kesehatan Archives - Page 18 of 22

Presiden Tinjau Pembersihan Bandara Soekarno-Hatta

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama sejumlah pejabat terkait mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung pembersihan Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, pada Jumat (13/03/2020). Hal ini sehubungan dengan langkah pemerintah untuk melihat kesiapan fasilitas umum dalam mengantisipasi virus korona atau Covid-19.

Selain Mendagri, tampak turut mendampingi yakni Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Presiden Tinjau Pembersihan Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3/2020)–foto puspenkemendagri

“Baru saja tadi saya mengecek, mengontrol hal-hal apa saja yang telah dilakukan baik di tempat-tempat publik seperti airport. Tadi pagi kita menyisir Istiqlal dan sudah kita mulai dengan disinfektan. Kalau airport, pelabuhan, dan stasiun saya kira Pemerintah sebetulnya sudah melakukannya dari seminggu yang lalu, tapi saya ingin memastikan bahwa ini dilakukan setiap hari,” kata Presiden.

Presiden juga meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan secara serius terhadap virus yang kini telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO itu.

“Saya sampaikan bahwa penanganan Covid-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang saya sampaikan dan ada yang tidak, karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat. Kita semuanya berusaha keras menangani dan mengatasinya,” terangnya.

Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk tidak panik, tetap tenang, di samping melakukan pola hidup sehat dan menjaga imunitas.

“Di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kita tetap harus tenang dan berupaya keras menghadapi tantangan ini,” ujarnya.

Dalam kegiatannya tersebut Presiden meninjau sejumlah alat dan tempat sterilisasi. Mulai dari alat pemindai suhu tubuh (Thermal Scan) yang dipasang di sepanjang koridor bandara, maupun thermal gun yang dibawa oleh sejumlah petugas Bandara. ***kemendagri/ebn

Hindari Simpang-siur Informasi Virus Corona, Pemda Diminta Aktifkan Jubir

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangannya, meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk mengaktifkan Juru Bicara (Jubir) guna menjelaskan kepada masyarakat terkait isu virus corona.

“Seluruh Pemda diharapkan mengaktifkan Jubir untuk menjelaskan kepada publik dan pers terkait isu corona, jangan sampai terjadi simpang siur,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Selasa (03/03/2020), sebagaimana dikutip dari rilis Puspen Kemendagri.

Pengaktifan Jubir di Pemda dilakukan guna mencegah kebohongan dan ketidakjelasan informasi di tengah masyarakat. “Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah hoax atau ada kejelasan informasi publik terkait wabah korona,” jelasnya.

Jubir Pemda juga diminta berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun instansi terkait agar mampu memberikan pemahaman terkait kesehatan maupun virus corona.

“Jubir tersebut harus terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dalam penanganan soal kesehatan termasuk terkait wabah virus corona,” pungkasnya.

Penunjukan juru bicara di lingkungan Pemda juga didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 480/3502/SJ kepada Gubernur dan 480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati/Walikota tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah.***/ebn

WNI ABK Diamond Princess Diobservasi 28 Hari

JAYAKARTA NEWS— Saat ini ada 9 anak buah kapal (ABK) Diamond Princess yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) positif Covid-19 dan ABK yang negatif Covid-19 masih berada di dalam kapal. Nantinya, pasca penjemputan ABK tersebut akan diobservasi selama 2 kali masa inkubasi atau 28 hari.

Demikian keterangan pers dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.

Keputusan inkubasi 28 hari itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Sesditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Achmad Yurianto menjelaskan diputuskannya 28 hari masa observasi ditengarai seiring terjadinya kasus positif Covid-19 terutama di Cina.

Selain itu adanya fakta bahwa warga negara Amerika yang merupakan penumpang Kapal Diamond Princess semula diperiksa hasilnya negatif Covid-19, menjadi positif Covid-19 setelah lebih dari 21 hari.

“Artinya kita harus berhati-hati setelah karantina 14 hari pertama. Ini yang membuat kita berpikir bahwa seharusnya untuk ABK Diamond Princess harus dilakukan observasi setidaknya 2×14 hari,” kata dr. Achmad.

Saat ini kapal tersebut masih berlabuh di Pelabuhan Yokohama. Terkait proses penjemputan, Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya semua ABK akan dijemput namun masih perlu diplomasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang.

Evakuasi akan dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang, sehingga perlu pengaturan khusus soal pemindahan WNI ABK dari Kapal Diamond Princess ke pesawat penjemput. Pasalnya, ABK yang akan dievakuasi tidak mungkin menunggu di bandara seperti penumpang biasa. Para ABK diharapkan secepatnya dapat berpindah dari kapal ke pesawat penjemputan.

“Ini yang akhirnya membutuhkan penjadwalan ketat dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan kepastian kapan akan berangkat untuk menjemput WNI ABK,” ucap dr. Achmad. ***/ebn

Inikah Resep Mujarab Pemusnah Wabah?

JAYAKARTA NEWS—Memasuki pekan ketiga Februari 2020, berarti sudah satu bulan berlalu sejak pertama virus Covid-19 menjangkiti manusia. Para ahli bekerja siang dan malam demi menemukan vaksin penangkal atau obat penyembuh penyakit akibat virus itu.

Didera penyakit yang mengakibatkan suhu tubuh melonjak hingga mencapai 39 derajat Celsius, seorang mahasiswa berusia 21 tahun di Tiongkok sempat mengira dirinya sudah tiada. “Saya pikir, saya sedang mengetuk pintu neraka,” katanya seperti dikutip dari Mirror.

Namanya mahasiswa itu adalah Tiger Yee. Dia berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, tempat pertama kali ditemukannya penyakit akibat virus Covid-19, pada akhir Desember 2019. Wuhan merupakan sebuah kota pelabuhan dengan 11 juta orang.

Pada 1 Januari 2020, Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di Kota Wuhan ditutup. Penyebabnya, beberapa pekerja di pasar itu diketahui terjangkit virus tersebut.

Yee merupakan penyintas penyakit akibat virus mematikan itu. Nyawanya selamat setelah mengkonsumsi kaletra, yakni obat yang biasa digunakan untuk mengobati HIV.

Yee sembuh setelah sepanjang tiga pekan terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit dan rumah akibat terinfeksi virus Covid-19.

Ditengarai, sebagaimana dituturkan Yee, dikutip dari Express.co.uk, virus Covid-19 mulai menembus pertahanan tubuhnya tatkala dia mengikuti kursus bahasa di sebuah sekolah, pada awal Januari 2020. Sekolah itu lokasinya berdekatan dengan pasar ikan Wuhan.

Pada pertengahan Januari, dalam kurun waktu inkubasi, Yee mulai merasakan gejala terserang virus tersebut. Yang pertama dirasakannya adalah sakit di bagian perut. Dan lantaran rasa sakit itu disertai dengan gejala flu, maka dia pun mulai mengonsumsi obat flu.

Alih-alih sembuh, kian hari kondisi kesehatan Yee diketahui makin menurun. Gejala sakit yang dirasakannya kian parah. Hingga sekira hari keempat meringkuk di tempat tidur, ayah Yee mulai menyadari sesuatu yang serius tengah menimpa anaknya itu.

“Ketika itu, tubuh saya demam lumayan tinggi. Tak hanya itu, saya juga merasakan nyeri yang menyiksa setiap bagian tubuh saya. Saya juga menderita batuk yang sangat parah, seperti orang yang akan mati,” katanya.

Menyadari kondisi Yee sudah sangat buruk, keluarganya segera melarikannya ke Rumah Sakit Tongji untuk mendapatkan perawatan. “Saya takut ketika itu. Sebab, setiap dokter di rumah sakit itu mengenakan pakaian aneh, seperti pelindung tubuh, yang belum pernah saya lihat sebelumnya,” papar Yee.

Di rumah sakit itu, Yee menjelaskan, kemudian dirinya diminta untuk menjalani pemeriksaan menggunakan CT scan. Hasilnya, Yee diduga terinfeksi virus Covid-19. Persoalannya menjadi semakin serius karena ditengarai, virus itu sudah menyebar ke paru-parunya.

Kendati dari hasil pemeriksaan itu kuat dugaan bahwa Yee menderita penyakit akibat virus mutan tersebut, tim dokter di rumah sakit itu menolak melakukan tes diagnostik terhadap Yee.

Alasan yang diperoleh pihak keluarga Yee ketika itu adalah rumah sakit sedang kehabisan tes kit.

Menghadapi situasi serupa itu, Yee tidak memiliki pilihan selain menjalani pengobatan secara mandiri di rumahnya. Sambil terus meminum obat ala kadarnya yang dimilikinya. Hingga pada suatu malam, suhu tubuh Yee melonjak hingga mencapai 39 derajat Celcius.

Merespons kondisi kesehatannya yang kian mengkhawatirkan, Yee kembali dilarikan ke rumah sakit. Ketika itulah, dokter di rumah sakit tersebut pun meresepkan “obat mujarab” yang kelak menyelamatkan nyawa Yee. Nama obah itu adalah Kaletra. Obat itu biasa digunakan untuk mengobati para penderita HIV.

Selain diberi Kaletra, dokter di rumah sakit juga memberi bekal Yee, cairan infus. Setelah menjalani perawatan selama sembilan hari, Yee pun mulai merasakan kesembuhan menghampiri dirinya. Dan akhirnya, pada 7 Februari 2020, Yee dinyatakan bersih dari virus Covid-19 yang menyebabkan masalah kesehatannya selama lebih dari tiga minggu.

Yee sendiri merupakan satu diantara ribuan pasien yang dapat dipulihkan dari virus corona. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Hubei, Senin (17/2/2020) pagi, korban virus corona yang tewas sudah tembus 1.700 lebih jiwa.

Pemerintah Tiongkok juga melaporkan 1.933 kasus baru. Jadi total pasien terinfeksi corona di seluruh dunia menjadi 70.400 orang.

salah satu kegiatan teman-teman kita dari Wuhan yang sedang dilakukan observasi kesehatannya oleh tim medis di Natuna–foto dok pkk kemenkes

Berlomba Menemukan

Selama hampir 1,5 bulan sejak virus jahanam itu kedapatan menghantui warga dunia, beragam inovasi dilakukan demi bisa melumpuhkannya. Sebagaimana ditegaskan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tendros Adhanom Ghebreyesus, ilmu pengetahuan menjadi bagian yang sangat penting dalam pengendalian wabah virus Covid-19.

Bertolak dari kesadaran itulah, WHO mengadakan forum penelitian dan inovasi global demi memobilisasi aksi internasional sebagai respons terhadap virus Covid-19.

“Memanfaatkan kekuatan sains sangat penting untuk mengendalikan wabah ini,” kata Ghebreyesus, dikutip dari laman WHO.

WHO berperan menyatukan bidang ilmiah demi mengidentifikasi dan mempercepat penelitian. Forum yang diadakan pada 11-12 Februari di Jenewa, Swiss, diselenggarakan dengan kolaborasi bersama Global Research Collaboration and Infectious Disease Preparedness (GLOPID-R). GLOPID-R merupakan jaringan internasional yang memfasilitasi respons cepat dan efektif terhadap wabah penyakit menular.

Forum itu mempertemukan banyak ahli, termasuk ilmuwan terkemuka dari lembaga kesehatan masyarakat, kementerian kesehatan, dan penyediaan dana dalam pengembangan vaksin Covid, terapi, dan diagnostik (ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala).

Pertemuan itu juga membahas beberapa bidang penelitian, termasuk mengidentifikasi sumber virus, sampel biologis, dan urutan genetik.

Memang tak seperti wabah sebelumnya yang dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan vaksinnya, riset untuk mengatasi virus Covid-19 sudah berlangsung beberapa jam sesudah virus itu dikenali. Pemerintah Tiongkok telah menyebarkan kode genetiknya dengan cepat.

Perkembangan teknologi dan komitmen dari berbagai pemerintah untuk mendanai riset soal penyakit baru membuat banyak fasilitas riset yang bisa memulai pekerjaan mereka dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya.

Di laboratorium Inovio di San Diego, misalnya, ilmuwan menggunakan teknologi DNA baru untuk membuat potensi vaksin.

Vaksin yang diberi nama sementara “INO-4800 ” ini rencananya akan diujicobakan kepada manusia pada musim panas tahun ini. “Saat Tiongkok menyediakan rangkaian DNA virus ini, kami bisa memeriksanya di komputer kami dan merancang vaksinnya dalam tiga jam,” kata Kate Broderick, wakil presiden riset dan pengembangan di Inovio.

Kate menambahkan, “Mesin vaksin DNA kami ini baru karena memakai rangkaian DNA dari virus untuk menyasar bagian khusus patogen yang kami yakini akan direspons oleh tubuh manusia dengan cara terbaik. Lalu kami pakai sel dari pasien sendiri untuk menjadi pabrik vaksin itu, memperkuat mekanisme respons alamiah tubuh.”

Pengembangan virus ini didanai Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), yang terdiri dari organisasi pemerintah dan lembaga amal dari seluruh dunia.

Lembaga ini dibentuk setelah wabah Ebola di Afrika Barat, menyediakan dana untuk mempercepat pengembangan vaksin bagi penyakit baru.

Dr Melanie Saville, Direktur Riset Vaksin di CEPI, mengatakan, “Misinya adalah untuk memastikan bahwa wabah ini tidak lagi jadi ancaman bagi manusia dan mengembangkan vaksin bagi penyakit menular yang muncul.”

Sementara itu, University of Queensland sedang mengerjakan vaksin “capit molekuler” yang disebut memungkinkan produksi vaksin cepat dan terarah untuk melawan beberapa virus patogen sekaligus. Satu lagi adalah Moderna Inc di Massachusetts yang bekerja sama dengan US National Institute of Allergy and Infectious Diseases dan tengah mempercepat riset mereka.

WHO kini mengkoordinasikan upaya global pencarian vaksin baru. Mereka menyatakan mengikuti perkembangan sejumlah lembaga riset, termasuk tiga yang didukung oleh CEPI. Sekalipun upaya pengembangan vaksin ini dipercepat, riset-riset ini masih dalam tahapan awal. WHO akan segera memutuskan vaksin mana yang akan diuji coba kepada manusia dalam beberapa hari ini.

Obat Antimalaria

Masih terkait upaya memberangus aksi virus itu, langkah maju juga dilakukan para pakar Tiongkok. Mereka mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil uji klinis, obat antimalaria, Chloroquine Phosphate, memiliki efek penyembuhan tertentu pada penyakit akibat virus Covid-19.

Wakil Kepala Pusat Pengembangan Bioteknologi Nasional Tiongkok Sun Yanrong, di bawah Kementerian Sains dan Teknologi, dalam konferensi pers seperti dilansir kantor berita Xinhua, Selasa (18/2/2020), menyebutkan bahwa para pakar “sepakat” mengusulkan agar obat tersebut dimasukkan dalam versi baru panduan pengobatan Covid-19 dan diterapkan dalam uji klinis yang lebih luas secepat mungkin.

Sun mengatakan, Chloroquine Phosphate yang telah digunakan sebagai obat antimalaria selama lebih dari 70 tahun, dipilih dari puluhan ribu obat yang telah ada setelah melewati beberapa putaran screening.

Menurut Sun, obat tersebut telah digunakan dalam uji klinis di lebih dari 10 rumah sakit di Beijing, serta di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan dan Provinsi Hunan, Tiongkok Tengah, dan menunjukkan khasiat yang cukup baik. Kita tunggu saja hasil penemuan obat antivirus dari berbagai belahan dunia itu dan harapannya ampuh melawan penyakit mematikan tersebut.***sumber: indonesia.go.id/ebn

Penyelenggara Pos Diminta Antisipasi Penyebaran Virus Corona Melalui Barang Kiriman Pos

Penyelenggara Pos diharapkan melakukan identifikasi yang dibutuhkan terhadap barang-barang kiriman pos, khususnya dari Tiongkok dan Hongkong, serta negara-negara yang telah terdampak Novel Coronavirus. Dalam kegiatan operasional, khususnya barang kiriman impor agar menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Direktorat Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Kominfo guna mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau Novel Coronavirus (Covid -19) melalui pengiriman barang. Demikian dikutip dari siaran pers yang disampaikan Ferdinandus Setu, Ptl Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo yang diterima redaksi, Sabtu, (15/02/2020).

Imbauan tersebut disampaikan kepada pimpinan Pos Indonesia, DPP Asperindo serta para pimpinan atau penanggung jawab penyelenggaraan pos berdasarkan Surat tertanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Pos Ikhsan Baidirus.

“Imbauan tersebut berdasarkan tembusan bersama antara Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Badan Karantina serta Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika”.

Selain itu, Direktorat Pos Kementerian Kominfo juga meminta penyelenggara Pos untuk tidak melakukan pengiriman barang yang telah dilarang berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Lembaga-Lembaga Pemerintah terkait dengan antisipasi penyebaran novel coronavirus.

Penyelenggara Pos juga dapat melaporkan kepada Badan Karantina, Bea dan Cukai serta instansi Pemerintah lainnya yang berwenang apabila ditemukenali potensi jenis risiko penularan melalui barang, terutama jenis barang yang dapat menjadi media pembawa penyebaran novel coronavirus.

Kementerian Kominfo berharap, seluruh Penyelenggara Pos untuk terus berpartisipasi aktif mencegah penyebaran Novel Coronavirus atau Covid- 19 agar tidak masuk ke Indonesia, terutama melalui kiriman barang.***/ebn

Pemerintah Jamin Karantina WNI dari Wuhan Cina tidak Bahayakan Masyarakat Natuna

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah menjamin pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Cina, yang kini dikarantina tidak membahayakan masyarakat di Natuna. Hal itu diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD, yang juga didampingi Mendagri dan Menkes saat menggelar konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan Bupati Natuna di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (04/02/2020).

“Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara Indonesia itu dilakukan dengan aturan, tidak membahayakan masyarakat Natuna, dan sampai menjamin secara resmi. Bapak Menkes tadi mengatakan, menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu daripada menghadapi risiko-risiko itu, jadi lebih tinggi dari sekadar menjamin,” kata Menkopolhukam.

Menkopolhukam juga meminta masyarakat terutama di Natuna untuk memperbaharui informasi dan tak mempercayai berita bohong yang dapat memprovokasi.

Konferensi Pers dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Natuna–foto puspen kemendagri

“Diharapkan masyarakat, Pemda, dan tokoh-tokoh pemuda di Natuna sering mengecek informasi ke pusat, ke posko-posko, dan lain sebagainya, untuk tidak percaya pada berita bohong, hoaks, yang bisa mendramatisir masalah yang sebenarnya tidak ada apa-apa,” ujarnya.

Ia juga mengaku adanya miskomunikasi yang terjadi dengan Pemerintah Daerah Natuna diakibatkan karena perkembangannya yang dinamis dan cepat.

“Memang terjadi semacam miskomunikasi, bukan keterlambatan informasi, karena Pemerintah begitu mendapat green light (lampu hijau) untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI, langsung mengambil langkah cepat mengambil tempat di Natuna yang dianggap tepat dan mudah, paling aman dan melekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan tepat.”

“(Namun) timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan Pemda dan rakyat Natuna agak terlambat, karena diikuti dengan semua media massa bahwa perkembangannya dari menit ke menit, dan kita melakukan tindakan yang tepat,” jelas Menkopolhukam.

Di samping itu, Pemerintah juga menjamin WNI yang dipulangkan dari Wuhan dalam kondisi sehat, namun perlu dilakukan beberapa tindakan sesuai standar internasional.

“Semua yang sekarang ada di Natuna yang dipulangkan dari RRC itu dalam keadaan sehat, cuma untuk melakukan standar internasional maka dilakukan hal seperti sekarang ini, dikarantina dulu, diperiksa setiap hari, dengan catatan Menkes berada paling depan di bidang ini,” kata Menkopolhukam.

Pihaknya juga berencana akan bertolak ke Natuna dalam waktu dengan beberapa pejabat terkait. Selain meninjau langsung, kedatangan Menkopolhukam juga dalam rangka berdoa meminta keselamatan bagi seluruh bangsa Indonesia.

“Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan rencana lain yang tidak bisa diganti, saya tanggal 6 dengan beberapa pejabat terkait (akan) datang ke Natuna untuk menghadiri istigosah, doa bersama, untuk memohon kepada Tuhan untuk kebaikan bersama,” ujarnya.

Konferensi Pers juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Menteri Kesehatan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K), Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Natuna.***/ebn

Menparekraf: Perlu Langkah Antisipatif Sektor Pariwisata Cegah Masuknya Virus Corona

JAYAKARTA NEWS– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio menegaskan perlunya langkah antisipatif semua pemangku kepentingan sektor pariwisata di tanah air untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia. Ia mengatakan saat ini pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan tinggi untuk mencegah wabah virus corona masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Menparekraf Wishnutama Kusubandio saat Rapat Koordinasi terkait virus corona bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (27/1/2020).

Menurutnya, stakeholder pariwisata termasuk asosiasi serta seluruh kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota diimbau untuk turut serta memantau arus kedatangan wisatawan mancanegara di pintu masuk kedatangan negara, baik darat, laut, maupun udara di daerahnya masing-masing.

“Bila menemukan wisatawan yang mengalami gejala-gejala terinfeksi virus corona, antara lain mengeluh sakit, terganggunya saluran pernapasan, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam yang berlangsung beberapa hari, wisatawan tersebut harus langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat,” jelasnya.

Terkait promosi wisata, Wishnutama mengatakan, Kemenparekraf telah mengalihkan untuk sementara waktu aktivitas promosi dan pemasaran wisata ke daerah-daerah yang tidak terdampak penyebaran virus corona.

“Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan ‘travel advice’ atau imbauan perjalanan bagi WNI ke China, sedangkan untuk promosi kami alihkan untuk pasar Wuhan, masih banyak market besar lainnya yang bisa kita ambil seperti Amerika Serikat, Australia, Eropa, New Zealand, dan lainnya, tidak hanya China,” katanya.

Kemenparekraf berharap keadaan segera pulih dan wabah dapat ditangani sesigap mungkin sehingga tidak semakin meluas dan kekhawatiran terkait penyebaran virus corona tidak menimbulkan keresahan bagi semua pihak.

“Mengimbau kepada agen perjalanan wisata agar memperhatikan situasi dan imbauan pemerintah dalam penjualan paket wisata outbond ke China maupun inbound China ke Indonesia,” katanya.

Sementara Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, Kemenhub telah menutup penerbangan dari dan menuju Wuhan, China, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

“Kita memang minta petugas di bandara dan pelabuhan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan yang lebih intensif tetapi harus disertai dengan sikap profesional, humble, dan sopan santun,” katanya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan hingga rilis ini disiarkan tidak ada WNA atau WNI di Indonesia yang terjangkit virus yang berasal dari negera tirai bambu itu. Selain itu pemerintah juga sudah menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh di 135 pintu masuk di Indonesia dan menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit untuk bersiaga menangani penyebaran virus corona.

“Sebanyak 243 WNI di pusat kejadiannya, di Hubei, Wuhan dalam kondisi sehat. Yang terpenting, cara mencegahnya adalah menjaga imunitas agar tetap tinggi. Selama imunitasnya baik, gerakan hidup sehat, pola hidup dijaga, makan tepat waktu nantinya kondisi tubuh akan baik. Sehingga tidak mudah terjangkit virus maupun penyakit,” katanya.(*/Monang Sitohang)

Akses Imunoterapi Kanker Memprihatinkan

Jayakarta News – Lebih efektif namun efek samping negatifnya relatif lebih ringan dari targeted therapy, terutama kemoterapi.

Mata Tainah salah satu penyintas kanker berbinar, saat mengetahui ada pengobatan lain, selain pengobatan kanker yang pernah dijalaninya.

Apalagi, pengobatan kanker gaya baru yang dikenal dengan imunoterapi tersebut, dinyatakan memiliki damak penyembuhan lebih baik dan efek samping negatif yang lebih rendah atau ringan dibandingkan cara penyinaran yang telah dilakoninya.

Perempuan sepuh itu tampak menggerayutkan air muka sedih ketika menggambarkan efek pengobatan penyinaran untuk mengobati kaker yang mendera hidungnya. “Al Hamdulillah, sekarang lidah saya sudah bisa merasakan lagi makanan dan minuman. Di tengah-tengah proses penyinaran, bibir, leher bahkan bagian atas dada sakit, melepuh,” tuturnya memutar kembali kenangan pahit hidupnya, sambil duduk bersimpuh di kursi ruang tamunya belum lama ini.

Guru mengaji majelis taklim kaum ibu di wilayah Tanah Rendah, Kampung Bali, Jakarta Pusat yang akrab disapa Mbah Inah itu bagai musafir haus di gurun sahara,mengejar informasi imunoterapi yang terasa bak oase. “Dimana itu, Indonesia, Jakarta? Bagaimana bisa dapat obatnya? Mahal ya?” cecarnya.

Hingga kini, Mbah Inah masih terus bolak balik ke Rumah Sakit Dharmais, untuk mengontrol dan berkonsultasi dengan doker kanker yang menanganinya sejak pengobatan metode penyinaran tersebut. Selama ini, perempuan 60-an tahun itu menjalani pengobatan berdasarkan rujukan dan hasil labotarium. Hal itu bermula saat dokter di Rumah Sakit Pelni, Pertamburan, Jakarta merujuknya untuk memeriksakan sebagian potongan hasil operasi hidung yang dijalaninya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Hasilnya, positif sel kanker dan harus segera diatasi. Hasil labotarium RSCM itu kembali dirujuk RS Pelni, ke Rumah Sakit Pusat Kanker Dharmais. Dokter Rumah Sakit Dharmais yang menanganinya menyatakan bahwa kanker yang diderita Mbah Inah sudah stadium 2 B. “Waktu itu perasaan saya sebetulnya campur aduk. Kaget, sedih, bingung lah pokoknya, pasrah, lillahi ta’ala,” ucapnya.

Awalnya, dia mengira daging tumbuh yang ada di rongga hidungnya hanya polip, itu pun berdasarkan diagnosa beberapa dokter yang memeriksanya saat beberapa kali berobat karena flu berat yang dideritanya. Sampai suatu hari Mbah merasa tidak nyaman dan sakit di bagian leher dekat tonjolan yang semula dikira bisul.

Di penghujung perbincangan Mbah Inah kembali menanyakan bentuk dan cara pengobatan dengan imunoterapi yang baru didengarnya. “Apa sama dengan kemo? Kata dokter kalo saya kemo harus siap-siap resiko rambut rontok, muntah-muntah, seram dengarnya saya ada sakit maag,” katanya.

Akses informasi dan komunikasi terkait pengobatan kanker dengan metode imunoterapi untuk masyarakat, khususnya penyintas dan keluarganya terasa masih jauh panggang dari api. Hal tersebut diperkuat pernyataan Ketua Umum Cancer Information and Support Center (CISC) Aryanthi Baramuli Putri, SH, MH. “Data kanker,masih minim atau sulit. Kita masih bekerjasama dengan pemerintah,” ucapnya dalam suatu diskusi di Hotel Grand Cemara, Jakarta, pada penghujung tahun 2019.

Penyintas yang telah berusaha bertahan dan berupaya sembuh total selama delapan tahun dari kanker payudara yang dideritanya ini, menyatakan shock ketika divonis mengidap kanker grade tiga. Kala itu, perasaannya campur aduk dan hanya bisa pasrah dalam kesedihan dan kebingungan. “Hingga kini saya masih prihatin. Kita kekurangan informasi, sangat kekuarangan informasi. Akses deteksi dini juga masih memprihatinkan,” tuturnya.

Tak hanya akses informasi dan komunikasi, lebih dalam dan lebih berdampak langsung bagi pengobatan serta penyembuhan para penyintas kanker, dari sisi biaya dan penyediaan obat imunoterapi kanker pun Indonesia masih memprihatinkan. Dokter Arif Riswahyudi Hanafi SpP(K) menyatakan bahwa Balai Pengobatan Obat dan Makanan (BPOM), baru mengeluarkan approval (periizinan) obat imunoterapi untuk dua jenis kanker, paru-paru dan payudara. Itu pun, dengan biaya puluhan juta dan salah satu penyebab tingginya harga obat itu karena pajak. “Kalau bisa ya obat-obatan bebas pajak lah, seperti di Penang, Malaysia, obat dan alat kesehatan tidak kena pajak,” ucap dokter Rumah Sakit Kanker Dharmais itu.

Kondisi tersebut menambah panjang daftar keprihatinan dan permasalahan akses pengobatan dan penyembuhan penyintas kanker di Indonesia. Sebelumnya, di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan sejumlah stakeholders (pemangku kepentingan), 11 Maret 2019, menyepakati revisi Keputusan Menteri Kesehatan megenai penghapusan obat targeted therapy (terapi target) kanker kolorektal (usus besar), yakni bevacizumab dan setuksimab dari daftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keputusan tersebut disambut reaksi keras Yayasan Kanker Indonesia (YKI). Ketua Umum YLKI Aru Wisaksono Sudoyo menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mensosialisasikan dulu penghapus itu. Lalu, penghapusan itu direalisasikan secaara perlahan dan bertahap dan parsial, tidak serta merta alias mendadak supaya pasien tidak dirugikan.

Disamping itu, sambungnya, pemerintah khususnya pengelola JKN bekerjasama dengan asuransi swasta untuk penjaminan obat dan pengobatannya. “Mestinya dilakukan pelan-pelan. Jadi, pasien lama masih bisa menggunakan, lalu pasien yang baru diatur lagi syaratnya,” katanya.

Tanpa penghapusan obat kanker dengan metode targeted therapy tadi, obat dan pengobatan dengan imunoterapi menjadi harapan baru, tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. “Lebih efektif dari kemoterapi, tapi efek samping relatif lebih ringan dari targeted therapy terutama kemoterapi. (Sayangnya) Obat imunoterapi belum terakses ke BPJS (Imunoterapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” ucap dokter RS Darmais yang akrab disapa dr. Arif.

Dokter ahli paru-paru itu menjelaskan bahwa targeted therapy biasa atau idealnya diberikan kalau sudah ketahuan dimana akar kepala atau bosnya kanker yang menyerang tubuh pasien, baik berupa operasi pemotongan atau pengangkatan maupun penyinaran. Ketika akar atau kepala kanker tidak atau belum diketahui, sementara kanker sudah merajalela dan harus ada penanganan segera, maka diberilah tindakan kemoterapi. “Ibaratnya, Kepolisian atau KPK operasi penggerebekan atau penangkapan penjahat, targeted therapy, langsung ke tempat atau ruangan yang ada penjahatnya. Kemoterapi yang dibom satu asrama atau gedung, semuanya mati termasuk yang tak bermasalah,” kata dr. Arif menjelaskan.

Karena itu, lanjutnya, perlu biopsi (prosedur pengambilan sebagian kecil jaringan dari tubuh pasien untuk diperiksa menggunakan mikroskop), untuk mengetahui apa, siapa, dimana dan bagaimana bos sel kanker dan antek-anteknya. “Imunoterapi diberikan pada penyintas kanker stadium lanjut. Imunoterapi diberikan kalau belum ketahuan siapa bosnya dan baru diketahui antek-anteknya, PD-I1,” ujar dr. Arif.

Singkatnya, obat imunoterapi diberikan untuk membuat sel-sel antibody kembali lagi kemampuan deteksi dan kekuatan tempurnya melawan sel-sel dan zat-zat kanker. Layaknya imunisasi pada umumnya, membangun dan melatih kembali sel-sel tubuh pasien agar mampu melawan, membasmi dan bertahan dari serangan sel-sel kanker.

Sejauh ini, dua pengobatan itulah yang sudah dikenal dan digunakan secara umum di dunia. Sementara teknologi dan metode pengobatan CRISPR masih terus dikembangkan dan belum terakses di Indonesia.

Sementara itu, di awal tahun ini, tepatnya per 31 Januari 2019-berdasarkan data yang dipaparkan Kemenkes- penyintas kanker payudara saja sudah berada di angka 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk.

Rasanya, tinggal akses kepada Tuhan melalui doa. Semoga ada perubahan yang lebih baik, lebih terjangkau dan lebih maju. (atm)

OKI Tertarik Belajar dari Kesuksesan Jaminan Kesehatan Nasional

JAYAKARTA NEWS— Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan ketertarikan untuk belajar dari keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut disampaikan sejumlah negara antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Maladewa dan Somalia seusai Diskusi Panel mengenai Universal Health Coverage/UHC (Cakupan Kesehatan Semesta) pada Konferensi Menteri Kesehatan (Menkes) OKI di Abu Dhabi, tanggal 16 Desember 2020.

Para Menkes negara-negara tersebut menyampaikan langsung kepada Menkes RI Letjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto dalam kesempatan pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam diskusi panel tentang Universal Health Coverage ( Cakupan Kesehatan Semesta) pada Konferensi Menteri Kesehatan OKI di Abu Dhabi, 16 Desember 2019–foto istimewa/jpp

Menkes RI, dalam paparannya sebagai Panelis pada Diskusi Panel UHC, telah menjelaskan keberhasilan Indonesia mengembangkan JKN sejak tahun 2014. Meskipun ditegaskan bahwa UHC adalah cakupan pelayanan kesehatan namun dari segi kepesertaan, JKN telah mencapai keberhasilan dengan peserta mencapai 222 juta atau 83,5% dari total populasi Indonesia dan menurunkan Out of Pay (OOP) dari 54,8% menjadi 31,8%.

Lebih lanjut Menkes RI menegaskan bahwa ”Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan JKN untuk mencapai UHC melalui peningkatan kepesertaan, peningkatan manajemen pengelolaan dan kesinambungan.”

”Pemerintah Indonesia juga mengembangkan strategi-strategi baru untuk mengatasi defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan,” demikian imbuh Menkes RI. Berbagai upaya tersebut antara lain memperkuat tata kelola dan akuntabilitas anggaran, diversifikasi sumber anggaran JKN, termasuk dari pilantropi dan yayasan amal, pengembangan insentif untuk intervensi kesehatan yang efektif dan efisien serta mengembangkan strategi pendidikan dan regulasi dan rekrutmen tenaga kesehatan khususnya untuk di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

Menkes RI menyambut baik keinginan negara-negara OKI tersebut dan menegaskan siap membantu untuk proses pembelajaran dimaksud. Menkes RI mempersilakan negara-negara lain untuk menerapkan hal-hal yang baik dan positif dari perkembangan JKN di Indonesia karena Pemerintah Indonesia masih terus mereformasi penyelenggaraan JKN, khususnya dalam mengatasi defisit keuangan BPJS.

Para Penelis yang mewakili negara-negara Palestina, Sudan, Pakistan, Afghanistan dan Sudan secara umum menekankannya pentingnya pencapaian UHC sebagai fondasi penting untuk tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.

Para Panelis juga mendorong upaya peningkatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, penguatan pusat pelayanan kesehatan dasar serta akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Para Panelis mengapresiasi komitmen politik para Kepala Negara/Pemerintahan pada High-Level Meeting on UHC Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2019 untuk meningkatkan kerja sama antar negara dan mitra internasional mendukung suksesnya UHC.

Menkes RI bersama para Menkes negara-negara anggota OKI menghadiri Konferensi Menteri Kesehatan OKI yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dan kali ini diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada tanggal 16-17 Desember 2019. Konferensi dihadiri 57 negara anggota OKI dan membahas tema ”Quality of Life”. ***jpp/kes/ebn

Indonesia Jadi Role Model Mitigasi Bencana ASEAN

JAYAKARTA NEWS— Indonesia menjadi role model mitigasi bencana di lingkungan negara-negara ASEAN. Ini disebabkan kita memiliki standar manajemen penanggulangan bencana atau mitigasi bencana yang diakui dunia internasional.

“Inilah yang mendorong negara-negara di lingkungan ASEAN, termasuk Jepang, menghadiri pertemuan yang membahas kolaborasi penanggulangan bencana khususnya di bidang kesehatan,” jelas Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Pattiselano Robert Johan, MARS, kepada wartawan, Selasa (26/11/2019), di Inna Grand Bali Beach Sanur.

Hal itu diutarakannya usai membuka forum “Project for Strengthening on Dissaster Healt Management 2019.” Kegiatan yang dihadiri 10 negara ASEAN ditambah Jepang itu berlangsung Senin-Jumat (25-29/11/2019). Para delegasi akan mengikuti simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung di Tanah Ampo, Karangasem, pada hari kedua besok.

“Dalam forum ini, semua negara ASEAN berbagi pengalaman, baik dari mitigasi bencana maupun tanggap darurat terutama di bidang kesehatan,” jelasnya.

Indonesia disebutkan termasuk dalam kategori wilayah dengan frekuensi tinggi mengalamai bencana alam. Pusat Krisis Kementerian Kesehatan mencatat ada 84 kejadian erupsi gunung berapi sejak 2010-2018. “Empat belas di antaranya berdampak krisis kesehatan,” ungkap dr. Pattiselano.

Penanggulangan bencana sebelumnya lebih berorientasi tanggap darurat. Namun, sekarang ini mitigasi bencana lebih diarahkan pada upaya pengurangan risiko yang berintegrasi dengan program pembangunan.

Program kolaborasi dan simulasi yang dilakukan diharapkan dr. Pattiselano akan mendorong manajemen pusat dan daerah makin memaksimalkan kesiapan masyarakat, petugas kesehatan, relawan saat menghadapi bencana. “Terutama dalam hal menangani bidang kesehatan akibat bencana yang terjadi,” imbuhnya.

Sementara Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Budi Silvana menambahkan, Indonesia ternyata diakui banyak negara asing memiliki manajemen mitigasi bencana yang istimewa. Ada perbedaan manajemen mitigasi bencana umumnya dengan negara lain.

“Keistimewaan manajemen mitigasi bencana kita ternyata terletak pada kerja tim (team work). Ada berbagai instansi dan lembaga yang terlibat, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun komponen lain,” jelasnya.

Kolaborasi antarsesama negara ASEAN tersebut dipandu oleh standard operational procedure (SOP) yang disebut sebagai One ASEAN One Response. “Jika ada satu negara ASEAN mengalami bencana, tinggal minta bantuan dari negara ASEAN lain. Bantuan secara cepat akan direspons. Bantuan bisa berupa petugas kesehatan, obat-obatan, dan lain-lain,” kata dr. Budi meyakinkan. (Syam Kelilauw)