Histori - Jayakarta News

Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia: Ini Rekomendasi KKP

Sjarief Widjaja, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dalam seminar di Jakarta, Selasa (6/8/2019)–foto humas KKP

JAYAKARTA NEWS— Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, papar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yakni Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut; komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; diplomasi maritim; serta membangun kekuatan pertahanan maritim.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki beberapa rekomendasi dalam hal membangun pertahanan maritim Indonesia. Yakni membangun kekuatan pertahanan maritim di area perbatasan dengan menyertakan partisipasi masyarakat maritim perbatasan (hankamrata); mengidentifikasi dan merumuskan potensi ancaman pada pertahanan maritim nasional secara komprehensif”

“Mengidentifikasi dan merumuskan lokasi strategis sebagai pusat pertahanan maritim daerah dengan kapasitas yang saling memperkuat; membangun kekuatan industri strategis dan logistik pertahanan maritim secara menyebar sesuai dengan penetapan lokasi serta menggunakan teknologi ICT (information and communication technology) sebagai basis kekuatan pengendalian operasi,” papar Sjarief yang berbicara dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi’, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam hal menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, KKP merekomendasikan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam maritim secara terpadu, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kapasitas optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; merumuskan pusat pertumbuhan ekonomi maritim baru yang berbasis komoditas dan skala ekonomi; merumuskan jenis komoditas dan strategi hilirisasi yang bertumpu pada penciptaan nilai tambah yang optimal; serta membangun sistem trasnportasi nasional yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dalam kerangka logistik nasional.

“Dalam hal pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, KKP merekomendasikan untuk menyediakan sarana transportasi darat, laut, udara sebagai sarana logistik yang menghubungkan setiap lokasi berbasis komoditas antar supply dan demand serta merumuskan kerangka regulasi terpadu baik di tingkat daerah ataupun nasional sebagai bentuk keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” jelas Sjarief.

Terkait dengan pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, beberapa rekomendasi KKP antara lain, mengidentifikasi masyarakat adat maritim, potensi geografis, sumber daya alam, kehidupan sosial ekonomi dan kekuatan budaya lokal; merumuskan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai pola kehidupan masyarakat maritim; membangun kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis inovasi; membangun pemukiman nelayan yang bersih, sehat, dan mandiri; serta merumuskan plan of action program transformasi budaya maritim masyarakat Indonesia.

Rekomendasi KKP dalam mewujudkan diplomasi maritim, disampaikan Sjarief yakni dilakukan dengan kerja sama bilateral untuk penyelesaian isu batas wilayah laut antar negera, pertahanan dan keamanan maritim bersama; kerja sama regional terkait isu-isu maritim (Combating IUU Fishing/ Sea-related Crime); kerja sama multilateral pada forum United Nation; serta kerja sama perdagangan baik dalam forum Multilateral (WTO), regional Asean, Asia Pasific dan Uni Eropa untuk non tariff barrier, quota, dan pengendalian kualitas dan sertifikasi.

“Untuk mewujudkan itu semua, perlu blue print pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, perlu adanya kerangka regulasi terkait dengan alokasi sumberdaya dan sinergitas antar kelembagaan, plan of action yang menjabarkan tahapan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta team kerja lintas Lembaga yang mengawal dan memonitor pelaksana plan of action tersebut,” tegas Sjarief.

Hadir sebagai narasumber dalam acara Semnas, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong, Rokhmin Dahuri; Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani; Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana; dan Peneliti The Habibie Center, Muhammad Arif.***/lkw

Pangdam, Kapolda,Danrem, Kapolres akan Dicopot jika tak Bisa Atasi Karhutla

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) siang. Demikian dikutip dari setkab.go.id

Presiden Jokowi menyampaikan arahan pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar di backup (upaya ini, red) karena kerugian ekonomi besar sekali.

“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambung Presiden.

Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu.

Presiden merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur Presiden.

Jadi, lanjut Presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering.

Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Presiden.

Presiden mengaku malu di Malaysia dan Singapura, masalah kebakaran hutan dan lahan ini sudah menjadi headlinemedia. “Jerebut lagi lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa ternyata asap. Hati – hati malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini,” tegasnya.

Sempat Turun 81 persen

Sebelumnya pada awal sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di hampir semua provinsi. Pada tahun 2015 lalu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai Rp221 trililun dan mencakup 2,6 juta hektar.

Sementara pada tahun 2018, angka tersebut telah berhasil diturunkan hingga mencapai 81 persen. Namun ada kecenderungan jika tahun angka angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan gejala kenaikan.

“Ini naik lagi, ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun, turun, turun, turun,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengakui menghilangkan total kebakaran hutan dan lahan memang sulit. Tetapi ia menekankan, harus ditekan turun, dan yang paling penting pencegahan, jangan sampai api sudah membesar baru bingung.

Menanggulangi kalau udah gede apalagi di hutan gambut, menurut Presiden, sangat sangat sulit sekali padamnya. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. ***/setkab/ebn

Presiden Minta Kajian Lebih Detail Soal Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo–foto instagramjokowi

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100%, saat ini pilihan pemindahan ibu kota sudah semakin mengerucut, juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan.

“Provinsinya dimana, ini yang harus didetilkan lagi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8) siang. Demikian dikutip dari setkab.go.id

Menurut Presiden, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas dan Kementerian PUPR. Baik itu di Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan. Ia pun berjanji akan segera memutuskan setelah dipaparkan secara detil.

Tapi, Presiden mengingatkan, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk di dalamnya ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detil lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa.

Menurut Presiden, dirinya nanti akan memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara.

“Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden juga meminta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang kita bisa adaptasi kita ambil.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta agar mulai disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menhut Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkominfo Rudiantara, dan Mendikbud Muhadjir Effendy.***/ebn

Ini Penjelasan BMKG tentang Buruknya Kualitas Udara Jakarta

Ilustrasi—Kualitas udara buruk di Jakarta—gambar tvone youtube

JAYAKARTA NEWS— Belakangan ini pemberitaan tentang buruknya kualitas udara Jakarta sedang marak. Berikut ini penjelasan BMKG lewat rilis yang disampaikan Nasrullah, Plh Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Disebutkan, pemantauan konsentrasi partikulat polutan PM10 oleh BMKG sepanjang bulan Juni hingga Juli menunjukkan peningkatan konsentrasi sering melampaui nilai ambang batasnya (NAB) sejak tanggal 20 Juni hingga sekarang.

Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi partikel polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara yang kita hirup. NAB harian PM10 adalah 150 µg/m3 dan 50 µg/m3 untuk tahunan.

KOnsentrasi debu polutan meningkat drastis di antaranya disebabkan beban tinggi transportasi—gambar medcom id

Pada jam-jam tertentu, konsentrasi partikel polusi udara terukur di BMKG dapat melonjak sesuai dengan kadar polutan yang ada di udara. Nilai kadar atau konsentrasinya bahkan melewati 180 µg/m3 yaitu terjadi pada tanggal 20, 24, 25, 27, dan 28 Juni 2019, serta 14 dan 25 Juli 2019.

Berdasarkan data deret rata – rata harian debu partikulat PM10, secara umum periode 10 hari (dasarian) terakhir bulan Juni menunjukkan konsentrasi debu polutan yang lebih tinggi daripada kondisi bulan Juli kali ini.

Meningkatnya konsentrasi PM10 secara umum terjadi pada pagi hari sekitar pukul 07.00 – 09.00 WIB. Pada waktu-waktu ini konsentrasi debu polutan dimungkinkan meningkat drastis dikarenakan beban tinggi transportasi berkaitan dengan waktu berangkat kerja, sekaligus secara meteorologis bersamaan dengan waktu dimana dapat terjadi peristiwa inversi suhu pada atmosfer perkotaan.

Selain itu, data BMKG menunjukkan kualitas udara memang biasanya memburuk saat musim kemarau. Hal ini dikarenakan ketiadaan hujan dapat mengurangi pengendapan (pencucian) polutan di udara oleh proses rain washing.

Kepada masyarakat disarankan menggunakan masker— gambar tvone youtube

Pada hari-hari yang sudah lama tidak terjadi hujan, udara yang stagnan, cuaca cerah, adanya lapisan inversi suhu, atau kecepatan angin yang rendah memungkinkan polusi udara tetap mengapung di udara suatu wilayah dan mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi.

Penampakannya dapat dilihat dari kondisi udara yang kabur hasil reaksi kimia antara udara dengan kontaminan. Terlebih lagi pada saat ini masih terus berlangsung pekerjaan konstruksi pembangunan tol atas, jalur LRT, dan pengerjaan trotoar. Hal ini tentu akan menghasilkan debu partikel polutan dan menurunkan kualitas udara pada saat-saat tertentu.

Untuk diketahui, Juni – Juli adalah bulan menuju puncak musim kemarau bagi Jakarta. Data klimatologis rata – rata harian debu partikulat polutan 5 tahun kurun waktu 2014 – 2018 menunjukkan bahwa bulan Juni hingga Agustus merupakan waktu-waktu dimana konsentrasi partikulat polutan lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya.***/ebn

Cak Imin Bertemu Mahasiswa Disabilitas Penemu Lima Aplikasi

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar dan Anjas Pramono, Jumat (2/8/2019)–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua MPR RI A. Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Anjas Pramono, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Brawijaya Malang. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, gedung Nusantara III lantai 7 Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jumat. Ikut hadir pada pertemuan tersebut, Ketua Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid.

Anjas merupakan satu-satunya Ketua PMII yang difabel. Tetapi dalam keterbatasannya, itu ia mampu menciptakan lima aplikasi yang berguna bagi sesama difabel. Kelima aplikasi yang diciptakan Anjas adalah market place bagi para difabel dan UMKM, belajar mengaji bagi para difabel, cara mencari tempat-tempat yang nyaman bagi para difabel serta bahasa verbal bagi para difabel, serta sarana transportasi bagi kaum disabilitas.

Anjas bertemu Wakil Ketua MPR untuk menyampaikan laporan terkait undangan dari pemerintah Amerika. Rencananya, pada September nanti ia akan memenuhi undangan White House untuk mempresentasikan beberapa aplikasi yang sudah dibuatnya.

Saat bertemu dengan media, Muhaimin menyatakan kebanggaannya kepada Anjas. Selain disabilitas yang berprestasi, menurut Muhaimin, Anjas adalah kader Nahdlatul Ulama yang patut didukung. Apalagi, ia merupakan ketua PMII, salah satu organisasi otonom NU yang pernah di pimpin Muhaimin.

“Saya Bangga kepada Anjas. Dia adalah penemu lima aplikasi dan satu-satunya pimpinan PMII yang menderita disabilitas. Padahal, untuk menjadi Ketua PMII di Universitas Brawijaya butuh perjuangan dan mental baja, tetapi Anjas memiliki semua itu”, kata Muhaimin menambahkan.

Cak Imin berharap bangsa Indonesia bisa ikut bangga terhadap prestasi yang diraih Anjas. Dan terus mendorong, agar ia mampu menciptakan aplikasi-aplikasi lain, baik yang diperuntukkan bagi kaum difabel maupun masyarakat normal lainnya. Apalagi, prestasi yang diraih Anjas juga sudah dihargai oleh Internasional.***/ebn

Hati-hati, Gunung Tangkuban Perahu Erupsi Lagi Kini Level Waspada

Ilustrasi–Erupsi Gunung Tangkuban Perahu–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhitung Jumat (2/8) pukul 08.00 WIB menaikkan status Gunung Tangkuban Parahu yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar) dari dari Level 1 (Normal) menjadi Level II (Waspada).

“Masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu dan pengunjung/wisatawan/pendaki, (diimbau) tidak mendekati kawah yang ada di puncak Gunung Tangkuban Parahu dalam radius 1,5 Km dari kawah aktif,” kata Kepala PVMBG, Kasbani dalam konferensi pers di kantor PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/8) pagi.

Status waspada diberikan menyusul terjadinya erupsi dua kali berturut-turut setelah erupsi yang terakhir terjadi pada Jumat (26/7) lalu. Kasbani menjelaskan, Gunung Tangkupan Parahu kembali erupsi pada Kamis (1/8) pukul 20:46 WIB dan pada Jumat (1/8) pukul 00:43 WIB, dan Jumat (2/8) pukul 00:43 WIB.

Kepala PVMBG Kasbani memberi penjelasan pada pers, Jumat (2/8/2019)–foto kementerian ESDM

“Aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu saat ini masih berada dalam kondisi yang belum stabil dan aktivitas serta potensi erupsi dapat berubah sewaktu-waktu,” jelas Kasbani.

Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM itu menyebutkan, ancaman bahaya yang terjadi saat ini berupa hujan abu serta hembusan gas vulkanik dengan konsentrasi berfluktuasi di sekitar Kawah Ratu yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa pengunjung, pedagang, masyarakat sekitar, bila kecenderungan konsentrasi gas-gas vulkanik tinggi.

“Erupsi freatik dan hujan abu di sekitar kawah berpotensi terjadi tanpa ada gejala vulkanik yang jelas,” ungkap Kasbani.

Hasil pemantauan PVMBG secara visual, menurut Kasbani, menunjukkan bahwa aktivitas permukaan paska erupsi yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2019 masih didominasi oleh hembusan asap dari kawah utama (Kawah Ratu) dengan ketinggian sekitar 20 – 200 meter dari dasar kawah, bertekanan lemah hingga sedang dengan warna putih dan intensitas tipis hingga tebal.

Secara seismik, lanjut Kasbani, aktivitas Gunung Tangkuban Parahu masih didominasi oleh gempa-gempa yang mencerminkan aktivitas di kedalaman dangkal berupa Gempa Hembusan. Setelah erupsi terjadi, rekaman seismik didominasi oleh gempa Hembusan dan Tremor menerus dengan amplitudo maksimum 0.5-31 mm (dominan 0.5-20 mm).

“Terekamnya Tremor ini berkaitan dengan pelepasan tekanan berupa hembusan-hembusan yang terjadi sampai saat ini diikuti oleh rangkain erupsi tanggal 1 dan 2 Agustus 2019,” ujar Kasbani.

Waspadai Letusan Freatik

Selain mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 1,5 Km dari kawah aktif, Kepala PVMBG Kasbani dalam konferensi pers itu juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu agar mewaspadai terjadinya letusan freatik yang bersifat tiba-tiba dan tanpa didahului oleh gejala vulkanik yang jelas.

Selain itu, Kasbani meminta masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu untuk tenang, beraktivitas seperti biasa, tidak terpancing isu-isu tentang letusan, dan tetap memperhatikan perkembangan kegiatan Gunung Tangkuban Parahu dan mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat.

“Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (BPBD Provinsi Jabar) dan BPBD Kabupaten Bandung Barat serta BPBD Kabupaten Subang,” pungkas Kasbani.***/setkab/ebn

Kapuspen Kemendagri: Ada 420.381 Ormas Terdaftar di Indonesia

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar –foto kemendagri go id

JAYAKARTA NEWS— Banyaknya jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia menunjukkan keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat. Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara sesuai UUD 1945, negara menjamin kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi secara lisan dan tulisan. Selain itu, Ormas merupakan potensi masyarakat yang harus dikelola.

Faktanya, Ormas yang terdaftar di Indonesia memang sangat banyak dan beragam, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, data terbaru yang dilansir per Rabu (31/07/2019) pukul 08.50 WIB, terdapat 420.381 ormas yang ada di Indonesia.

“Data kita per 31 Juli, Ormas yang terdaftar, yaitu 420.381,” kata Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (01/08/2019).

Jumlah Ormas terdaftar tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Pertama, Ormas yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) berjumlah 25.812 dengan rincian di Kemendagri berjumlah 1.688, di Provinsi berjumlah 8.170, dan di Kabupaten/Kota berjumlah 16.954.

Ormas yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berjumlah 393.497 yang terdiri atas: Perkumpulan berjumlah 163.413, Yayasan berjumlah 230.084.

Ormas Asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berjumlah 72 Ormas Asing.***/ebn

PDI P: Solid Bergerak untuk Indonesia Raya

Jajaran pimpinan PDI P dalam jumpa pers jelang Kongres PDI P ke-5 pada 8-10 Agustus 2019 di Bali—foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam waktu dekat akan menggelar Kongres ke-5 pada 8-10 Agustus 2019 di Bali. Tema Kongres ke-5 adalah ‘Solid Bergerak untuk Indonesia Raya’ dan subtema ‘Mewujudkan PDI P sebagai Partai Pelopor’.

“Tema ini mengandung makna bahwa soliditas partai melalui langkah kaderisasi kepemimpinan partai secara kelembagaan dan sistemik telah membangun kesadaran ideologi Pancasila, kesadaran politik untuk memberikan dedikasi bagi rakyat bangsa dan negara,” jelas Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto dalam sambutannya pada jumpa pers, Kamis (1/8/2019).

Jumpa pers jelang Kongres PDI P ke-5 pada 8-10 Agustus 2019 di Bali—foto istimewa

“Kesadaran organisasi partai untuk terus mengedepankan kepentingan kolektif dan semangat goong royong daripada kepentingan orang perorang dan kelompok dan kesadaran untuk menyelesaikan masalah rakyat,” tambahnya.

Soliditas bergerak, kata Hasto, bersifat aktif dan progresif guna menegaskan tujuan berpartai sebagai penerang dalam gerak kemajuan bangs ada negara Indonesia. Dengan subtema mewujudkan PDI P sebagai partai pelopor, maka PDI P meletakkan dasar bekerjanya partai pelopor yang disiplin dalam berfikir atas dasar ideologi Pancasila, disiplin dalam teori, disilpin dalam berorganisasi dan disiplin dalam pergerakan kepentingan rakyat terus dikedepankan.

Agar tugas tersebut dapat berjalan, tegasnya, wajah politik PDI Perjuangan haruslah wajah yang berkebudayaan. Sebab politik adalah membangun peradaban Indonesia Raya guna mewujudkan peran strategis Indonesia di dalam membangun tatanan dunia baru, sebagaimana disampailan dalam pidato Bung Karno: ‘To Build The World A New’.

Selain itu, katanya lebih jauh, guna menjalankan agenda strategis PDI Perjuangan sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin, maka atas penggunaan hak prerogatif Ketua Umum, Kongres V dipercepat.

“Percepatan kongres tidak hanya untuk menyesuaikan agenda strategis pemerintahan negara, namun juga untuk melakukan konsolidasi baik konsolidasi ideologi, politik, organisasi, kader dan konsolidasi seluruh sumber daya partai agar dapat memenuhi tanggung jawabnya di dalam membangun masa depan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan bersama,” paparnya.***/ebn

Bamsoet: Indonesia Poros Maritim Dunia

JAYAKARTA NEWS—Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan keunggulan aspek geografis Indonesia berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,8 juta km2 harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Ditambah dengan potensi kewilayahan berupa luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan mencapai 3,1 juta km2, luas laut teritorial 290 ribu km2, luas zona tambahan 270 ribu km2, luas landas kontinen 6,4 juta km2, luas NKRI (darat + perairan) 8,3 juta km2, dan panjang garis pantai 108,000 km. Kesemuanya menjadi kekuatan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi Poros Maritim Dunia.

“Dengan berkah sebagai negara maritim, potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Sebagai gambaran, stok ikan nasional kita sangat melimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat stok ikan nasional pada tahun 2015 sebesar 7,3 juta ton. Kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 9,93 juta ton, meningkat kembali di 2017 mencapai 12,541 juta ton,” papar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional Road Map Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024, di Jakarta, Rabu (31/07/19).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan nasional yang berkelanjutan serta menjaga stok ikan terus meningkat, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Aspek pertama menyangkut pengelolaan perikanan dengan menggambarkan tentang pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan. Kedua, menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.

“Selain itu, DPR RI mengharapkan agar pembangunan berkelanjutan sektor perikanan tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi domestik saja. Tetapi juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan berkelanjutan,” tutur Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini juga mengingatkan bahwa perubahan iklim sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan. Ancaman perubahan iklim dan kenaikan suhu laut akan mempengaruhi arus migrasi ikan dan stok ikan.

“Peran pemerintah, akademisi, praktisi, riset dan sains sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam meminimalisir ancaman perubahan iklim tersebut. Kita memang tak bisa melawan alam, namun kita bisa menciptakan keseimbangan alam,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengharapkan agar pembangunan perikanan nasional Indonesia dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan gangguan yang menghambat keanekaragaman, struktur dan fungsi ekosistem. Serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional.

“Sehingga menguntungkan para nelayan lokal karena hasil tangkapan mereka meningkat, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional. Saat ini produksi perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton dengan konsumsi nasional 50,69 Kg/kapita. Kedepan akan terus kita tingkatkan agar produksi mencapai 10 juta ton lebih dan konsumsi mencapai 90 Kg/kapita,” pungkas Bamsoet. ***/ebn

Refleksi ‘Kudatuli’1996 Ketika Kantor PDI Hancur Lebur Diserang Rezim Kekuasaan

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto— foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Sebagai wujud refleksi peringatan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) dimana kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hancur lebur diserang rezim kekuasaan, PDI Perjuangan (PDIP) berkeyakin bahwa kesatuan dengan rakyat yang selama ini dipraktikkan takkan bisa dihancurkan oleh kezaliman.

Berbicara di hadapan peserta Konferda DPD PDI Perjuangan Propinsi Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (27/9/2019), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan peristiwa 27 Juli mempertontonkan bagaimana kekuasaan yang otoriter mencoba menghilangkan seluruh aspek kehidupan PDI. Kantor DPP PDI diserang dan berusaha dihancurkan.

“Tetapi karena kita selalu digerakkan oleh kekuatan yang maha dahsyat itu, yakni adalah kesatuan dengan rakyat, sebagaimana yang diungkapkan Bung Karno. Jadi meskipun secara fisik kantor partai hancur lebur, tetapi semangat jiwa raga kita tidak pernah hilang,” kata Hasto sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Maka hari ini, Hasto menekankan bahwa PDI Perjuangan mengucap syukur atas pasang naik turunnya semua manajemen kepartaian. Tuhan yang Maha Esa tetap memberkahi perjuangan PDI Perjuangan bersama rakyat sehingga menjadi pemenang Pemilu 2019.

“Dalam Pemilu tahun 2019 PDI Perjuangan kembali dipercayai rakyat sebagai pemenang pemilu, demikian juga pemenangan Pemilu presiden. Inilah tanggung jawab masa depan bahwa kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat,” tegas Hasto.

Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.***/ebn