Transaksi Jatim dan DKI Jakarta Tembus Rp750 Miliar

JAYAKARTA NEWS – Untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempercepat tumbuhnya ekonomi nasional dan daerah, Pemprov Jatim mengencarkan hubungan perdagangan antar wilayah. Setelah membangun perdagangan dengan Pemprov Maluku Utara (Malut), dan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri), kali ini, Pemprov Jatim giliran membangun perdagangan melalui Misi Dagang dan Investasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Acara yang digelar bertema ‘Meningkatnya Jejaring Konektivitas Antara Pemprov Jatim dengan Pemprov DKI Jakarta’ itu digelar di Ballroom Bidakara Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Acara tersebut berhasil mempertemukan 168 pelaku usaha dari Jakarta dan mencatatkan transaksi Rp. 750.439.000.000. Hadir di acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Wagub Emil Elestianto Dardak, Misi Dagang dan Investasi yang digelar antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta tersebut dapat menjadi katalis atau mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Saya berharap besarnya potensi dan bertemunya dua raksasa yang menyumbang sepertiga ekonomi nasional ini mampu menjadi sinyal sekaligus katalis dalam pemulihan ekonomi nasional melalui kerjasama antara Jatim dengan DKI Jakarta,” katanya pada rilis Kominfo Jatim yang diterima Jayakarta News.

Jatim dan DKI Jakarta sendiri, sebut Emil Dardak, merupakan dua provinsi raksasa ekonomi di Indonesia. Keduanya, memberikan kontribusi besar terhadap PDB Nasional. Hal tersebut terlihat pada 2020. Dimana PDRB DKI Jakarta mencapai Rp. 2.772,38 Triilun dan memberikan kontribusi sebesar 17.96 % terhadap PDB Nasional. Sedang PDRB Jatim, memberikan kontribusi sebesar 14.90 % setara Rp. 2.299,46 Trilliun secara nasional.

“Maka, jika digabungkan maka Jatim dan DKI Jakarta memberikan kontribusi sebesar 32.86 persen atau sepertiga dari PDB Nasional. Misi Dagang dan Investasi ini adalah bertemunya sepertiga ekonomi di seluruh Indonesia,” terangnya.

Emil menyebut, selama ini, misi dagang antara Provinsi Jatim bersama Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali. Momen tersebut dilaksanakan pada 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan mencatatkan nilai total transaksi sebesar Rp. 3,699 Triliun.

Mantan Bupati Trenggalek itu menyatakan, karakteristik kedua provinsi yang berbeda itu ditunjukkan oleh ekonomi Jatim yang didominasi Sektor Industri Pengolahan (30.94 %), Perdagangan (18.68 %) dan Pertanian (10.84 %).

Sedang ekonomi DKI Jakarta sendiri didominasi Sektor Perdagangan (16.62 %), Industri Pengolahan (11.37 %), Jasa Keuangan (11.27 %), Konstruksi (11.27 %) dan Informasi Komunikasi (9.41 %).

“Perbedaan karakteristik ini memungkinkan kedua provinsi untuk saling bekerjasama dan saling mengisi bersinergi mendorong kinerja ekonomi agar tumbuh bagi kedua daerah. Sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional,” jelasnya.

“Aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan antara Jatim dan DKI Jakarta sudah semakin eksis dan mampu bersaing di dunia internasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pun mengapresiasi kegiatan Misi Dagang dan Investasi yang diselenggarakan Pemprov Jatim. Dirinya berharap, kegiatan tersebut perlu dikembangkan lagi.

“Alasannya, pemerintah sebagai regulator yang akan memastikan ada regulasi agar kebutuhan rakyat terpenuhi, kesejahteraan rakyat meningkat dan proses pasar berjalan dengan baik, efisien dengan muara output pemerintah mendapatkan pajak dari rakyat,” ujarnya.

Anies pun kembali mengatakan, DKI Jakarta merupakan kota Jasa. Sebanyak 98 % pasokan kebutuhan pangannya berasal dari luar DKI Jakarta, seperti Jatim.

“Kami di DKI Jakarta 17 sampai 18 persen perekonomian Indonesia dikontribusikan dari Jakarta. Disisi lain, Jakarta saat ini adalah kota Jasa. Dimana ketergantungan kami pada komoditi dari luar Jakarta yang menyangkut kebutuhan dasar sangat tinggi. Jadi kalau kita hitung, sebanyak 98 persen pasokan pangan kebutuhan DKI Jakarta berasal dari luar Jakarta,” ungkapnya.

Menurutnya, Misi Dagang dan Investasi yang dilakukan dengan Jatim ini ingin ia tempatkan sebagai satu ikhtiar kepada para pelaku usaha. Tujuannya agar tumbuh dan berkembang sekaligus memastikan seluruh pasokan bagi rakyat DKI Jakarta terpenuhi kebutuhan pangannya.

“Ketersediaan telur dari Blitar, Jatim jika pasokannya ke Jakarta bukan hanya peternak telur di Blitar tapi juga harga telur di Jakarta berdampak kepada implikasi nasional. Lewat pertemuan ini kita berharap stabilitas harga bisa tercapai dengan stabil. Disisi lain petani, peternak dan pelaku usaha dan kebutuhan pokok berjalan efisien yang memberikan rantai positif bagi semuanya,” terangnya.

Misi Dagang antara Prov. Jatim dan DKI Jakarta mentransaksikan komoditi dari Jatim meliputi produk hasil pertanian meliputi beras organik, palawija, rempah-rempah, sayur, buah, cabai serta pangan olahan. Ada pula, produk hasil peternakan seperti telur atau produk hasil perkebunan seperti kakao dan olahannya, kelapa dan turunannya serta kopi.

Ada pula komoditi lain yakni produk hasil kelautan seperti garam dan aneka hasil laut. Lalu produk investasi dan potensi perdagangan UKM diantaranya batik bordir, manik- manik, bumbu, mesin rekayasa, kaligrafi bambu, sparepart sepeda, motor, eco print, produk mamin, baju safety, tisu kesehatan dan alat kesehatan, benang, keramik, frozen food, dan perhiasan.

Kegiatan Misi Dagang dan Investasi diikuti kurang lebih 200 peserta dari kabupaten/kota di Jatim dan 168 pelaku usaha. 68 diantaranya pelaku usaha dari Jatim yang terdiri dari 20 pelaku usaha, 28 pelaku usaha binaan OPD dan 20 pelaku usaha secara mandiri. Sementara di DKI Jakarta sendiri menghadirkan 100 pelaku usaha.

Acara tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Wagub Jatim dengan Gubernur DKI Jakarta dan diikuti Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh 8 OPD serta Penandatanganan MoU Business to Business oleh 6 pelaku usaha Jatim dengan pelaku usaha DKI Jakarta.

Adapun PKS antar OPD meliputi Penandatanganan PKS antara Disperindag Jatim dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. DKI Jakarta. Juga Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim dengan Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Prov. DKI Jakarta. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Jawa Timur dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. DKI Jakarta, Disbudpar Prov. Jatim dengan Dinas Parekraf Prov. DKI Jakarta serta Dinas Kebudayaan Prov. DKI Jakarta.

Selain itu, PKS juga dilaksanakan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim dengan Dinas Kelautan,Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Kehutanan Prov. Jatim dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Prov. DKI Jakarta hingga BPSDM Prov. Jatim dengan BPSDM Prov. DKI Jakarta.

Penandatanganan PKS juga dilakukan antar pelaku usaha kedua daerah. Yakni PT Jatim Graha Utama dengan PD Dharmajaya komoditas ayam karkas, daging sapi beku dan ikan. Gapoktan Ladang Tani Makmur Blitar dengan PD Pasar Jaya komoditas hortikultura cabai, Pondok Pesantren Mukmin Mandiri dengan PT WOW Bangkit Indonesia komoditi kopi.

Tak hanya itu, PKS juga dilaksanakan antara usaha Cokelat Mojopahit dengan PT Sasmarindo Grup komoditi coklat, Perumda TUNAS Malang dengan PT Food Station Tjipinang Jaya serta Kamar Dagang (KADIN) Kab. Kediri dengan PD Dharmajaya. (poedji)

Gubernur Jakarta: Jika Masyarakat Taat, PSBB akan Berakhir

JAYAKARTA NEWS— Gubernur DKI Jakarta, yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak, sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli, yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di wilayah PSBB.

Bila seluruh masyarakat di wilayah PSBB memilih untuk taat, Gubernur DKI Jakarta sampaikan maka PSBB-nya bisa berakhir.

Ia menambahkan apabila masyarakatnya tidak taat, maka PSBB-nya terpaksa harus diperpanjang.

”Jadi nanti sesudah itu akan kita sampaikan protokol-protokol khusus untuk DKI Jakarta, karena setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda-beda,” pungkas Anies.

Sebagaimana diketahui,  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)  Provinsi DKI Jakarta hingga 4 Juni 2020 mendatang. Ini menurut Anies menjadi fase penentu masa transisi menuju kenormalan baru atau ‘New Normal’.

“Perpanjangan ini adalah masa menentukan. Mengapa?  Karena bila, di hari-hari ini, penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru menurun, kemudian yang biasa digunakan oleh para ahli epidemiologi yang disebut reproduction number, angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,” jelas Anies di Gedung BNPB, Jakarta, kemarin, sebagaimana dikutip dari rilis Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional

Dalam hal ini, kenormalan baru dapat dilakukan pada masa transisi pasca PSBB apabila penambahan kasus bisa dikontrol. Akan tetapi, jika ternyata penambahan kasus Covid-19 justru meningkat, maka Anies bisa jadi akan mengambil langkah untuk kembali ke awal atau memperpanjang PSBB.

“Tetapi, bila hari-hari ke depan angkanya meningkat, karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin mencuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin (PSBB). Ini yang sudah kita kerjakan di Jakarta,” tegasnya.

Anies juga mengatakan bahwa sebelum dan sesudah diberlakukan PSBB, angka pengendalian kasus Covid-19 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Anies yakin bahwa hal itu merupakan hasil dari peran serta masyarakat yang taat aturan sesuai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai upaya memutus penyebaran Covid 19.

“Ini adalah kerja dari masyarakat Jakarta dan Bodetabek,” kata Anies.

HASIL SIGNIFIKAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei Pemprov DKI dan beberapa akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat, pembatasan yang dilakukan di wilayah Jakarta dan Bodetabek menunjukkan bahwa hampir 60 persen warga tidak bepergian.

“Kendaraan pribadi pun tinggal 45 persen, Mass Rapid Transit (MRT) penumpangnya tinggal  5 persen, bahkan kalau bis penumpangnya tinggal 10-12 persen. Artinya ada penurunan yang sangat signifikan,” terang Anies.

Menurut Anies, hal yang sudah mulai tampak berdasarkan data tersebut masih perlu diwaspadai. Tertutama saat ini DKI Jakarta tengah berhadapan dengan situasi musim mudik dan arus balik Idul Fitri, yang berpotensi menyebabkan terjadi lonjakan arus masyarakat memasuki wilayah Ibu Kota.

Guna  mengatisipasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM), yang mengatur tentang persyaratan mutlak yang wajib dimiliki bagi warga yang hendak masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pergub tersebut, dijelaskan bahwa SIKM dapat diperoleh melalui laman resmi corona.jakarta.go.id atau bit.ly/SIKMJABODETABEK

Dalam situs tersebut juga mengatur bahwa sektor yang diperbolehkan untuk keluar-masuk wilayah DKI Jakarta hanya meliputi bidang kesehatan, keuangan, logistik, industri strategis, bahan pangan, energi, perhotelan, konstruksi,komunikasi dan teknologi informatika, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu.

Selain SIKM, persayaratan lain yang harus dimiliki bagi setiap warga yang hendak memasuki wilayah DKI Jakarta adalah surat keterangan sehat dan dibuktikan dengan hasil tes cepat (Rapid Test) dan tes Swab Polymerase Chain Reaction (PCR), surat dinas dari instansi atau perusahaan dan dokumen perjalanan lainnya seperti kartu identitas resmi.

Oleh sebab itu, Anies, menegaskan agar masyarakat sebisa mungkin menunda dulu untuk masuk ke wilayah Jakarta apabila tidak memiliki kepentingan seperti yang telah disebutkan dalam aturan Pergub tersebut.

“Bila anda berencana ke Jakarta dan tidak memilki ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini (di laman corona.jakarta.go.id), tidak memiliki hasil tes (kesehatan), maka tunda dulu keberangkatannya (ke Jakarta),” tegasnya.

Apabila ada pihak yang memaksa, Anies juga mengingatkan bahwa siapapun akan mengalami kesulitan di perjalanan. Sebab, dalam hal ini semua pintu masuk ke wilayah DKI Jakarta akan dijaga ketat oleh aparat keamanan dari tim gabungan seperti dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan sebagainya.

Para petugas tidak akan segan-segan meminta untuk kembali ke asalnya kepada mereka yang memaksa masuk tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Bila Anda memaksakan, justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Mengapa kesulitan? Karena Anda harus kembali. Pemeriksaan akan ketat,” tegas Anies.

Hal itu dilakukan agar kerja keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh komponen hingga masyarakat dalam menurunkan Covid 19 tidak menjadi sia-sia, karena apabila Jakarta terkena imbas gelombang kedua penambahan Covid 19, maka permasalahan akan lebih sulit dikendalikan.

“Ini dilakukan, agar kerja keras puluhan juta orang di Jakarta, ada 10 juta, Jabodetabek adalah lebih dari 25 juta, selama dua bulan lebih bekerja keras menjaga, dan menurunkan tingkat penularan COVID. Kita tidak ingin kerja keras kita batal, karena muncul gelombang baru penularan COVID. Kalau itu sampai terjadi, maka yang menderita adalah kita semua di Jakarta,” pungkas Anies.***/ebn

Anies: Khusus Wilayah Jakarta, 2 Pekan Ini Adalah Penentuan

JAYAKARTA NEWS—- Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan bahwa khusus untuk wilayah Jakarta, 2 pekan ini adalah 2 pekan penentuan.

”Terkait dengan PSBB tadi juga seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus disiplin menjalankan pembatasan sosial,” ujar Gubernur DKI Jakarta usai mendampingi Presiden dalam agenda peninjauan kesiapan fasilitas umum di Stasiun MRT, bundaran Hotel Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa virusnya menular lewat pertemuan, bila tidak ingin ada penularan maka kurangi pertemuan, tiadakan pertemuan. ”Pertemuan ini pertemuan sosial, pertemuan ekonomi, pertemuan budaya, dan pertemuan keagamaan,” jelas Anies.

Pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta juga sampaikan berkepentingan untuk semua masyarakat menaati secara disiplin sehingga pada saat siklus 14 hari terakhir perpanjangan PSBB, itu tidak perlu diperpanjang karena PSBB Jakarta ini berakhir tanggal 4 Juni.

”Apakah nanti ini adalah PSBB penghabisan atau PSBB-nya harus diperpanjang sangat tergantung kepada angka-angka epidemiologi yang ada,” imbuh Anies.

Jadi, menurut Anies, para ahli saat ini mengumpulkan semua datanya, memantau terus, dan pada akhir pekan ini akan punya informasinya. ”Dan pada saat itu nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat, kerja bersama kita ini hasilnya seperti apa,” ungkap Anies.***/ebn

Sandiaga Bantah Semir” Anas Urbaningrum Rp 100 M

 

WAKIL Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Salahuddin Uno, Selasa (23/5/2017) datang memenuhi panggilan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan atas dua kasus yang berbeda.

“Saya kooperatif penuh, dan mengenai materinya sendiri masih menunggu dari penyidik. Dan ini berkaitan dengan posisi saya sebagai Komisaris di PT Duta Graha Indah. Dan saya sudah mundur beberapa tahun yang lalu,” kata Sandiaga di Gedung KPK.

Dikatakan, dirinya  datang ke KPK untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Duta Graha Indah, posisi yang saat ini sudah tak dijabatnya lagi. Pemanggilan ini ada kaitannya dengan  kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan pembangunan pembangunan wisma atlet di Palembang. Dia meyakini untuk kedua kasus tersebut, bahwa ia tidak terlibat.

“Itu akan saya berikan klarifikasi secara menyeluruh. Saya tidak kenal dengan Nazaruddin dan tidak pernah berkomunikasi dengan beliau,” kata Sandiaga.

Disinggung mengenai kaitannya dengan  mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Sandiaga menjelaskan dirinya  memang mengenal tokoh muda tersebut. Namun dia menandaskan, dalam pertemuannya dengan Anas,  mereka hanya mendiskusikan tentang bagaimana peran pemuda dalam pembangunan.

Sandiaga  juga membantah “kicauan” Nazaruddin, yang menyebutkan bahwa Anas minta Sandiaga menyediakan dana  Rp100 miliar. “Itu sama sekali tidak benar dan sama sekali tidak terlibat,” kata Sandiaga menegaskan.

Souvenir Betawi di Lenggang Jakarta Monas

MUNGKIN tak banyak orang tahu apa sebenarnya souvenir atau kerajinan khas Betawi, terlebih bentuk nyata barangnya sendiri sudah sulit ditemui. Namun, kali ini, Anda bisa mengajak putra-putri Anda untuk berkunjung ke Outlet Souvenir Betawi di Lenggang Jakarta Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Outlet Souvenir Betawi di Lenggang Jakarta Monas, Gambir, Jakarta Pusat yang diresmikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono ini bahkan bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi generasi penerus bangsa. Apalagi, budaya Betawi termasuk kerajinan di dalamnya, saat ini terasa semakin menghilang keberadaanya.

Sejumlah produk kerajinan yang dijual di toko ini diantaranya, kain tenun dan beragam hiasan khas Betawi. Selain itu, ragam kuliner khas Betawi juga tersedia. “Outlet ini bisa mengakomodir kebutuhan cendera mata khas Betawi bagi wisatawan lokal dan mancanegara,” kata Sumarsono, Kamis (22/3).

Dijelaskannya, Outlet Souvenir Betawi ini akan dikembangkan di sejumlah lokasi destinasi wisata lainnya dan akan diintegrasikan dengan Jakmart. “Kita akan lakukan secara bertahap. Ini penting untuk pelestarian budaya Betawi,” tandasnya.***

Penampakan JPO Stasiun Tanah Abang

ANDA pastinya tak akan kelelahan saat melintas atau berada di Stasiun Tanah Abang. Sebab, Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Stasiun Tanah Abang telah rampung dibangun. Kini penumpang dapat menyeberang antarperon tanpa perlu lewat jalur rel. Lebih nyamannya lagi, JPO tersebut juga difasilitasi eskalator.

JPO dibangun di bangunan hall baru Stasiun Tanah Abang, tepatnya di pintu masuk utama yang dibuka lewat jalan Jatibaru. detikcom menyusuri langsung JPO yang mulai berfungsi pada awal Maret 2017 ini.

Mulanya penumpang masuk melalui gate/pintu masuk utama dari Jalan Jatibaru. Terlihat ada 15 gate elektronik. Penumpang harus memiliki tiket elektronik untuk dapat masuk. Setelah masuk dari gate tersebut, detikcom mencoba menyusuri JPO.

Di JPO Stasiun Tanah Abang, penumpang tak perlu capek-capek menaiki tangga. Ada 6 eskalator yang disediakan untuk penumpang di tiap peron.

Eskalator di peron 2 dan peron 3 disediakan untuk penumpang Commuter Line dengan tujuan Duri, Jatinegara, Manggarai, Bekasi, Depok, dan Bogor. Sedangkan eskalator di peron 5 dan 6 untuk penumpang tujuan Serpong, Parung Panjang, Maja, dan Rangkasbitung.

Selain eskalator, di JPO disediakan tiga tangga manual bagi penumpang. Di sisi kiri dan kanan JPO dipasangi kaca. Terdapat tulisan ‘Awas Kaca’ di kaca tersebut. Di JPO itu juga terdapat kipas angin dan sejumlah kamera CCTV.

Dari JPO, penumpang sekaligus dapat melihat pemandangan gedung-gedung bertingkat serta depo lokomotif. Penumpang Commuter Line, Edy, mengatakan penggunaan eskalator memudahkannya menuju peron. Kendati demikian, dia masih bingung soal arah penunjuk jalan di JPO. “Ini bagus banget. Kayak di mal. Cuma petunjuk arahnya masih belum jelas,” ujar Edy.

Hal senada diungkapkan oleh Hendy, yang kebingungan soal arah di JPO. “Ini sudah bagus, pakai eskalator. Tapi kalau saya mendingan naik tangga, lebih cepat. Soalnya di eskalator banyak peminatnya. Jadinya ngantri,” kata Hendy.

JPO ini dibangun oleh PT KAI. Vice President Communications PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan pihak PT KCJ bersama PT KAI nantinya akan membangun fasilitas lain di hall baru Stasiun Tanah Abang. Pihaknya juga tengah mengerjakan penyambungan peron dengan JPO.

“Nanti di hall akan dibangun musala dan counter lost and found. Saat ini sedang penyambungan peron yang dulunya area crossing di jalur 2 dan 3. Untuk jalur 5 dan 6 sudah selesai penyambungan peronnya. Kita harapkan akan sangat berguna dari sisi safety,” ujar Eva. ***

Banten seperti Jakarta

KETIKA palu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten jatuh menetapkan Dr. H. Wahidin Halim, MSi sebagai gubernur Bumi Jawara, maka Banten segera berbenah untuk menjadi seperti Jakarta. Karena, hal itu  merupakan tekad bulat putra terbaik Tangerang dalam rangka membangun provinsi tetangga dekat ibu kota negara itu secara utuh.

Menurut Wahidin Halim, Banten memiliki segudang potensi untuk bisa mengimbangi dan maju seperti Jakarta. Industri hulu hingga hilir ada di Banten. Dan isi perut bumi Banten pun belum digarap secara profesional. Seperti kandungan gas, batubara dan bahan bakar serta bahan-bahan logam berharga. Begitupun dengan sektor pariwisata, belum tergarap secara profesional.

Di samping itu, Banten pun merupakan pintu gerbang Indonesia. Karena, hampir semua orang asing ke Indonesia masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. “Jakarta cuma mengandalkan jasa dan perdagangan, bisa maju. Kenapa Banten tidak bisa. Padahal, potensi Banten sangat besar,” kata Wahidin Halim, belum lama ini.

Untuk menuju Banten seperti Jakarta, langkah awal Wahidin Halim, adalah membangun infrastruktur, sektor kesehatan, dan pendidikan. Karena tiga sektor tersebut merupakan modal dan landasan pijakan Banten untuk seperti Jakarta. “Kalau Banten bisa seperti Jakarta, otomatis kesejahteraan pun meningkat pesat,” kata dia.

Kendati KPU Banten belum menetapkan secara resmi bahwa Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten, namun suasana dan kondisi Banten saat ini seperti sudah dipimpin oleh putra terbaik Tangerang. Keceriaan warga terpancar dimana-mana. Dan mereka pun tidak peduli atas aksi protes olah kuasa hukum dan tim sukases calon kalah (Rano Karno).

Dan mereka pun optimis, Dr. H. Wahdin Halim, MSi, akan dilantik sebagai Gubernur Banten. Karena, KPU dan Panwaslu Banten selama menggulirkan perhelatan pilkada telah bekerja secara professional, dan selalu menutup celah kecurangan. Alhasil, provokasi adanya pilkada curang di Banten, sangat tidak berdasar. ***

Lubang Makan Korban

BANJIR rupanya membuat beberapa ruas jalan di Jakarta rusak dan berlubang. Kondisi ini, tentu saja membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara kendaraan bermotor roda dua. Akibatnya, korban pun mulai berjatuhan.

Ya, beberapa titik jalan di Jakarta ditengarai rusak akibat sering tergenang. Akibatnya, pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta untuk segera memperbaikinya, sebelum banyak memakan korban.

Kini, ribuan titik jalan rusak akibat genangan dan banjir di Ibukota beberapa hari lalu mulai diperbaiki Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Perbaikan jalan rusak tersebut sementara dilakukan dengan cara tambal sulam karena bersifat darurat.

“Untuk perbaikan darurat, kami mengerahkan ratusan tim satgas mobile yang tersebar di lima wilayah kota,” ujar Yusmada Faizal, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ia menjelaskan, tim satgas mobile yang dikerahkan memperbaiki jalan rusak terdiri dari enam personel dilengkapi mobil pengangkut aspal beserta peralatan.

Masing-masing Suku Dinas Bina Marga di tiap wilayah mengerahkan dua tim ditambah beberapa tim dari dinas. “Jadi setiap ada jalan lubang, petugas langsung tambal. Perkiraan, ribuan jalan berlubang sudah ditambal selama beberapa hari ini,” katanya.

Yusmada menambahkan, pihaknya juga akan melakukan perbaikan jalan yang bersifat permanen pada akhir Maret atau pertengahan April 2017 mendatang, tepatnya setelah melewati puncak musim penghujan. “Kalau perbaikan permanen dilakukan saat ini akan percuma karena jalan akan kembali rusak. Perbaikan permanen ini ada yang menggunakan material hot mix maupun beton,” tandasnya. ***

Bangga Naik Bus

BUS merupakan salah satu moda transportasi yang disukai masyarakat setelah kereta. Namun, kecintaan masyarakat terhadap bus harus diimbangi dengan sarana yang ada, seperti terminal yang memadai dan bus yang berkondisi baik.

Salah satu cara menarik masyarakat menggunakan bus, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dilakukan dengan membangun koneksitas antarmoda dengan baik. Menurut Budi, sudah ada konsep yang mengintegrasikan moda transportasi publik.

“Jadi seorang yang dari Bintaro mau pulang ke Gunungkidul atau mau ke Wonogiri, dia dari rumah di BSD naik kereta api, turun di (Stasiun) Cakung, langsung naik itu (bus), sampai deh di Wonogiri,” terangnya setelah membuka forum diskusi yang digelar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/2)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memang ingin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap moda transportasi bus. Budi juga mengapresiasi pembangunan Terminal Pulogebang sebagai ikon.

“Dengan ikon ini, ada satu kebanggaan bagi mereka yang naik bus. ‘Wah, saya mau ke terminal itu bagus. Saya mau ke terminal ini.’ Ini menjadi suatu kebanggaan,” ujar Budi setelah membuka forum diskusi yang digelar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

Saat membuka diskusi, Budi juga mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang bisa mengoperasikan Terminal Pulogebang. Terminal Pulogebang menjadi terminal terbesar di Asia Tenggara dengan luas 12 hektare. ***

Mengincar Parkir Liar

ANDA pemilik kendaraan bermotor? Berhati-hatilah memarkirkan kendaraan Anda jika tak ingin diangkut petugas. Apalagi, razia penertiban parkir liar tengah gencar-gencarnya diincar oleh petugas ketertiban, khususnya di wilayuah Jakarta Pusat.

Ya, seperti di Pasar Tanah Abang, selalu rutin digelar Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat. Akibatnya, puluhan kendaraan roda dua dan roda empat berhasil ditindak Petugas Sudinhub Jakarta Pusat.

Kepala Sudinhub Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak mengatakan, penertiban sudah rutin dilakukan. Namun, masih saja ditemukan masyarakat atau pengendara yang tidak taat aturan. Bentuk tindakan yang dilakukan petugas pun bervariasi, mulai diangkut, dicabut pentilnya serta langsung di BAP pihak kepolisian.

Razia parkir liar ini terus diintensifkan di kawasan Tanah Abang. Apalagi dampak dari parkir liar ini mengundang kemacetan semakin parah. “Kita tidak pandang bulu, sanksi tegas tetap diberlakukan untuk memberikan efek jera,” tegasnya.

Keberaadaan parkir liar seperti di kawasan Tanah Abang menjengkelkan. Saat petugas usai melakukan razia, selang beberapa waktu, juru parkir kembali menggelar tempat parkir liar, dan begitu seterusnya. Bahkan, ketika razia digelar, juru parkir tadi tak terlihat batang hidungnya alias menghilang. ***