PKS Archives - Jayakarta News

Suka Buat Narasi Mengadu Domba, Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

JAYAKARTA NEWS— Narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, ternyata hanya sekedar gimik untuk meraup suara.

Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langsung dinyatakan bubar.

Bahkan dua anggotanya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke presiden-wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024.

Sementara PKS masih bersikap ‘malu-malu kucing’, namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

PKS pun menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya langsung.

.Menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

Menurutnya, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” katanya.

Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satu contohnya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi. “Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” kata Mahfuz.***/din

Launching dan Punggahan Rumah Pemenangan PKS Sumut

MEDAN, JAYAKARTA NEWS – Dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara (DPW DPD Sumut) hari ini Selasa (21/3) menggelar kegiatan Punggahan sekaligus Launching Rumah Dakwah Pemenangan PKS Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Mongonsidi No. 17, Polonia, Kota Medan.

Acara yang dihadiri Ketua DPW PKS Sumut, Dr. H. Usman Jakfar Lc, M.A, beserta petinggi-petinggi pengurus PKS lainnya, serta tokoh masyarakat Datuk Sri H. Syamsul Arifin SE (Gubernur Sumatera Utara yang ke-15), kemudian ada relawan Anis, Ketua Sahabat Anis, Sarifuddin Siba, Kedan Anis, Budi Sardi, lalu tokoh agama, juga ketua para ormas Islam Sumut, ada Ketua Dewan Da’Wah islam Chairul Azhar S.SI, perwakilan dari MUI Sumut, Hatta Siregar dan lainnya.

Sebelum acara dimulai terlebih dahulu pembawa acara berpantun, “Namanya memetik batang pidara jangan patahkan batang rambutan namanya berbangsa dan bernegara lagu nasional jangan ditinggalkan.”. Kemudian para hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Partai Keadilan Sejahtera.

Setelah itu Ketua DPW PKS Sumut, Dr. H. Usman Jakfar Lc, M.A menyampaikan bahwa acara pertama ini adalah punggahan, tujuan dilaksanakn sebagai bentuk kegembiraan kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan, seperti ada riwayat mengatakan barang siapa yang bergembira dengan menyambut bulan suci Ramadhan Allah mengharamkan ke atasnya api neraka., yang kedua meresmikan atau melaunching Rumah Dakwah Pemenangan PKS. Kita menamakan rumah dakwah dan pemenangan. Mudah-mudahan nama ini menjadi doa, karena kami meyakini bahwa PKS sampai hari ini kehadirannya adalah untuk menebar rahmat kepada sekalian alam.

“Rahmat yang dimaksud disitu pertama dalam bentuk general, umum, apapun bentuknya dan yang kedua adalah lil alamin untuk alam semesta, bukan saja untuk manusia bahkan juga untuk selain manusia. Jadi itulah yang menjadi dasar falsafah perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Karena itu kami yakin kehadiran PKS adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia,” jelas Usman Jakfar

Usman Jakfar mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera punya semangat transformasi dan kolaborasi. PKS siap bekerjasama dengan partai, ormas dan lembaga mana pun untuk mewujudkan Indonesia, wabil khusus yang adil dan sejahtera.

PKS yang punya makna ‘P’ adalah Pintar artinya PKS ingin memperjuangkan bidang pendidikan, jika pendidikan maju propinsi kita maju. Maka anggaran pendidikan harus ditingkatkan. Kemudian ‘K’, Kaya. Ekonomi PKS sangat menitikberatkan kepada UMKM. “Alhamdulilah salah satu DPR RI kita Bapak Haji Hidayatullah SE baru kemarin mendapatkan award sebagai dewan yang terbaik. Beliau adalah pembina UMKM di Sumut. Sudah banyak yang dibantu oleh beliau,” ujarnya.

Yang ketiga, ‘S’ adalah Sehat. PKS memperjuangkan kesehatan. Anggota dewan PKS di Kota Medan agar dilaksanakan UHC. Masyarakat jika berobat tidak perlu lagi membawa kartu BPJS, cukup membawa KTP. “Hadir bersama kita Bapak Rajudin Sagala anggota DPRD Kota Medan, bagaimana beliau memperjuangkan agar ini bisa disetujui dan alhamdullilah.”

Di kesempatan yang sama tokoh masyarakat Datuk Sri H. Syamsul Arifin SE mengatakan, dirinya berbahagia, meski dari partai Golkar bisa duduk di tengah-tengah PKS. “Saya kalau tak diundang Sakhira Zandi, saya tak datang. Sakhira ini guru spritual saya. Kalo ada apa- apa saya tanya ke dia,” ucap Datok Syamsul Arifin

“Baju saya putih, partai saya Golkar dan saya berharap adanya rumah pemenangan PKS ini harus mencapai target. Dulu saja PKS ini gak ada apa-apa dia bisa menang, rakyat itu ditanya apa itu PKS, gak tau,” tambah mantan Gubernur Sumut ini.

Datok Syamsul Arifin berharap generasi muda berjuang seperti pendahulunya yang sudah memenangkan PKS. “Bahkan PKS sudah pernah merebut jabatan Gubernur Sumatera Utara, yaitu saya lah gubernurnya sama mas Gatot Pujo Nugroho,” ungkap Datok Syamsul Arifin.

Kalau tidak menang, artinya anak-anak muda kita tidak sungguh-sungguh. Dulu, Sigit pakai Honda saja mau memenangkan PKS, digas pol. Sekarang sudah ada mobil, ada gedung bahkan dua. “Saya tanya Ketua DPW PKS Sumut, gedung lama gimana ustad?” Itu kantor datok, yang ini tempat pemenangan. Jadi sudah dua kantor pun gak menang? Itu sudah terlalu! Karena saat tidak ada kantor, bisa menang,” ujar Syamsul Arifin disambut tawa para hadirin. (Monang Sitohang)

Distribusi Kekayaan di Indonesia Sangat Timpang

Gap penghasilan. *(foto: chinadaily.com.cn)*

Jayakarta News – Presiden baru-baru ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan RPJMN 2014-2019. Ada indikator yang hasilnya bagus, namun tidak sedikit yang merah. Salah satu indikator penting, yang hasilnya relatif bagus adalah indikator Gini rasio, yang mencerminkan ketimpangan pembangunan.

Dilaporkan pemerintah, bahwa nilai Gini rasio di tahun 2019 mencapai target yang diharapkan sesuai RPJMN 2014-2019, yakni di bawah angka 0.4. Secara umum angka Gini rasio di bawah 0.4 masuk kategori baik, sementara angka 0.4-0.5 adalah kategori ketimpangan sedang. Sementara angka Gini rasio di atas 0.5 termasuk kategori ketimpangan buruk.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, pemerintah perlu hati-hati menilai capaian indikator ini. Karena pengukuran Gini rasio yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini melalui BPS, fokus pada aspek konsumsi, bukan pendapatan apalagi kekayaan yang lebih bersifat kumulatif. Sehingga, kesimpulan hasil yang baik dan menggembirakan tersebut di atas hanyalah dari sisi konsumsi.

Artinya ketimpangan konsumsi tidak terlalu signifikan dalam masyarakat kita. Namun, bagaimana dengan ketimpangan dari aspek kekayaan? Data Global Wealth Report 2018 Credit Suisse tentang ketimpangan di Indonesia sangat berbeda bahkan berlawanan.

Menurut data itu, 1% penduduk di Indonesia pada tahun 2018 memiliki kekayaan sebesar 47% dari total kekayaan Indonesia. Kalau diperlebar menjadi 10% penduduk, maka data yang ada memperlihatkan kelompok 10% penduduk ini menguasai kekayaan sebesar 75%.

Artinya, kata Mulyanto, 99% penduduk Indonesia hanya memiliki kekayaan 53% dari total. Atau 90% penduduk kita hanya memiliki 25% dari total kekayaan Indonesia. “Ini kan sebuah ketimpangan yang buruk,” imbuhnya.

Jadi meskipun mensyukuri angka Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di negeri ini yang telah menurun dan semakin baik, namun tidak berarti kita bebas dari persoalan ketimpangan.

Justru kita tetap harus waspada terhadap ketimpangan kekayaan, ketimpangan lahan, ketimpangan regional Jawa-luar Jawa, dll. “Jangan sampai kita terlena dengan data-data tersebut,” kata politisi PKS ini seraya menambahkan, “ketimpangan harus terus diperangi, karena tidak sehat bagi rasa keadilan. Apalagi kalau penduduk yang 1% itu dominan berasal dari etnis tertentu.”

Karenanya pemerintah harus terus mengupayakan dengan berbagai cara, agar gap antara kaya dan miskin di negeri ini berkurang. Harus ada tetesan atau kalau perlu “curahan” kekayaan dari 1% penduduk kaya kepada 99% penduduk yang tidak kaya. “Pembangunan ekonomi bukan hanya harus berkualitas, tetapi juga inklusif. Sehingga distribusi kekayaan tidak terlalu timpang di antara penduduk,” imbuhnya.

Selain melalui peningkatan peluang yang sama, kompetisi yang jujur dan pemihakan pada penduduk miskin, salah satu cara yang juga diusulkan Global Competitive Report 2019 untuk mereduksi ketimpangan adalah melalui kebijakan tarif pajak yang lebih sesuai bagi kelompok kaya yang 1% tersebut di atas.

Langkah ini penting, karena sekaligus dapat mengurangi rapot merah pemerintah terkait indikator tax rasio kita, yang terus melorot menjadi 11.5 %. Padahal Malaysia dan Thailand saja masing-masing sudah mencapai 13,6% dan 17.6%. Bahkan Philipina tax rasionya sudah mencapai 17.5%. IMF sendiri merekomendasikan angka tax rasio ini minimal pada besaran 16%.

“Sebagai wakil rakyat, tentu saja saya meminta manajemen perpajakan pemerintah tidak seperti zaman penjajah dulu, yang memeras keringat rakyat. Jangan sampai rakyat miskin atau usaha kecil yang masih merangkak sudah dikenakan pajak. Ini terjadi di berbagai daerah. Akibatnya, baru memulai usaha mereka langsung bangkrut.

Perlu dibangun dulu kekuatan di sisi wajib pajak, agar mereka bergairah berusaha, dan akhirnya kuat untuk membayar pajak secara konsisten. Sementara masyarakat yang berpenghasilan di bawah 8 juta dibebaskan dari pajak. “Nah, untuk yang sudah kuat, mereka yang masuk kelompok 1% atau 10% penduduk kaya, perlu tarif pajak yang sesuai atau progresif,” kata Mulyanto. Ditambahkan, langkah ini mungkin akan lebih cepat mereduksi ketimpangan kekayaan di antara penduduk kita, serta rasa keadilan lebih cepat tumbuh subur. (*/rr)

Pemerintah Harus Perkokoh Sistem Inovasi Nasional

Jayakarta News – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Industri Pembangunan Mulyanto menyoroti evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yg dilakukan pemerintah baru-baru ini, mengenai masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan dan cenderung defisit.

Mulyanto mengatakan pemerintah perlu memperbaiki kondisi “transaksi berjalan” yang terus defisit, dengan cara menggenjot kinerja ekspor nasional. “Yang tak kalah penting dan menjadi hal dasar pembangunan ekonomi serta fokus jangka panjang yakni perbaikan struktur ekonomi nasional,” ungkap Mulyanto.

Salah satu elemen penting dalam struktur ekonomi nasional adalah industri. Industri itu menurut Mulyanto, semestinya menjadi “engine of growth”, mesin pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa baik domestik maupun orientasi ekspor.

“Kita saat ini sering menerima laporan terjadinya deindustrialisasi, dimana kontribusi sektor industri terhadap PDB terus anjlok sampai menjadi sekitar 20%,” ujar pria berkacamata ini.

Lebih lanjut Mulyanto menambahkan, kinerja sektor industri pernah mencapai angka melebihi 25%, dimana para ekonom menyebut sebagai deindustrialisasi dini, dimana sektor industri anjlok sebelum mencapai puncaknya.

“Menurut hemat saya, pemerintah perlu fokus pada industri sebagai “prime mover”. Lalu gerakkan industri kreatif, UMKM dan inovasi teknologi menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru,” pungkasnya.

PKS sendiri ungkap Mulyanto, dalam Platformnya mengusulkan agar pemerintah memperkokoh Sistem Inovasi Nasional, karena kejayaan sumber daya alam sudah lewat masanya dan pemerintah mengakui hal itu.

“Kita harus meningkatkan kemampuan SDM dalam inovasi teknologi, yang dilakukan bersamaan dengan hilirisasi industri dengan penuh kesabaran dan pemikiran jangka panjang. Jangan sporadis, tidak responsif, inkonsistensi, sprint jangka pendek serta perlu “Sistem Nasional”, yang kokoh,” tutupnya. (*/rr)

Aboe Bakar Alhabsyi: Kita tidak Boleh Berada di Balik Bayang-bayang Negara Lain

Aboe Bakar Alhabsyi–Anggota Komisi III DPR RI–foto istw

Indonesia harus berperan aktif dalam membantu etnis Uygur keluar dari problem pelanggaran HAM yang mereka terima. Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. “Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain,” kata Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR. Demikian rilis yang diterima redaksi.

Konstitusi kita menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya sikap politik luar negeri kita tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya. “Pada konteks kasus Uygur kita harus bersikap secara tegas, hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” tegasnya.

Presiden dan Kemenlu harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uygur terbebas dari pelanggaran HAM. Sebagai negara yang berpenduduk mauoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama. ***/ebn

Suparmi ‘Terpikat’ Arief

SUHU politik terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Tangerang mulai memanas, seiring dengan munculnya sejumlah nama yang siap bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan di kota tersebut pada 2018 mendatang.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi ditengarai mulai ‘terpikat’ pada sosok Walikota Tangerang H Arief R Wismansyah. Suparni pun siap menjadi pendamping Arief maju dalam perhelatan demokrasi lokal tersebut untuk mengantongi tiket memimpin Tangerang.

Politisi yang sehari-hari berbusana muslimah itu, mengaku sejauh ini pihaknya belum mengantongi rekomendasi dari partai yang menjadi induk kejuangannya, PDI Perjuangan. Dengan berakhirnya Pilgub DKI Jakarta, yang menyita pikiran dan tenaga seluruh elite partai hingga lapisan tataran pengurus cabang, untuk memenangkan pasangan Basuki-Djarot, kini seperti jajaran PDIP Kota Tangerang bisa mulai fokus pada Pilkada Kota Tangerang. Suparmi menyatakan, sebagai kader dirinya siap mendampingi Arief dalam Pilkada Kota Tangerang apabila warga dan partai mengamanahkannya.

“Saya siap jika dipercaya mendampingi Pak Arief. Meski saya belum punya pengalaman dieksekutif, saya yakin bisa menyesuikan diri dengan cepat. Seperti saat pertama menjabat Ketua DPRD Kota Tangerang, saya merasa seperti berada di tengah hutan. Tetapi, setelah itu saya cepat memahaminya, dan ternyata seperti ini,” ujarnya kepada wartawan Kamis (27/4).

Jelang kontestasi Pilkada Kota Tangerang, Walikota Tangerang sendiri, sekarang ini rutin bersilahturahmi ke jajaran petinggi partai politik yang ada di kota tersebut. Arief dipastikan akan diusung oleh Partai Demokrat dimana dia menjabat sebagai Ketua Majelis Partai(MP) Partai Demokrat Kota Tangerang.

Dengan modal lima kursi Demokrat di DPRD Kota Tangerang, maka tidak ada cara lain bagi partai tersebut untuk mengajukan kadernya pada Pilkada nanti harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat minimal dengan 10 kursi (20% dari jumlah kursi dewan) atau dua puluh tiga persen dari jumlah suara pemilih. Untuk syarat minimal itu, Partai Demokrat cukup berkoalisi dengan PDIP, untuk memastikan Walikota Tangerang sekarang maju dalam Pilkada.

Komposisi kursi DPRD Kota Tangerang meliputi: PDIP dengan 10 kursi, Golkar dan Gerindra masing-masing 6 kursi, Demokrat, PKB dan PPP masing-masing 5 kursi, PKS dan PAN masing-masing 4 kursi, Hanura 3 kursi serta Nasdem 2 kursi. ***

Usir PKI dari Banten

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memilih pasangan Wahidin – Andika dalam Pilgub Banten 2017 ini, antara lain karena dinilai bisa diberi amanah mengusir PKI dari Banten. Begitu kurang lebih pesan Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS, DPR RI pada kampanye akbar pasangan nomor urut satu, Minggu (5/2) di Lebak, Banten.

Dua hal yang di mata Jazuli begitu kongkrit dari Wahidin – Andika adalah kemauan memperbaiki infrastruktur jalan, agar masyarakat tidak bengek, juga amanat untuk mengusir komunisme dari Bumi Jawara.

Sementara itu Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan dalam orasinya mengatakan, PAN ingin mengembalikan kejayaan dan kemajuan Banten melalui pasangan WH-Andika. Menurut Zulkifli, jauh sebelum Indonesia merdeka, nama Banten sudah kesohor ke seluruh penjuru dunia. “Inilah WH – Andika pasangan terbaik, yang mampu mengembaikan kejayaan Banten,” ujarnya.

Orasi kedua tokoh partai besar di Indonesia itu, mendapat sambutan meriah dari para peserta kampanye pasangan nomor urut satu. Teriakan “usir PKI dari Banten” pun terdengar di mana-mana. Begitupun saat Ketua Umum PAN mengucapkan keinginannya mengembalikan kejayaan Banten, teriakan histeris pun terdengar di mana-mana, “Banten Jaya!” ***