pertanian Archives - Page 2 of 3

Belanda Sudah Jadi Salah Satu Eksportir Terbesar Pangan Dunia

JAYAKARTA NEWS – Belanda punya luas tanah yang kecil hanya 41.543 km² dibandingkan dengan Jawa Barat yang 36.051 km², jadi lebih besar sedikit. Penduduk Belanda hanya 17 juta jiwa. Namun negara kecil ini punya pertanyaan penting, dua puluh tahun lalu, bagaimana memberi makan penduduknya. Dengan sumber daya alam terbatas dan luas tanah pertanian yang juga terbatas. Pemecahannya teknologi.

Sekarang, Belanda sudah jadi eksportir produk pertanian nomer dua terbesar dunia di belakang Amerika. Belanda jadi pionir di bidang riset daging ‘cell-cultured’, pertanian vertikal, teknologi pembibitan, dan robotic dalam pemerahan susu sapi dan juga panenan. Selain itu, inovasi teknologi dengan focus pemanfaatan pemakaian air yang lebih efesien sekaligus mengurangi emisi karbon dan metan.

Belanda memproduksi 4 juta sapi, 13 juta babi dan 104 juta ayam setiap tahun dan jadi eksportir daging terbesar di Eropa. Selain itu, negara ini juga memasok berbagai sayuran ke negara-negara Eropa Barat. Belanda mempunyai sekitar 96,5 Kilometer persegi Rumah Kaca pertanian.

Ilustrasi pertanian/Foto: Serena Koi, pexels.com

Rumah-rumah kaca ini, yang menggunakan lebih sedikit air dan pupuk, bisa memberi hasil panen sangat besar, sekitar satu hektar sama hasilnya dengan 10 hektar di pertanian konvensional. Para petani Belanda juga menggunakan hanya setengah gallon (sekitar 2 liter) air untuk menumbuhkan hampir setengah kilogram tomat, padahal pada pertanian biasa umumnya menggunakan sekitar 100 liter air.

Bisa dibilang Belanda adalah negara pertanian dan peternakan. Lebih dari setengah luas negara itu digunakan untuk sektor agrikultur. Kekuatan negeri kecil ini dibidang agrikultur juga diakui dunia, perusahaan raksasa, yang bergerak di bidang pangan, seperti Netle, Coca-Cola, Unilever, Cargill, dan Kraft Heinz, memiliki pusat-pusat riset dan pengembangan di sana.

Pendekatan riset dan pengembangan dibidang agrikultur dilakukan melalui kolaborasi antara universitas, lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta. Kolaborasi erat ini sangat membantu mendorong inovasi dan peningkatan daya saing Belanda di sektor agrikultur ini.

Beberapa cara dilakukan untuk memajukan teknologi pertanian – peternakan di sana, di antaranya;

Proyek-proyek riset bersama antara universitas, pemerintah, dan perusahaan swasta untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan produksi, dan efisiensi. Kolaborasi ini juga memastikan riset didanai dengan baik dengan tujuan jelas juga memastikan hasilnya dipraktekkan di lapangan.

Kolaborasi ketiga pihak (universitas, pemerintah, swasta) memungkinkan saling tukar keahlian dan pengetahuan. Setiap pihak memberikan kontribusi keahlian unik dan perspektifnya untuk pengembangan teknologi baru.

Sementara akses ke pendanaan lebih baik dengan adanya kolaborasi. Pemerintah dan perusahaan swasta biasanya memberikan pendanaan untuk proyek-proyek riset. Universitas juga bisa berkontribusi dana melalui dana hibah dan sumber-sumber lainnya.

Kolaborasi juga meningkatkan komersialisasi hasil-hasil riset berupa teknologi baru dan produk-produk pertanian. Kemudian, upaya ini akan mempercepat hasil riset masuk kepasar dan lebih efisien.

Kolaborasi ketiga pihak memampukan Belanda bisa dengan cepat menerapkan hasil-hasil riset dan pengembannya. Nah, penerapan cepat ini memberi keuntungan besar untuk para petani dan sektor agrikultur lainnya.

Kolaborasi universitas, pemerintah, dan perusahaan swasta di Belanda sudah menjadi kunci kemajuan inovasi teknologi di sektar agrikultur. Kolaborasi ini juga memperlihatkan kemampuan negara untuk jadi terdepan di bidang teknologi agrikultur.

Ilustrasi/Foto: ThisIsEngineering, pexels com

Sedikit menyoroti Pendidikan tinggi di Belanda di bidang riset agrikultur memperlihatkan peran yang sangat penting. Banyak universitas memberi fokus pada berbagai aspek dari agrikultur, termasuk produksi pertanian dan peternakan, agribisnis, dan agrikultur yang berkelanjutan. Universitas-universitas juga memiliki akses terhadap peralatan riset canggih dan juga pendanaan yang memadai dari pemerintah dan sektor swasta. Pendanaan memegang peran penting dalam setiap aktivitas atau proyek. Riset-riset di universitas di Belanda memperoleh dana dari lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Nature and Food Quality, dan Netherland Enterprise Agency dan juga sektor swasta. Top of Form

Sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan agribisnis dan teknologi agrikultur, memegang pernan penting dalam riset dan pengembangan agrikultur. Banyak perusahaan bekerjasama dengan universitas dan lembaga pemerintah, utamanya dibidang pengembangan teknologi dan peningkatan produksi. Beberapa perusahaan tekemuka di bidang teknology agrikultur, diantaranya; Koppert Cress, yang menggunakan tekonologi hidroponik. Kemudian, Priva yang fokus pada teknologi pengaturan iklim dan manajemen energi pada Rumah Kaca. Perusahaan Lely dan BouMatic Robotics, yang mengembangkan sistem otomatis pemerahan susu sapi termasuk pemberian pangan dan manajemen kotoran.

Pada ujungnya, kolaborasi pemerintah, universitas, dan sektor swasta sudah berbuah manis buat Belanda dibidang agrikultur. Kita perlu belajar dari Belanda terutama bagaimana merancang kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta untuk kemajuan bangsa.***/leo

Disclaimer: Tulisan singkat di atas menggunakan sumber informasi sedikit dari Washingtonpost.com dan banyak bahan tulisan dari ChatGPT, sebuah web site Artificial Intelligence (AI) yang dibuat oleh OpenAI.

Presiden Resmikan Food Estate Mangga, Gubernur Khofifah Optimistis akan Ungkit Kesejahteraan Petani

GRESIK, JAYAKARTA NEWS— Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut optimis kehadiran Food Estate Mangga di Kabupaten Gresik dan diyakini akan mengungkit kesejahteraan warga Gresik khususnya petani mangga serta warga Jawa Timur secara luas.

Menurutnya keberadaan Food Estate Mangga yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo ini akan kian memajukan pengembangan sektor hortikultura Jawa Timur dari hulu hingga hilir.

Yang tentunya diharapkan akan mampu mendorong produksi mangga dan produk hortikultura lainnya dari Gresik dan sekitarnya sehingga mengungkit ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah usai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan Food Estate Berbasis Mangga dan Taksi Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) di Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Senin (22/8).

Presiden Jokowi berharap food estate diantaranya ada yang milik rakyat maupun milik swasta ini dapat terintegrasi dengan embung yang dibangun di area ini. Sehingga baik masyarakat maupun swasta sama-sama bisa bergerak.

Presiden menginginkan produksi mangga yang ditanam sekarang bisa berbuah kira-kira 3 tahun. Sebagian diekspor sebagian untuk keperluan domestik.

“Hal ini karena permintaan mangga untuk ekspor saat ini masih kurang baik ke Timur Tengah, China, Jepang, Eropa banyak permintaan. Sehingga ke depan tidak hanya di Gresik tapi juga kabupaten lain yang kira-kita memiliki lahan marginal yang cocok untuk mangga,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi turut menyerahkan bantuan Taksi Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) merah putih seperti Combine Harvester, Traktor Roda 4, Traktor Roda 2, Cultivator dan Pompa Air. Taksi Alsintan Merah Putih ini sendiri memiliki unsur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Rencananya di lokasi ini juga akan dikembangkan Smart Green House (SGH) Hortikultura yang mengembangkan berbagai jenis tanaman seperti melon, tomat cherry dan cabai.

Peluncuran ini turut dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara , Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Sementara itu Gubernur Khofifah menjelaskan, optimisme bahwa Food Estate ini akan mengungkit kesejahteraan warga Gresik dan Jatim karena pengembangan budidaya mangga di sana telah menggunakan penerapan teknologi pertanian modern dan keterpaduan hulu-hilir berbasis korporasi petani.

“Pengembangan sektor pertanian harus dilakukan dari hulu ke hilir. Dan apa yang ada di Food Estate Mangga ini melibatkan banyak stakeholder, hulu hingga hilir. Mulai dari sarana prasarana, alsintan, petani/gapoktan, offtaker sampai dengan industri modern,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Food Estate merupakan program nasional yang bertujuan untuk membangun kawasan sentra produksi pangan. Sedangkan Food Estate Mangga yang ada di Gresik ini merupakan kawasan mangga terintegrasi berskala luas yang pertama dikembangkan di Indonesia.

Mencakup 4 kecamatan, Food Estate Mangga di Kabupaten Gresik tersebar di Kec. Dukun seluas 1.205 Hektar, di Kec. Sidayu seluas 1.506 Hektar, di Kec. Panceng seluas 2.410 Hektar, dan di Kec. Ujungpangkah seluas 903 Hektar.

Hingga tahun 2024, total pengembangan Food Estate Mangga di Kabupaten Gresik ditargetkan mencapai 6.024 hektar dengan melibatkan 12.048 petani.

Di bawah pengelolaan PT Galasari Gunung Sejahtera, food estate ini akan mengembangkan mangga varietas Malaba, Gadung-21, Arummanis dan Garifta.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah menguraikan, yang tidak kalah penting dalam proses hulu hilir mangga ini adalah keberadaan offtaker atau pelaku usaha/penjamin hasil produksi hortikultura. Kemitraan antara kelompoktani dengan pelaku usaha (offtaker) ini penting agar hasil dari produk hortikultura bisa lebih optimal.

Dimana dalam proses pemasaran mangga di PT. Galasari Gunung Sejahtera (PT. GGS) ini, Plasma/Kebun Inti ke Packing House PT. GGS kemudian ke Pasar Modern, Horeka.

Pada model ini, mangga dari kebun plasma atau kebun inti milik PT. GGS dikirim ke packing house PT. GGS untuk dilakukan sortasi dan selanjutnya dipasarkan ke pasar modern dan untuk memenuhi kebutuhan Horeka.

“Saat ini baru sekitar 50% yang bisa masuk pasar supermarket, sementara 50% lainnya dijadikan olahan seperti jus, buah potong beku, dodol, es krim, keripik dan kue. Dengan adanya offtaker ini maka produk hortikulutra akan memiliki nilai tambah karena produk yang ditanam adalah merupakan kebutuhan pasar,” katanya.

Food Estate mangga di Gresik ini menggunakan teknologi pengembangan mangga jarak tanam rapat atau disebut dengan teknologi HDP (High Density Planting), teknologi penggantian varietas tidak produktif dengan varietas unggulan (Top Working) dan Teknologi pembuahan di luar musim (Off Season), pemupukan berimbang, irigasi, dan pengendalian hama/penyakit.

“Selain budidaya, juga akan dikembangkan teknologi pascapanen primer dan sekunder. Rencananya model bisnis mangga yang dikembangkan di Food Estate Gresik disusun dengan kaidah pengelolaan usaha yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan petani sebagai pelaku utama dalam skala ekonomi yang layak,” katanya.

Seperti diketahui, produksi Mangga di Jatim memberikan kontribusi terbesar di tingkat nasional yaitu sebesar 1,2 juta ton (42%), dengan luas areal 15.547 Hektar atau dengan jumlah pohon yang menghasilkan sebanyak 17.273.128 pohon, dan produksinya sebesar 1.167.114 ton.

Kabupaten Gresik sendiri merupakan salah satu sentra produksi mangga di Jatim dengan luas areal tanam seluas 9.702 hektar, jumlah pohon yang menghasilkan sebanyak 2.532.614 pohon, dengan produksi sebesar 67.592 ton dan produktivitas 7 ton/ha.(poedji)

Panen Raya Padi di Ponorogo untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian

JAYAKARTA NEWS-Pemprov Jawa Timur terus berupaya melakukan banyak terobosan dan strategi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Tak hanya dengan mempercepat masa tanam padi, namun juga pengembangan varietas unggul baru, pemanfaatan lahan produktif hingga pendampingan dari perguruan tinggi.

Bentuk nyata upaya itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan panen raya padi varietas sunggal yang di tanam di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, hari ini, Senin (25/4).

Padi Sunggal ini merupakan varietas unggul yang dikembangkan karena memiliki karakteristik usia panen 100-110 hari dengan hasil produksi sekitar 7-8 ton per hektar.

Selain itu, varietas sunggal juga memiliki anakan yang banyak sehingga lebih tahan rebah dan cocok ditanam di dua musim. Baik musim hujan maupun kemarau. Sehingga dalam 1 tahun bisa dilakukan 3 kali periode tanam.

“Hari ini alhamdulillah kita melakukan panen raya padi sunggal di Ponorogo. Ponorogo ini masuk 10 besar penghasil dan penyumbang Padi di Jawa Timur. Kita memang ingin keliling turun bersama petani untuk memberi semangat agar terus menjaga produktifitas Padi tetap tinggi,” tegas Khofifah.

Sebab sebagaimana diketahui, sehari sebelumnya Gubernur Khofifah juga turun langsung melakukan tanam padi di Kabupaten Ngawi. Yang kemudian dilanjutkan hari ini melakulan panen raya padi di Ponorogo.

“Dengan terus semangat meningkatkan produktivitas padi kita, maka akan turut berkontribusi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus ketahanan dan kedaulatan pangan secara nasional,” tambahnya.

Tidak hanya itu, panen raya padi ini juga menjadi bukti bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan yang kini menjadi isu dunia ini terus menjadi komitmen dan keseriusan dari Jatim kepada masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah dari beras.

“Ketercukupan komoditas beras ini menjadi bagian penting dan harus disiapkan. Ketika ketahanan pangan menjadi issue dunia dan masyarakat Indonesia bahan pangan pokoknya adalah beras, maka ketersediaan serta ketercukupan menjadi hal yang sangat strategis,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan Bed Driyer Automixing kepada kelompok tani amongkismo Ds. Janti Kec Slahung dan Poktan Tani Maju Desa Bedi Wetan Kec. Bungkal.

Khofifah berharap, lewat bantuan Bed Driyer atau mesin pengering padi ini bisa mendukung kualitas Padi yang dihasilkan supaya mencapai kualitas kadar air yang bagus hingga mencapai 14 persen sesuai standar dari pemerintah dan bisa jadi kualitas premium.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyampaikan rasa terima kasihnya karena terus mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Jatim di bawah komando Gubernur Khofifah.

Sugiri mengaku, bahwa kehadiran ibu Gubernur Panen Raya di Babadan ini karena memiliki banyak keunggulan. Antara lain, padi yang dipanen hari ini lebih tahan dan cocok ditanam dimusim hujan maupun kemarau sehingga dalam satu tahun bisa dipanen sebanyak tiga kali.

“Matur nuwun ibu atas dukungannya. Semoga lewat kehadiran ibu Gubernur ke Ponorogo menambah semangat petani kita serta meningkatkan produktifitas Padi di Ponorogo guna mensuplai kebutuhan masyarakat Jatim dan Indonesia,” jelasnya. (poedji)

Melihat Petani Mancabut Bibit Padi

Anda yang hidup di perkotaan, sangat jarang, atau bahkan tidak akan pernah melihat pemandangan petani mencabut benih padi, atau istilahnya ndaud. Di Bogor, aktivitas petani ini masih bisa kita jumpai. Mari kita lihat bagaimana seorang petani mendaud bibit padi.

Harga Pupuk Nonsubsidi Mencekik Petani, Muhaimin: Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman

JAYAKARTA NEWS— Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi yang mencapai 100% pada pekan pertama Januari 2022. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi petani karena harga jual komoditas yang masih rendah di tingkat petani dan kenaikan harga komoditas yang tidak normal di tingkat pasar. Tren kenaikan harga pupuk non-subsidi itu sudah berlangsung sejak Oktober 2021.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk nonsubsidi. ”Lonjakan harga pupuk nonsubsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan,” ujar Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa (11/1/2022). Demikian rilis yang diterima redaksi.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan yang disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk.

Disisi lain, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk non subsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional.

”Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan melakukan pemetaan masalah untuk menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan terhambat dan tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi,” urainya.

Gus Muhaimin juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi kembali data petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di lapangan sehingga penerima pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai.

Sebelumnya, Ketua Pusat Perbenihan Nasional (P2N) SPI Kusnan mengatakan kenaikan harga pupuk non-subsidi itu turut mengoreksi pendapatan petani secara nasional. Konsekuensinya, nilai tukar petani atau NTP untuk tahun 2021 masih berada di bawah standar impas. Harga pupuk non-subsidi yang pada 2020 akhir hanya Rp265.000-Rp280.000 per sak isi 50 kilogram (kg) pupuk Urea, tapi sekarang Oktober hingga November 2021, harga pupuk itu mengalami kenaikan menjadi Rp380.000. Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai Rp480.000 hingga Rp500.000. Bahkan di luar Jawa tembus Rp600.000.***/ebn

Anggota DPR Soroti Anggaran Cetak Kartu Tani Capai Ratusan Miliar Rupiah

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti program kebijakan kartu tani yang anggarannya mencapai ratusan miliar. Ia menyarankan anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas petani, karena program kartu tani sendiri manfaatnya masih belum dirasakan oleh kalangan petani.

“Tidak main-main anggaran senilai ratusan miliar hanya untuk mencetak kartu tani. Uang Rp300 miliar tersebut sebaiknya digunakan untuk menggenjot produktifitas petani, dari pada habis untuk mencetak kartu tani yang manfaatnya minim dirasakan oleh petani,” ujarn Slalmet di Jakarta, Selasa (5/10/2021) sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id

Salah satu yang paling mendapatkan sorotan adalah belum teratasinya permasalahan pengadaan pupuk subsidi bagi masyarakat khususnya melalui kartu tani. Berdasarkan pengamatan di lapangan ternyata keberadaan kartu tani tidak lantas membantu petani untuk mendapatkan akses yang lebih berkeadilan ke pupuk bersubsidi yang sudah menjadi hak mereka.

Padahal program kartu tani ini sudah mulai diprogramkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian sebagai sebuah terobosan kebijakan untuk memudahkan petani mendapatkan akses kepada pupuk bersubsidi. Namun hampir 5 tahun berjalan keberadaan kartu tani justru menjadi polemik berkepanjangan.

“Program kartu tani ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun namun keberdaannya bukan menjadi solusi tapi justru menambah persoalan baru dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi,” ujar politisi Fraksi PKS itu.

Sejatinya program kartu tani ini memang sudah mendapatkan banyak kritikan baik melalui beberapa penelitian ilmiah maupun pada tatanan implementasinya di lapangan. Sejumlah permasalahan yang mencuat adalah ketidaksiapan infrastruktur khususnya jaringan internet di daerah, ketidaksiapan jejaring kios yang bisa menerima penggunaan kartu tani dan adanya kewajiban saldo minimum dalam kartu tani yang cukup memberatkan petani dalam upaya penggunaan kartu tani tersebut.

Slamet meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kartu tani atau kalau perlu menghentikan program tersebut karena dianggap hanya merupakan pemborosan anggaran saja. Menurutnya, saat ini pemerintah telah mencetak dan mengedarkan 15 juta kartu tani dengan harga Rp20.000 per kartu artinya akan tersedia anggaran sekitar Rp300 miliar yang bisa dihemat untuk dialihkan ke pembangunan sarana-prasarana pertanian seperti irigasi atau ke program-program lain yang menstimulus produktifitas petani.

Di sisi lain, Slamet juga menyoroti data impor pangan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana, periode Januari hingga Agustus 2021 Indonesia mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok senilai 8,37 miliar dolar AS atau setara dengan Rp118,9 triliun (kurs Rp 14.200 per dolar AS).

Ia memamparkan, persoalan impor pangan adalah ekses dari buruknya tata kelola pertanian di Indonesia, terutama gap atau jarak antara perencanaan dan eksekusi di lapangan yang terlihat bagus dalam laporan saja, tetapi manfaatnya tidak begitu dirasakan oleh petani. (***/ont)

Waspada Krisis Pangan, Percepat Pola Tanam

JAYAKARTA NEWS— Mengamati kondisi pandemi Covid-19 yang belum menandakan adanya penurunan, Anggota Komisi II DPR RI Hugua meminta Pemerintah Indonesia, dalam hal ini instansi teknis, untuk segera mengambil langkah yakni dengan mempercepat pola tanam guna menghindari krisis pangan yang bisa saja terjadi.

“Kami memperkirakan hingga akhir Mei 2020 ini penyebaran Covid-19 masih tinggi, maka kemungkinan masa tanggap darurat akan diperpanjang hingga Agustus atau September 2020. Meskipun data statistik menyebutkan hingga Juni 2020 stok pangan khusus beras masih cukup aman,” kata Hugua dalam keterangan persnya, Jumat (1/5/2020). Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Politisi PDI Perjuangan dapil Sultra itu mengungkapkan, setelah Juni 2020 bisa jadi negara akan menghadapi kekurangan pangan, sehingga hal ini harus diantisipasi dengan serius karena seluruh energi bangsa saat ini terkuras habis pada kegiatan medis dan non-medis melawan Covid-19.

“Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan stimulus untuk membantu petani khususnya petani gurem, namun pasti belum sepenuhnya menyelesaikan ancaman kelangkaan pangan. Karena masalah utama yang dihadapi akibat Covid-19 adalah terganggunya rantai distribusi logistik secara nasional,” tambah Hugua.

Ia mengingatkan bahwa dengan ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan terganggunya rantai distribusi barang dan jasa, termasuk sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit dan obat-obatan.

“Soalnya ini pandemi global dan jika pandemi ini tidak menurun dalam 3-6 bulan ke depan, maka menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO), dapat memicu krisis ekonomi dan krisis pangan global,” ujarnya.

Hugua juga meminta kepada Mendagri untuk membuat kebijakan khusus guna mendorong pemerintah daerah bergotong royong bersama rakyat untuk berswasembada pangan, khususnya pangan non-beras seperti biji-bijian, umbi-umbian, sagu, palawija dan bahan pangan lokal lainnya.

“Pangan non-beras ini penting karena jenisnya sangat beragam, areanya lebih luas dari persawahan, mencakup seluruh provinsi, lebih mudah dikembangkan oleh petani dengan teknologi lokal serta dapat menerapkan saprodi lokal seperti pupuk organik, bibit lokal dan obat-obatan organik lokal buatan petani sendiri,” katanya. Dengan demikian, walaupun terjadi gangguan rantai pasokan saprodi pertanian akibat pandemi Covid-19, tidak akan mengurangi hasil panen petani. ***dpr/non

Perlu Grand Design Pembangunan Pertanian Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Sektor Pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari 5 prioritas pembangunan Tahun 2019 – 2024. Pembangunan ekonomi ke depan tetap memperkuat sektor pertanian, walaupun pada poin kelima program prioritas pembangunan 2019 – 2024, yaitu tranformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap SDA menjadi berdaya saing manufaktur dan jasa modern tanpa meninggalkan sektor pertanian.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Ekonomi sekaligus melakukan Penandatangan Adendum Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian terkait Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia–foto puspen kemendagri

Mendagri juga mengingatkan berbagai akan potensi pertanian yang dimiliki Indonesia, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alamnya.

“Jumlah masyarakat Indonesia yang ada di pedesaan masih berbasis pada pertanian, apakah negara agraris harus lari ke jasa modern tentu tidak dan potensi baik SDA dan SDM tersedia semuannya,” ucapnya.

Indonesia, lanjutnya, memiliki berbagai macam karakteristik potensi pertanian, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, bahkan lahan gambut, potensi tersebut sebagai lumbung pertanian. Persoalan saat ini adalah adanya miss managemen.

Perlu adanya grand design pembangunan pertanian dalam memetakan potensi setiap karakteristik lahan yang dibangun dari kebijakan strategis melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Di tataran pemerintahan pusat dan daerah harus adanya persamaan persepsi dalam merealisasikan kerjasama ke depan yang meliputi: Pertama, pencapaian target pembangunan nasional bilang pertanian melalui sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program.

Kedua, melakukan koordinasi teknis pembangunan pusat dan daerah melalui: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ketiga, mengoptimalkan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan sektor pertanian melalui sinergi kebijakan sektor pertanian antar perangkat daerah.

Keempat, kebijakan, rencana, dan program diinternalisasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan dukungan APBD.***/ebn

Ada Infak Anda di Rojolele Ini

Joko Intarto dan rojolele Klaten produk Lazismu–foto istimewa

Oleh: Joko Intarto

Ini salah satu hasil nyata zakat, infak dan sedekah untuk produktivitas. Dari zakat, infak dan sedekah Anda, jadilah beras Rojolele organik.

Beras ini bukan sembarang beras. Tetapi beras Rojolele yang ditanam di habitat aslinya: Klaten, Jawa Tengah.

Rojolele Klaten itu karakternya mirip dengan Pandan Wangi Cianjur. Hanya bisa menghasilkan beras dengan citarasa khas di habitat aslinya.

Sifat asli Rojolele itu unik. Tingginya bisa mencapai 160 Cm – 2 meter. Usia panennya 180 hari alias 6 bulan.

Kualitas berasnya memang jos. Tidak ada yang meragukan lagi. Tapi budidayanya sulit. Usia panennya yang 6 bulan merupakan kesulitan tersendiri bagi petani. Dari mana airnya untuk dua bulan tersisa?

Tingginya yang hampir 2 meter juga menjadi masalah. Apalagi produksi gabahnya tergolong tinggi. Batang padi Rojolele yang sudah mulai berisi pasti patah atau rebah kalau tertiup angin kencang. Mati. Gagal panen.

Para petani Klaten kemudian bekerjasama dengan BATAN. Untuk melakukan perbaikan bibit Rojolele. Agar batangnya bisa lebih pendek. Usia panennya juga lebih cepat.

Setelah berlangsung 12 tahun, program perbaikan genetika Rojolele dinyatakan berhasil. Rojolele baru menghasilkan padi dengan tinggi 120 Cm dan usia panen 120 hari. Sama dengan padi pada umumnya.

Citarasa berasnya tidak berubah. Tetap sama seperti aslinya. Pun produktivitasnya tidak menurun.

Keberhasilan ini tentu membahagiakan para petani Klaten. Mereka sekarang mulai menanam Rojolele lagi. Bahkan, Rojolele dianggap sebagai produk beras unggulan asli Klaten untuk pasar beras premium nasional. Karena hanya di Klaten lah Rojolele bisa tumbuh dan menghasilkan beras yang empuk, pulen dan wangi.

Semangat para petanu itu ditangkap Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. Majelis kemudian mengajak Lazismu untuk menggalang zakat, infak dan sedekah untuk program pengembangan Rojolele organik bagi para petani dhuafa di Klaten. Penanaman perdana dilakukan pada tahun 2018 yang lalu.

Sekarang program itu telah menghasilkan panen. Totalnya sudah lebih dari 100 ton beras. Beras sudah dikemas dalam plastik kedap udara dengan berat 1 Kg per bungkus.

Berapa harganya? Harga jual di tingkat petani Klaten Rp 20.000 per Kg. Harga di Jakarta naik karena ada ongkos kirim dari Klaten Rp 2.000 per Kg ditambah infak Rp 3.000 per Kg. Jadinya Rp 25.000 per Kg.

“Lazismu ini bukan lembaga bisnis. Kelebihan atas harga akan dicatat sebagai infak. Bukan keuntungan,” kata Eny Wijayanti, ketua badan pengurus Lazismu yang menjadi project manager Rojolele Klaten itu.

Program Rojolele van Klaten itu rupanya menarik perhatian banyak pihak. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, misalnya, langsung berlangganan 10 ton per bulan. Khusus untuk memenuhi kebutuhan dosen dan karyawan UMY.

Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur juga langsung menyatakan minatnya untuk jatah konsumsi karyawan dan pasien. “Gudang kebencanaan Lazismu Manggarai Jakarta Selatan juga mendapat order dari donatur sebanyak 1 ton Rojolele Klaten,” kata Lambang Saribuana.

Tidak semuanya pembeli besar. Ada juga pembeli kecil. Misalnya, saya. Hanya membeli 5 Kg untuk kebutuhan konsumsi di rumah sendiri.

Nah, kalau Anda juga mau, bolehlah nitip beli lewat saya….***

Menko Luhut Dorong Kerja Sama Pertanian dengan Andhra Pradesh

Foto: Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman

Saat menghadiri High Level Dialogue on Zero Budget Natural Farming pada Selasa (22-1-2019) di Davos Swiss, Menko Luhut berkomunikasi via sambungan video Davos-New Delhi dengan N. Chandrababu Naidu selaku Chief Minister of Andhra Pradesh, sebuah negara bagian (state) di India.

Pembicaraan keduanya adalah mengenai kerja sama pertanian alami berbiaya nol atau Zero Budget Natural Farming (ZBNF).

“Kami akan mengirim perwakilan 6 Kabupaten bulan depan ke Andhra Pradesh. Kami harap mereka dapat dilatih dalam satu kurun waktu sehingga mereka bisa bawa pulang teknologi dan pengetauhan tersebut ke Indonesia, sehingga kami bisa meningkatkan kualitas petani Indonesia,” ujar Menko Luhut yang menginginkan implementasi riil dan cepat dari kerja sama tersebut.

“Kami mau mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena membawa dampak negatif terhadap kesehatan dan tingginya biaya yang harus ditanggung petani,” komitmen Menko Luhut menunjukkan bahwa kesejahteraan petani telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia.

“Saya percaya ini bisa membantu Indonesia mengurangi kemiskinan. Kami ingin bergerak cepat,” ungkap Menko Luhut lebih lanjut tentang implikasi kerja sama ini.

“Indonesia dan India memiliki kesamaan nasib, yaitu subsidi pupuk kimia. Jika kita bisa survive lebih baik tanpa subsidi dan bahkan tanpa pupuk kimia, maka itu adalah sebuah solusi yang win-win terutama untuk planet ini,” dukung Satya Tripathi selaku asisten Sekjen PBB untuk program lingkungan. Dia berharap Indonesia dan Andhra Pradesh dapat berkolaborasi demi kebaikan bersama dan dunia.

Program ZBNF

ZBNF adalah sebuah program yang menjauhkan para petani dari penggunaan bahan-bahan kimia dalam kegiatan agrikultur. Mengadopsi pendekatan Agroecology, ZNBF menghindarkan petani dari beban biaya tinggi akibat penggunaan bahan kimia, sekaligus meningkatkan kesehatan petani dan lingkungan.

Pemerintah Andhra Pradesh sendiri telah mengimplementasikan program ini sejak 2016 dengan melibatkan 40.000 petani. Jumlah ini berkembang menjadi 523.000 orang petani pada 2018.

Dengan ZBNF, produksi padi di Andhra Pradesh dapat ditingkatkan sampai 15%, kacang tanah 26%, sedangkan kapas 10%.

Sejalan dengan SDG

Belajar dari penanganan pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, limbah pertanian ternyata juga penyumbang polusi yang dialirkan menuju ke laut. Oleh karena itu ZBNF menjadi perhatian Menko Maritim. Karena dengan dikuranginya penggunaan zat kimia dalam pertanian, maka polusi ke laut juga dapat dikurangi.

Hal ini sejalan dengan SDG nomor 14 yang berbunyi, “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development” (Pemanfaatan laut, samudera dan sumber daya kelautan yang lestari dan berkelanjutan untuk pengembangan berkelanjutan). Dengan demikian, perairan yang bersih merupakan keniscayaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.***/ks