Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Iskandar Mandji—foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Iskandar Mandji menghadiri upacara ngaben
istri dari Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar Bali pada 10 Oktober 2019. Iskandar
Mandji yang juga mantan Wakil Sekjen Golkar era Jusuf Kalla menjadi utusan
khusus Jusuf Kalla guna memberi penghormatan terakhir kepada Oni istri anggota
DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang berpulang akibat sakit.
“Karena kepadatan waktu beliau, sehingga Pak Wapres
tidak sempat menghadiri acara ngaben ini. Semula beliau sudah merencanakannya,”
ujar Iskandar Mandji kepada wartawan di Bali.
Amarhumah Ida Ayu Ketut Onik Mindawati adalah istri Plt
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih.
Menurut rencana upacara pengabenan ini akan berlangsung di
Yayasan Krematorium Bebalang, Bangli, Kabupaten Bangli, Bali.
“Pak Wapres dan Ibu Mufidah menyampaikan duka cita yang
mendalam atas berpulangnya ibu Onik. Keluarga pak JK mengenal dan bersahabat dengan
baik dengan keluarga Pak Demer,” ungkap Iskandar Mandji, politisi senior
kelahiran Parepare Sulawesi Selatan ini.
Diketahui, Ayu Onik Mindawati meninggal dunia di RS Bros
Denpasar, Senin pada tangga 16 September 2019 pagi. Istri Plt Ketua DPD Partai
Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer ini menghembuskan napas
terakhir setelah berjuang melawan kanker usus stadium 4.
Almarhum sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura,
sebelum mendapatkan perawatan di RS Bros Denpasar hingga akhirnya tutup usia.
Ayu Onik Mindawati lahir pada 25 Mei 1971. Ia menikah dengan
Sumarjaya Linggih, yang saat ini tercatat sebagai anggota DPR RI. Dari
pernikahan tersebut mereka dikaruniai
empat anak, masing-masing Ayu Denisa Linggih, Ayu Karina Linggih, AB Pratiksa
Linggih, dan AB Arsadhana Linggih.***ebn
JAYAKARTA NEWS—
Berbagai informasi marak beredar seiring rencana pemerintah penyesuaikan iuran
BPJS. Direktur Utama BPJS Fachmi Idris pun secara tegas memberikan penjelasan
sebagai tanggapan atas informasi-informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Penjelasan itu disampaikan langsung Fachmi saat memberikan simpula atas
pernyataannya selaku salah satu narasumber alam acara diskusi media FMB 9
dengan mengusung tema “Tarif Iuran BPJS” yang diselenggarakan di Kantor
Kemenkominfo pada Senin (7/10/2019), Jakarta.
“Pertama, beredar di masyarakat bahwa DPR menolak kenaikan iuran PBJS. Itu
saya tegaskan tidak benar. Disebutkan oleh DPR bahwa untuk penyesuaian tarif
kelas 3 dapat diberlakukan dengan syarat cleansing data beres. Jadi menurut saya, kalimat tepatnya ya
DPR menerima kenaikan iuran dengan syarat,” tuturnya. Demikian dikutip dari
laman jaringan pemberitaan pemerintah.
Kemudian kedua, terkait informasi yang juga beredar luas di masyarakat,
yakni bahwa penyesuaian iuran untuk kelas 1 bakal membebani, Fachmi mengatakan,
bahwa itu sama sekali tidak tepat.
“Tidak ada maksud untuk membebani masyarakat. Bila dengan
penyesuaian itu, peserta Kelas 1 harus menyisihkan 5.000 rupiah per hari. Kalau
itu dirasa memberatkan, maka bisa 3.000 rupiah per hari, atau kalau masih
terasa berat, maka bisa 1.800 rupiah per hari untuk Kelas 3,” tuturnya.
Lantaran itulah, Fachmi meminta, jangan dinarasikan kenaikan iuran 2 x
lipat atau 100 persen. Sebab sebenarnya, dari penyesuaian itupun 73,63 persen
sudah dialokasikan oleh pemerintah. “Sebab untuk Kelas 1 harusnya penyesuaian
270 ribu,” katanya.
Sementara itu yang ketiga, Fachmi menampik penyesuaian tarif akan
memunculkan penurunan daya beli buruh. Sebab senyatanya, dia menjelaskan, hanya
buruh yang memiliki pendapatan sekitar 8 juta hingga 12 juta, atau hanya 3
persen dari total, yang memiliki kewajiban untuk membayar iuran BPJS.
Penjelasan keempat adalah soal terjadinya fraud masif yang mengakibatkan
defisit BPJS. Menurut Fachmi, hal itu juga tidak tepat. Sebab, kata dia,
nyatanya fraud yang terjadi kurang dari 1 persen.
Selanjutnya Fachmi juga menyampaikan bahwa penyesuaian iuran BPJS tidak
memberikan pengaruh tersendiri bagi masyarakat miskin. Hal itu, menurut dia,
karena masyarakat miskin yang jumlahnya sekitar 133 juta orang ditanggung oleh
pemerintah. “Jadi dari 133 masyarakat miskisn, yang terdiri dari 95,38 juta,
dan 37 juta di daerah, semuanya ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun
daerah,” tandasnya.
Sementara dalam kesempatan diskusi tersebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga memberi
penjelasan. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah
peraturan menteri untuk membantu BPJS menutup defisit, tanpa harus membebani
rakyat.
“Ada sekitar enam atau tujuh peraturan menteri keuangan
(PMK) yang sudah disiapkan, bilamana perpres diterbitkan. InsyaAllah itu bisa
membantu tutup defisit 2019 dan tidak membebani rakyat. Karena sudah dianggarkan
di APBN dan APBD,” ujarnya.
Agar JKN terus berjalan dengan baik, katanya, ada dua pilihan utama lain
yang juga harus dilakukan yakni perbaikan sistem dan manajemen JKN. Dan lainnya
adalah penguatan peran kerja sama dengan pemerintah daerah. ***jpp/ebn
Pengamat kesehatan Budi Hidayat (paling kanan) dalam diskusi Media Forum Merdeka Barat bertema ‘Tarif Iuran BPJS’ di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatikan, Jakarta, Senin (7/10/2019)–foto humas
JAYAKARTA NEWS —
Di dunia ini tidak ada makan siang yangg gratis. Demikian pula untuk bidang
pelayanan kesehatan. Di negara manapun tidak ada pelayanan kesehatan yang
gratis. Untuk itu, yang paling utama adalah bagaimana bentuk pelayanan
kesehatannya.
Demikian disampaikan Pengamat Kesehatan Budi Hidayat dalam acara Diskusi
Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Tarif Iuran BPJS” yang
diselenggarakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo),
Jakarta, Senin (7/10/2019), sebagaimana dikutip dari laman jaringan pemberitaan
pemerintah.
“Saat ini, untuk pendanaan kesehatan, kalau kita tidak punya asuransi
sosial atau komersial, akan mengalami persoalan sendiri. Karena, sakit bisa
menimpa semua orang,” ujar Budi.
Melihat perkembangan yang ada di dunia jaminan sosial kesehatan di Indonesia,
menurut Budi, kalau dicermati mekanisme asuransi ada dua hal. Ada yang wajib,
yakni asuransi sosial yang merupakan program pemerintah terkait asuransi
nasional yang bersifat wajib. Wajib untuk seluruh warga negara Indonesia.
“Berikutnya adalah asuransi yang sifatnya sukarela, yakni asuransi
komersial. Pertanyaanya bagaimana pemerintah menitikberatkan apakah akan
menitikberatkan jaminan sosial yang sifatnya wajib atau asuransi komersial yang
tidak wajib,” jelas Budi.
Budi menjelaskan, dalam asuransi sosial dan komersial, sumber pendanaan
berasal dari peserta. Intinya, besaran nilai kontribusi harus cukup mendanai
janji asuransi tersebut. Karena itu, harus bisa menghitung berapa angka yang
dibutuhkan untuk pengeluaran kesehatan.
“Ada kompenen biaya yang masih kurang. Sejak 2014 hingga saat ini, semua
dana yang masuk dipakai untuk biaya pelayanan kesehatan. Besaran iuran yang
ditetapkan meleset jauh dari angka yang dihitung secara awal,” ungkap Budi.
Semestinya, Budi menjelaskan, hitung-hitungan sudah ada tapi tidak
diakomodir. Sehingga defisit sudah ketahuan, sudah kelihatan. Angka-angka yang
disampaikan sebagai contoh bahwa kita sudah tahu besaran manfaat yang
dijanjikan JKN.
“Butuh X rupiah yang harus dishare bersama. Karena asuransi sifatnya
wajib, maka semua pendiduk bisa masuk ke sana,” ucap Budi.
Maka, apa yang harus dilakukan pemerintah? Menurut Budi, yang pasti
solusinya harus sistemik. “Benahi dulu manajerialnya. Itu wajib hukumnya.
Benahi nilai iuran sesuai dengan janji. Kalau listnya sudah tahu, angka itu
sesungguhnya sudah tahu sebelumnya,” ujarnya.
Hadir pula sebagai narasumber Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo,
Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) Kalsum Komaryani, dan Direktur Umum Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Fachmi Idris.
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id,
FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP
(Youtube). ***jpp/ebn
Lion Club Indonesia lakukan bersih-bersih sampah plastik, Sabtu (21/9/2019)–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS— Sedikitnya 157 negara termasuk
Indonesia mengadakan bersih bersih bersama guna memberantas sampah Plastik yang mengancam kehidupan manusia.
Bersih-bersih Lingkungan khususnya dari sampah plastik yang sulit di daur ulang
ini merupakan concern negara-negara
di dunia ini menuju zero waste.
‘’Program
aksi bersih bersih bersama atau World Clean Up Day tahun ini dijadikan
momentum bagi negara di dunia termasuk
Indonesia dalam memberantas sampah plastik yang mengancam kehidupan manusia.
Indonesia melakukannya di seluruh provinsi, khususnya DKI Jakarta digelar Lions
Club Indonesia di lima wilayah Jakarta, Sabtu(21/9) kemarin’’ucap Erma Zein,
Presiden Lions Club Magnolia.
Aksi Bersih-Bersih Dunia atau World Cleanup Day 2019 digelar di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (21/9)/2019). Sedikitnya ada 1.000 orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar serentak di lima wilayah kota di Jakarta ini.
Presiden
Lions Club Magnolia Erma Zein mengatakan Aksi Bersih-Bersih Dunia itu tidak
hanya digelar secara serentak di lima wilayah kota di Jakarta tapi juga di
seluruh dunia.
Pada
kesempatan itu masyarakat dari seluruh lapisan seperti komunitas, anak sekolah
hingga anggota Lions Club yang turut berpartisipasi, jumlah mencapai hampir
1.000 orang. Selain memberikan edukasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi,
mereka juga mengajak mencari sampah dan memilahnya untuk kemudian dikumpulkan
sesuai jenisnya.
“Kita
mengajak teman-teman cari sampah, yang mana sampah plastik yang mana organik.
Jadi ada penimbangan juga setelah kita ambil, setelah itu diberikan ke lingkungan
kebersihan setempat,” ujar Erma Zein.
Hasilnya ada
ratusan kilogram sampah yang dikumpulkan dari masyarakat saat kegiatan itu.
Kedepan adanya kegiatan itu diharapkan bisa mengurangi penggunaan sampah
plastik. “(Sampah) yang dihasilkan cukup banyak ratusan kilo, persisnya
saya lupa, ada sampah plastik, ada sampah kertas, rumah tangga karena kita
datangi rumah tangga sekalian edukasi,” katanya.
Sementara
itu, di wilayah Jakarta selatan misalnya, terlihat beberapa warga Negara asing beserta
keluarganya bergabung dengan sekitar 800 orang lainnya turut memungut sampah, memilahnya sesuai kategori yang
ditetapkan, melakukan pengumpulan dan
penimbangan untuk kemudian dikirim ke bank sampah supaya bisa dipilah pilah kembali dan didaur ulang agar menghasilkan zero
waste.
Peringatan World Clean Up Day-2019, kata Humas
Lions Club Ernawati Siahaan, merupakan aksi bersih-bersih terbesar d dunia yang
diharapkan mampu membawa perubahan
signifikan bagi lingkungan, sehingga apa yang menjadi program pemerintah apapun
bentuknya bisa terwujud dan terlaksana dengan baik apabila dilakukan secara
bersama-sama. Bersinergi dengan lembaga
ataupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Tahun lalu Indonesia telah mendapatkan penghargaan tingkat dunia terkait masalah kebersihan
lingkungan.
Kegiatan bersama
membersihkan lingkungan bahkan penghijauan dengan penanaman pohon dilakukan berbagai organisasi yang bergerak di bidang
sosial kemasyarakatan dan relawan serta
perorangan yang jumlahnya mencapai 13 juta orang di seluruh Indonesia. Untuk
ini, Lions Club bergandengan
tangan dengan pemerintah setempat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Wali Kota
Jakarta Selatan, Marullah Matali yang ikut dalam aksi ini mengaku sangat
mengapresiasi seluruh pihak. Dirinya berharap ke depan kegiatan seperti
ini rutin dilakukan. “Kebersihan itu sebagian dari iman, maka kita harus
menjaga kebersihan. Makanya pada aksi bersih-bersih ini kami bahagia sekali
bisa berkumpul dengan 600 orang dalam satu titik ini, untuk sebuah acara Cleanup
Day, bersih-bersih Jakarta,” kata
Marullah.
Menurutnya,
banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bersih-bersih ini,
menunjukkan bahwa banyak yang peduli dengan lingkungan.
“Dulu
paradigma di masyarakat , ‘buang lah sampah pada tempatnya’. Sekarang harus
diubah menjadi ‘jangan nyampah, atau bawalah sampah mu ke rumah mu’. Dengan
begitu, orang akan semakin enggan menyampah,” tambah Walikota Jakarta Selatan
itu.
Sementara
itu Vice District Governor 307A1 Lions Clubs Indonesia, Evi Pohan menyampaikan,
hari ini adalah hari yang tepat sekali bagi member Lions Club International
terutama Indonesia untuk bersama dengan seluruh dunia melakukan protect
enviroment dengan aksi bersih-bersih.
“Kami
berharap kegiatan yang dilakukan para
Lions ini bisa menjadi contoh bagi warga Jakarta, terutama mengenai bagaimana
harus memelihara lingkungan hidup sekitar masing-masing. Jika wilayah
bersih tentu segala penyakit akan terhindar, “kata Evi Pohan.
Brian, salah
seorang turis dari Australia, mengaku senang dengan kegiatan ini. Ia
menilai kegiatan bersih-bersih, harus bisa diterapkan setiap saat. “Kami sangat
mendukung sekali kegiatan ini, karena bagus sekali, terutama untuk mengurangi
sampah plastiknya. Makanya saat saat melintas ada aksi ini saya ikut sambil
membawa kantong,” kata Brian. ***ks
JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan,
Hasto Kristiyanto menegaskan sejatinya politik adalah jalan kebudayaan.
Perjuangan politik dan jalan kebudayaan harus berdiri tegak pada jalan
ideologi.
Hasto Kristiyanto
menegaskan hal tersebut saat memberikan materi pembekalan pada kegiatan Pembekalan struktural DPD PDI
Perjuangan DIY, DPC PDI Perjuangan dan
Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta,
Sleman, Bantul, Gunungkidul dan
Kulonprogo, Minggu, 22/9/2019.
“Jogja punya
tempat terhormat, dalam sejarah memiliki kontribusi besar pada perjuangan
kemerdekaan, termasuk saat menjadi ibukota RI,” kata Hasto Kristiyanto.
Politik sebagai jalan
kebudayaan punya makna bahwa kader harus tegak berdiri pada jalan ideologi.
Setiap kader PDI Perjuangan harus sadar tugas ideologi.
Ada tantangan dan
ancaman intoleransi cikal bakal radikalisme dan terorisme yang harus
diselesaikan.
Hasto Kristiyanto
menambahkan dalam bekerja berjuang untuk membawa kesejahteraan rakyat kader
partai harus sadar tugas ideologi.
“Menjadi partai
pemenang menuntut kita jauh lebih disiplin dan tertib, jadilah pelopor dalam
berjuang,” kata Hasto Kristiyanto.
Jadi bagian dari
partai pelopor jelas menuntut tiap kader
partai untuk berdisiplin, disiplin ideologi. Kerja politik yang dijalankan
orientasi politik utamanya kesejahteraan rakyat.
“Itulah sebabnya
PDI Perjuangan berpihak pada wong cilik. PDI Perjuangan selalu hadir, menangis
dan tertawa bersama rakyat,” kata Hasto Kristiyanto.
Secara khusus, Hasto
Kristiyanto dalam pembekalan kader partai ini menegaskan pentingnya bagi semua
untuk disiplin teori.
Kader harus mau
membaca, disiplin organisasi, disiplin gerakan, disiplin tindakan dan disiplin
perilaku.
Di dalam merawat
kepercayaan rakyat maka ke depan partai harus memperkuat struktur dan kader
partai PDI Perjuangan harus mengikuti perkembangan jaman termasuk harus melek
ideologi.
“Kemenangan pemilu
harus bawa partai menjadi obor penerang, partai memimpin, partai yang selalu
hadir di ruang rakyat. Tanggung jawab menyelesaikab masalah rakyat, menjadi
orientasi kader PDI perjuangan,” kata Hasto Kristiyanto.
Ketua DPC PDI
Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto yang turut hadir dalam acara tersebut
menyatakan dalam rangkaian konsolidasi partai,
seluruh kader partai selalu diajak untuk berkomitmen bergerak dalam satu
tarikan nafas dengan rakyat.
Sebagai langkah
perkuat konsolidasi SDM dan organisasi, DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
beserta anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Yogyakarta telah lakukan
kunjungan ke DPC PDI Perjuangan Solo untuk saling belajar dan berdialog.
“Struktur partai
dan jajaran pengurus berkomitmen konsolidasikan partai, berjuang dan bergerak
satu tarikan nafas dengan rakyat. PDI Perjuangan Kota Yogyakarta kita dorong
selalu berkomitmen mempraktekkan Pancasila dalam kebijakan publik untuk
wujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan.
***/ebn
Menteri PURR Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (20/09/2019)– foto BKP Kementerian PURR
JAYAKARTA NEWS—Pembangunan Jalan Tol Layang
Jakarta-Cikampek (Japek) sepanjang 36,4 km hampir selesai. Senin, 23 September
mendatang sudah memasuki tahap uji coba beban. Rencananya, Jalan Tol Layang
Jakarta-Cikampek ini akan beroperasi pada November 2019.
Dikabarkan, progres
konstruksi tol sepanjang 36,4 Km tersebut saat ini sudah mencapai 96,5%. “Pada
23 September 2019 akan dimulai uji beban sehingga kita rencanakan pada November
2019, Insya allah bisa operasional,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
saat meninjau lokasi pembangunan Tol Layang Japek II di KM 13, Kamis (19/9)
siang.
Menteri PUPR,
pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) II itu merupakan
pekerjaan besar. Ada sekitar 9.000 tiang pancang yang dibuat dalam pembangunan
tol ini, sehingga menjadikan tol Layang Japek II ini juga akan menjadi jembatan
terpanjang di Indonesia.
“Tol ini
juga diiawasi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ),”
tegas Basuki. Sebelum dioperasikan akhir Noveber nanti, menurut Menteri PUPR
Basuki Hadimulono, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek akan dilakukan uji beban
dengan menggunakan 16 truk dengan beban masing-masing 40 ton terdiri dari uji
statis dan dinamis.
Adanya Tol
Layang Japek II diyakini akan menambah kapasitas Tol Japek yang ada dibawahnya,
serta memisahkan antara arus lalu lintas (lalin) jarak pendek dengan arus lalin
jarak jauh. Kendaraan tujuan jarak pendek akan menggunakan Tol Japek, sementara
kendaraan tujuan jarak jauh menggunakan Tol Layang Japek II.
Tol Layang
Japek II berada tepat di sebagian ruas Tol Jakarta-Cikampek eksisting,
membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat (Sta 9+500 sampai dengan Sta
47+500). Pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT
Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) yang merupakan anak usaha dari PT. Jasa
Marga.
Menteri
Basuki memberikan apresiasi kepada PT. Jasa Marga, para kontraktor yakni PT.
Waskita Karya, PT. ACSET dan PT. Bukaka dan konsultan Tol Layang Japek II yang
dapat menyelesaikan pembangunan sesuai target. Hal ini dikarenakan selain
konstruksi layang, pekerjaannya dilakukan bersamaan dan berdekatan dengan
pembangunan infrastruktur lain yakni Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Kereta
Ringan Jabodetabek (light tail transit) dilakukan di atas jalan tol existing
yang beroperasi.
“Pekerjaan
berhasil diselesaikan dengan window time yang sempit dan tidak boleh ada
pekerjaan di hari Sabtu dan Minggu. Selain itu faktor Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) juga diperhatikan dengan baik sehingga bisa zero accident atau tidak
ada kecelakaan kerja yang fatal. Harmonisasi juga berhasil dilakukan,” kata
Basuki.
Direktur
Utama PT. Jasa Marga Desi Arryani yang ikut dalam kunjungan tersebut mengatakan
PT.Jasa Marga mengusulkan Tol Layang Japek II digunakan hanya untuk kendaraan
golongan I yakni mobil kecil dan bus. “Secara struktur tol ini bisa dilewati
seluruh golongan kendaraan, namun pertimbangannya adalah faktor safety karena
masih banyaknya truk over dimension over load (ODOL) kecepatannya sangat pelan,
risiko pecah ban dan seterusnya,” kata Desi. ***setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Persetujuan tersebut diperoleh saat Wakil Ketua DPR RI
Fahri Hamzah memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan,
Jakarta, Selasa (17/9/2019).
“Kami tanyakan kembali kepada seluruh anggota, apakah
pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi
undang-undang,” tanya Fahri kepada seluruh anggota DPR, serentak dijawab
“setuju”, ketukan palu sidang menjadi pertanda pengesahan.
Pembahasan revisi UU KPK dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
bersama dengan Pemerintah, sebelum pengesahan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi
Agtas dalam sambutannya menjelaskan, bahwa KPK merupakan bagian dari cabang
kekuasaan pemerintahan. KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang
sering disebut sebagai lembaga-lembaga pemerintah.
“Dengan begitu dapat diletakkan bahwa Komisi
Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi,” papar Supratman.
Dia memaparkan dengan revisi undang-undang ini bukan
berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan, justru
dengan adanya revisi dimaksudkan untuk penguatan, agar kegiatan KPK dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif.
Supratman juga mengungkapkan, dalam revisi ini pembaharuan
hukum juga dilakukan dengan menata lembaga KPK, revisi ini juga menekankan
penguatan tindakan pencegahan, sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara
negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat
merugikan keuangan negara.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham) Yasonna Laoly mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota DPR
RI, dan kepada semua pihak yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan revisi
UU KPK.
“Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili
Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan
Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat atas dedikasi dan kerja keras
sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rencana undang-undang ini,” ungkap
Laoly. ***/dpr. go. id/ebn
JAYAKARTA NEWS – Jalur Gaza, Palestina, pernah punya perekonomian yang maju pesat dan membuat masyarakat relatif sejahtera. Industri kerakyatan dan tradisional seperti keramik, gelas warna-warni, furniture bambu, bahkan karpet – berasal dari tradisi kuno – dan alas tidur tenun sempat lama berjaya.
Selama puluhan
tahun industri tradisional ini menghidupi ribuan pekerja dan keluarganya dan
jadi tulang punggung ekonomi Gaza. Produk-produk ini juga diekspor ke manca
negara. Sekarang? Semua itu sudah jadi masa lalu dan seluruh industri ini sudah
hampir punah.
Kendati harus
juga diakui semua pelaku industri mengalami kemunduran besar setelah era
globalisasi dengan diperhadapkan efesiensi produksi massal Tiongkok. Disisi
lain blokade Israel dan Mesir selama 12 tahun juga ikut mempercepat punahnya
industri tradisional Jalur Gaza.
“Ekonomi kami
hancur. Kami tetap tinggal disini, tapi sangat sulit,” kata Abed Abu Sido,
salah seorang perajin gelas sambil membalik-balik katalognya yang berisi
gambar-gambar karya gelas atau kaca warna-warni.
Di bengkelnya,
debu sudah menyelimuti gelas dan kaca — karya Abu Sido — dan dia perlu
melap gelasnya agar cahaya indah berwarna terlihat kembali. Sementara kotak-kotak
karton berisi gelas atau kaca, yang belum selesai, serta material lain menumpuk
sampai ke atap.
Abu Sido mulai
membuka bengkel gelasnya pada era tahun 1980-an. Dia menjual banyak karya
gelasnya di toko-toko di Yerusalem (dibagian kota tua). Pada masa kejayaannya,
dia bahkan sempat ikut pameran di Eropa.
Semua berubah
sejak 2007, ketika Hamas menguasai Gaza hingga memicu Israel dan Mesir menutup
perbatasan. Abu Sido terpaksa menutup bengkel gelasnya dan memecat ke 15
pekerjanya — setahun setelah peristiwa itu.
Israel
menyatakan blokade diperlukan untuk mencegah Hamas mempersenjatai diri. Namun
penutupan, pertempuran terus-menerus antara Israel lawan Hamas serta pergulatan
kekuasaan Hamas dengan Otoritas Palestina, yang berkuasa. Semua ini menyebabkan
kondisi sosial ekonomi di Gaza sangat sukar.
Israel sangat
membatasi ekspor dan impor bahan baku industri ke Gaza. Disisi lain, tingkat
pengangguran sudah mencapai lebih dari 50%. Akibatnya, sisi permintaan dari
dalam Gaza lemah. Israel menuduh situasi ini karena Hamas.
Sejak awal
2019, Israel meluncurkan program percontohan mengijinkan perusahaan Gaza
mengekspor. Namun para pengusaha menjelaskan setelah bertahun-tahun tidak bisa
mengekspor ke luar negeri, mereka sudah kehilangan mitranya dan tidak bisa
serta merta mengekspor produknya.
Di Khalaf
Furniture dikenal luas menghasilkan produk bermutu furniture dari bambu dan
rotan. Mereka mengekspor sofa, meja makan dan kursi-kursi ke Tepi Barat,
Israel, Teluk Persia dan Amerika. Bisnis maju pesat sejak 1975 sampai terjadi peristiwa
Intifada kedua tahun 2000. Saat itu,
Israel memberlakukan blokade terhadap Gaza hinga kondisinya memburuk. Pengusaha
Tareq Khalaf menjelaskan para pelanggannya sudah mengalihkan pasokan ke pemasok
lain bertahun-tahun lalu. Apalagi Hamas merapkan pajak terhadap bahan bakunya,
yang mamin mempersulit upaya ekspor meski Israel sudah mengendurkan blokadenya,
terutama untuk produk furniture. “Ini (pembuatan furniture) adalah profesi
tradisional orang Palestina. Para pejabat pemerintah seharusnya menjadikan
(industri furniture) sebagai prioritas. Mereka harus mendukung industri
ini,”imbuhnya.
Sementara itu, di pabrik keramik Atallah ada
ribuan kendi, piring, gelas, vas bunga, dan lainnya teronggok di halaman
pabrik. Saat itu ada tiga pekerja mengerjakan
berbagai produk keramik dan dua lagi sebagai pencampur bahan baku (tanah liat
dan lainnya). Khairi Atallah, pemilik pabrik, menjelaskan ini semua adalah
sisa-sia kejayaan ketika dia memperkerjakan lebih dari 50 orang. Dia
menjelaskan, setelah blokade, dia tidak bisa lagi mengekspor produknya ke Tepi
Barat dan Israel, yang menyerap 90% produk keramiknya sebelum blokade.
“Pendapatan
sudah tidak memadai untuk meneruskan bisnis ini,” jelasnya. Dia juga mengatakan
dia tetap meneruskan usahanya hanya karena ayahnya memintanya agar tidak
menutup pabrik saat dia masih hidup.
Sementara
Mahmoud Sawaf (73 tahun) percaya dia adalah sisa satu-satunya penenun karpet di
Gaza. Dia tinggal dekat dengan kawasan turis dan para pekerja lembaga
internasional membeli produknya dan memampukannya bertahan. Tikar murah telah
membanjiri Gaza dan penduduk setempat tidak akam mampu membeli karpet buatan
tangan. “Bahkan pada usia saya sekarang ini, saya tetap bekerja. Saya tidak
akan berhenti,” tegasnya.
Presiden Jokowi menjawab wartawan seusai membuka Munas ke XVI HIPMI di Hotel Sultan Jakarta, Senin (16/9/2019)–foto humas setneg
JAYAKARTA NEWS—
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi
(KPK) adalah lembaga negara, institusi negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan
pimpinan KPK untuk bijak dalam bernegara. “Jadi saya sampaikan KPK itu lembaga
negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara,” kata Presiden
Jokowi menjawab pertanyaan wartawan, usai membuka Musyawarah Nasional (Munas)
XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin
(16/9) .
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi
penyerahan mandat oleh Pimpinan KPK menyusul pembahasan Revisi Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di DPR RI. Soal penyerahan mandat itu sendiri,
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa dalam undang-undang KPK, tidak ada, tidak
mengenal yang namanya mengembalikan mandat.
Yang ada itu, menurut Presiden, mengundurkan diri, ada,
meninggal dunia, atau terkena tindak pidana korupsi. “Tapi yang namanya
pengembalian mandat itu tidak ada,” ujar Presiden.
Sejak awal, lanjut Presiden, dirinya sudah menyampaikan
tidak pernah pernah meragukan Pimpinan KPK yang sekarang. Presiden pun sudah
menyebutkan berkali-kali, bahwa kinerja KPK itu baik.
Soal keinginan pimpinan KPK bertemu dirinya, Presiden Jokowi
menyampaikan, kalau nanti sudah ada pengajuan (keinginan bertemu, red), Menteri
Sekretaris Negara (Mensesneg) biasanya akan mengatur waktunya.
Menurut Presiden, saat ini pemerintah sedang bertarung
memperjuangkan substansi-substansi yang ada direvisi UU KPK yang diinisiasi oleh
DPR. Seperti yang sudah disampaikannya beberapa waktu yang lalu. Revisi UU KPK
itu, lanjut Presiden, ada di DPR. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk
bersama-sama mengawasi agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam
pemberantasan korupsi. “Tugas kita bersama,” tegas Presiden Jokowi. ***setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—Di era jaminan kesehatan nasional (JKN) pelayanan kesehatan tak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan medisnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Jadi, memiliki BPJS saja tanpa tahu mengimplementasikannya,
ternyata bisa bahaya. Pasalnya, dalam implementasi sistem kesehatan nasional
prinsip managed care diberlakukan, di mana terdapat 4 (empat) pilar, Promotif,
Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
Prinsip ini akan memberlakukan pelayanan kesehatan akan
difokuskan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Faskes Primer seperti
di Puskesmas, klinik atau dokter prakter perseorangan yang akan menjadi gerbang
utama peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Untuk itu kualitas faskes primer ini harus dijaga, mengingat
efek dari implementasi Jaminan Kesehatan nasional ke depan, bakal mengakibatkan
naiknya permintaan (demand) masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
karena kepastian jaminan sudah didapatkan.
Jika FKTP/faskes primer tidak diperkuat, masyarakat akan
mengakses faskes tingkat lanjutan sehingga akan terjadi kembali fenomena rumah
sakit sebagai puskesmas raksasa.
Untuk itu, Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan yang dipimpin
M. Kurnia Dwijayanto menggelar Diskusi penyamaan visi dan misi kemitraan
Pemerintah dan Swasta di bidang Faskes Primer ini guna mewujudkan Puskemas
berkualitas dalam menerima peserta BPJS guna merujuknya ke tingkat pelayanan
selanjutnya.
Diskusi ini diadakan pada, Kamis, 19 September 2019 pukul
08.30 – 17.00 WIB di Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue Jakarta. Program
Heartprenueur Festival 2019 ini adalah inisiasi inovatif Yayasan Anak Bangsa
Merajut Harapan, dibawah arahan Ketua Yayasan, M. Kurnia Dwijayanto. Rangkaian acara
diskusi ini sebenarnya telah dimulai sejak 13 September lalu dan akan berakhir
pada 21 September 2019.
Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan seminar dan
lokakarya kesehatan guna mempromosi dan memobilisasikan informasi edukatif
seputar kesehatan yang tidak biasa, jarang dikupas, bahkan tabu di masyarakat,
hingga menjadi informasi edukatif yang interaktif.
Program Heartpreneur Festival 2019 didukung oleh Klinik
Angsamerah yang juga sponsor utama acara ini, serta Ikatan Dokter Indonesia
(IDI), Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI),
Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), UNAIDS serta Clinton Health Access Initiative. ***/ks
