Nasional - Jayakarta News

Di Lampung, ‘Ayo Goyang Jempol Jokowi Gaspol’

JAYAKARTA NEWS— Ribuan perempuan, gadis sampai ibu-ibu, melakukan senam pagi bersama di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Minggu (7/4/2019) pagi. Mayoritas memakai pakaian berwarna merah, mereka melakukan senam pagi bersama.

Berkali-kali lagu senam diputar. Lagunya adalah ‘Ayo Goyang Jempol Jokowi Gaspol’. Semuanya antusias melakukan aksi senam pagi tersebut karena dihadiri oleh sejumlah petinggi PDI Perjuangan. Yakni Sekjen Hasto Kristiyanto yang dikenal juga sebagai Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Hadir bersamanya Tim KH Ma’ruf Amin Habib Sholeh Almuhdar, Ketua DPD PDIP Lampung Sudin, serta sejumlah caleg daerah pemilihan Lampung seperti Brigitta Manohara. Tampak hadir dan ikut bersenam Walikota Bandar Lampung Herman.

“Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat,” teriak Hasto Kristiyanto untuk membakar semangat para peserta.

Dari atas panggung, Hasto ikut mengikuti gerakan senam dari para model. Caleg DPRD Lampung dari PDIP Eva Dwiana Herman berkali-kali menyemangati peserta dengan bernyanyi. Lagu dangdut ‘Terajana’ dia ubah syairnya dan menggantinya menjadi ‘Pak Jokowi’.

Walikota Herman, saat diberi kesempatan berbicara, meminta agar para peserta menjaga kesehatan dan stamina sehingga bisa mencoblos pada pemilu 17 April mendatang.

“Coblos presiden yang sudah memberi bukti. Jangan memilih yang suka memberi janji-janji,” kata Herman.

Dia lalu meminta para ibu mengingat kepala daerah di wilayah Lampung yang suka memberi janji namun tak memenuhi setelah terpilih.

“Makanya coblos presiden yang sudah pasti kerjanya,” imbuh Herman.

“Pilih juga anggota DPR, DPRD Propinsi dan Kabupaten Kota yang terbaik. Anda sudah tahu tanpa perlu saya sebut. Lihat saja saya pakai baju merah,” kata Herman.

Di sisi lain, sebuah panggung relawan Jokowi, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) juga berdiri. Ketua Umum Almisbat Hendrick Dickson Sirait tampak hadir bersenam bersama. Hasto juga menyapa mereka.

“Bersama PDI Perjuangan dan Almisbat, mari bergerak bersama memenangkan pemilu 2019. Sebab gerakan kita bukan hanya demi kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin saja, tapi juga untuk masa depan Indonesia,” kata Hasto di hadapan relawan Almisbat yang berteriak riuh.***/ebn

Kampanye Dodol Garut ala Tim Pendukung Ma’ruf Amin

JAYAKARTA NEWS— Calon wakil presiden nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin menggerakkan relawan dengan basis ekonomi kreatif di Garut, Jawa Barat. Kelompok relawan bernama Jokowi Deui bakal membagikan dodol ke masyarakat.

Kiai Ma’ruf menilai langkah tersebut memiliki daya tarik elektoral karena mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Wah bagus sekali, pertama menarik mereka untuk ikut mendukung 01,” ujarnya usai dialog bersama forum pesantren Priangan Timur dan deklarasi dukungan di Garut, Jabar, Kamis (4/4). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Selain kepentingan elektoral, kedua menurut Kiai Ma’ruf, hal itu juga bakal mengembangkan ekonomi kreatif di kawasan pesantren. Sejalan dengan visi Kiai Ma’ruf mengembangkan wirausahawan santri di pondok pesantren.

“Kedua menumbuhkan ekonomi kreatif di kalangan pesantren sehingga pesantren bisa mandiri dan bisa berkontribusi secara lebih besar bukan jadi beban tapi menjadi kontributor pada negara,” jelasnya.

Karena itu pula Kiai Ma’ruf mengajak semua pihak untuk berkampanye dengan cara yang kreatif. Bukan kampanye negatif sampai menghalang-halangi.

“Bukan kampanye negatif itukan kampanye tidak sehat itu. Ini kampanye kreatif bukan kampanye negatif,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Relawan Jokowi Deui Joko Suranto menjelaskan mengapa memakai kekuatan berbasis ekonomi untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf. Hal tersebut sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Maka kita bangun warung pojok, ekonomi kecil naik ekonomi kreatif kita tumbuhkan,” ucapnya

RJD ini meluncurkan produk berupa dodol dan kopi. Joko menyebut sudah ada yang memesan 25.000 unit kepadanya. Pihaknya mengambil langkah wirausaha sebagai bentuk dukungan karena tidak ingin perhelatan pemilihan presiden diisi cara-cara yang tidak produktif.

“Jadi RJD akan selalu bersama siapapun yang menumbuhkan Indonesia menjadi lebih baik,” pungkas Joko.

Secara simbolis dalam kesempatan itu, RJD menyerahkan dodol kepada Kiai Ma’ruf.***/ebn

Diguyur Hujan Deras di Tegal, Jokowi: Jaga Semangat Sampai 17 April

Calon Presiden No urut 01, Joko Widodo, tetap semangat meski dalam kapanyenya di Tegal, diguyur hujan lebat—foto istimewa

JAYAKARTA NEWS—Selama satu hari ini, Kamis, 4 April 2019, Calon Presiden nomor urut #01 Joko Widodo dan istrinya, Iriana berkampanye di Jawa Tengah. Setelah Banyumas pagi tadi, safari kampanye capres #01 Jokowi dilanjutkan di Tegal.

Guyuran hujan lebat tidak mematahkan semangat pendukungnya untuk hadir di Lapangan Sepak BolaDukuh Salam, Kabupaten Tegal. Bahkan puluhan ribu pendukung Capres #01 tidak beranjak dari tempatnya hingga Jokowi selesai menyampaikan orasi politiknya.

Tahun 2014 di Kabupaten Tegal mendapatkan suara 63 persen. “Melihat antusias pada siang hari ini meskipun kehujanan tidak ada yang bergerak satu pun. Saya ingin memastikan di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, kita harus dapat 75 persen ke atas,” kata Jokowi.

Melihat antuasiasme dan militansi pendukungnya, Capres #01 Jokowi meminta agar semangat hari ini, juga dapat ditularkan pada 17 April memdatang.

“Tanggal 17 April tinggal dua minggu lagi, jaga semangat seperti ini, setuju?” tuturnya.

“Setujuuuuu…..,” jawab pendukungnya serempak.***/ebn

Cerita Lucu Megawati tentang Kiai Ma’ruf Amin

Ilustrasi–sumber gambar beritacenter com

JAYAKARTA NEWS—Selain kisah-kisah menengangkan ternyata banyak juga cerita-cerita lucu di balik proses Pemilu 2019. Salah satunya yang diceritakan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dihadapan anggota PDI Perjuangan dari kalangan habaib, purnawirawan, dan akademisi.

Kisah yang diceritakan Mega yang mengundang senyum dan tawa adalah terkait Cawapres KH Ma’ruf Amin ketika ia tahu bahwa dirinya akan menjadi Cawapres Jokowi. Megawati lalu diminta untuk menemui Ma’ruf.

“Lucu sekali beliau. Kan kami di BPIP. Yang ditanya pertama, sopan sekali bertanyanya, ‘Boleh tidak saya tanya. Ke pencalonan, saya musti pakaian apa?” tutur Megawati sambil tersenyum-senyum, menceritakan kejadian saat itu.

Ditanya begitu, Megawati terdiam. Lalu katanya, Kiai Ma’ruf yang biasa memakai peci dan sarungan, memberi semacam kode bahwa dirinya siap memakai apapun.

“Saya celana panjang juga punya,” begitu kode dari Kiai Ma’ruf.

Menjawab itu, Megawati lalu menjawab bahwa Kiai Ma’ruf tak seharusnya pusing soal itu.

“Saya bilang tak usah pak. Sarungan saja pak. Kami ketawa jadinya,” kata Megawati, sambil tertawa.

Megawati mengaku keget dengan Kiai Ma’ruf yang sampai memikirkan hal terkecil agar jangan sampai membuat sesuatu yang kurang pantas.

Apapun itu, bagi Megawati, tawa dan kegembiraan seperti itu yang seharusnya mewarnai Pemilu 2019. Proses Pemilu, katanya, tak perlu dibuat tegang. Justru harus lebih banyak yang membuat tertawa.

“Kenapa kita tak tertawa seperti itu saja ya,” ujarnya.***/ebn

Banjir Dahsyat di Ujungberung Kota Bandung

JAYAKARTA NEWS—Hujan yang terus menerus di Kota Bandung dan daerah lainnya di berbagai wilayah menimbulkan banjir di sejumlah tempat. Salah satunya yang cukup besar adalah di Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Mengutip dari instagram Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Dara, Informasi dan Humas BNPB, evakuasi warga korban banjir di Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung terus dilakukan. “Bandung yang dulu asri dan aman banjir, saat ini menjadi daerah rentan banjir. Saat hujan deras jalan berubah jadi sungai karena buruknya drainase dan berkurangnya kawasan resapan air,” ujar Sutopo.

Evakuasi warga korban banjir di Ujungberung Kota Bandung–gambar instagram sutopo

Fenomena ini juga meluas. Banjir terjadi di dataran tinggi seperti Kota Bandung, Cimahi, Pengalengan, Semarang, Wonosobo dan lainnya. Kita harus berani, tegas dan komitmen menata ulang tata ruang dengan mengedepankan lingkungan. Kawasan resapan air yang berubah menjadi permukiman telah menyebabkan banjir makin meluas.

“Kita jaga alam, alam jaga kita. Itu tagline yang pas untuk kembali meredefinisi ulang pembangunan kita,” ujarnya.***/ebn

Menang Lawan IMFA, Rp6,68 Triliun Uang Negara Selamat

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung Prasetyo usai memberikan keterangan pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Spril 2019–foto humas kemenkeu

JAYAKARTA NEWS—Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan gugatan arbitrase IMFA (Indian Metal Ferro & Alloys Limited) terkait masalah tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan. Kemenangan ini menyelamatkan keuangan negara sebesar 469 juta dollar AS atau Rp6,68 triliun.

“Kita sangat berterima kasih kepada Jaksa Agung, tidak hanya mencegah kerugian negara apabila kalah tapi juga mengembalikan uang perkara kita. Jadi, pengeluaran kemarin akan kembali lagi ke Pemerintah Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (1/4). Demikian dikutip dari rilis humas kemenkeu.

Jaksa Agung Prasetyo SH menjelaskan, selain memenangkan Pemerintah Indonesia, IMFA pun dihukum untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase kepada Pemerintah RI sebesar 2.975.017 dollar AS dan 361.247,23 Poundsterling (GBP).

“Majelis Arbiter dalam putusannya telah menerima bantahan Pemerintah RI mengenai temporal objection yang menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia,” ungkap Prasetyo.

Apabila IMFA melakukan due diligence (uji tuntas untuk menilai kinerja suatu perusahaan) dengan benar, menurut Jaksa Agung, permasalahan dimaksud akan diketahui oleh IMFA. Oleh karenanya, IMFA tidak dapat menyerahkan seluruh kesalahannya kepada Pemerintah Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah tetap akan commit memberikan pelayanan kepada investor Indonesia. Kemenangan arbitrase itu, menurut Menkeu, bukan karena pemerintah tidak peduli kepada investor tapi suatu perkara dimana pemerintah Indonesia memang akan tetap menjaga kelola.

Menkeu berpesan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk terus merapikan berbagai perizinan. Dalam melakukan perjanjian kerja sama harus dilihat secara teliti mengenai hak dan kewajiban serta mampu memberikan kepastian hukum di Indonesia. ***/ebn

Menteri PANRB: ASN Wajib Netral Pada Pilpres dan Pileg 2019

JAYAKARTA NEWS—Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, Aparatur Negeri Sipil (ASN) wajib menjaga netralitas pada Pilpres dan Pileg 2019. “ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Menteri PANRB.

Surat edaran yang memuat tentang pelaksanaan netralitas ASN pada Pilpres dan Pileg 2019 telah ditandatangani 26 Maret 2019 lalu. Dalam surat yang ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah itu, Menteri PANRB menegaskan, ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

ASN, lanjut Menteri PANRB sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id, wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN, serta dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. “ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” tegas Menteri PANRB.

Ilustrasi–ASN wajib netral–foto dok setkab

SANKSI PELANGGARAN

Terhadap yang diduga melakukan pelanggaran netralitas, menurut Surat Edaran Menteri PANRB itu, dilaporkan kepada unsur pengawas pemilu setempat, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, unsur pengawas merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara.

Terhadap rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas, menurut Surat Edaran Menteri PANRB ini, maka instansi pemerintah segera menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin.

“Jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dinyatakan terdapat pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun jika dinyatakan terdapat pelanggaran disiplin, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegas Menteri PANRB.

Seluruh tindak lanjut rekomendasi pengawasan, menurut Surat Edaran ini, dilaporkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusan kepada Menteri PANRB.

Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh PPK, menurut Surat Edaran ini, maka Komisi Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi administrative sesuai peraturan perundang-undangan.

Menteri PANRB menekankan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

“Kepada para PPK dan PyB pada instansi pemerintah wajib untuk: a. mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas; dan b. melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku,” tegas Menteri PANRB.

Sementara kepada seluruh ASN, Menteri PANRB Syafruddin meminta agar tetap menjaga kebersamaan, soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada, dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). ***/setkab/ebn

Slamet Rahadjo Djarot : Hanya Masyarakat Bodoh yang Suka Film Bodoh

JAYAKARTA NEWS—Masyarakat adalah penentu nasib film Indonesia. Karena film hanya hadir untuk menyapa penontonnya. Bahwa kehadirannya tidak mendapatkan sambutan masyarakat penontonnya, betapapun film itu luar biasa bagusnya, film itu akan hilang begitu saja dalam peredarannya.

“Karena film seperti masakan, kalau ngga digemari, ya ngga laku. Meski masakan (film) itu sebenarnya luar biasa enaknya, ya terpaksa ngga dibuat lagi. Karena masyarakat penontonnya, lebih suka masakan film yang ngga masuk logika, ” ujar Slamet Rahadjo Djarot (70) dalam Bincang Film bertema Politik Film di Gedung A, Kemdikbud, Jakarta.

Setelah itu, salah satu motor teater Populer itu, dengan teknik vokal yang tertata berpekik, “Hanya masyarakat bodoh yang suka film bodoh. Hanya negeri bodoh yang memakan film bodoh! “.

Tak syak, ratusan pengajar, dari guru SD, SMP, SMA hingga dosen, serta pelajar dari sekitar Jabodetabek yang menyesaki Gedung A Insan Berprestasi, bersorak menyambut pekikan satu dari sedikit legenda film Indonesia itu.

Melanjutkan sharing-nya, nominator terbanyak Piala Citra itu menembang Jawa, sembari menghampiri kursi sejumlah guru, sembari menembang: “Rujak… Rujak Jambu/ Sopo wani rabi Guru……/ Dibayar sewulan sewu”.

Tentu tidak semua peserta seminar yang diinisiasi Kemendikbud dan Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) dalam rangkaian Perayaan Hari Film Nasional (HFN) ke 69, itu paham makna tembang Jawa itu.

“Saya akan menerangkan dalam cara yang sederhana. Intinya, tembang itu ingin mengatakan, betapa tanggung jawab guru sangat besar sekali, meski apresiasinya sedikit. Tapi Guru terus memuliakan diri dan lingkungan sekitarnya, ” katanya lagi.

Setelah itu, “Anak” kesayangan Teguh Karya itu memberikan kiat mujarab untuk membekali peserta didik atau murid ajar, dalam mengkonsumasi sebuah film. Yang dalam banyak hal, tidak selaras dengan kualifikasi usia penontonnya.

Tapi nekat tetap ditonton. Sehingga memberikan pengaruh tidak sepantasnya “Sensor yang paling mujarab bagi kita untuk menonton sebuah film bukan LSF (Lembaga Sensor Film). Sensor yang paling baik adalah pen-di-di-kan”, katanya.

Sebelumnya Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ahmad Yani Basuki, dalam Bincang Film yang dipandu Benny Benke menjelaskan, harus ada political will yang jelas dari negara atas peran politiknya dalam memajukan dunia perfilman di Indonesia.

“Dari aspek LSF political will nya jelas, kami hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film, ” katanya.

Dia menambahkan, kehadiran negara dalam mendukung film Indonesia menjadi semakin nyata dengan adanya UU No. 33 tahun 2009, Tentang Perfilman.

“Dengan adanya UU Perfilman ini, semakin jelas peran negara dengan regulasinya,” katanya sembari menegaskan LSF telah melakukan gerakan Sensor Mandiri atau Self Sensor kepada masyarakat sebelum menonton film.

Harapannya, dengan Sensor Mandiri, masyarakat dapat mensensor dirinya sendiri, sesusai kualifikasi usianya, sebelum menonton film. (pik)

Debat Capres: Siapa yang Menguasai Panggung?

Pangi Syarwi Chaniago, Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting –foto istimewa

JAYAKARTA NEWS—Debat keempat menjadi penampilan terbaik dari kedua kandidat capres, meskipun begitu masih ada beberapa catatan bagi penyelenggara terkait teknis debat. Demikian disampaikan Pangi Syarwi Chaniago, Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, lewat rilis yang diterima redaksi.

“Debat keempat Prabowo sudah bisa “menyerang” gagasan dan kebijakan Jokowi, beliau menyerang gagasan tanpa menyerang “personal”. Prabowo kali ini berhasil mengambil ‘panggung’ debat yang mahal dan megah ini,” ujar Pangi.

Dalam debat, Jokowi juga kerap menggunakan istilah-istilah yang yang belum bersahabat dengan telingga seperti memakai istilah “dilan”. Meski maksudnya adalah “digital dan melayani” termasuk mengunakan istilah “Mal Pelayanan Publik” Jokowi mengunakan istilah di atas untuk menyasar kaum pemilih melenial, apakah Jokowi cukup berhasil menggaet suara melenial? Bedanya di mana?

Prabowo menyampaikan istilah tersebut disertai maksud dan artinya sementara Jokowi tidak menjelaskan maksud istilah tersebut seperti pada debat sebelumnya menyebut istilah “unicorn”.

Penampilan Jokowi maupun Prabowo dalam debat kali ini bisa dibilang sukses memainkan perannya masing-masing, debat sebelumnya seperti peran aktor yang tertukar.

Kedua kandidat tampil dengan karakter aslinya, Jokowi terlihat santai dan lebih kalem dibandingkan debat sebelumnya. Sebaliknya Prabowo tampil “garang” sejak menit awal debat dimulai, genuine Prabowo ini sepertinya sudah dinanti-nanti lama oleh para pendukungnya dalam panggung debat.

Prabowo kembali ke jati dirinya yang keras dan “tegas”, sementara Jokowi kembali ke jati dirinya yang “kalem” dan tenang, tidak menggebu-gebu menyampaikan capaian-kesuksesan pemerintahannya selama ini.

“Penampilan debat dari kedua kandidat lagi-lagi hanya akan menguatkan pendukungnya sendiri (strong voters). Saya pikir belum terlalu efektif daya pikat jangkauannya menarik pemilih rasional yang belum menentukan pilihan dan mengambang (undecided voters),” ujarnya.

Sebagai petahana paparan Jokowi terkait tema debat masih terlalu datar, kata Pangi, seharusnya tampil lebih baik dengan asupan data dan “success story” pemerintah di bawah kepemimpinannya 4.5 tahun terahir. Hal ini tentu akan berdampak negatif terutama bagi pemilih rasional yang menilai pemerintah lemah atau malah dinilai gagal dari beberapa bidang strategis dalam tema terkait.

PRABOWO SANGAT AGRESIF

Sementara Prabowo tampil sangat agresif bahkan cenderung ofensif. Emosi tak terkontrol di tengah debat membuat citra positif diawal debat menjadi buyar. Imajinasi dari pemilih rasional akan mulai menerawang liar, dan ini sangat tidak menguntungkan. Kontrol emosi yang buruk ini membuat struktur sentimen yang awalnya mulai positif membuat pemilih swing voter resistensinya kembali menguat.

Kedua kandidat seharusnya lebih jeli membaca situasi, kondisi dan mampu memposisikan diri. Kedua kandidat harus menyadari bahwa dukungan yang mereka dapat hari ini sudah mulai mengkristal.

Sehingga segmen pemilih yang menjadi target debat adalah pemilih yang belum memutuskan pilihan politiknya “undecided dan swing voters” sebagai dewa elektoral “penentu” kemenangan. Dibutuhkan “maintenance” sentuhan khusus yang berbeda, tampilan debat semalam belum terlalu meyakinkan terutama untuk pemilih pada segmen ini.

Masih ada satu kesempatan debat lagi, kedua kandidat harus mempertimbangkan ini jika ingin memaksimalkan mendapatkan dukungan tambahan asupan dari dewa elektoral.***/ebn

Dua Capres Sudah Jadi Korban Fitnah, Stop Kampanye Hitam

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI—foto instagram bambangsoesatyo

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

JAYAKARTA NEWS—Dua sosok calon presiden (Capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kecewa dan sudah terluka akibat fitnah dan ujaran kebencian yang selama ini dialamatkan kepada keduanya. Ungkapan atau refleksi kekecewaan dua sosok Capres itu hendaknya mendorong semua pihak mengakhiri kampanye hitam.

Kekecewaan dua sosok Capres itu terungkap dalam debat Capres sesi IV di Hotel Shangri-La Jakarta, (30/3) malam. Prabowo mengaku tidak nyaman karena dituduh pro-khilafah. Sedangkan Jokowi mengaku selama ini memendam perasaan karena dia dituduh PKI.

Kendati pengakuan kedua Capres tampak semata-mata sebagai adu argumentasi dalam debat, pengakuan itu jelas-jelas memperlihatkan kekecewaan kedua sosok Capres itu. Bahkan Prabowo sampai harus mengungkap sekilas latar belakang ibu yang melahirkannya.

Bambang Soesatyo–foto instagram bambangsoesatyo

Fakta dari debat Capres sesi IV itu hendaknya menyadarkan semua elemen masyarakat bahwa dua sosok Capres Indonesia yang terpilih untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 mendatang sudah menjadi korban kampanye hitam bermuatan fitnah dan ujaran kebencian.

Padahal, untuk menyandang status Capres, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sudah melalui berbagai tahapan proses seleksi. Sehingga, semburan fitnah yang bertujuan mencoreng citra atau kredibilitas kedua sosok capres itu sama sekali tidak masuk akal.

Bahkan, fitnah terhadap kedua Sosok Capres berpotensi merusak akal sehat. Sebab, masyarakat dicekoki pemahaman bahwa institusi negara penyelenggara Pemilu bisa meloloskan pribadi bermasalah untuk mengisi jabatan presiden.

Karena itu, kampanye hitam terhadap dua kandidat presiden RI ini harus dihentikan. Sebab, fitnah dan ujaran kebencian yang ditujukan ke pribadi Capres Joko Widodo maupun Capres Prabowo Subianto sama artinya dengan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Harap diingat bahwa kedua sosok ini tampil sebagai Capres berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia.***