Nasional - Jayakarta News

Mulai Hari Ini, WhatsApp Batasi Jumlah Forward Pesan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berupaya memerangi kabar bohong atau hoax yang terus menyebar di media sosial. Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan pihak WhatsApp.

Senin (21/1) sore kemarin, Menkominfo Rudiantara bertemu dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp guna membahas langkah nyata untuk mengurangi penyebaran hoax atau kabar bohong yang sangat cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

Humas Kemenkominfo dalam siaran persnya mengemukakan, upaya pengurangan penyebaran hoax melalui WhatsApp menjadi perhatian global. World Global Influencer Leader dari empat negara telah melakukan pembahasan dengan pihak WhatsApp untuk mewujudkan langkah pengurangan penyebaran hoax.

Menkominfo Rudiantara bertemu dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp, Victoria Grand, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (21/1) sore. (Foto: Humas Kemenkominfo)

“Dalam pembahasan itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Kominfo Rudiantara,” bunyi siaran pers Kementerian Kominfo.

Pembatasan jumlah forward pesan melalui WhatsApp, lanjut siaran pers itu, telah dibahas sejak kuartal ketiga tahun 2018. Adapun beta test fitur itu telah dilakukan sejak dua bulan terakhir.

“Fitur pembatasan forward pesan melaui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada tanggal 21 Januari 2019 waktu Los Angeles atau tanggal 22 Januari 2019 Pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat,” demikian siaran pers Kementerian Kominfo.

Pembatasan jumlah forward pesan pada aplikasi Whatsapp itu, menurut Kementerian Kominfo, baru berlaku untuk pengguna OS Android. Untuk IOS sedang dalam proses pengembangan.

Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi langkah WhatsApp untuk mengurangi penyebaran konten negatif di platform pesan instan itu.***/ebn

Kiai Ma’ruf Berharap Produk Pertanian Memiliki Nilai Tambah

Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin mengutarakan program apa saja yang dibuat bersama capresnya, Joko Widodo jika terpilih di Pilpres 2019 ini. Salah satu program yang hendak dilakukan nanti, kata Maruf Amin di hadapan para warga Cigugurgirang, Kecamatan Parongpong yang mayoritasnya petani, ialah terkait bidang pertanian dengan ingin semakin dimajukan dan sejahterakan.

“Kami ingin usaha ke depan agar produk masyarakat dapat diberi nilai tambah, seperti kopi. Kopi itu dijual ke luar seharga Rp 75 ribu per satu kilogram, tapi oleh mereka (luar) diolah dan dijual kembali ke kita per cangkir Rp 50 ribu, jadi harus diubah pemikiran itu, agar nilai tambah diberikan ke petani kita,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Maruf Amin hadir mengunjungi Kampung Sukamaju, Desa Cigugurgirang didampingi oleh sang istri. Kedatangannya pun disambut oleh alunan salawatan dan komunitas para warga yang mayoritas kaum ibu.

“Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan. Saya sangat bersyukur dan yakin bahwa kita bisa menang dan meraup suara tinggi di Jabar,” ujarnya.

Maruf Amin juga mendapatkan dukungan dari warga Cigugurgirang, Parongpong, Bandung Barat, tepatnya dari relawan Moja 31 Cigugurgirang.

“Saya bersyukur bisa kunjungi Cigugurgirang yang indah, nyaman, sejuk, dan menawan hati hingga membuat betah diam di sini. Saya percaya bukan hanya warga Cigugurgirang tapi warga Jabar semua ‘ngahiji’ di nomor hiji,” katanya.

Warga Indonesia mesti mendukung Jokowi karena, kata Maruf Amin, Jokowi pantas didukung dengan visinya yang akan membawa Indonesia maju dan sejahtera. Jokowi juga dinilai Maruf Amin sudah berbuat sejak 2014, seperti pembangunan infrastruktur tol Transjawa, Sumatera, dan Papua.

“Tapi, tetap saja ada yang bilang gak ada hasil kerja pak Jokowi ini. Saya bilang ente ‘Ngalindur’? Jadi gak tahu apa-apa,” ujarnya.***/ebn

Hasto Sampaikan Gagasan Bung Karno untuk Pesilat Setu Babakan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan dari Bung Karno kepada pesilat di Setu Babakan. Hasto mengharapkan pesilat di lokasi cagar kebudayaan DKI Jakarta itu untuk menghayati gagasan Proklamator RI itu dalam menjalan seni bela diri.

“Sejalan dengan gagasan Bung Karno, di mana setelah Jepang kalah dan diusir dari bumi pertiwi, maka seluruh olahraga berbau asing dilarang di Indonesia. Dan Pencak silat dijadikan sebagai olahraga resmi kita,” kata Hasto sebagaimana yang dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Hasto melanjutkan, Bung Karno menilai silat adalah olahraga yang mencirikan karakter Indonesia. Anak-anak harus dikenalkan seni bela diri itu sejak dini. “Anak-anak yang belajar ini bisa mengerti tentang budi pekerti,” jelas Hasto.

Di samping itu, sekretaris TKN Jokowi – Ma’ruf menginstruksikan kepada para calon anggota legislatif dari partainya untuk mengembangkan seni bela diri pencak silat sebagai cara menggembleng kader menjadi calon-calon pemimpin bangsa.

“Pencak silat harus dikembangkan, dan buat anggota DPRD DKI harus lakukan penbinaan-pembinaan agar silat semakin digemari masyarakat,” ujar Hasto.

Seni bela diri pencak silat, lanjut Hasto, juga sukses menjadi salah satu andalan Indonesia dalam Asian Games 2018, sehingga secara heroik berhasil menyumbangkan banyak medali emas.

Di Setu Babakan, Hasto menyaksikan atraksi pencak silat dengan aneka jurus-jurus khas yang diperagakan anak-anak betawi.

Hasto didampingi Caleg DPR RI Eriko Sotarduga dan Zuhairi Misrawi serta sejumlah caleg DPRD DKI. Ada juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan dari DPRD DKI Gembong Warsono.

Hasto dan rombongan Safari Kelima Politik Kebangsaan berangkat ke Setu Babakan menumpang ojek yang mangkal di Stasiun Lenteng Agung. Sebelum itu, rombongan safari kebangsaan naik KRL dari stasiun Kalibata. Hasto dan rombongan menyapa penumpang.***/ebn

Proses Pemilu 2019 Jangan Sampai Timbulkan Luka dan Dendam

Keseruan nonton Debat Capres/Cawapres di Bidakara Pancoran (17/1)–foto instagram bambang soesatyo

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan proses Pemilihan Umum 2019 tidak boleh menimbulkan luka. Apalagi, perpecahan serta dendam antarsesama anak bangsa. Sangat penting dipahami bahwa waktu lima menit di bilik suara akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Namun, jangan sampai masa depan bangsa Indonesia jadi hancur berantakan hanya karena perbedaan pilihan.

“Masa depan bangsa bisa dilihat dari bagaimana kondisi pemudanya. Jika dalam menghadapi Pemilu 2019 ini pemudanya ikut gontok-gontokan, akan sulit rasanya membayangkan bagaimana keadaan bangsa kita ke depannya. Pemuda justru harus menjadi contoh bagi kalangan senior bahwa berbeda pilihan tidak menciptakan jurang permusuhan,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (17/01/19). Demikian rilis yang diterima redaksi.

Bamsoet saat menerima Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (17/01/19)–foto instagram bambang soesatyo

Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah yang hadir antara lain, Ketua Umum Sunanto, Sekretaris Jenderal Djulfikar, Wakil Bendahara Umum Candra Saputra, Ketua Bidang Hukum dan HAM Razikin, Ketua Bidang Ekonomi Woro, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Ilham Pratama dan Ketua Bidang Olahraga Rahmatullah Baja. Sedangkan Bamsoet ditemani Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha.

Legislator Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini mengajak Pemuda Muhammadiyah ikut mengisi ruang-ruang kosong di DPR RI. Antara lain dengan tidak segan memberikan saran dan masukan yang substansial terhadap berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah.

“DPR RI perlu masukan dari pemuda atas beberapa RUU yang punya pengaruh langsung terhadap kehidupan kepemudaan. Seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Ekonomi Kreatif, RUU Pendidikan Keagamaan, RUU Sumber Daya Air, RUU Energi Baru Terbarukan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan lainnya. Saya juga akan minta berbagai komisi dan alat kelengkapan dewan selalu melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan,” papar Bamsoet.

Dalam konteks bela negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan kesiapan pemuda untuk melakukan regenerasi beberapa posisi penting di tanah air. Baik di tubuh partai politik maupun di berbagai posisi penting kepemimpinan nasional dan daerah.

“Menguasai sebuah negara tidak lagi harus dilakukan melalui agresi militer semata. Namun, cukup dengan menguasai partai politik. Karena itu, sangat penting bagi para pemuda menempa dirinya dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Sehingga jika kelak berada di pucuk kepemimpinan nasional, daerah, maupun menjadi petinggi partai politik, bisa tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkas Bamsoet. ***/ebn

Bamsoet: Peleburan BP Batam dan Pemkot Perlu Kajian Mendalam

Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto IG bambangsoesatyo

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah bahwa rencana peleburan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan pemerintah.

“Berbagai peraturan perundangan yang berpotensi dilanggar antara lain UU. No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU. No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU. No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP. No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. ”

“Sebagai mitra kerja, fokus DPR RI adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan,” ujar Bamsoet saat menerima Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Ma’ruf Maulana dan Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin, (14/1/19). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menjelaskan, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU. No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun. Karena itu, adanya rencana Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pasalnya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara.

“Selain itu, melihat UU. No.1 tahun 2004, jika Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Konsisten pemerintah pusat dalam menjalankan peraturan perundangan sangat diperlukan. Sehingga, tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari,” jelas Bamsoet, sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ini menambahkan, selain dari segi peraturan perundang-undangan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dari segi ekonomi. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pelaku ekonomi, seperti KADIN, APINDO, HIPMI, dan berbagai organisasi lainnya, sehingga bisa mendapatkan pandangan yang lebih utuh mengenai kondisi di Batam.

“Karena menyangkut aktivitas ekonomi daerah yang juga turut mempengaruhi geliat ekonomi nasional, BP Batam perlu dijaga agar tetap stabil. Terlebih, aktifitas di Batam terus tumbuh signifikan. Pada 2017, misalnya, investasi di sana tumbih di kisaran dua persen, kemudian meloncat menjadi 4 persen di 2018. Jangan sampai karena hirup pikuk rencana peleburan tersebut malah mengganggu petumbuhan investasi di Batam,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan kepada pemerintah pusat, daerah, maupun seluruh lapisan masyarakat agar saat ini lebih fokus menghadapi Pemilihan Umum 2019 yang sudah di depan mata. Berbagai hal yang berpotensi mengganggu kestabilan politik maupun ekonomi hendaknya diendapkan terlebih dahulu.

“Nanti setelah Pemilu selesai, baru kita buka lagi berbagai pembahasan yang sempat tertunda, termasuk mengenai BP Batam. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memajukan Batam tanpa perlu mengganggu stabilitas yang saat ini sudah berjalan baik,” pungkas Bamsoet. ***/ebn

Puluhan Artis Pantura Siap “Ngamen” untuk Kemenangan Pasangan 01

Direktur Relawan TKN Jokowi Amin, Maman Imanulhaq mengatakan bahwa seni dan budaya adalah penunjang ekonomi bagi masyarakat. Di bidang lain seperti IT, Indonesia bersaing secara ketat dengan negara lain, tapi dengan kekayaaan seni dan budaya yang melimpah seperti di Pantura ini, Indonesia bisa mengembangkan core bisnis di bidang seni dan budaya.

“Kita butuh peran para seniman dan budayawan termasuk Para artis Pantura untuk mengembangkan core bisnis di bidang seni dan budaya yang bisa kita kaitkan dengan pengembangan pariwisata”, tutur Maman saat menerima dukungan puluhan artis Pantura untuk kemenangan Jokowi Amin di Pilpres 2019 di Ciasem Subang, Sabtu (12/1/2019).

Yustin Nuriawan, tokoh seniman Pantura mengatakan bahwa selama ini di setiap penampilan para seniman pantura selalu melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, baik artis, pemain musik, penyedia panggung dan sound, penonton dan pedagang yang selalu melimpah ruah. Mereka juga membawakan lagu khas daerah seperti Cherbonan.

“ Ini adalah modal besar untuk ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga jati diri dan semangat nasionalisme. Kami dukung Jokowi untuk membawa Indonesia lebih maju, berdaulat dan mandiri”, ujar penyanyi sekaligus pencipta beberapa lagu Pantura.

Maman sangat mengapresiasi dukungan ini. Apalagi mereka akan “ngamen” yaitu keliling menghibur masyarakat Pantura mulai Bekasi, Karawang, Subang, Cirebon bahkan Brebes dan Tegal dengan lagu Cherbonan sekaligus sosialisasi pilpres yang gembira, cerdas dan tanpa hoax.

Beberapa bintang tamu akan ikut gabung dalam “ngamen” mendukung Capres Cawapres nomor urut 01 Jokowi Kyai Maruf Amin, di antaranya penyanyi Dangdut Camel Petir dan Bang Shandy, pencipta lagu “Bang Thoyyib”.

“ Mereka akan mengusung tema ‘ Bang Thoyyib Pulang Kampung untuk coblos Jokowi”, ujar Maman.***

Relawan Targetkan Jokowi-KH Ma’ruf Menang 100% di Taiwan

Relawan targetkan perolehan suara 100% untuk pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Taiwan. Target itu mereka canangkan dalam Deklarasi Akbar Dukungan untuk Jokowi-KH Ma’ruf di Taipei Main Stasiun, Taiwan. Target seoptimistis itu bukan hal mustahil karena pada Pilpres 2014, Jokowi meraup suara 97% lebih di Taiwan.

“Pada Pemilu 2014, Pak Jokowi mendapat suara 97% lebih. Pada Pilpres 2019, Jokowi kita targetkan mendapat suara 100%. Bisa kita memangkan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf 100%?” tanya Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Meutya Hafid.

Para relawan spontan menjawab,”Bisa!”

Selain dihadiri Meutya Hafid, acara deklarasi akbar dukungan kepada Jokow-Kiai Ma’ruf juga dihadiri Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik TKN dan Juru Bicara TKN Lena Maryana Mukti.

Usman Kansong dan Lena Maryana mengingatkan warga Indonesia di Taiwan yang punya hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 14 April 2019. Di Taiwan pencoblosan dilakukan 14 April 2019 karena tanggal tersebut adalah Hari Minggu hari libur pekerja.

Deklarasi dihadiri ratusan relawan yang hampir seluruhnya ialah pekerja migran Indonesia di Taiwan. Selain dari Taipei, mereka datang dari sejumlah kota di Taiwan antara lain kota Taichung dan Kaohsiung. Acara diramaikan dengan pentas sejumlah tari tradisional.

Ketua Panitia Deklarasi Kaswan mengatakan acara terselenggara berkat kontribusi baik moril maupun materil dari para relawan. “Ini semua demi memenangkan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf,” katanya.***/ebn

Bamsoet: Masih Banyak Orang Manfaatkan Badan Peradilan bukan untuk Kepastian Hukum

INFORMAL MEETING. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kembali komitmennya agar di tahun politik ini DPR RI tetap fokus menjalankan tugas kedewanan. Khususnya, dalam penyelesaian kinerja legislasi—gambar instagram bamsoet

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap para calon hakim agung yang lolos fit and proper test Komisi III DPR RI dapat menjaga marwah, harkat, dan martabat Mahkamah Agung. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, tidak hanya bisa memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Namun juga bisa menegakan kehormatan dari hakim yang memutuskan perkara tersebut.

“Tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung tidaklah kecil. Masih banyak orang-orang yang memanfaatkan badan peradilan bukan untuk mencari kepastian hukum. Tetapi, justru untuk merusak keadilan itu sendiri. Karena itu, setelah menyeleksi para Hakim Agung, tugas Komisi Yudisial (KY) belum selesai. KY juga harus terus melakukan pengawasan terhadap para hakim agung agar dapat menjaga keluhuran mereka,” ujar Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi Yudisial terkait seleksi calon Hakim Agung, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, baru baru ini.

Pimpinan KY yang hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua Maradaman Harahap, Anggota Sukma Violeta, Joko Santoso dan Aidul Fitriaciada. Bamsoet ditemani Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani, Anggota Komisi III DPR Asrul Sani dan Anggota Komisi III DPR TB Soemandjaya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, seleksi calon hakim agung yang dilakukan KY telah selesai. Proses seleksi didasarkan pada UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dari seleksi yang diikuti 12 calon hakim agung, hanya lolos sebanyak 4 orang.

“Mereka yang lulus seleksi KY adalah Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H (kamar perdata), Matheus Samiaji, S.H., M.H (kamar perdata), Cholidul Azhar S.H., M. Hum (kamar agama) dan Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si (kamar tata usaha negara). Sebenarnya dibutuhkan 8 calon hakim agung untuk mengisi Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha, Kamar Militer dan Kamar Pidana. Untuk kamar militer dan pidana tidak ada yang lulus seleksi,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan langkah berikutnya adalah Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper test bagi keempat calon hakim agung tersebut. Hasil fit and proper test itulah yang akan menentukan siapa saja yang disetujui oleh DPR RI untuk menjadi hakim agung yang diharapkan mampu menjadi benteng terakhir keadilan.

“Hakim Agung bukan hanya sebagai penjaga benteng keadilan sebagaimana lazimnya diketahui masyarakat. Namun lebih dari itu, mereka lah cerminan keadilan itu sendiri. Karenanya proses pemilihan hakim agung yang dilakukan oleh KY dengan melibatkan sejumlah pakar teknis, media massa, dan juga LSM, sepatutnya menghasilkan hakim agung yang tidak hanya profesional dan kredibel, namun juga punya kewibawaan dalam mengakan hukum dan keadilan,” kata Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga mendorong KY untuk terus melakukan berbagai tindakan pendisiplinan terhadap para hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun di berbagai badan peradilan dibawahnya. Selain tindakan pendisiplinan yang bersifat penindakan (represif), KY juga harus mengedepankan tindakan pencegahan (preventif) dalam struktur kekuasaan kehakiman.

“Masyarakat juga tidak boleh tinggal diam. Jika ada tindakan hakim atau badan peradilan yang menyimpang, segera laporkan ke KY. Jika tidak ada progres, bisa melaporkan ke DPR RI. Kita akan dorong KY dan Mahkamah Agung untuk tidak main-main dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat,” pungkas Bamsoet. ***/ebn

Mega: Ada Orang Pemerintah Datangi Saya Bilang Hak Saya untuk Dipilih Ditiadakan

Megawati pidatopada HUT ke-46 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019)–foto istimewa

“Saya tak pernah lupa. Beberapa hari sebelum pencoblosan saya didatangi orang dari pemerintah yang mengatakan hak saya untuk dipilih ditidadakan. Tapi saya diizinkan untuk memilih. Saya jadi bingung. Badan saya satu tapi saya nggak boleh dipilih tapi diizinkan memilih,” ungkap Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam HUT Ke-46 PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 10/1/2019. Dalam pidato tersebut Mega bercerita tentang perjalanan partainya selama 46 tahun, termasuk kejadian tahun 1997 ketika dia dilarang untuk dipilih.

Dirinya, tutur Mega, lalu membuat surat terbuka kepada warga PDI bahwa tidak diizinkan untuk dipilih tapi boleh memilih. “Kepada warga PDI saya meminta untuk tetap memilih partai kita PDI. Saya pikir waktu itu mereka (warga PDI) akan menurut,” ujarnya.

Persis pada hari pencoblosan, lanjut Mega, keluarganya di Blitar ada yang meninggal dunia dan dirinya pun pergi ke Blitar. Ternyata, di sana pun selama menunggu sampai penguburan dirinya tetap ditunggu dan diminta mempergunakan hak pencoblosan di Blitar. “Tapi saya katakan, itu tidak mungkinkarena saya harus ikut bawa jenazah ke pemakaman,” tutur Mega.

Mega mengungkapkan, dirinya sedih karena pada waktu itu banyak warga PDI tidak mau memilih. Akibatnya, suara PDI menurun drastis. Malah ada di satu tempat, PDI hanya dapat dua suara. “Tapi justru warga PDI bukannya sedih malah bersorak-sorai,” kata Mega.

Tahun 1999 ketika akan dilakukan lagi Pemilu, dirinya diberitahu boleh ikut asalkan mengubah nama. “Karena sudah kadung waktu itu selalu mengatakan ‘perjuangan’ maka ketika mengubah nama pun menjadi PDI Perjuangan yang disahkan pada 1 Februari 1999 saat kongres kelima. Jadi itulah Bapak Presiden salah satu perjalanan luar biasa dari PDI ke PDI Perjuangan.Sejarah ini selalu saya sampaikan agar partai ini punya ingatan kolektif untuk selesaikan tugas sejarah,” paparnya.

Komitmen dalam politik ialah memegang teguh dan menjaga ideologi Pancasila 1 Juni 45. Sejarah mendidik kita untuk tak lupa partai ini didirikan bukan sebagai alat kekuasan personal tapi alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan cita cita Pancasila yakni keadilan sosial.

“Kalau diliat kenapa umurnya 46? Karena dari saat fusi bendera banteng moncong putih dikibarkan. PDI Perjuangan mengalami pasang naik dan pasang surut. Kita alami kekalahan dalam pemilu. Contoh pada 2004 dan 2009. Meskipun kalah partai ini tak pernah pilih jalan pintas, tak asal comot caleg apalagi dari parpol lain. Tak asal rekrut tokoh pendokrak elektabilitas,” tuturnya.

Memang PDI Perjuangan adalah partai terbuka bagi siapa saia. Apa pun latar belakangnya . Tapi harus berideologi Pancasila 1 Juni 45. Pintu PDI selalu terbuka bagi siapapun yang siap dan berani ditugaskan sebagai ‘ The Guardian of Pancasila’.

Meski terbuka, tegas Mega, dirinya tak ingin partainya diisi oleh kader karbitan. Orang yang mengaku kader tapi ketika tidak direkomen lalu loncat ke partai lain. “Partai bagi kami bukan kendaraan lompat kekuasaan,” tegasnya. Ada fenomena pragmatisme politik, kata Mega. Beberapa kali peristiwa serupa terjadi di PDI Perjuangan tapi kita tak kecil hati kehilangan politisi pragmatis seperti itu. “Justri itu seleksi alam. Seleksi akan memilih mana kader dan bukan kader. Secara alamiah ideologis mereka akan menyingkir atau tersingkir dari PDI P,” ucapnya.***/ebn

Ini Sikap MUI Dalam Menghadapi Pileg dan Pilpres

Gedung Majelis Ulama Indonesia–foto istimewa

Dalam rangka menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) bulan april yang akan datang Ketua Umum MUI KH Maruf Amin telah memberikan arahan dalam rapat dewan pimpinan MUI hari selasa tgl 8 januari 2019 yang kemudian dirumuskan dan diputuskan menjadi sikap dan pandangan dari MUI.

Berikut ini paparan Anwar Abbas, Sekjen MUI, lewat rilis yang diterima redaksi.

Sikap dan pandangan tersebut adalah sebagai berikut :

Agar pelaksanaan pileg dan pilpres yang akan datang berjalan dengan baik dan lancar maka MUI sebagai organisasi harus mendukung secara aktif untuk menyukseskan dàn menciptakan pileg dan pilpres yang bebas, jujur, adil dan berakhlak.
Agar kredibilitas MUI di tengah2 masyarakat tetap terjaga dan terpelihara maka seluruh personalia pimpinan MUI harus bisa menjaga netralitas organisasi. Oleh karena itu seluruh personalia MUI secara organisasi tdk boleh me nyeret2 MUI ke dalam praktek dukung mendukung calon yang ada. Tetapi ini tidaklah pula berarti bahwa pengurus MUI secara personal tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung salah satu calon atau pasangan calon. Masing2 anggota pimpinan dipersilahkan saja untuk mendukung , memperjuangkan dan memilih salah satu calon atau paslon yg disukai dan didukungnya tetapi jangan mem bawa2 nama organisasi MUI.
Agar soliditas diantara pimpinan MUI tetap dapat terjaga dan terpelihara maka di dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasinya seluruh personalia pimpinan MUI agar tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan atau persatuan dan kesatuan. Untuk itu MUI mengimbau kepada para anggota pimpinan dan kepada semua pihak untuk saling menghormat dan tidak saling jelek menjelekkan antara satu dengan lainnya agar jangan sampai terjadi kontestasi yg diselenggarakan satu kali dalam lima tahun ini akan merusak hubungan persudaraan yg harus dan wajib kita bangun dan kita pertahankan untuk se lama2nya.
Agar dalam pileg dan pilpres ini tauhidul ummah dan atau persatuan dan kesatuan umat tetap dapat terjaga dan terpelihara maka seluruh personal pimpinan mui harus bisa membangun dan mengembangkan sikap tawadud dan tarohum atau sikap saling mencintai dan saling menyayangi di kalangan umat dan warga bangsa dan menjauhkan sikap taghadhub dan tahasud atau saling marah dan saling membenci agar persatuan dan kesatuan diantara umat dan warga bangsa di negeri ini tetap terjaga dan terpelihara sehingga pembangunan yang kita jalankan dapat terselenggara sesuai dengan yang kita harapkan.***/ebn