JAYAKARTA NEWS—Setelah pertemuan di MRT Lebak Bulus kemudian dilanjutkan dengan santap siang di FX Senayan, nampaknya masih ada pertemuan lanjutan antara Jokowi-Prabowo. Isyarat akan adanya pertemuan lanjutan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. “Pasti akan ada pertemuan selanjutnya dan tidak ada syarat-syarat seperti yang disampaikan,” ujar Pramono.
Menurut Pramon0, Jokowi dan Prabowo Subianto telah menyepakati
akan saling berkomunikasi dan mengunjungi. Sehingga pertemuan yang terjadi pada
hari ini bukan pertemuan yang terakhir. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada
syarat apapun yang diajukan pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi)
yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden RI
periode 2019-2024 dengan Calon Presiden 02, Prabowo Subianto. “Pertemuan hari
ini betul-betul engga ada syarat apapun, termasuk syarat memulangkan siapa saja
engga ada,” tambah Pramono kepada wartawan.
Mengenai bentuk kerja sama ke depan, Seskab Pramono Anung
meyakini, tentunya Presiden Jokowi maupun Prabowo mengetahui. Presiden Jokowi
juga sudah akan mengatakan akan menyampaikannya kepada partai-partai koalisi.
Tentunya, lanjut Seskab,
Prabowo juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menyampaikan kepada
partai-partai koalisinya. ***/setkab/ebn
Megawati di Museum China Red Sandalwood— foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Di sela kunjungannya ke Beijing, ibukota Tiongkok, Presiden RI Kelima Megawati
Soekarnoputri berkunjung ke Museum China Red Sandalwood, yang berisikan seluruh
koleksi furniture dari kayu cendana.
Museum itu berada di tengah kota Beijing, dimana Megawati disambut oleh kurator sekaligus pendiri museum itu Chen Lihua. Bersama Direktur museum yang juga suami Chen Lihua, Chi Zongrui, serta cucu-cucunya.
Ketika disambut, Megawati langsung diajak berfoto di sebuah
singgasana yang merupakan imitasi dari singgasana kaisar Tiongkok di Istana
Kota Terlarang. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu lalu diajak berkeliling ke
seluruh gedung museum yang berlantai lima itu.
Megawati bersama Chen Lihua–foto istimewa
Ribuan koleksi benda seni yang terbuat dari kayu cendana
dipertunjukkan. Dari kursi singgasana, tempat tidur kerajaan, pembatas ruangan,
meja belajar serta meja bekerja, dan lain-lain. Begitupun miniatur bangunan
kuno Tiongkok dari bahan kaya cendana juga dipajang.
Satu jam lebih berada di tempat itu, Megawati menuliskan
kesannya di sebuah kertas besar berwarna merah.
“Untuk Ibu Chen Lihua yang terhormat. Suatu kehormatan bagi saya untuk melihat suatu koleksi kayu yang sangat luar biasa,” demikian salah satu kutipan tulisan Megawati di buku itu.
Megawati pun diberi replika lukisan hasil karya seniman dari
era Dinasti Tang yang lukisan aslinya dipajang di Kota Terlarang, Beijing.
“Ini seperti lambang partai saya,” ujar Megawati
merujuk lukisan yang sekilas mirip banteng.
Chen Lihua adalah salah satu perempuan terkaya di Tiongkok. Dirinya dikenal sebagai pemilik Fuwah International Group, salah satu pengembang properti terbesar di sana. Selain dikenal sebagai filantropis dan aktivis sosial, Chen Lihua juga diketahui menginvestasikan uangnya hingga 20 Miliar Yuan (setara sekitar Rp40 triliun) untuk membangun museum tersebut.
Makan Bersama Mao
Zedong dan Soekarno
Sebelumnya, Megawati juga menyempatkan diri untuk makan di
restoran Dong Laishun, dekat dengan Distrik Dashilan, Kota Beijing. Jaraknya
tak begitu jauh dari lokasi Kota Terlarang yang terkenal.
Restoran itu memiliki sisi historis dimana pemimpin besar
China, Mao Zedong, menjamu Proklamator RI Soekarno. Foto Mao dan ayahanda
Megawati itu tampak dipajang di pintu masuk restoran itu. Bahkan yang lebih
besar ditempatkan di hall utama restoran itu. Megawati pun sempat diabadikan
tak jauh dari foto tersebut.
Restoran itu menyajikan makanan yang direbus dengan tungku,
mirip dengan restoran hotpot di mal di Jakarta. Bedanya, bila hotpot di Jakarta
menggunakan kompor listrik, restoran ini menyajikan tungku yang dipanaskan
dengan arang dan api.
Megawati berkunjung ke China sejak akhir pekan lalu dalam
rangka menjadi pembicara kunci dalam seminar World Peace Forum yang diselenggarakan
Tsinghua University, salah satu universitas paling prestisius di China. ***/ebn
Upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke 73 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019)–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Gallup’s Law and Order Report 2018 menempatkan Indonesia dalam sepuluh besar
negara dunia dengan Indeks Hukum dan Ketertiban Tertinggi. Indonesia berada di
peringkat ke-9 dengan skor 89. Suatu prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut
tercapai berkat kontribusi Polri dan para penegak hukum lainnya.
Hal tersebut diungkap Ketua DPR Bambang Soesatyo usai menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-73, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/07/19).
Dalam upacara yang dihadiri 4.000 personel gabungan Polri tersebut, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Hadir pula sejumlah personel TNI sebagai wujud sinergitas TNI-Polri.
Presiden Joko Widodo pada Hari Bhayangkara ke 73 di Monas, Rabu (10/7/2019)—foto istimewa
Turut hadir dalam acara tersebut para tokoh bangsa di antaranya; Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriah Wahid, Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Ma’ruf Amin, Ketua KPU Arief Budiman serta Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai acara Hari Bhayangkara ke 73 di Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019)— foto istimewa
Menurut Bambang, apresiasi terhadap Polri tidak hanya datang
dari lembaga survei internasional. Melainkan juga dari dalam negeri. “Survei
Markplus Insight 2019 melaporkan, indeks kepercayaan publik terhadap Polri kini
cukup tinggi. Sebagian besar Polres dan Polda, khususnya di luar Pulau Jawa,
memperoleh indeks kepuasan dan kepercayaan di atas 90 persen. Sebuah capaian
yang patut diacungi jempol,” tutur Bambang yang juga Kepala Badan Bela
Negara FKPPI, sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Karenanya tak berlebihan kalau Bamsoet, begitu dia akrab
disapa, mengajak masyarakat memberikan
apresiasi besar kepada Jenderal Tito Karnavian sebagai pemimpin tertinggi Polri
yang telah membuat banyak gebrakan. Melalui visi PROMOTER (Profesional, Modern,
Terpercaya), Polri semakin menunjukan jati dirinya sebagai pengayom dan
pelindung masyarakat.
“Dari segi kehumasan dan manajemen komunikasi, Polri
semakin komunikatif dan informatif. Tak jarang menggunakan media sosial maupun
video edukatif kekinian untuk mensosialisasikan agar masyarakat sadar hukum.
Memang masih ada yang perlu diperbaiki disana-sini, namun itu tak melepaskan
apresiasi kita terhadap kerja keras Polri dalam membenahi diri. Terpenting,
Polri tak boleh berpuas diri. Terus lakukan pembenahan,” tegas Bamsoet.
Tak hanya dalam penegakan hukum, Bendahara Umum DPP Partai
Golkar 2014-2019 ini menilai kontribusi Polri dalam menjaga ketertiban
masyarakat juga semakin meningkat. Bisa dilihat dari semakin profesionalnya
Polri menangani demonstrasi masyarakat, maupun menghalau potensi tawuran warga
dan kerusuhan sosial lainnya.
“Selain stabilitas politik, penegakan hukum dan
ketertiban masyarakat merupakan dua hal yang menjadi tolak ukur bagi para
investor maupun turis datang ke Indonesia. Peran Polri, didukung sinergi dengan
TNI, telah membuat Indonesia semakin kondusif, aman dan nyaman,” pungkas
Bamsoet.***/ebn
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berdialog dengan penggiat media sosial di DPR RI, Rabu (10/7/2019)— foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memamerkan aplikasi digital DPR NOW kepada para
penggiat media sosial dan netizen dari kalangan millenial. Melalui aplikasi
yang bisa diunduh dari berbagai smartphone ini, masyarakat bisa melihat
berbagai kegiatan kedewanan seperti rapat, audiensi maupun pengaduan masyarakat
secara real time.
“Netizen yang terkenal dengan kekritisannya bisa
langsung melihat berapa banyak anggota DPR RI yang datang rapat paripurna,
rapat komisi maupun kegiatan kedewanan lainnya,” ujar Bamsoet saat berdialog
dengan para penggiat media sosial dan netizen di DPR RI, Rabu (10/07/19).
Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Menurutnya, pembuatan
aplikasi DPR NOW, ditunjang sosial media DPR RI di twitter, facebook,
instagram, dan youtube, merupakan sarana transformasi digital menyesuaikan
kebutuhan Revolusi Industri 4.0. Selain juga untuk melibatkan partisipasi
masyarakat, utamanya millenial, dalam proses check and balances DPR RI.
Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama para penggiat media sosial di DPR RI, Rabu (10/7/2019)—foto istimewa
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menilai,
pesatnya pertumbuhan penetrasi pengguna internet di Indonesia juga harus
diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Mengutip survei Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia
pada tahun 2018 mencapai 171,18 juta jiwa (tumbuh 27,91 juta). Dengan penetrasi
sebesar 64,8 persen dari jumlah penduduk yang mencapai 264,16 juta jiwa,
menunjukan penduduk Indonesia sudah melek internet.
“Namun melek internet saja tidak cukup. Harus diikuti
melek literasi digital. Agar para pengguna internet tidak tersesat dalam hiruk
pikuk dunia maya, khususnya di berbagai platform media sosial. Melek literasi
digital akan membuat pengguna internet terhindar dari hoax, hate speech maupun
kejahatan siber lainnya,” urai Bamsoet.
Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto istimewa
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Laporan
Digital 2019 yang dikeluarkan Hootsuite (We
are Social) memperlihatkan Facebook sebagai aplikasi media sosial
terpopuler dunia dengan pengguna mencapai 1,887 miliar. Indonesia menyumbangkan
120 juta pengguna, berada di posisi ke-3 dunia. Belum lagi jika melihat media
sosial lainnya, seperti Youtube, Instagram, maupun Twitter, jumlah pengguna
dari Indonesia selalu berada di tingkat atas.
“Dalam laporan tersebut juga menyebutkan, rata-rata
perhari pengguna internet Indonesia menghabiskan waktu 8 jam 36 menit mengakses
internet, 3 jam 26 menit diantaranya digunakan mengakses media sosial. Aktifnya
warga di jejaring media sosial bisa menjadi peluang bisnis.
Karena itu, dibanding menggunakan media sosial sebagai
tempat galau atau berkeluh kesah, lebih baik millenial memanfaatkan media
sosial untuk berjualan, promosi, iklan, maupun hal positif lainnya yang bisa
menambah keuntungan ekonomi,” tutur Bamsoet.
Tak hanya sekadar menjadi penikmat media sosial, Wakil Ketua
Umum KADIN ini juga mengajak millenial yang terkenal dengan kreasi dan inovasi,
bisa bergerak bersama membuat media sosial karya anak bangsa. Seperti halnya
telah dilakukan DPR RI melalui DPR NOW, maupun Nadiem Makarim melalui GO-JEK
yang telah menjadi platform transportasi digital terbesar, bukan hanya di Indonesia
melainkan juga dunia. Bahkan pada tahun 2017, GOJEK menempati urutan ke-17
dunia sekaligus satu-satunya perusahaan dari Asia Tenggara, sebagai perusahaan
yang mampu mengubah dunia.
“Di bidang travel dan perjalanan, Indonesia punya
Traveloka dan tiket.com, e-commerce ada Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Kita
merindukan para millenial dengan kreatifitas, kepercayaan diri, dan saling
keterhubungannya bisa melahirkan aplikasi sosial media sejenis facebook,
youtube, maupun twitter dari Indonesia. Sebagaimana yang sudah ditunjukan China
melalui aplikasi REN REN, Alibaba, Baidu atau Yoku,” urai Bamsoet.
Terlebih, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
mengingatkan, perang dagang antara Amerika dan China, sudah masuk kedalam
perang ideologi. Dan, bukan tidak mungkin saat puncak ‘perang’ kedua negara
tersebut terjadi, Amerika akan mematikan satelit, internet atau bahkan sosial
media yang dimiliki. Padahal, pengguna aplikasi Youtube, Instagram, Twitter
ataupun WhatsApp di Indonesia sangat tinggi.
“Bayangkan kalau mereka matikan itu semua. Indonesia jadi
bingung. Karena kita terlalu bergantung pada network asing.
Karenanya, Saya mendorong anak bangsa membuat platform digital teknologi
nya sendiri. Jika millenial Indonesia sudah bergerak, saya yakin dunia
akan berguncang,” pungkas Bamsoet.***/ebn
Menkumham Yasonna Laoly menjawab wartawan seusai mengikuti sidang kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7/2019)–foto humas
JAYAKARTA
NEWS— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H.
Laoly memastikan, pemerintah memberikan yang sangat serius tentang kasus yang
dihadapi Baiq Nuril, guru SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang
harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta atas kasus
perekaman pelecehan seksual, karena pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya
ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
“Sore ini jam 4 kita akan telaah. Kalau grasi kan sudah tidak
mungkin, karena kalau grasi itu, menurut undang-undang tentang grasi,
hukumannya harus 2 tahun untuk memohon grasi, dan ini kan cuma 6 bulan,” kata
Menkumham kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana
Kepresidenan, Bogor, Jabar, Senin (8/7) sore. Demikian dikutip dari laman setkab.
Menurut Menkumham, Baiq Nuril
telah datang bersama anggota DPR RI Rike Diah Pitaloka ke kantornya untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
Salah satu opsi yang akan
dikaji Kementerian Hukum dan HAM, menurut Menkumham, adalah amnesti, yang juga
pernah dilakukan untuk perorangan.
Meskipun dalam praktek yang pernah ada, lanjut Yasonna, amnesti
adalah untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan politik besar
seperti jaman PRRI oleh Bung Karno, kemudian pernah Muchtar Pakpahan oleh Pak
Habibie, kemudian Budiman Sudjatmiko karena kejahatan yang dianggap ada
kaitanya dengan politik.
“Tapi ini juga tidak sebetulnya
tidak ada dibatasi yang jelas tentang hal itu maka kita akan mempelajari secara
mendalam soal itu hari ini. Malam ini juga saya juga mengundang beberapa
teman-teman pakar untuk mendiskusikan ini dalam bentuk FGD (Focuss Group
Discussion),” terang Yasonna.
Menkumham memastikan, pihaknya
betul-betul memberikan perhatian yang sangat serius tentang kasus ini, mencari
jalan keluar untuk disampaikan kepada Presiden. Untuk itu, pihknya akan
membicarakan masalah ini dengan pengacara Baiq Nuril, dengan Rieke Diah
Pitaloka, dan mendiskusikan pendekatan yang paling tepat untuk hal ini.
“Memang dari yang kita lihat ya
amnesti. Kan ini betul-betul karena sudah menarik perhatian publik, ada rasa
keadilan yang harus kita perhatikan benar-benar tentang kasus ini. Itu sebabnya
menjadi perhatian serius kita. Kita pilih kepastian hukum atau keadilan. Tentu
ini akan menjadi perhatian kita,” pungkas Yasonna. ***/ebn
Megawati Soekarnoputri berbicara dalam Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum) ke-8 di Tsinghua University , Beijing, Senin (8/7/2019)—foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Prinsip musyawarah mufakat dan dialog konstruktif menjadi cara untuk
menyelesaikan segala pertentangan demi mewujudkan perdamaian dunia. Jika ingin
dunia damai, maka setiap negara bangsa harus menghormati kedaulatan tiap negara
bangsa lainnya, walau yang terkecil sekalipun.
Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Kelima, Megawati
Soekarnoputri, dalam pidato kunci (keynote
speech) di acara Forum Perdamaian Dunia (World
Peace Forum) ke-8 yang diselenggarakan Tsinghua University di Beijing,
Senin (8/7/2019). Demikian rilis yang diterima redaksi.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menjadi pembicara utama
dalam pleno yang bertemakan International
Configuration and World Order.
Megawati mengatakan isu perdamaian menghangat biasanya
seiring isu adu kekuatan yang terjadi di antara negara-negara yang
dinilai maju dalam pertumbuhan ekonomi. “Dalam forum ini, saya ingin
mengajukan pertanyaan, yaitu “siapakah sebenarnya yang hendak dihancurkan di
abad 21 ini?”
Megawati Soekarnoputri di Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum), Beijing, Senin 8 Juli 2019—foto istimewa
Inikah arti kemerdekaan yang dengan susah payah telah
diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita? Inikah arti dari kemajuan
teknologi? Apakah teknologi diciptakan untuk menyulut peperangan atau
sebenarnya untuk memperkokoh perdamaian?,” ucap Megawati.
Padahal, menurutnya dunia juga telah mengalami berbagai
contoh kesengsaraan yang diakibatkan oleh perang. Dari perang dunia, konflik
Semenanjung Korea, konflik di Timur Tengah, dan lainnya. Begitu banyak juga
inisiatif baik perdamaian lewat Konferensi Asia Afrika 1955, Gerakan Non-Blok,
hingga kerja-kerja PBB.
Prinsip pertama yang disampaikan Megawati, semua harus
selalu ingat bahwa bumi yang kita diami ini hanyalah satu. “Maka kita
sendirilah yang harus menjaga dan melestarikannya,” kata Megawati.
Hal kedua, semua harus menyadari jika setiap pertentangan
selalu dimaknai sebagai perang, maka pertentangan tersebut pasti akan berujung
dengan bahaya bagi peradaban manusia.
Dalam konteks itu, nasib umat manusia tidak dapat ditentukan
oleh hanya segelintir bangsa atau golongan yang merasa dirinya besar dan kuat,
paling benar dan suci. Setiap bangsa, sekecil apapun, berhak bersuara.
“Dan suara sekecil apapun, berhak untuk didengar dalam upaya keamanan dan
perdamaian dunia,” kata Megawati.
Ketiga, jika bersepakat menciptakan perdamaian dunia, maka
lenyapkanlah sebab-sebab pertikaian dan ketegangan. Dunia akan merasa damai
bila sebab-sebab peperangan dilenyapkan. Jika segala kebencian, permusuhan dan
keserakahan dilenyapkan.
Bagaimana caranya? Menurut Megawati, adalah dengan duduk
bersama, menggunakan pikiran dan hati yang tenang.
“Lenyapkan semua itu dengan dialog konstruktif.
Lenyapkan semua itu dengan musyawarah mufakat, temukan dan putuskan
prinsip-prinsip yang disetujui secara bersama untuk menyelesaikan
pertentangan,” ujarnya.
Kata Megawati, ada sebuah prinsip yang sesuai dengan amanat
Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Yakni prinsip persamaan kedaulatan bagi
semua bangsa. Satu prinsip untuk menghormati,
menghargai, mengakui dan melindungi penggunaan hak-hak azasi
setiap manusia dan hak-hak azasi nasional setiap bangsa.
“Itulah prinsip yang harus diterima, dipegang teguh,
dan dijalankan oleh setiap bangsa,” tandasnya.
Usai berpidato, Megawati memberikan kesempatan kepada
peserta untuk bertanya kepadanya.
Selain Megawati, di forum ini turut hadir juga mantan
Perdana Menteri Singapura yang sekaligus pimpinan delegasi Singapura Goh Chok
Tong, mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, mantan Perdana Menteri Belgia
Herman Van Rompuy, dan mantan Menlu Rusia Igor Ivanov.***/ebn
Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Kongres ke-22 PGRI di Kelapa Gading Jakarta, Jumat (5/7/2019) malam—foto humas
JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para guru untuk berhati-hati. Saat ini menurutnya ruang kelas bukan satu-satunya tempat belajar, namun sekarang sudah bergerak kemana-mana.
“Dunia virtual adalah kampus kita, saya belajar dari sana.
Google adalah perpustakaan kita, Wikipedia adalah ensiklopedia kita, Kindle
buku elektronik adalah buku pelajaran kita, dan masih banyak media digital
lainnya,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres ke-22
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Britama Arena, Kelapa Gading,
Jakarta, Jumat (5/7) malam.
Menurut Presiden, kita sering terkaget-kaget, anak-anak muda,
anak-anak kita mampu belajar secara mandiri, mereka bisa tahu jauh lebih banyak
hal melalui bantuan teknologi itu. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, peran
guru harus lebih dari mengajar sekarang ini, tetapi juga mengelola belajar
siswa, mengarahkan belajar siswa, karena mereka bisa belajar dimana-mana.
“Kalau tidak ada yang mengarahkan, berbahaya sekali, (karena)
sekarang buka apa saja sekarang di dalamnya ini (gadget) ada semuanya,”
tutur Presiden Jokowi.
Guru, lanjut Kepala Negara,
dituntut untuk lebih fleksibel, guru dituntut lebih kreatif, guru
dituntut lebih menarik dan lebih menyenangkan siswa. Ia mengingatkan sekali
lagi hati-hati, ini harus mulai kita lihat perubahan teknologi, perubahan zaman
yang ada.
Namun Kepala Negara mengaskan, guru tetaplah guru, tidak bisa
digantikan oleh mesin secanggih apapun. Diakuinya banyak yang menyampaikan
nanti karena ada online, (peran) guru akan
bisa digantikan. Namun Kepala Negara meyakini, kalau masalah ini kita harus
percaya guru adalah profesi mulia membentuk karakter anak bangsa dengan budi
pekerti yang luhur, dengan toleransi, dengan nilai-nilai kebaikan.
“Guru lah yang menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi,
membangun kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan semangat
kesatuan,” ucap Presiden Jokowi seraya menambahkan, di sinilah letak
strategis PGRI dalam membangun pendidikan, sekaligus sumber daya manusia,
sekaligus SDM yang berkualitas, dan tetap menjadi organisasi profesi yang dapat
mewujudkan visi-misi dan program-programnya secara profesional.
Tidak Hanya Berpengetahuan
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam lima tahun ke
depan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah prioritas
pembangunan nasional. Artinya, para guru semuanya berperan sentral dalam
melaksanakan program pembangunan sumber daya manusia ini.
Menurut Presiden, kualitas SDM di semua jenis profesi harus
ditingkatkan secara signifikan kualitas SDM di usia dini, di usia remaja harus
ditekankan juga secara signifikan, sehingga semua mampu menghadapi dan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah begitu
sangat cepatnya.
Oleh karena itu, menurut Presiden Jokowi, tujuan pendidikan kita
tidak lagi hanya mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga siswa yang
berketerampilan, memiliki skill dan juga berkarakter.
“Pendidikan Pancasila misalnya, tidak cukup hanya memberikan
pengetahuan Pancasila kepada siswa tetapi lebih penting lagi adalah membentuk
karakter dan kepribadian Pancasila kepada tiap-tiap diri siswa, tiap-tiap murid
yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi.
Ketika pembangunan SDM jadi
prioritas, Kepala Negara mengingatkan, paling utama peran guru akan semakin
sentral, semakin utama dan semakin strategis. “Guru harus menjadi agen
transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun
talenta-talenta anak bangsa,” tegasnya.
Kepala Negara menegaskan, transformasi pendidikan dan proses belajar-mengajar harus terus dilakukan, proses belajar mengajar harus menggembirakan baik guru maupun siswa, baik guru maupun murid, dan dilakukan secara efisien dan mudah.***setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
menegur para gubernur, bupati juga wali kota agar segera melakukan
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) aparatur sipil negara (ASN) yang
terlibat kasus korupsi.
Keterangan
yang disampaikan Puspen Kemendagri menyebutkan, Mendagri telah memberikan
teguran tertulis kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 waki kota agar dalam
waktu 14 hari segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.
“Per 1 Juli
sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada Kepala Daerah untuk
segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (3/7), sebagaimana
dikutip dari laman setkab.go.id
Akmal
menambahkan, dari total sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan PTDH, sebanyak
2.259 ASN berada di lingkup Pemerintah Daerah. Tercatat hingga akhir Juni 2019,
masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh PPK yang tersebar di 11
provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.
“Kebanyakan
ASN berkasus korupsi ada di lingkungan Pemda. Hingga kini masih ada 275 ASN
yang belum diproses PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Rinciannya 33 ASN di
Provinsi, 212 ASN di Kabupaten dan 30 ASN di Kota,” terang Akmal.
Sebagaimana
putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan
hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti
korupsi, suap, dan lain-lain.***/ebn
JAYAKARTA
NEWS— Beberapa waktu terakhir ini negara-negara di Eropa juga
Timur Tengah mengalami suhu udara yang panas. Berdasarkan catatan pengamatan
suhu udara permukaan sepanjang Bulan Juni 2019 oleh Stasiun-stasiun pengamatan
cuaca di Iraq, Kuwait, dan Arab Saudi yang terkumpul di database Badan
Meteorologi Dunia (WMO), suhu maksimum tertinggi tercatat di Stasiun
Basrah-Hussein (Iraq) sebesar 50.4 derajat Celcius pada tanggal 10 Juni 2019,
di Stasiun Mitribah (Kuwait) tercatat sebesar 51.4 derajat Celcius pada
10 Juni 2019.
Menurut Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
suhu panas yang dirasakan di Timur Tengah adalah akibat perluasan gelombang
panas yang menyerang India beberapa minggu lalu.
“Gelombang panas menjangkiti
mulai dari India, Pakistan, Afghanistan, Turkemistan, Iran dan Saudia Arabia.
Suhu permukaan di wilayah-wilaah yang terpapar heatwave tersebut terukur
bervariasi antara 34-51 derajat celcius,” demikian rilis dari BMKG. Suhu panas
itu tidak hanya di negara-negara Timur Tengah tapi juga di Paris dan Lyon, Perancis tercatat suhu
mencapai 34 derajat.
Berdasarkan pola klimatologis, papar BMKG, wilayah Timur Tengah
memang memiliki suhu yang tinggi pada periode Juni, Juli, dan Agustus (JJA).
Suhu tinggi pada periode tersebut akibat posisi gerak semu tahunan
matahari yang berada di wilayah Belahan Bumi Utara. Kondisi ini pun didukung
oleh faktor geografis wilayah tersebut yang terletak pada Lintang 20-30 dan
umumnya memiliki iklim gurun karena menjadi lokasi subsidensi (massa udara
turun pada sirkulasi global), sehingga memiliki kandungan uap air yang relatif
lebih sedikit dibandingkan wilayah pada lintang lain.
POTENSI DAMPAK TERHADAP INDONESIA
BMKG memperkirakan, kejadian
fenomena suhu tinggi di Timur Tengah diperkirakan tidak berdampak pada wilayah
Indonesia. Selain karena sistim sirkulasi udara yang menyebabkan gelombang
panas di wilayah Timur Tengah berbeda dan tidak mengarah atau menuju ke
wilayah Indonesia, suhu panas yang mencapai lebih dari 50 derajat celcius juga
sangat kecil peluangnya terjadi di wilayah Indonesia.
“Berdasarkan
Catatan historis suhu maksimum di Indonesia belum pernah mencapai 40 derajat
celcius,” tulis siaran pers BMKG.
Suhu tertinggi yang pernah
tercatat di Indonesia, menurut BMKG, adalah sebesar 39.5 derajat celcius pada
tanggal 27 Oktober 2015 di Kota Semarang, Jawa Tengah .
Menurut BMKG, berdasarkan hasil simulasi proyeksi iklim
multi-model menggunakan skenario RCP4.5, pada periode 2020-2030, rata-rata
wilayah daratan di Indonesia akan lebih panas 0,2 – 0,3 derajat celcius
dibandingkan dengan rata-rata suhu udara pada periode 2005-2015.
Pada periode 2020-2030,
wilayah-wilayah yang diproyeksikan akan mengalami kenaikan suhu tertinggi
terjadi di sebagian Sumatera Selatan, bagian tengah Papua dan sebagian Papua
Barat.
Untuk mengantisipasi suhu udara
permukaan yang semakin panas di masa yang akan datang, yang disebabkan oleh
fenomena global warming, menurut BMKG, perlu adanya upaya adaptasi dan
mitigasi.
“Upaya ini harus dimulai dari
kesadaran kita untuk mengurangi hal-hal yang dapat meningkatkan emisi gas-gas
rumah kaca ke atmosfer dan membekali diri dengan pengetahuan tentang dampak
negatif dari perubahan iklim,” bunyi siaran pers BMKG.
SUHU
DINGIN DIENG
BMKG memastikan, kejadian
gelombang panas dan suhu tinggi di wilaya Iraq, Kuwait dan Arab tidak adanya
kaitannya dengan kejadian embun beku dan suhu dingin di Dieng dan Bromo.
Menurut BMKH, fenomena embun
beku dan suhu dingin di wilayah Dieng dan Bromo lebih disebabkan oleh variasi
musiman suhu di periode musim kemarau yang dipengaruhi angin monsun Australia
serta topografi wilayah tersebut.
Disebutkan, pada periode musim
kemarau, kurangnya tutupan awan menyebabkan radiasi balik gelombang panjang
pada saat malam hari semakin kuat dan lebih banyak dilepas langsung ke
atmosfer. Akibatnya, permukaan tanah dan atmosfer bagian bawah lebih cepat
mendingin, bahkan hingga dibawah titik beku nol derajat yang menciptakan
fenomena embun beku.
Selain itu, faktor elevasi/ketinggian tempat menentukan suhu di
tempat tersebut, daerah yang memiliki ketinggian lebih tinggi akan
memiliki suhu lebih dingin dibandingkan dengan daerah yang memiliki ketinggian
rendah.
“Suhu
akan menurun sebesar 0.65 derajat celcius setiap kenaikan elevasi sebesar 100
meter. Oleh karena itu sejumlah daerah yang daerah yang tinggi, seperti
dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah yang terletak pada ketinggian 2093 meter
dapat mencapai suhu yang sangat dingin bahkan hingga di bawah 0 derajat
celcius,” bunyi sran pers BMKG.
Berdasarkan pengamatan Suhu
Minimum Harian oleh Stasiun Observasi BMKG menunjukkan wilayah Ruteng
(Satarcik) dan Malang (Tretes) masih mencatat keadaan suhu paling dingin dalam
beberapa hari terakhir.
“Pencatatan suhu minimum
menunjukkan 10,4 derajat Celcius di Tretes dan 13,8 derajat celcius di Bandara
Frans Sales Lega, Ruteng per 27 Juni 2019,” tulis iran pers BMKG. ***/setkab/ebn
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti–foto instagram retno
JAYAKARTA NEWS— Kekisruhan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2019, menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan Presiden Joko Widodo pun akhirnya turun tangan memberikan arahan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akhirnya membuahkan penambahan kuota PPDB menjadi paling banyak 15% dari kuota jalur prestasi yang semula paling banyak 5%.
Sementara itu dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
terus bekerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB di daerah-daerah termasuk menerima
pengaduan para orangtua terkait PPDB.
Komisioner KPAI Retno Listyarti menjelaskan, KPAI telah membentuk tim pengawasan PPDB yang sudah
melakukan pengawasan langsung dengan mewawancarai sekolah, petugas pendaftaran,
orangtua dan calon peserta didik baru. Pengawasan dilakukan di beberapa daerah
dan langsung ke sekolah, diantaranya : Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang
Selatan, Kabupaten Bogor, DKI Jakarta dan lain-lain.
Suasana pendaftaran PPDB 2019 di SMPN 52 Jakarta Timur—foto instagram retno
Hasil pengawasan akan dianalisis untuk kepentingan advokasi
kebijakan PPDB ke depannya agar lebih baik. Namun, untuk sementara hasil
pengawasan langsung menunjukkan bahwa para orangtua calon peserta didik mengaku
tidak pernah menerima sosialisasi dan kalau pun menerima sosialisasi PPDB 2019
sangat minim informasinya, sehingga menimbulkan kebingungan para orangtua.
Posko pengaduan PPDB KPAI mulai dibuka sejak 19 Juni 2019
dan akan dibuka hingga PPDB berakhir, mengingat mulainya PPDB tidak serentak,
ada yang sudah mulai pertengahan Juni dan ada yang baru dimulai awal juli 2019,
maka posko pengaduan PPDB KPAI menerima
pengaduan hingga 12 Juli 2019.
Dari tanggal 19-22 Juni 2019, KPAI sudah menerima 19
pengaduan masyarakat melalui pengaduan online
yang berasal dari berbagai daerah, seperti, JAWA TIMUR : Kab. Kediri,
Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Kab. Jember, KAB. Gresik, kab. Blitar,
Kota Blitar dan kota Malang; BANTEN : Kota
Tangerang Selatan ; JAWA BARAT : Kota Bandung, Kota Bekasi,
Cikarang Utara; JAWA TENGAH : Kota Solo; dan NTT : Kota Kupang.
Pengaduan yang diterima meliputi PPDB SMPN sebanyak 9
pengaduan dan PPDB SMAN sebanyak 10 pengaduan. Adapun masalah-masalah yang
diadukan adalah sebagai berikut :
1. Tidak pernah menerima sosialisasi PPDB SMPN dan
SMAN dengan sistem zonasi (Kediri dan
Mojokerto)
2. Penolakan
kebijakan PPDB sistem zonasi, pengaduan PPDB
SMAN di Jawa Timur sempat dihentikan sementara (kota Surabaya)
3. Tidak paham
kebijakan dan juknis PPDB SMPN sistem
zonasi dari pengadu (kab. Gresik)
4. Juknis PPDN SMPN sistem zonasi di anggap kaku (kota
Bekasi)
5. SMAN belum merata
penyebarannya di Jember, misalnya kecamatan Bangsaldari, tempat domisili
pengadu, tidak ada SMA Negeri. Akibatnya pengadu tidak bisa mengakses sekolah
negeri (Jember)
6. Kuota zonasi
murni PPDB yang seharusnya 90% diubah
menjadi 50% di SMAN (Kabupaten Madiun)
7. Jarak rumah
tidak terverifikasi dengan tepat untuk PPDB SMAN (Cikarang Utara)
8. Permasalahan
pada jalur Kombinasi dalam PPDB SMPN
(kota Bandung) dan Jalur afirmasi dalam PPDB SMAN (Kediri)
9. Tidak ada
zona irisan antara Karanganyar dengan kota Solo, SMP negeri terdekat berjarak
10 km, Kartu Keluarga dianggap luar kota, jadi anak pengadu terancam tidak
dapat diterima di SMPN (Kota Solo)
10. Pengadu
berdomisili di kecamatan Sukun, namun SMAN terdekat di kecamatan Klojen yang
berjarak 2.5 KM dan 2.9 KM, akibat penyebaran SMAN tidak merata, maka anak pengadu
tidak diterima di sekolah negeri terdekat (Kota Malang)
11. Masalah Zona
ber-irisan dalam PPDB SMAN tidak diterima di sekolah pilihan meski jarak rumah
ke kedua pilihan sekolah tersebut hanya 600 meter dan 1185 meter (Mojokerto)
12. Pengadu dari Jakarta
dan ingin melanjutkan SMAN di kota Kupang, tapi terkendala oleh pindah domisili
yang belum diurus (Kota Kupang)
13. Dugaan tidak
transparannya PPDB SMAN (Tangerang
Selatan)
14. Masalah
perpindahan domisili dan Kartu Keluarga sehingga anak pengadu tidak bisa
mengakses SMPN terdekat dari rumahnya yang sekarang (Bekasi Utara ke Bekasi
Selatan)
15. Dinas
Pendidikan kota Bekasi menambah jumlah rombongan belajar (rombel) PPDB SMPN
dari maksimal 32 menjadi maksimal 36 siswa, masyarakat khawatir 4 siswa lain
ditiap kelas tidak bisa masuk dapodik (Kota Bekasi)
16. Pengelola
sekolah swasta khawatir tidak kebagian siswa karena pemerintah tahun 2019
membangun atau membuka sekolah baru yaitu SMPN sebanyak 7 sekolah yaitu SMP 50,
51, 52, 53, 54, 55 dan 56 (Kota Bekasi)
Sehubungan dengan pengaduan tersebut, jelas Retno, tim pengawasan PPDB KPAI akan melakukan proses
konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan kabupaten/kota
maupun Dinas Pendidikan Provinsi, serta pihak sekolah jika diperlukan. Proses pelaksanaan PPDB masih panjang, karena
banyak wilayah baru memulai PPDB pada 1 – 10 Juli 2019. KPAI akan terus melakukan pengawasan dan juga menerima
pengaduan masyarakat terkait PPDB 2019.***/ebn
