Tag: kemenlu

Indonesia Gastrodiplomacy Series: Kuliner Indonesia Pikat Selera Kepala Perwakilan Asing

JAYAKARTA NEWS – Cita Rasa sempurna perpaduan rempah – rempah Jawa seperti kunyit, serai, jahe, dan daun salam membuat Garang Asem begitu istimewa. Selain perpaduan rasa Garang (pedas) dan Asem (asam) yang pas di lidah, daun pisang pembungkus ayam juga sangat unik, dan dinilai sangat autentik oleh peserta Indonesia Gastrodiplomacy Series: Diplomatic Gathering and Cooking with Women Ambassadors and Heads of Mission, yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri pada Sabtu (2/12). 

Selain menambah cita rasa segar dan gurih di satu sisi, teknik membungkus haruslah tepat, hingga Garang Asem tidak bocor. Bagian inilah yang ternyata mencuri perhatian para peserta. Hal tersebut secara langsung diungkap oleh H.E. Ms. Nikki Penelope Williams, Duta Besar Australia untuk Indonesia. “Ini adalah hal yang sangat unik dan menarik. Saya senang sekali bisa belajar dan mempraktikannya secara langsung,” tutur Dubes Australia yang kerap disapa Dubes Penny ini. 

Selain Garang Asem, Duta Besar dan Kepala Perwakilan Asing dalam gelaran pertama Indonesia Gastrodiplomacy Series ini juga diajarkan cara membuat minuman herbal Kunyit Asem. Selain itu, peserta juga diberi pembekalan materi mengenai berbagai jenis dan variasi bumbu dan rempah dari berbagai wilayah di Indonesia seperti kunyit, pala, kemiri, sereh, belimbing wuluh, gula jawa dll. 

Indonesia Gastrodiplomacy Series diselenggarakan sebagai bagian dari kampanye Indonesia Spice Up The World yang merupakan program prioritas Pemerintah untuk memperkenalkan bumbu dan rempah Indonesia ke kancah internasional. 

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Nugraha “Nining” Mauludiah menyampaikan bahwa program ini bukan hanya sekedar belajar memasak namun merupakan ajakan untuk memulai perjalanan penjelajahan kuliner. Melalui lensa kuliner, program ini ditujukan untuk menggugah rasa ingin tahu masyarakat Internasional tentang asal muasal rempah Indonesia dan menginspirasi mereka untuk menelusuri “spice trail” ke berbagai pelosok Nusantara. 

Dengan menggandeng Ramu Rasa Cooking Studio pimpinan Santhi Serad, seorang pecinta dan pakar masakan Indonesia, program ini mengundang antusiasme para Kepala Perwakilan Asing perempuan di Jakarta. 

​​Diakhir kegiatan, para tamu disuguhkan makan siang masakan khas Indonesia. Soto Lamongan dan Rawon khas Jawa Timur yang disajikan menjadi favorit para tamu undangan yang hadir. Sepanjang program, para peserta terlihat sangat antusias karena selain mendapat keterampilan masak kuliner Indonesia, mereka juga mendapatkan pengetahuan mengenai kekayaan rempah Indonesia. Mereka banyak menyampaikan apresiasi langsung atas kegiatan gastrodiplomacy ini dan berharap dapat mengikuti kembali seri selanjutnya dari program dimaksud.***/mel

Aboe Bakar Alhabsyi: Kita tidak Boleh Berada di Balik Bayang-bayang Negara Lain

Aboe Bakar Alhabsyi–Anggota Komisi III DPR RI–foto istw

Indonesia harus berperan aktif dalam membantu etnis Uygur keluar dari problem pelanggaran HAM yang mereka terima. Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. “Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain,” kata Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR. Demikian rilis yang diterima redaksi.

Konstitusi kita menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya sikap politik luar negeri kita tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya. “Pada konteks kasus Uygur kita harus bersikap secara tegas, hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” tegasnya.

Presiden dan Kemenlu harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uygur terbebas dari pelanggaran HAM. Sebagai negara yang berpenduduk mauoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama. ***/ebn