Tawur Agung Prambanan 2026: Ajakan Bangun Ekoteologi dan Persaudaraan

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Agama mengajak Umat Hindu untuk menjadikan Tawur Agung sebagai titik balik memperkuat kepedulian terhadap alam dan mempererat persaudaraan.

Ajakan ini disampaikan Dirjen Bimas Hindu Kemenag, I Nengah Duija, dalam puncak pelaksanaan Tawur Agung rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta, Rabu (18/3/2026).

“Tawur Agung mengajarkan ekologi spiritual, solidaritas sosial, dan integritas pribadi. Ini menjadi strategi peradaban dalam menghadapi krisis lingkungan dan sosial di era modern,” tegas I Nengah Duija di dahapan sekitar 20ribu umat Hindu yang datang dari berbagai daerah.

Tawur Agung memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai upaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ritual ini dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral manusia kepada alam setelah memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya sepanjang tahun.

“Tawur Agung adalah upacara yajña yang bukan sekadar ritual, tetapi bentuk nyata penyucian alam semesta serta upaya mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam, sesama, dan Sang Hyang Widhi Wasa,” ungkap Duija.

“Keseimbangan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tawur Agung adalah bentuk tanggung jawab moral manusia kepada alam melalui persembahan suci,” lanjutnya.  

Pelaksanaan Tawur Agung di Prambanan memiliki nilai strategis dan spiritual karena merupakan pusat peradaban Hindu Nusantara.

“Prambanan bukan sekadar situs sejarah, melainkan ruang sakral yang menghubungkan manusia dengan jagat raya, simbol penyatuan spiritual dan kebudayaan bangsa,” ujar Duija.

Pelaksanaan Tawur Agung ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Suci Nyepi yang berpuncak pada pelaksanaan Catur Brata Penyepian. Melalui keheningan Nyepi, umat Hindu diajak melakukan refleksi diri guna mencapai kedamaian batin dan harmoni semesta.

Dengan kehadiran puluhan ribu umat serta dukungan berbagai pihak, Tawur Agung di Prambanan tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga simbol penguatan spiritualitas, persatuan, dan komitmen menjaga keseimbangan kehidupan di tengah dinamika zaman.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PHDI Pusat, perwakilan Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Jawa Tengah, Ketua Dharma Shanti Nasional, Bupati Klaten, jajaran Kanwil Kemenag Jawa Tengah dan DIY, pimpinan organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional maupun provinsi, serta tokoh masyarakat.***/mel

Umat Hindu Sambut Baik Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

JAYAKARTA NEWS – Umat Hindu menyambut baik rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pernikahan semua agama.

Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) I Nengah Duija, di Jakarta. “Umat Hindu seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gus Men (Menag Yaqut – red). Umat mengapresiasi rencana ini, karena bisa dapat memberikan kemudahan,” tutur I Nengah Duija dalam Rilis Kemenag, Selasa (27/2/2024).

Kemudahan yang dapat dirasakan oleh umat Hindu, menurut I Nengah Duija, khususnya terkait dengan pencatatan nikah. “Kami (nantinya) menjadi sangat mudah dalam proses pencatatan perkawinan. Setelah upacara keagamaan, catatan pernikahan dilakukan di KUA yang nanti terkoneksi dengan Dukcapil sehingga amat memudahkan,” tutur I Nengah Duija.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Menag tersebut, saat ini ia bersama Dirjen-dirjen Bimbingan Masyarakat lainnya juga sedang mengkaji berbagai peraturan terkait. “Mudah-mudahan program ini cepat bisa direalisasikan dan dinikmati umat Hindu di Indonesia,” tuturnya.

Dukungan senada juga muncul dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Dalam keterangan tertulisnya Bambang Susatyo meminta Kemenag untuk mengoptimalkan rencana pengembangan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama tersebut, utamanya dalam hal integrasi data-data pernikahan dan perceraian agar bisa dilakukan dengan lebih baik.

Ia juga mengapresiasi Kemenag yang mengupayakan kemudahan akses bagi seluruh umat beragama di Indonesia melalui keberadaan KUA. “Semoga KUA dapat sepenuhnya sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama,” tulis Bambang.

Lebih lanjut, Bambang meminta Kemenag untuk berkoordinasi dengan seluruh pemuka agama di Indonesia terkait rencana tersebut. “Agar ke depannya bisa dilakukan penyesuaian fungsi KUA tanpa harus mengganggu ketentuan yang berlaku di masing-masing agama,” pesan Bambang.***/mel