Category: Nasional

Hadapi Pilkada 2020, DKPP Masih Kekurangan Anggaran

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Keuangan diminta segera memenuhi kekurangan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari dana yang diajukan Rp147 miliar, Kemenkeu baru menyiapkan Rp10 miliar. Diharapkan kekurangan anggaran tersebut bisa segera dipenuhi mengingat Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah.

“Kita lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan sebanyak Rp 147 Milliar, Kemenkeu baru menyiapkan Rp. 10 Milliar, sedangkan kita mau menghadapi Pilkada di 270 daerah, maka secepat mungkin kami meminta kepada Ibu Menteri Keuangan agar kekurangan ini dipenuhi. Setelah dipenuhi, kami akan serahkan kepada DKPP untuk dikelola anggaran tersebut,” kata Mendagri Tito Karnavian usai melakukan Pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/01/2020).

Mendagri juga menjelaskan, sebagai konsekuensi dari perpindahan sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri, pihaknya harus menjamin ketersediaan dan pemenuhan anggaran DKPP secara baik.

“Adanya DKPP yang di Tahun 2019 akhir itu sudah migrasi yang tadinya di bawah Bawaslu sekarang pindah ke Kemendagri organisasinya, dan saya sudah menyampaikan dalam rapat nasional DKPP seluruh Indonesia, bahwa Kemendagri akan memberikan supporting untuk organisasi personel dan anggaran,” ujarnya.

Meski demikian, ia menjamin tak akan turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dalam tubuh DKPP, dan tak akan memengaruhi independensi DKPP.

“Kami hanya mengawasi penggunaan anggaran tersebut, tapi tidak ikut campur mengenai pekerjaan dan independensi. Independensi DKPP selama ini kami anggap sangat positif ya, kita tidak ingin mengintervensi, hanya supporting saja,” pungkasnya.***/ebn

Presiden Jokowi: Indonesia Miliki Hak Berdaulat di ZEE

JAYAKARTA NEWS— Setelah bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau dua KRI, yaitu Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Rabu (8/1).

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Presiden usai meninjau kedua kapal tersebut.

Sebagaimana banyak diberitakan, beberapa waktu belakangan terdapat kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah Indonesia,  bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

“Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa,” ucap Presiden.

Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.

Karena  itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut. Presiden Jokowi  tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Presiden menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga. Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Presiden meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. ***/setkab/ebn

Mendagri Tito: Jangan Persulit Pengurusan Adminduk Korban Bencana

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan agar jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluruh Indonesia untuk melayani data administrasi kependudukan secara cepat, terutama bagi korban terdampak bencana. Hal itu diungkapkannya di  Jakarta pada saat meninjau Posko Bencana Banjir di GOR Pancoran Kelurahan Pengadekan Jakarta Selatan, Selasa (07/01/2020).

“Kami minta seluruh jajaran Dinas Dukcapil untuk secara cepat melayani data Adminduk korban terdampak bencana, pelayanan harus efektif dan efisien dan jangan dipersulit berikan pelayanan secara prima,” kata Mendagri sebagaimana dikutip dari rilis Puspen Kemendagri.

Tak hanya itu, Mendagri juga meminta kemudahan bagi pengurusan data Adminduk korban terdampak bencana, tanpa prosedur yang berbelit-belit.

“Jangan dipersulit, semuanya harus serba cepat, berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi mereka yang sedang berduka karena terdampak bencana,” ujarnya.

Kemendagri Tito Karnavian–foto puspen kemendagri

Salah satu kemudahan tersebut akan diberikan khusus bagi warga terdampak bencana, yakni tanpa melampirkan surat kehilangan dari kantor polisi maupun dari RT/RW setempat.

“Karena ini merupakan bencana, musibah, sehingga warga terdampak bencana khusus diberikan kemudahan dan keringanan sehingga tidak perlu membawa surat pengantar kehilangan,” ucap Mendagri.

Penggantian dokumen administrasi kependudukan bagi korban terdampak bencana berupa KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Pengurusan layanan tersebut bersifat gratis tanpa dipungut biaya.***/ebn

Dirjen Dukcapil : Kami Ganti Dokumen Kependudukan yang Hilang dan Rusak Akibat Banjir

JAYAKARTA NEWS— Salah satu dokumen penting yang harus dijaga keberadaannya bahkan senantiasa berada dekat dengan si empunya adalah dokumen kependudukan. Sebab, penerbitan dokumen kependudukan tak lain merupakan wujud pengakuan dan perlindungan negara terhadap status kependudukan setiap orang melalui pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. 

Saking pentingnya dokumen kependudukan ini, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri selalu siap menerbitkan bahkan melayani penerbitan ulang atau mengganti apabila terjadi musibah sehingga banyak  dokumen kependudukan yang hilang dan rusak.

Terkait dengan musibah banjir di Jabodetabek, Direktur Jenderal Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh memerintahkan jajarannya di seluruh Indonesia, terutama para Kepala Dinas/Suku Dinas Dukcapil di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten agar bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut dengan gratis.

“Berkenaan dengan musibah banjir ini, banyak  dokumen kependudukan yang hilang dan rusak. Sebagaimana langkah Dukcapil setiap ada bencana seperti gempa NTB, Tsunami di Banten dan Lampung, serta Sulteng, dan lainnya, kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut dengan gratis,” kata Prof. Zudan dari Jakarta, Jumat (3/1/2020). Demikian rilis dari Puspen Kemendagri.

Bagaimana dengan ketersediaan blanko KTP El?

“Jangan khawatir, untuk keperluan ini blanko lumayan tersedia cukup,” tegasnya.

“Kami dari Pusat akan memberikan pendampingan seperti biasanya. Tolong segera dilakukan mulai hari ini atau setelah banjir surut” demikian penegasan Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil. Dukcapil***/ebn

BMKG: Indikasi Peningkatan Potensi Cuaca Ekstrem Dalam Sepekan ke Depan, Ini Daftar Daerahnya

JAYAKARTA NEWS— Potensi cuaca ekstrem masih akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bahkan diindikasikan meningkat dalam sepekan ke depan. Karena itu BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada.

Menurut BMKG, kondisi tersebut dipicu oleh adanya fenomena atmosfer skala regional hingga lokal, yaitu: aktifnya Monsun Asia yang menyebabkan terjadinya peningkatan pasokan massa udara basah di wilayah Indonesia, terbentuknya pola konvergensi dan terjadinya perlambatan kecepatan angin di beberapa wilayah, suhu permukaan laut di sekitar wilayah perairan yang cukup hangat sehingga menambah pasokan uap air cukup tinggi untuk mendukung pembentukan awan hujan, serta diperkuat dengan adanya fenomena gelombang atmosfer (Equatorial Rossby Wave dan Kelvin Wave) yang signifikan di sekitar wilayah Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG memprakirakan dalam sepekan ke depan potensi cuaca ekstre, curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi di beberapa daerah berikut ini:


Periode 01 – 04 Januari 2020 :

Lampung
Banten
Jawa Barat
DKI Jakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
D.I. Yogyakarta
NTB
NTT
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Papua

Periode 05 – 07 Januari 2020 :

Bengkulu
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
D.I. Yogyakarta
NTB
NTT
Kalimantan Barat
Sulawesi Selatan
Maluku
Papua Barat
Papua

BMKG mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.***/ebn

Kepala BNPB: Masyarakat di Wilayah Potensi Gempa harus Waspada

JAYAKARTA NEWS—Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta masyarakat yang tinggal di wilayah yang memiliki potensi gempa untuk waspada dan menyiapkan mitigasi bencana yang diperlukan.

“Gempa bumi di Halmahera Selatan dengan magnitudo 7,2 bisa menjadi pelajaran. Dengan kekuatan gempa cukup besar tetapi korban jiwa relatif sedikit,” katanya dalam Kaleidoskop Bencana 2019 dan Outlook Bencana 2020 yang diadakan di Ruang Serba Guna Sutopo Purwo Nugroho Graha BNPB, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Ia mengatakan gempa tersebut hanya menyebabkan 14 orang korban jiwa karena masyarakat setempat segera melakukan evakuasi dan penyelamatan diri saat gempa terjadi. Hanya dalam hitungan lima detik setelah gempa, masyarakat sudah keluar dari rumah sehingga korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan sangat sedikit.

“Catatan Belanda terhadap kejadian gempa magnitudo 6,5 di Ambon pada 1899 yang menyebabkan 41 orang korban jiwa juga bisa menjadi pelajaran. Setelah gempa tersebut, tidak boleh ada lagi rumah dari batu karena pasti rusak akibat gempa. Yang ada adalah kearifan lokal berupa rumah bakancing (berkancing),” katanya.

Ia mengatakan gempa dan tsunami adalah bencana yang berulang. Karena itu, wilayah-wilayah yang memiliki potensi gempa tetapi belum melepaskan energinya dengan kejadian gempa harus diwaspadai.

Kejadian gempa di Sendai, Jepang juga bisa menjadi pelajaran.Wilayah tersebut pernah diguncang gempa pada 1933 sehingga pemerintah setempat kemudian membangun infrastruktur mitigasi gempa.

“Namun, seorang ahli Jepang menyatakan generasi muda Jepang banyak yang lupa dengan kejadian bencana. Akibatnya, saat Sendai dilanda gempa lagi pada 2011, di tempat yang sama, masyarakat yang menjadi korban cukup banyak,” katanya.

Meskipun menyebut gempa dan tsunami adalah bencana yang berulang, Doni Monardo mengatakanh hingga saat ini belum ada satu pun teknologi di dunia yang bisa memperkirakan kapan akan terjadi gempa. “Karena itu, kita harus waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan serta mitigasi bencana,” katanya.

BNPB mengadakan Kaleidoskop Bencana 2019 dan Outlook Bencana 2020 dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian/lembaga. Selain Doni Monardo, narasumber lain dalam acara tersebut adalah Kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwikorita Karnawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kasbani, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Achmad Gani Ghazaly Akman, dan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Imran Agus Nurali. ***/bnpb/jpp/ebn

Siaga Bencana Alam, Stok Bantuan Aman

JAYAKARTA NEWS— Stok bantuan untuk penanganan korban bencana alam menghadapi musim penghujan, aman. Hal tersebut ditegaskan Menteri Sosial Juliari  P Batubara, Senin (30/12/2019).

“Kesiapsiagaan terhadap bencana alam akan terus ditingkatkan. Kita pastikan bahwa stok bantuan bahan makanan, tenda dan lainnya dalam level yang aman,” tegasnya. Selain itu, tambah Juliari,  seluruh relawan sosial terutama Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga digerakkan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban.

Kementerian Sosial menyiapkan sebanyak 306.139 kilogram beras reguler untuk pemenuhan kebutuhan bagi korban dalam upaya penanggulangan bencana menghadapi musim penghujan.

Selain itu juga disiapkan bufferstock (stok penyangga) yang ada di tiga gudang regional Kemensos yaitu di Palembang, Bekasi dan Makassar serta di gudang-gudang logistik provinsi dan kabupaten/kota.

Stok penyangga yang disiapkan yaitu permakanan berupa lauk pauk, mie instan, makanan anak dan makanan siap saji. Selain itu juga disiapkan peralatan evakuasi seperti tenda serbaguna keluarga, velbed, rompi pelampung, dapur umum lapangan, tenda gulung, kasur, matras, dan tenda psikososial.

Serta paket keluarga yang terdiri dari kids ware, family kit, peralatan makan, paket alat dapur, sandang dan selimut juga perlengkapan Tagana.

Sejak sebulan terakhir sejumlah daerah di Tanah Air mengalami berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada Bulan Januari dan Februari 2020.***jpp/ebn

Akhirnya, Menteri KP Setuju Larangan Ekspor Benih Lobster Tetap Diberlakukan

JAYAKARTA NEWS— Kontroversi wacana dibukanya kran ekspor benih lobster berbuah manis. Menteri Kelautan dan Perikanan akhirnya sepakat bahwa larangan ekspor benih lobster tetap diberlakukan sembari meminta nelayan untuk kembali menggiatkan pembudidayaan lobster.

Hal ini dikatakan Edhy Prabowo saat meninjau dan berdialog dengan para nelayan di pusat budidaya lobster dan bawal bintang di Teluk Elong Kabupaten Lombok Timur dan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB), baru-baru ini.

“Kalau bisa dibudidayakan, untuk apa kita ekspor. Kalau bapak ibu mau membudidayakan, kita kasih jalan,” ujarnya.

Namun demikian, sebelumnya dirinya terlebih dahulu akan melakukan revisi Permen KP 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster setelah melakukan tinjauan lapangan.

Sebab, ia mengakui selama ini sering mendengar bahwa ada yang melakukan ekspor benih lobster. Alasannya, karena ada anggapan bahwa masyarakat tidak bisa membudidaya. Namun, setelah melihat langsung budidaya tersebut, ia menegaskan untuk tidak melakukan ekspor.

Hanya saja kata Edhy , pembudidayaan itu perlu diatur dan dikontrol untuk menghindari munculnya berbagai penyakit dan kepunahan lobster.

“Tadi nelayan berkomitmen, kalau hasil budidaya sebesar ibu jari, maka sebagiannya akan dilepas ke alam. Ini untuk menghindari kepunahan bibit lobster di laut,” terangnya.

Sembari menambahkan, bahwa ia diminta Presiden untuk membangun komunikasi seluas-luasnya dengan para nelayan sehingga tidak ada lagi pera nelayan yang mengeluh bahkan menderita.

Karena kata Edhy, apa yang dialami oleh para nelayan terkait budidaya dan ekspor lobster sudah didengar sejak ia menjadi pimpinan komisi VI DPRI lalu.”Beri saya waktu untuk menyelesaikan masalah bapak ibu semua,” katanya.

Sebelumnya saat berdialog dengan para nalayan Menteri Edhy yang ditemani Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mendengar sebagian besar nelayan lobster menginginkan agar benih lobster tidak diekspor. Sebab, aktivitas ekspor tersebut akan merugikan para petani lobster yang ingin membudidayakannya.

Selain itu, nelayan juga meminta Menteri untuk melakukan revisi Permen KP 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster. Pasalnya mereka mengaku, Permen tersebut membatasi aktivitas pembudidayaan lobster yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka.

Sesuai data yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, potensi lobster di NTB cukup besar. Bahkan, sebelum dikeluarkannya Permen KP 56 tahun 2016, benih lobster yang bisa ditangkap oleh masyarakat mencapai 5,5 juta ekor pertahun.

Selain lobster, NTB juga memiliki potensi udang yang cukup besar. Potensi lahan tambak yang dimiliki saat ini mencapai 50,330 Ha. Sehingga dibutuhkan pengembangan industri cold storage udang. Begitu juga dengan rumput laut, yang memiliki potensi lahan budidayanya sekitar 25,206 hektare.***/kkp/jpp/ebn

Soal Penangkapan Penyiram Novel, Presiden: Jangan Ada Spekulasi Negatif, Kita Kawal Bersama

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo berharap tidak ada spekulasi-spekulasi negatif terkait penangkapan tersangka pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ini masih proses awal penyidikan atas tertangkapnya tersangka pelaku.

“Ini kan baru pada proses awal penyidikan dari ketemunya tersangka itu, pelaku itu. Nanti kita ikuti terus, kawal terus sehingga bener-bener apa yang menjadi harapan masyarakat itu ketemu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau Revitalisasi Kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah, Senin (30/12).

Atas tertangkapnya tersangka pelaku setelah diupayakan selama hampir 2 tahun, Presiden menyampaikan penghargaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Terkait permintaan sejumlah kalangan agar dibentuk Tim Independen dalam penyidikan kasus tersebut, Jokowi meminta semua mengawasi. Ia tidak menampik adanya permintaan pembentukan tim tersebut. “Ya apapun yang paling penting dikawal semua, bareng-bareng mengawal, agar peristiwa itu tidak terulang lagi. Yang paling penting itu,” tegas Presiden seraya menambahkan, jangan sebelum ketemu, ribut. Setelah ketemu, ribut. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

“Berikanlah polisi kesempatan untuk membuktikan bahwa itu memang bener-bener pelaku, motifnya apa, semuanya. Jangan ada spekulasi-spekulasi terlebih dahulu. Baru ditangkap kemarin kok,” tegas Jokowi.

Sebelumnya Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol, Listyo Sigit, pada Jumat (27/10), telah mengumumkan keberhasilan menangkap 2 (dua) tersangka pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, yaitu dua orang oknum anggota Polri, RB dan RM. Keduanya ditangkap atas bantuan Korps Kepolisian Brimob. ***/ebn

Status Waspada, Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup

JAYAKARTA NEWS— Bagi yang berniat mendaki Gunung Merapi, sebaiknya mengurungkan niatnya. Lantaran status Gunung Merapi ‘Waspada’ sampai kini belum diturunkan. Status ‘Waspada’ itu sejak sepanjang Mei 2018 hingga Desember 2019 ini.

Sekalipun begitu masih saja banyak pendaki yang penasaran dan bertanya kapan pendakian Gunung Merapi diizinkan kembali.

Sebagaimana diketahui, Gunung Merapi selama ini merupakan salah satu destinasi pendakian yang tinggi peminatnya, terlebih di musim liburan akhir tahun maupun pergantian tahun baru.  Hingga saat ini ada 2 jalur pendakian, yaitu Selo, Boyolali dan Sapuangin, Klaten.  Namun dengan status Gunung Merapi yang Waspada (level 2), maka sepanjang Mei 2018 hingga Desember 2019 pendakian masih ditutup.

Ilustrasi– Pendaki asing berniat untuk mendaki Gunung Merapi–foto sumber kementerian LHK

Melalui akun sosial media, Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) maupun pengumuman yang terpasang di sekitar lokasi titik awal pendakian, pihak BTNGM selalu mensosialisasikan bahwa penutupan pendakian ini dikarenakan status Gunung Merapi yang masih waspada, dan akan membahayakan jika tetap diizinkan adanya pendakian.

Kemudian untuk menjaga adanya pendaki yang nekat melakukan pendakian Gunung Merapi, dilakukan penjagaan extra di titik awal pendakian, yaitu Basecamp Pendakian Selo dan Basecamp Pendakian Sapuangin.  Penjagaan ini dilakukan oleh petugas BTNGM bekerjasama dengan pihak Basecamp selama libur akhir tahun mulai tanggal 24 hingga 31 Desember 2019.  Untuk penjagaan pada malam pergantian tahun baru, pihak BTNGM juga telah berkoordinasi dengan danramil dan kapolsek serta aparat desa setempat.

Sebagai informasi, bahwa letusan freatik Gunung Merapi terjadi pada tanggal 11 Mei 2018 silam, dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2018, Balai Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status dari normal (level 1) menjadi waspada (level 2), juga melarang adanya aktifitas di dalam radius 3 kilometer.  

Pendakian Gunung Merapi pun dinyatakan ditutup, karena lokasi pasar bubrah sebagai akhir pendakian, berada sekitar 1 kilometer dari puncak Gunung Merapi.  Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) Nomor SE.04/BTNGM/TU/Ren/05/2018  tanggal 22 Mei 2018 tentang Penutupan Obyek Wisata di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.   Selama kurun waktu hingga Desember 2019, Gunung Merapi masih aktif, hal ini secara berkala dilaporkan oleh BPPTKG setiap 6 jam sekali, melalui akun sosial media BPPTKG.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pendaki yang nekat melakukan pendakian Gunung Merapi, karena petugas telah mengingatkan bahaya pendakian ketika Gunung Merapi berstatus waspada (level 2).   Pihak BTNGM menghaturkan banyak terima kasih kepada para pendaki yang masih menaati larangan pendakian ini.   Mari sama-sama kita berdoa agar Gunung Merapi lekas normal.***klhk/ebn