan seperti itu, maka aplikasi akan memunculkan semua kemungkinan yang masih tersedia untuk jadwal penerbangan yang diinginkan konsumen, sehingga mengakibatkan harganya menjadi tidak masuk akal, karena diakumulasi dari setiap penerbangan dari titik keberangkatan ke titik transit pertama, transit kedua, dan seterusnya, sampai dengan titik akhir penerbangan. ***/setkab/ebn

Polri tak Boleh Terlihat Lemah di Mata dan Benak Masyarakat

Diskusi ‘Merajut Kebangsaan Pasca Pilpres’, Senin (27/5/2019)–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Polri tidak boleh terihat lemah di mata dan benak masyarakat. Sebaliknya, Polri harus responsif terhadap segala bentuk serangan yang bertujuan memperlemah moral prajurit dan merusak citra institusi Polri. Kedua upaya itu terlihat cukup intensif akhir-akhir ini.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di sela-sela acara Silahturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan para tokoh Kelompok Cipayung di Jakarta.

Acara yang digelar oleh Kementerian Perguruan Tinggi dan Ristek dengan tema “Merajut Kebangsaan Pasca Pilpres” itu dihadiri banyak tokoh Kelompok Cipayung. Antara lain Menristekdikti Mohamad Nasir, Akbar Tanjung, Theo Sambuaga, para Ketua Umum dan Sekjen Organisasi Ekstra Kampus yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus (PMII, PMKRI, GMKI, GMNI, HMI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) dan Alumni.

“Saya mendorong pimpinan Polri mencermati dan mendalami kasus-kasus serangan terhadap anggota dan sejumlah objek milik Polri. Respons terukur Polri terhadap kecenderungan itu perlu untuk menjaga moral prajurit dan menjaga optimisme masyarakat,” tegas Bamsoet, begitu Bambang Soesatyo akrab disapa.

Dalam kesempatan itu Bamsoet juga mengingatkan Polri agar lebih bijaksana dalam menangani aksi unjuk rasa agar Polri tidak selalu menjadi target serangan atau pelampiasan amarah sejumlah orang.

Sebagaimana diketahui, setelah serangan dan pembakaran mobil di sekitar Asrama Brimob Petamburan, Jakarta Barat dan pembakaran pos polisi di jalan Wahid Hasjim, Jakarta Pusat pada 22 Mei lalu, serangan itu berlanjut pada dua kota di Jawa Tengah, jelang akhir pekan lalu.

Mako Brimob Kompi 3 Batalyon B Watumas, Purwokerto, Banyumas, diberondong tembakan oleh orang tak dikenal pada Sabtu (25/5) dini hari. Selain melukai seorang anggota Brimob, rentetan tembakan itu membuat genting pos jaga rontok. Sehari sebelumnya atau Jumat (24/5) tengah malam, giliran Pos Polisi Pakis, Delanggu, Klaten, dibakar orang tak dikenal. Peristiwa pembakaran ini dibenarkan warga sekitar pos polisi di Jalan Solo-Yogyakarta, Kecamatan Delanggu.

Serangan itu kemungkinan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang marah dan dendam kepada Polri. Selain sel-sel teroris, tidak tertutup kemugkinan adanya kelompok lain yang menunggangi kemarahan para teoris. Kalau aksi damai di Jakarta bisa ditunggangi oleh kelompok perusuh, serangan terhadap prajurit dan objek Polri bisa juga ditunggangi oleh kelompok lain.

Melengkapi rangkaian serangan itu, dibangun narasi tentang kebrutalan Polri ketika mengendalikan unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu di Jakarta. Disebarkan hoax tentang seorang bocah tewas akibat dipukuli oknum Brimob di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada orasi di depan massa yang menuduh polisi PKI karena menembaki umat Islam secara ugal-ugalan.

Narasi-narasi atau hoaks itu praktis bertentangan dengan persepsi masyarakat yang justru memberi apresiasi atas kerja keras dan kesabaran Polri menjaga keamanan dan ketertiban umum akhir-akhir ini. Dari rangkaian peristiwa itulah Ketua DPR mendorong pimpinan Polri mencermati dan mendalami kecenderungan tersebut.

Cepat atau lambat, Polri harus memberi respons terukur. Polri mampu mengeliminasi ancaman teroris. Maka, Polri pun diharapkan bisa segera mengungkap kekuatan atau kelompok yang merancang serangan terhadap prajurit dan objek milik Polri.***/ebn

BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Rp4,79 Triliun

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Selasa (28/5/2019)–foto humas BPK

JAYAKARTA NEWS—Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap terjadinya permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,79 triliun. Selain itu juga terjadi ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun. Hal tersebut tertuang dalam Laporan IHPS II Tahun 2018 yang disampaikan BPK ke DPR, Selasa (28/5).

Pada hari yang sama, BPK juga menyerahkan LHP atas LKPP tahun 2018 dan IHPS II tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diterima langsung oleh Ketua DPD, Oesman Sapta Odang dalam Rapat Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Jakarta.

Ketua BPK serahkan IHPS II Tahun 2019 kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (28/5/2019)–foto humas BPK

Dalam laporan tersebut dipaparkan, permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 2.161 permasalahan, di antaranya sebanyak 1.600 (74%) senilai Rp4,79 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan: kerugian sebanyak 885 (55%) permasalahan senilai Rp782,15 miliar. Potensi kerugian sebanyak 344 (22%) permasalahan senilai Rp714,43 miliar.

Kekurangan penerimaan sebanyak 371 (23%) permasalahan senilai Rp3,30 triliun. Selain itu, terdapat 561 (26%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Sementara dari 2.712 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun, terdapat 95 (3%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp550,61 miliar, 2 (1%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp177,86 juta, dan 2.615 (96%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp950,85 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp393,56 miliar (8%).

Secara keseluruhan IHPS II Tahun 2018 mengungkap 4.376 temuan yang memuat 6.076 permasalahan. Selain tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, juga diungkap permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).***ebn