Hasto Kristiyanto Sekretaris Tim Kampanye 01–foto tribunnews
Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap survey terakhir dengan keunggulan Jokowi-KH Maruf Amin 54.9% dibandingkan Prabowo-Sandi 34.8% dengan undecided 9.2%. Atas berbagai survey lembaga ternama yang diakui kredibilitasnya tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Paslon 01, Hasto Kristiyanto menegaskan agar seluruh jajaran tim kampanye dan Parpol KIK terus bekerja keras dan tidak cepat puas diri.
“Hal positif dari survey tersebut semakin memerkuat dalil pokok strategi kami bahwa rakyat menghargai pemikiran dan tindakan positif; rakyat lebih mengapresiasi politik santun dan rakyat berpikir kritis serta jernih, dan tidak terpengaruh hoax. Dengan demikian the power of positive thinking-lah yang menjadi keunggulan Paslon Jokowi-KH Ma’ruf Amin,” ujar Hasto, sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Dengan kesimpulan hasil survey Indikator tsb, Hasto semakin percaya bahwa elektoral Jokowi-KH Marif Amin sebagai buah kerja politik positif; kerja politik untuk bangsa dan negara.
“Terbukti bahwa hoax dan fitnah hanya berdampak pada peningkatan militansi parpol dan tim kampanye masing-masing, tetapi tidak memiliki dampak elektoral yang signifikan. Rakyat juga menilai bahwa Pak Jokowi-KH Maruf Amin yang menjadi korban fitnah. Jadi pertanyaan yang sering saya ajukan ke rakyat, mau memilih yang baik atau yang buruk, mau memilih yang putih atau hitam, mau memilih yang nasionalis agamis sebagai satu kesatuan, menjadi sangat relevan, dan telah dijawab oleh rakyat dengan elektoral Pak Jokowi yang jauh di atas Pak Prabowo,” ujarnya
Atas temuan hasil survey tersebut, Hasto percaya bahwa komitmen Jokowi untuk hijrah dari politik hoax menuju wajah politik yang memerjuangkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan pada saat bersamaan membangun harapan yang berkemajuan, menjadi semakin relevan.***/ebn
Calon wakil presiden Ma’ruf Amin menjelaskan lebih detail arus baru Indonesia sebagai salah satu visi yang hendak dicanangkan pada 2019 ini. Tonggak dari arus ini merupakan kelanjutan dari visi pembangunan yang telah dilakukan pasangannya, Joko Widodo (Jokowi) selama masa pemerintahan.
Jokowi telah meletakan main stone dalam pembangunan awal berupa pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, ekonomi kreatif, kesehatan dan sebagainya. Nah, tugas selanjutnya, ujar Ma’ruf, adalah maximize utility atau memaksimalkan manfaat.
“Jadi kita tingkatkan satu kali lipat, bisa dua kali lipat, tiga kali lipat, bahkan empat kali lipat, begitu!” tegas Ma’ruf saat menjadi pembicara utama pada Peluncuran Grand Launching Master C19 Portal KMA, Menteng, Selasa, (8/1). Demikian rilis yang diterima redaksi.
Arus baru Indonesia berpijak pada sila kelima Pancasila yang mengatasi berbagai kesenjangan atau disparitas. Tumpuan gagasan ini berada pada beberapa hal utama yaitu, menciptakan ekonomi keumatan, mengangkat kemitraan antar sesama pengusaha serta semangat optimisme.
Sebagai contoh, sambung Ma’ruf, dalam penjualan bahan makanan, Indonesia tidak lagi fokus pada bahan-bahan mentah melainkan dalam bentuk olahan yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Di Sulawesi Selatan ada coklat dijual dengan harga Rp1.000. Setelah diolah ke luar negeri naik menjadi Rp20.000. Coklat ini kemudian di jual ke kita, berarti ada nilai tambah Rp19.000. Nilai tambah ini bukan untuk rakyat kita tetapi yang lain,” ujar Ma’ruf.
Dalam pemberdayaan ekonomi umat mengutamakan konsep kemitraan yaitu kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusah kecil atau rakyat pada umumnya. Menurut Ma’ruf, tujuan dari kemitraan ini adalah mengatasi kekurangan sumber daya ekonomi dari masyarakat.
“Jadi yang kuat tetap kuat, dan yang lemah akan kuat. Konsep ini yang ingin kita bangun dalam arus baru ekonomi Indonesia,” ujar Ma’ruf.***/ebn
Sri Mulyani, Menteri Keuangan–foto instagram srimulyani
Indonesia dipandang sebagai negara berkembang yang memiliki reputasi baik. Momentum pertumbuhan Indonesia yang baik di tengah ketidakpastian global telah memicu ketertarikan investor asing terhadap Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara diskusi Outlook Perekonomia Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Diskusi tersebut dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Darmin Nasution, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani serta Ekonom Mandiri Anton Gunawan.
“Dalam diskusi tersebut saya menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara berkembang yang memiliki reputasi baik. Momentum pertumbuhan Indonesia yang baik di tengah ketidakpastian global telah memicu ketertarikan investor asing terhadap Indonesia,” ungkap Sri Mulyani lewat akun instagramnya.
Kita menutup tahun 2018 dengan pertumbuhan yg baik, inflasi rendah dan ekonomi tetap stabil. Indonesia dilihat sebagai negara emerging yang besar, growth-nya tinggi, stabilitas baik, pihak moneter dan fiskal bekerja sama dengan baik secara pragmatis dan fleksibel. “Untuk dunia internasional itu adalah sesuatu yang mengesankan,” ujar peraih penghargaan ‘Finance Minister of The Year 2019 Global and Asia Pacific’ dari majalah keuangan The Banker, ini.
Salah satu faktor untuk mengembangkan ekspor, kata Sri Mulyani, adalah dengan telah terselesaikannya beberapa infrastruktur. Dengan sudah terbangunnya infrastruktur utamanya di Jawa, maka perbedaan antara Jakarta dan sekitarnya dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur menjadi tidak terlalu besar sehingga opsi para investor menjadi semakin banyak.
Terkait kemajuan teknologi yang dapat berdampak pada kesempatan kerja, bisa saja di masa depan ada skema pajak untuk robot. Bisa saja nantinya robot yang bekerja harus tetap membayar pajak penghasilan, kemudian penerimaan pajaknya akan digunakan untuk “unemployment benefit”. Kami di Kemenkeu yang menjadi penjaga kebijakan fiskal akan coba terus melihat masa depan tapi tetap fokus mengelola masa kini agar Indonesia terus dilihat sebagai negara yang memiliki reputasi baik.***/ebn
Ketua DPR Bambang Soesatyo meresmikan Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (07/01/19)-foto istimewa
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terus mewujudkan DPR RI menjadi Parlemen Modern. Selain sebagai legacy, wujud Parlemen Modern merupakan political will bagi internal DPR RI dalam memperkuat kinerja keparlemenan berstandar internasional.
“Peresmian Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen akan menampilkan wajah DPR RI yang sesungguhnya. Ruangan ini menjadi Big CCTV, rakyat bisa melihat berbagai sidang dari Komisi I sampai Komisi XI serta berbagai alat kelengkapan dewan lainnya. Wartawan juga tak perlu repot-repot naik turun ke ruang sidang, cukup nongkrong di ruangan ini, semua sidang bisa langsung diliput,” ujar Bamsoet saat meresmikan Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (07/01/19).
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kabumen ini menilai, sarana dan prasarana di Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen bisa dikatakan berstandar internasional. Selain bisa menyaksikan secara langsung sidang dari layar berukuran lebar, pengunjung juga disajikan update berbagai berita seputar keparlemenan melalui layar besar DPR NOW!.
“Kehadiran DPR NOW! yang kemudian disempurnakan melalui kehadiran Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen menjadikan demokrasi kita akan terus tumbuh pesat. Selain memudahkan kinerja rakyat dan pers dalam memantau kinerja dewan, disisi lain juga bisa menumbuhkan kesadaran kepada setiap anggota dewan dalam meningkatkan kinerja kedewanannya,” tutur Bamsoet.
Lebih jauh Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, sebagai pemain kunci dalam pentas politik, keberadaan Parlemen tak boleh dilepaskan dari profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Adanya ruang Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen juga semakin menguatkan DPR RI menjalankan Parlemen Terbuka. Bahkan, bukan hal yang mustahil jika DPR RI menjadi pioneer bagi parlemen negara-negara lainnya dalam menjalankan Parliamen Terbuka.
“Saya sudah berkunjung ke berbagai Parlemen negara lain. DPR RI merupakan yang terdepan dalam menjalankan Parlemen Terbuka. Disini pers bisa bebas keluar masuk, wawancara apapun kepada anggota dewan tanpa terlebih dahulu membuat janji. Berbagai sidang kita lakukan secara terbuka, data maupun informasi yang bukan bersifat rahasia negara kita buka seluasnya,” terang Bamsoet.
Selain meresmikan Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen, Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini juga meresmikan Ruang Tunggu VIP DPR RI yang terletak di loby Gedung Nusantara II DPR RI. Ruangan ini akan menjadi tempat transit bagi para Duta Besar, Delegasi Parlemen dari negara sahabat, maupun Menteri dan mitra kerja DPR RI lainnya.
“Ruangannya dibuat sederhana seperti lounge di bandara. Karena memang fungsinya untuk transit para tamu sebeum mereka masuk ke ruang sidang atau melakukan kegiatan kunjungan di DPR RI. Ruangan ini juga bisa kita jadikan sebagai tempat focus group discussion (FGD) dengan teman-teman wartawan ataupun elemen masyarakat lainnya,” pungkas Bamsoet. ***/ebn
Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto bambang soesatyo instagram
Kecenderungan menyebarluaskan berita bohong atau hoaxs sebagai modus melakukan manuver politik kemungkinan akan berlanjut menuju pelaksanaan agenda pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun ini. Karena itu, masyarakat dan semua institusi penegak hukum perlu mewaspadai kecenderungan itu.
“Setelah hoax tentang tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu yang telah tercoblos, tidak tertutup kemungkinan akan muncul hoax lain yang masih berkait dengan persiapan Pilpres dan Pileg 2019, utamanya hoax yang diarahkan untuk mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Dan, sudah barang tentu hoax lain yang bertendensi mendiskreditkan pemerintah atau calon presiden petahana,” ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, melalui rilis yang diterima redaksi.
Karena itu, menjadi sangat penting bagi penegak penegak hukum untuk segera dan sigap merespons hoax seperti itu. Respons terukur dari penegak hukum menjadi keharusan agar hoaxs seperti itu tidak meresahkan masyarakat, dan juga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Setiap institusi yang menjadi target hoax pun hendaknya memberi reaksi yang cepat, dengan memberi penjelasan terbuka kepada semua elemen masyarakat. Pimpinan DPR mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan oleh KPU dalam merespons hoax tentang kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos.
Apresiasi juga patut diberikan kepada para petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang langsung merespons hoax bermuatan isu tentang tsunami maupun gempa bumi.
Sementara itu, pimpinan DPR mengimbau masyarakat untuk semakin selektif dan bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik. Setiap hari, ada ratusan bahkan ribuan informasi yang beredar di ruang publik. Pada era sekarang ini, lalu lintas informasi sudah diibaratkkan debu yang bertebaran. Karena itu, sikapi setiap informasi dengan proporsional sambil berupaya melakukan konfirmasi pada institusi-institusi yang berwenang. ***/ebn
PDI Perjuangan menggelar ‘Parade Akhir Pekan’ di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019). Acara ‘memerahkan Jakarta’ ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke-46 PDI Perjuangan pada 10 Januari mendatang.
Lebih dari 3.000 peserta mengikuti Parade Akhir Pekan. Para peserta merupakan pengurus dan kader PDI Perjuangan, serta masyarakat dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir bersama pengurus dan caleg PDI Perjuangan.
“Hari ini kita ingin menampilkan politik menggembirakan, politik yang sehat,” kata Hasto, saat membuka Parade Akhir Pekan.
“Mari kita kobarkan semangat persatuan, PDI Perjuangan jadi partai yang merawat persatuan,” sambungnya.
foto istimewa
Parade Akhir Pekan dimulai pukul 06.00 WIB dengan senam bersama, dan seni grafiti serta mural. Para peserta memenuhi Jalan Garuda depan kantor baru Polres Jakarta Pusat.
Setelah senam bersama, parade akan dilanjutkan dengan jalan bersama mengelilingi Jalan Benyamin hingga Jalan Jiung dan kembali ke Jalan Garuda. Rangkaian Parade Akhir Pekan berakhir pada pukul 11.00 WIB.
Peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan dengan tema ‘Persatuan Indonesia Membumikan Pancasila’ akan dipusatkan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 10 Januari 2019.
Adapun rangkaian acara peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan sudah dimulai sejak Desember 2018 dengan kegiatan diskusi panel bersama tokoh muda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta analis politik dan ekonomi.
Senin (7/1), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menceritakan perjalanan politiknya pada generasi muda dalam membesarkan PDI Perjuangan dan menjadi perempuan tokoh politik nasional.
Acara ‘Bu Mega Bercerita’ disiarkan langsung di akun media sosial PDI Perjuangan; PDI Perjuangan (YouTube), @PDIPerjuangan (Facebook), dan @pdiperjuangan (Instagram).
Pada Kamis (10/1), PDI Perjuangan memperingati HUT ke-46 sekaligus menggelar Rapat Koordinasi Nasional di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan hadir dalam peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan tersebut.
Sebanyak 13.100 peserta yang terdiri dari pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang diwakili ketua, sekretaris, dan bendahara; serta pengurus tingkat kecamatan diwakili Ketua PAC, akan tiba di Jakarta pada Rabu (9/1).
Di sela-sela Rakornas dan peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan tersebut, para peserta direncanakan akan nonton bareng film tentang Bung Karno dengan judul “Pengabdian Tanpa Titik Akhir”, menyaksikan hiburan rakyat, serta games dengan tema PDI Perjuangan dan prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan hadir bersama 13.000 peserta. Adapun rangkaian acara peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan ditutup pada Jumat (11/1).***/ebn
Debat perdana Pilpres 2019 akan dilaksanakan pada 17 Januari 2018, mengangkat tema Korupsi, Terorisme dan Hak Asasi Manusia. Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin mengaku sudah siap menghadapi debat.
Kata KH Ma’ruf Amin, banyak pihaknya yang menyebutnya belum berpengalaman dalam debat di ajang politik. Hal itu karena baik capres Jokowi dan Prabowo sudah pernah ikut di ajang pilpres, maupun cawapres Sandiaga Uno ikut di ajang Pilgub Jakarta. Dirinya sendiri memang belum pernah demikian.
Namun jangan salah. Kiai Ma’ruf mengaku dirinya terbiasa berdebat. Cuma sebagai seorang ulama, baik di Majelis Ulama Indonesia ataupun di Nahdlatul Ulama (NU).
“Saya memamg belum pernah jadi calon presiden, calon wakil presiden, calon wakil gubernur, tapi saya biasa berdebat bahtsul masail. Itu beda nuansa saja,” kata Abah Ma’ruf, sapaan akrabnya di sela silaturahmi ke Ponpes Al Ghozaly Kota Bogor, Sabtu (5/1). Demikian rilis yang diterima redaksi.
Untuk diketahui, Bahtsul Masail adalah sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam, utamanya fikih, di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU. Di forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahulu, dibahas secara mendalam.
Yang jelas, kata Kiai Ma’ruf, dirinya akan mengikuti seluruh aturan main yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, dia akan melatih diri agar terbiasa dengan aturan main dimaksud.
“Persiapan sudah dilakukan. Saya sudah diberi bahan-bahan. Kemudian besok akan ada briefing tentang materi debat,” ujarnya.***/ebn
Walikota Bogor Arya BIma (pegang mick) dan Ma’ruf Amin, Cawapres nomor urut 01, saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Jalan Cempaka, Kota Bogor, Jawa Barat–foto istiemwa
Sinyal-sinyal dukungan para tokoh di Kota Bogor terhadap pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin makin menguat. Hal itu tampak jelas ketika dalam rangka silaturahmi mengawali tahun 2019, Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Jalan Cempaka, Kota Bogor, Jawa Barat.
Di tempat itu, Kiai Ma’ruf awalnya disambut oleh KH Muhammad Mustofa Abdullah Bin Nuh, ulama, santri, dan tokoh parpol setempat. Namun belakangan datang juga Walikota Bogor Bima Arya Sugiharto bersama wakilnya Dedie Rachim.
Kedatangan Bima dan Dedie membuat suasana menjadi lebih ceria dan hangat. Seusai mencium tangan Kiai Ma’ruf, Arya langsung mengambil tempat. Dia duduk bersila di karpet di sebelah kiri bawah Kiai Ma’ruf. Sang kiai sendiri duduk di sebuah kursi.
Wartawan yang sedang mewawancarai Kiai Ma’ruf langsung memberi pertanyaan ke Arya dan sang kiai. Apakah kehadiran ini isyarat dukungan untuk pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Pria yang akrab disapa Abah Ma’ruf itu menjawab bahwa sebagai cawapres, dirinya untuk punya harapan besar. Dia ingin mengajak dan merangkul semua pihak.
“Apalagi ini walikota. Jadi kita ingin merangkul sebanyak mungkin pihak dalam rangka mengawal keutuhan NKRI, membangun negara ini, biar lebih maju lebih sejahtera. 01 untuk Indonesia Maju, semua orang harus diajak sama-sama untuk mewujudkan cita-cita mulia itu,” beber Kiai Ma’ruf yang banyak tersenyum.
Lalu giliran wartawan bertanya kepada Arya Bima. Pertanyaannya juga sama. Lalu bagaimana Arya menjawabnya?
“Jawaban saya cuma satu,” kata Arya. Berhenti sejenak, sambil satu jari telunjuknya mengacung di hadapan wajah dan tersenyum.
Aksi Arya yang mengacungkan 1 jari itu pun diikuti Kiai Ma’ruf membuat wartawan yang ada di situ tersenyum dan tertawa.
“Rasul mengajarkan kita untuk memuliakan tamu. Apalagi ini tamu agung, tamu mulia. Jangankan kita. Ketua MUI Kota Bogor saja menerima. Apalagi saya ini muridnya Ketua MUI, harus lebih menerima,” lanjut Arya Bima.
Jawaban tersebut lalu langsung disambut oleh Kiai Ma’ruf.
“Artinya kalau sudah diterima, sudah sah itu,” kata Abah sambil disambut tawa dirinya dan puluhan tokoh yang hadir di tempat itu.
Kiai Ma’ruf pun mengalungkan sorban khasnya ke Arya Bima dan Sang Wali Kota menundukkan kepala dengan takzim menyambut sorban dari Kiai Ma’ruf. Lalu mereka berpose bersama.***/ebn
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia, bulan November 2018 naik 8,16 persen dibanding jumlah kunjungan, periode sama 2017, yaitu dari 1,06 juta kunjungan menjadi 1,15 juta kunjungan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jika dibandingkan dengan Oktober 2018, jumlah kunjungan wisman pada November 2018 mengalami penurunan sebesar 11,26 persen.
Menurut BPS, secara kumulatif (Januari–November 2018), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 14,39 juta kunjungan atau naik 11,63 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah 12,89 juta kunjungan.
Terkait tingkat hunian kamar hotel, menurut BPS, hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada November 2018 mencapai rata-rata 60,19 persen atau naik 2,31 poin dibandingkan dengan TPK November 2017 yang tercatat sebesar 57,88 persen. Begitu pula, jika dibanding TPK Oktober 2018, TPK hotel klasifikasi bintang pada November 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,35 poin.
Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama November 2018 tercatat sebesar 1,85 hari, terjadi kenaikan 0,05 poin jika dibandingkan keadaan November 2017. (gun)
Fadli Zon abu (2/1/2019) hadir sbg narsum pada diskusi @tvOneNews “Menuju Istana” dgn tema soal bencana, anggaran bencana dan pembangunan jalan tol. Masih banyak yg perlu di evaluasi terutama masalah penanganan bencana—foto dan caption fadli zon instagram
Sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, politik anggaran kita mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan. Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yang lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana.
“Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat preventif, atau antisipatif. Itu sebabnya pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yang tupoksinya berhubungan dengan soal kebencanaan, memang perlu dikritik,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adalah Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun. Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,45 triliun. Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,3 triliun saja. Pagu yang diberikan selalu jauh dari kebutuhan yang diperlukan.
Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah.
Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang. Itu kesalahan yang sangat fatal. Dan kesalahan itu terjadi karena sistem peringatan dini tidak berfungsi.
Pada 2016, berdasarkan data yang dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya, semua alat itu tidak berfungsi.
Celakanya, menghadapi situasi demikian, anggaran BNPB justru terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah. Pada 2015, alokasi anggaran BNPB mencapai Rp2,5 triliun. Pada 2016, anggaran BNPB ditetapkan Rp1,6 triliun, namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016 angka tersebut kemudian dipotong menjadi Rp1,46 triliun. Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun. Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp700 miliar. Sementara, di tahun 2019, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp610 miliar, jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yang menghabiskan hampir Rp. 1 trilyun.
Dampak tsunami kawasan Banten–foto kompas
Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yang bersifat on call, yang tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun. Namun dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi.
“Inilah yang saya sebut sebagai manajemen bencana a la pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut saya ini perlu dikoreksi,” tegas Fadliyang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Begitu juga dengan potensi tsunami. Sebagai negara maritim, potensi tsunami kita juga besar. Hingga November 2018 lalu, menurut data BNPB, tercatat telah terjadi 2.308 kejadian bencana yang menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan hilang.
Sementara, jumlah korban terdampaknya mencapai 9.883.780. Seluruh bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan. Data ini belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin.
Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam kebakaran, anggaran kita nggak mungkin cukup. Itu sebabnya, di tengah keterbatasan anggaran, yang mestinya dilakukan Pemerintah adalah membangun sistem peringatan dini yang canggih, untuk meminimalisir potensi kerusakan akibat bencana. Sistem peringatan dini kebencanaan kita harus diperbaiki agar meminimalisir korban dan kerusakan.
Sejauh ini anggaran bencana kita memang masih sangat minim, tidak ada 1 persen dari APBN. Ironisnya, jika untuk membangun jalan tol Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit. Hal ini tentu saja tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire.
Minimnya anggaran bencana dan politik anggaran a la pemadam kebakaran ini Insya Allah akan diperbaiki jika Prabowo-Sandi menang nanti. Kita bahkan akan mengkaji apakah perlu untuk membentuk kementerian khusus bencana atau tidak, agar manajemen bencana kita bisa lebih baik lagi.***/ebn
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia, bulan November 2018 naik 8,16 persen dibanding jumlah kunjungan, periode sama 2017, yaitu dari 1,06 juta kunjungan menjadi 1,15 juta kunjungan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jika dibandingkan dengan Oktober 2018, jumlah kunjungan wisman pada November 2018 mengalami penurunan sebesar 11,26 persen.
