Category: Nasional

Pesan Dr AS Kobalen kepada Pengurus Gempita

JAYAKARTA NEWS – Pengarah DPP Gempita (Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air), Dr. A.S. Kobalen, SE, M.Phil, kemarin (14/3) di kantornya, Gedung Mid Plaza, Jakarta, menerima pengurus Gempita. Dalam kesempatan itu, pengurus Gempita menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemenangan Prabowo – Gibran sebagai Penerima Mandat dari Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah Gempita, Hashim Djojohadikusumo dan Habib Lutfi bin Yahya.

“Sebagai pengurus, pertama-tama, kami wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan mandat itu kepada salah satu pengarah kami, Pak Kobalen,” ujar Ketua Dewan Pembina Gempita, Suratman, SP. Ia didampingi Waketum Roso Daras, Sekjen Fadly Abdurachmansyah, ST, dan dua unsur Pembina serta pengarah: Irjen Pol (Purn) Adi Cahyo dan Mayjen TNI Purn Herwin Suparjo.

Dari kiri: Irjen Pol Purn Adi Cahyo, Suratman, SP, Roso Daras, A.S. Kobalen, Fadly Abdurachmansyah, ST, dan Mayjen TNI Purn Herwin Suparjo. (foto: dimas)

Kendalikan Diri

Dalam kesempatan itu, Kobalen menyampaikan ucapan terima kasih atas perjuangan dan laporan pelaksanaan mandat Gempita dalam memenangkan Prabowo – Gibran satu putaran. Laporan diserahkan dalam bentuk bentuk buku dan link video (barcode).

“Benar, tim kami yang terdiri atas anak-anak muda kreatif, mencoba memvisualisasikan laporan tertulis ini menjadi tayangan video ala reportase jurnalistik,” kata Waketum Roso Daras, yang seorang jurnalis senior.

Dalam kesempatan itu, Dr Kobalen yang juga menjabat Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Partai Gerindra tak lupa berpesan kepada Gempita, agar bisa mengendalikan diri melihat eskalasi politik akhir-akhir ini. Pesan yang sama juga disampaikan kepada segenap pendukung Prabowo – Gibran.

“Jangan terprovokasi. Jangan bikin semacam acara syukuran kemenangan sebelum ada keputusan resmi dari KPU. Kita ikuti saja proses penyelenggaraan Pemilu sampai ke pengumuman hasil penghitungan suara resmi oleh KPU tanggal 20 Maret, “ katanya.

Ditambahkan, seandainya ada gugatan ke MK (pasca pengumuman hasil akhir), Gempita dan para pendukung Prabowo – Gibran diminta bantu doa.

“Biarkan Tim Hukum Paslon 02 yang menanganinya. Sebagai relawan yang setia kepada Paslon 02, kita harus tetap bersahaja, rendah hati dan tetap jaga nama baik serta pesan-pesan paslon 02,” pungkas Kobalen kepada para pengurus DPP Gempita. (dim)

Edaran Ramadan, Gus Men Ajak Jaga Ukhuwah Sikapi Potensi Beda Awal Puasa

JAYAKARTA NEWS – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan edaran penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idulfitri 1445 H. Menag mengimbau umat tetap jaga ukhuwah dan toleransi dalam menyikapi potensi beda awal puasa.

Dikutip dari Rilis Kemenag, Rabu (6/3/2024), Pemerintah akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1445 H pada 10 Maret 2024. Sidang akan memutuskan apakah puasa Ramadan tahun ini akan dimulai pada 11 atau 12 Maret.

Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadan bertepatan 11 Maret 2024. Ada juga sebagian jemaah tarekat yang akan mulai puasa pada 10 Maret 2024.

“Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi,” sebut Gus Men di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Edaran yang ditandatangani Gus Men pada 26 Februari 2024 ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Edaran juga disampaikan kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pengurus Badan Kesejahteraan Masjid, pengurus Majelis Dai Kebangsaan, pengurus dan pengelola masjid/musala, panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat muslim di Indonesia.

“Umat Islam agar melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi,” sambung Gus Men.

Menag Yaqut juga berpesan agar umat Islam dalam syiar Ramadan tetap memedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Edaran pengeras suara terbit pada 18 Februari 2022. Edaran ini antaran lain mengatur volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel). Khusus terkait syiar Ramadan, edaran ini mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam. Sementara untuk takbir Idulfitri di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.

Berikut ketentuan lengkap Edaran Menag No SE. 1 tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi:

1. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi.

2. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi.

3. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

4. Umat Islam dimbau untuk melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, musala, dan tempat lain dalam rangka syiar Ramadan dan menyampaikan pesan-pesan taqwa serta mempererat persaudaraan sesama anak bangsa.

5. Takbiran Idul Fitri dilaksanakan di masjid, musala, dan tempat lain dengan ketentuan mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

6. Takbir keliling dilakukan mengikuti ketentuan pemerintah setempat dan aparat keamanan dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah islamiyah.

7. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah/2024 Masehi dapat diadakan di masjid, musala, dan lapangan.

8. Materi ceramah Ramadan dan Khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

9. Mengimbau kepada umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.***/mel

Kemenag Rancang 40 Layanan KUA untuk Semua Agama, Ini Daftarnya

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pusat layanan lintas agama. Hal itu bertujuan untuk memperluas akses layanan bagi seluruh umat beragama.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Zainal Mustamin mengatakan, pihaknya telah memetakan 40 layanan keagamaan yang potensial untuk disediakan di KUA. “40 jenis layanan ini masih potensial dan perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Ditjen Bimas selain Islam untuk memilih layanan yang benar-benar dapat diimplementasikan di KUA,” ujar Zainal Mustamin di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suripto menambahkan, ada sejumlah layanan lintas agama yang dapat segera dijalankan di KUA. Misalnya, bimbingan perkawinan dan konsultasi keluarga bagi Non Muslim.

“Ada beberapa layanan yang dapat segera dilaksanakan di masyarakat, yakni bimbingan perkawinan bagi pemeluk agama Non Islam dan konsultasi keluarga bagi pemeluk agama Non Islam, yang dilakukan oleh masing-masing penyuluh agama,” imbuhnya.

Agus Suryo berharap, program transformasi KUA ini dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. KUA akan menjadi tempat yang nyaman bagi semua masyarakat untuk mendapat layanan keagamaan yang dibutuhkan.

Berikut rancangan 40 layanan di KUA:

1. Layanan pendaftaran perkawinan
2. Layanan pencatatan perkawinan
3. Layanan penerbitan surat rekomendasi perkawinan
4. Layanan penerimaan data perkawinan
5. Perbaikan dan perubahan data perkawinan

6. Penerbitan surat Keterangan status belum menikah/janda/duda
7. Pencatatan Laporan Nikah di Luar Negeri
8. Pencatatan penetapan perkawinan
9. Pencatatan perjanjian perkawinan
10. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Calon Pengantin)

11. Bimbingan Perkawinan Masa Nikah (Relasi Sehat Pasutri)
12. Bimbingan pengelolaan keuangan keluarga
13. Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN)
14. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
15. Bimbingan konseling dan mediasi keluarga

16. Pendampingan dan advokasi keluarga
17. Konsultasi keluarga hitasukhaya, keluarga sakinah, keluarga kristiani, keluarga bahagia katolik.
18. Layanan pemanfaatan data keagamaan
19. Penerbitan ID Rumah Ibadah
20. Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Rumah Ibadah

21. Bimbingan tata kelola rumah ibadah
22. Layanan konsultasi keagamaan
23. Layanan penerbitan Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Lembaga Keagamaan
24. Layanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kajian Keagamaan
25. Layanan penerbitan Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Kajian Keagamaan

26. Layanan penerbitan Rekomendasi/Izin Penyelenggaraan Siaran Keagamaan Tingkat Kecamatan
27. Layanan penerbitan Rekomendasi/Izin Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan tingkat kecamatan
28. Bimbingan penyiaran keagamaan berperspektif moderat
29. Bimbingan penguatan literasi seni keagamaan
30. Bimbingan penguatan dan pengembangan budaya keagamaan

31. Layanan penyuluhan keagamaan di bidang konsultatif
32. Layanan penyuluhan keagamaan di bidang advokatif
33. Layanan penyuluhan keagamaan di bidang edukatif
34. Layanan penyuluhan keagamaan di bidang informatif
35. Layanan pemberdayaan ekonomi umat

36. Layanan rekomendasi penerima bantuan pemberdayaan ekonomi umat
37. Layanan mediasi konflik paham keagamaan
38. Layanan konsultasi paham keagamaan
39. Layanan konsultasi pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan
40. Layanan mediasi penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan***/mel

KUA untuk Semua Agama, Dirjen Bimas Katolik: Tidak Kurangi Peran Gereja, Tapi Bantu Umat

JAYAKARTA NEWS – Dirjen Bimas Katolik Suparman menyambut baik gagasan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat memberikan layanan bagi semua agama. Gagasan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ditjen Bimas Islam.

“Tepat sekali Bapak Menteri Agama, menjadikan KUA tidak lagi untuk melayani umat Islam saja, tetapi menjadi pusat pelayanan semua agama. Jadi Ditjen Bimas Katolik dan umat Katolik hendaknya melihat momen ini sebagai kesempatan emas,” terang Suparman saat membuka Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Katolik di Jakarta.

Dikutip dari Rilis Kemenag, Selasa (27/2/2024), menurut Suparman, kehadiran KUA bagi umat Katolik tidak mengurangi peran gereja Katolik. KUA justru membantu umat Katolik untuk bisa melaksanakan kewajibannya dalam hal urusan pernikahan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dan mekanisme yang berlaku.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan KUA tidak membatasi atau mengurangi peran gereja Katolik. KUA justru membantu umat Katolik,” tegasnya lagi.

Ia menegaskan, Ditjen Bimas Katolik akan menindaklanjuti kebijakan Menteri Agama dengan berkoordinasi bersama Direktorat Jenderal Bimas di lingkungan Kementerian Agama. “Pastinya kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Direktorat Jenderal Bimas lainnya di lingkungan Kementerian Agama agar apa yang telah digagas Bapak Menteri Agama ini bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya.

Suparman juga menyambut baik rencana menjadikan aula KUA sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun lainnya.***/mel

Umat Hindu Sambut Baik Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

JAYAKARTA NEWS – Umat Hindu menyambut baik rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pernikahan semua agama.

Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) I Nengah Duija, di Jakarta. “Umat Hindu seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gus Men (Menag Yaqut – red). Umat mengapresiasi rencana ini, karena bisa dapat memberikan kemudahan,” tutur I Nengah Duija dalam Rilis Kemenag, Selasa (27/2/2024).

Kemudahan yang dapat dirasakan oleh umat Hindu, menurut I Nengah Duija, khususnya terkait dengan pencatatan nikah. “Kami (nantinya) menjadi sangat mudah dalam proses pencatatan perkawinan. Setelah upacara keagamaan, catatan pernikahan dilakukan di KUA yang nanti terkoneksi dengan Dukcapil sehingga amat memudahkan,” tutur I Nengah Duija.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Menag tersebut, saat ini ia bersama Dirjen-dirjen Bimbingan Masyarakat lainnya juga sedang mengkaji berbagai peraturan terkait. “Mudah-mudahan program ini cepat bisa direalisasikan dan dinikmati umat Hindu di Indonesia,” tuturnya.

Dukungan senada juga muncul dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Dalam keterangan tertulisnya Bambang Susatyo meminta Kemenag untuk mengoptimalkan rencana pengembangan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama tersebut, utamanya dalam hal integrasi data-data pernikahan dan perceraian agar bisa dilakukan dengan lebih baik.

Ia juga mengapresiasi Kemenag yang mengupayakan kemudahan akses bagi seluruh umat beragama di Indonesia melalui keberadaan KUA. “Semoga KUA dapat sepenuhnya sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama,” tulis Bambang.

Lebih lanjut, Bambang meminta Kemenag untuk berkoordinasi dengan seluruh pemuka agama di Indonesia terkait rencana tersebut. “Agar ke depannya bisa dilakukan penyesuaian fungsi KUA tanpa harus mengganggu ketentuan yang berlaku di masing-masing agama,” pesan Bambang.***/mel

Komandan TKN Fanta, Arief Rashid Minta 01 dan 03 “Legowo”

JAYAKARTA NEWS – Ada pernyataan menarik dari Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta, Prabowo-Gibran, Arief Rasyid Hasan. Katanya, Prabowo – Gibran berhasil menang satu putaran dalam Pilpres 2024, karena kaum muda Indonesia tidak mau diadu-domba.

“Ada begitu banyak provokasi, negative campaign, sampai penyampaian informasi yang bias dan cenderung sesat selama proses kampanye. Yang paling mutakhir dengan film. Tapi alhamdulillah kaum muda Indonesia tidak mau diadu-domba,” tegas Arief Rasyid yang mantan Ketua Umum PB HMI 2013-2015 itu.

Berbicara di depan kantor Bawaslu, Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat, baru-baru ini, Rasyid juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kaum muda di seluruh Indonesia. “Terima kasih karena telah memilih Prabowo – Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029,” ujarnya.

Kandidat Presiden-Wapres 2024-2029, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. (ist)

Beda Satu-Dua Persen

Hasil quick count menunjukkan kemenangan Prabowo – Gibran atas paslon nomor 01 Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03, Ganjar Pranowo – Mahfud MD. “Selisihnya cukup jauh. Meski belum real count versi KPU, tetapi hasil quick count sudah bisa menjadi gambaran. Sebab, kalau toh ada selisih dengan rekap resmi KPU, paling bedanya hanya satu-dua persen,” tukas Arief Rasyid.

Ia juga mengajak segenap bangsa Indonesia, utamanya kaum muda untuk tenang dan bersabar menunggu penetapan KPU. Setelah ditetapkan oleh KPU, maka Prabowo – Gibran sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. “Kita sama-sama menyongsong masa depan yang lebih baik,” katanya.

Ia juga mengingatkan kepada segenap elemen bangsa, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah di atas segalanya. Ia berharap para pendukung Anis – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud untuk “legowo” dan mengedepankan sikap kenegarawanannya.

Ketika ditanya ihwal isu beredarnya video-video kecurangan selama Pemilu 2024, Arief Rasyid Hasan tersenyum dan berkomentar pendek, “Seperti dikemukakan Presiden Jokowi, semua ada mekanismenya.”

Bicara indikasi kecurangan, Rasyid justru balik bertanya, apakah yang dimaksud adalah indikasi kecurangan oleh Paslon 01 di Madura, dan indikasi kecurangan oleh paslon 03 di Jawa Tengah? “Mari kita tenangkan suasana. Tidak perlu mengadu domba rakyat,” kata Rasyid pula.

Ketua Umum DPP GEMPITA, Alfonso Ferry Pahotan, SH, MH. (foto: ist)

Relawan GEMPITA

Dalam kegiatan berbagi cokelat kepada warga di Jalan Thamrin tempo hari, tampak para relawan GEMPITA (Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air) turut ambil bagian. Kegiatan itu sendiri dikoordinir oleh Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta, Prabowo-Gibran, Arief Rasyid.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP GEMPITA, Alfonso Ferry Pahotan, SH, MH mendukung apa yang disampaikan Arief Rasyid. “Kaum milenial kita tangguh. Meski dicekoki berita hoax atau kabar bohong serta serangan personal yang menjurus kepada diskredit, mereka tidak goyah dalam mendukung pak Prabowo dan mas Gibran,” ujarnya.

Alfonso menambahkan, kemenangan Prabowo – Gibran adalah kemenangan generasi muda Indonesia, serta kemenangan bangsa Indonesia pada umumnya. Peran kaum milenial, Generasi Z, Generasi Y, dan Generasi X sangatlah besar. “Berdasar data Litbang Kompas, kontribusi suara mereka berkisar antara 45 hingga 56 persen,” tambahnya. (*)

Milenial Memenangkan Prabowo-Gibran, Ini Faktanya

JAYAKARTA NEWS– Sinar kemenangan merekah di pelupuk mata. Sebuah kemenangan gilang-gemilang dari pasangan Prabowo – Gibran dalam Pilpres 2024.

“Puji syukur. Alhamdulillah. Kemenangan Prabowo – Gibran adalah kemenangan generasi muda Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP GEMPITA (Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air), Alfonso Ferry Pahotan, SH, MH, di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Ia menambahkan, peran kaum milenial, Generasi Z, Generasi Y, dan Generasi X sangatlah besar dalam turut serta mengantar Prabowo – Gibran duduk di kursi Presiden dan Wakil Presiden 2024 – 2029. “Berdasar statistik sementara, kontribusi suara mereka berkisar antara 45 hingga 56 persen,” tambahnya.

Alfonso kemudian mengutip statistik perolehan suara versi Litbang Kompas. Di kalangan Gen Z (usia kurang dari 26 tahun), pasangan Prabowo – Gibran beroleh dukungan 65,9 persen. Bandingkan dengan pasangan Anis – Muhaimin (16,7 persen), dan Ganjar – Mahfud (9,96 persen).

Kemudian di kalangan Gen Y-Muda (26 – 33 tahun), Prabowo – Gibran mendapat suara dari 59,6 persen. Sementara pasangan 01 beroleh 20,2 persen dan 03 sebesar 11,7 persen.

Berikutnya di kalangan Gen Y-Madya (34 – 41 tahun), lagi-lagi pasangan Prabowo – Gibran beroleh dukungan mayoritas sebesar 54,1 persen. Sementara 01 mendapat 22,3 persen dan 03 beroleh 13,9 persen.

Untuk Gen X (42 – 55 tahun), Prabowo – Gibran didukung 49,1 persen. Sementara pasangan 01 beroleh 24,3 persen, dan 03 beroleh 16,4 persen.

Terakhir, di kalangan Baby Boomers (56 – 74), Prabowo – Gibran masih dominan dengan dukungan 43,1 pesen. Sementara pasangan 01 beroleh 25,7 persen, dan pasangan 03 beroleh dukungan 21,3 persen.

“Karena itu pula, dalam kesempatan ini, sebagai Ketua Umum DPP GEMPITA, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada generasi muda Indonesia, di mana pun berada, tanpa kecuali. Baik yang ada di gunung sampai ke tepian samudera,” kata Alfonso.

Ia menambahkan, “Kini waktunya bangsa Indonesia menyongsong kemajuan, yang akan mengantar bangsa Indonesia ke pintu gerbang kejayaan,” ujar Alfonso seraya menutupnya dengan pekik, “OK gasss…!” (*)

Tok, Pemerintah Tetapkan 14 Februari Libur Nasional Pemilu 2024

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah menetapkan tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemungutan suara Pemilu Serentak 2024. Keputusan ini disahkan dan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Februari 2024.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024,” demikian dikutip dari Kepres yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (6/2/2024).

Dikutip dari Laman NU, Rabu (7/2/2024), penetapan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional ini ditujukan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Pada Pemilu serentak tahun 2024 ini, masyarakat Indonesia yang memiliki hak suara akan memilih Capres dan Cawapres, DPD, dan DPR mulai dari pusat sampai daerah. Pemilu tahun ini akan diikuti oleh 24 partai politik dan yang terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyetujui surat edaran yang mengenai hari libur untuk buruh atau pekerja pada tanggal 14 Februari 2024 atau saat hari pencoblosan pemilihan umum (pemilu). Surat edaran ini resmi ditandatangani oleh Ida pada tanggal 26 Januari 2024 dan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, surat edaran ini juga diteruskan kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan para pimpinan dari konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Peraturan itu tertuang dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. 

Dengan keputusan Pemilu sebagai hari libur nasional, maka relatif banyak hari libur yang akan terjadi di bulan Februari 2024, yaitu:

Kamis, 8 Februari 2024: Libur Nasional Isra Mikraj Nabi Muhammad saw

Jumat, 9 Februari 2024: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili

Sabtu, 10 Februari 2024: Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili

Rabu, 14 Februari 2024. Libur Nasional Pemilu***/mel

Menag Launching Pendidikan Keagamaan Buddha Formal Dhammasekha

JAYAKARTA NEWS – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Dhammasekha merupakan bagian dari kontribusi umat Buddha memberikan pendidikan formal sekaligus pendidikan keagamaan bagi anak bangsa.

“Ini menunjukkan keinginan umat Buddha berkontribusi mencerdaskan anak-anak bangsa,” terang Menteri Agama saat Launching Dhammasekha, Direktorat Jenderal Bimas Buddha di Jakarta.

Dhammasekha merupakan pendidikan keagamaan Buddha formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang bersumber dari ajaran Buddha dan dipadukan dengan pengetahuan serta pandangan hidup. Selama tiga tahun terakhir kepemimpinan Gus Men, panggilan Menteri Agama, telah lahir 22 Dhammasekha dari 40 Dhammasekha yang ada.

Gus Men menyebut keterlibatan pihak swasta dalam mendirikan Dhammasekha ini sangat penting. “ Di agama Islam ada madrasah, ia lahir dari inisiatif masyarakat, Dhammasekha juga kurang lebih lahir dari masyarakat,” kata Gus Men, Jumat (15/12/2023).

Ia menyampaikan, meski Dhammasekkha lahir dari inisiasi masyarakat, namun pemerintah tidak boleh berpangku tangan. Gus Men minta Direktorat Jenderal Bimas Buddha untuk memperhatikan dan memberikan afirmasi bagi Dhammasekha swasta.

“Saya bilang ke pak Dirjen, yang diurus jangan hanya Dhammasekha milik pemerintah, tapi yang justru lebih penting juga mendapat perhatian Dhammasekha yang dikelola swasta,” pinta Gus Men.

“Harus diberikan afirmasi-afirmasi agar Dhammasekha swasta berkembang lebih baik,” sambungnya.

Sebagai lembaga pendidikan, Dhammasekha memiliki jenjang pendidikan lengkap, yaitu Nava Dhammasekha (Pendidikan Usia Dini), Mula Dhammasekha (Pendidikan Dasar), Muda Dhammasekha (Pendidikan Menengah Pertama), dan Uttama Dhammasekha (Pendidikan Menengah Kejuruan).

Menurut Menag, agar bisa disebut pendidikan yang memadai dan layak dan bisa diharapkan generasi mendatang menjadi tantangan tersendiri.

“Mengejar jumlah atau kuantitas jangan jadi dasar utama cara mengelola pendidikan, tapi lebih dari itu kualitas juga penting. Dhammasekha harus setara dengan MAN Insan Cendekia Serpong Banten yang dinilai sebagai sekolah terbaik melangkahi SMA-SMA favorit saat ini. Saya ingin salah satu Dhammasekha bisa seperti MAN IC Serpong,” harap Gus Men.

Direktur Jenderal Bimas Buddha Supriyadi menambahkan, sampai saat ini jumlah Dhammasekha di Indonesia mencapai 43 dengan 1.057 siswa, serta 261 orang pendidik dan tenaga kependidikan profesional.

“Semua penyelenggaraan pendidikan Dhammasekha memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) serta Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Education Management Information System Emis, Kemenag,” ujar Supriyadi.

Tampak hadir, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Ketua Permabuddhi Philip K. Widjaja, Y.M. Bhante Dhammavudho Mahathera, Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Akhmad Fauzin dan sejumlah tokoh agama Buddha.***/mel

Akan Digelar di Surabaya, Menag Harap Perayaan Natal Nasional 2023 Memorable

JAYAKARTA NEWS – Perayaan Natal Nasional 2023 rencananya akan digelar pada 27 Desember 2023, di Surabaya, Jawa Timur. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap, perayaan yang rencananya akan melibatkan 30 ribu umat kristiani ini dapat berlangsung lancar dan menjadi momen yang bisa diingat sepanjang masa.

Dikutip dari Rilis Kemenag, Sabtu (2/12/2023), hal ini disampaikan Menag saat memberi arahan dalam rapat koordinasi persiapan Natal Nasional 2023 yang digelar secara daring.

“Presiden berharap kita mempersiapkan Natal Nasional ini dengan baik, dengan well perform, dan dapat menjadi sesuatu yang memorable. Jadi bisa benar-benar diingat dan dikenang sepanjang masa, bukan hanya oleh umat Kristiani saya kira, tapi juga oleh bangsa Indonesia secara umum,” ungkap Menag di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo, Plt Dirjen Bimas Katolik Kemenag AM Adiyarto Sumardjono, jajaran pejabat Ditjen Bimas Kristen dan Katolik Kemenag, serta perwakilan PGI dan KWI.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penyelenggaraan Natal Nasional 2023. “Isi dari KMA tersebut salah satunya memohon kesediaan Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk menjadi Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2023,” ujar Menag.

Natal Nasional tahun ini akan mengusung tema “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi (Lukas 2:14)”.

“Tema yang sudah diputuskan sesuai dengan pesan natal PGI dan KWI. Pesan natal ini menjadi spirit kita semua di tengah tahun politik yang menurut saya juga harus menjadi perhatian kita,” kata Menag.

Menag juga mendorong keterlibatan seluruh umat beragama dalam perayaan natal nasional kali ini. “Misalnya organisasi masyarakat seperti Banser, atau Kokam, atau lainnya dapat terlibat dalam pengamanan pada prosesi perayaan natal nasional. Jadi tidak hanya dari aparat keamanan saja,” harap Menag.

“Ini menarik untuk bisa kita tunjukkan kepada publik dan dunia bahwa umat Kristiani di Indonesia ini sangat terbuka bagi perbedaan, latar belakang, dan kebhinekaan yang sudah menjadi takdir bagi Indonesia,” imbuhnya.

Senada dengan Menag, Menkominfo Budi Arie Setiadi juga berharap perayaan Natal Nasional 2023 ini menjadi momentum untuk dapat menunjukkan pluralitas dan kebhinekaan Indonesia.

“Kita akan berkoordinasi terus, dan kita berharap Natal Nasional ini akan berlangsung meriah dan bisa menggambarkan apa yang disampaikan Pak Menteri Agama,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi.

“Kita berharap, perayaan Natal Nasional bisa memorable, dapat memberikan warna dan pesan bahwa Indonesia begitu pluralis, begitu bhineka sesuai dengan takdir Indonesia,” imbuhnya.***/mel