Category: Nasional

JAYAKARTA NEWS – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta semua pihak meningkatan kewaspadaan sejalan dengan cuaca ekstrem yang intensitasnya terus meningkat beberapa hari ini. Edukasi yang baik dalam mengantisipasi bencana, bisa meningkatkan kemandirian masyarakat dalam meminimalisasi resiko bencana.

Mensos juga menekankan pentingnya para pemangku kepentingan memastikan keselamatan kelompok rentan dalam penanganan bencana. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan memberikan tanda di setiap rumah kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, atau balita/ibu hamil).

“Di setiap rumah kelompok rentan ini bisa diberikan tanda. Nanti bila bencana datang, Tagana dan instansi penanganan bencana lainnya bisa memberikan prioritas penanganan terhadap mereka,” kata Mensos dalam kunjungannya ke lokasi banjir di Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi (18/02).

Mensos dan rombongan bergerak ke Sukabumi, setelah sebelumnya mengecek lokasi bencana di kawasan Vila Nusa Indah di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tiba di lokasi banjir dan longsor di Kelurahan Jayaraksa malam hari, Mensos dengan didampingi Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Kapolresta dan Dandim Kota Sukabumi langsung menyusuri gang sempit dan mengecek saluran air yang jebol karena luapan air.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga mengecek kondisi Posko Kesehatan dan operasional dapur umum yang didirikan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Mensos menyapa dan berbincang dengan personel Tagana. “Terus semangat ya,” kata Mensos.

Di hadapan Wali Kota dan jajaran, Mensos menekankan pentingnya kesiagaan dan koordinasi yang baik dari unsur penanganan bencana di daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengenali karakter wilayah masing-masing daerah.

Misalnya di daerah dengan tingkat kemiringan tertentu, akan meningkatkan resiko bencana terutama pada saat musim hujan seperti sekarang. 

“Kondisi di sini hampir sama dengan di Vila Nusa Indah. Daerahnya terletak di kemiringan. Kondisi seperti ini memerlukan langkah antipasi karena potensi bencana lebih besar,” katanya.

Mensos meminta warga yang tinggal di kawasan rawan bencana seperti di perbukitan, lereng tebing, dan kawasan dengan kemiringan tertentu, bisa meningkatkan kewaspadaan di saat intensitas hujan meningkat. Misalnya dengan menyiapkan shelter sementara.

“Saya minta ada edukasi terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana. Kalau intensitas hujan meningkat seperti saat ini, mereka bisa menempati tenda atau shelter sementara yang memang sudah disiapkan. Nanti kalau bisa dipastikan ancaman bencana sudah menurun, bisa kembali ke rumah,” kata Mensos.

Selama warga menempati tenda atau shelter sementara, tentu saja diberikan dukungan berupa bantuan logistik dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan cara seperti ini, diharapkan bisa mengurangi kerugian akibat materi, terutama korban jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyerahkan secara simbolik bantuan untuk korban banjir Kota Sukabumi sebesar Rp460.666.600. Jenis bantuan berupa bantuan logistik dan santunan ahli waris seorang korban meninggal dunia.

Dalam bencana banjir dan longsor di Kelurahan Jayaraksa pada Kamis (17/02) mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Intensitas hujan yang tinggi membuat Sungai Cisuda meluap dan menerjang sejumlah kawasan sekitarnya.

Bantuan logistik berupa makanan siap saji 900 paket, makanan anak 420 paket, lauk pauk siap saji 1.000 paket,  kids ware 200 paket, pakaian dewasa 200 paket, dan tenda gulung 100 lembar. Bantuan lainnya adalah selimut 200 lembar, kasur 100 unit, velbed 10 unit, matras 100 paket, air minum kemasan 30 dus dan popok bayi 100 paket. (*/mel)

JAYAKARTA NEWS – Sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Kementerian Sosial memfasilitasi puluhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau Penyandang Disabilitas Mental (PDM) melakukan perekaman data kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). 

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk untuk mewujudkan komitmen pemenuhan hak-hak sipil bagi penyandang disabilitas.

Perekaman KTP-el dilakukan kepada 15 penerima manfaat Balai Margo Laras Pati bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pati belum lama ini.

Kepala Balai Margo Laras Pati, Jiwaningsih, mengatakan seluruh penerima manfaat sangat kooperatif dalam menjalani proses perekaman KTP-el.

“Mulai dari uji biometrik, periksa iris mata, hingga sidik jari. Proses perekaman KTP-el juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya.

Pada tahun 2021, lanjutnya, sebanyak 100 Penerima Manfaat rujukan Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya juga sudah direkam dan berhasil ditracing (ditelusuri) serta reunifikasi kepada keluarga.

Selain di Pati, perekaman KTP-el juga dilakukan kepada 50 orang penerima manfaat Balai Besar Soeharso Surakarta yang terdiri dari 40 ODGJ dan 10 orang penerima manfaat dari keluarga terlantar. Perekaman dilakukan pada 14-16 Februari 2022 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Kepala Balai Besar Soeharso Surakarta yang diwakili oleh Koordinator Resosialisasi dan Bimbingan Lanjut, Tutik Nurning menyatakan khusus untuk rekam data ODGJ sudah sampai tahap pemberkasan dan telah diterbitkan KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) untuk 40 dari 50 orang ODGJ dari Liponsos Keputih Surabaya.

“Sepuluh orang sisanya tengah ditelusuri data-datanya,” kata Tutik Nurning.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah diamanatkan dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perekaman KTP-el ini merupakan bentuk negara hadir dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk tercatat sebagai warga negara dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan memiliki KTP-el dan KK, para PDM dapat dicatat ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dapat mengakses bantuan sosial dari pemerintah serta reunifikasi dengan keluarga.

Selain itu, KTP-el dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Terlebih di masa pendemi, KTP-el juga digunakan untuk vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. (*/mel)

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan keprihatinannya menanggapi pemberitaan terkait 3 (tiga) kota di Indonesia dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah terbanyak, bahkan salah satu di antaranya tercatat jumlahnya mencapai ribuan pelajar hamil di luar nikah. Menteri Bintang mengungkapkan meningkatnya jumlah pelajar hamil di luar nikah disebabkan karena banyak faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung.
 
“Saya sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah pelajar yang hamil di luar nikah pada 3 kota di Indonesia yang mana termasuk dalam praktik perkawinan anak. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam dengan fenomena perkawinan anak yang sampai saat ini masih terjadi. Kita perlu memperkuat komitmen pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak yang tentu membutuhkan keterlibatan banyak pihak mulai dari peran Kementerian/Lembaga, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan lainnya termasuk anak itu sendiri untuk mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan anak,” ungkap Menteri Bintang dalam keterangan resmi, Kamis (17/02/2022).   
 
Menteri Bintang mengungkapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPA) setempat dan stakeholder akan mengawal kasus perkawinan anak yang terjadi ini serta melakukan serangkaian penanganan mulai dari memperkuat kembali proses mainstreaming di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah melalui regulasi Perpres No.25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak serta Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
 
“Selain itu, kami juga akan melakukan optimalisasi pengintegrasian dalam Satuan Pendidikan Ramah Anak dan melibatkan Fasilitator Nasional serta akreditasi dan bantuan operasional. Kami juga mendorong diterbitkannya Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait anak yang hamil yang tidak diinginkan/hamil diluar perkawinan untuk tidak dinikahkan. Hal ini juga sejalan dengan proses permohonan dispensasi kawin yang tidak serta merta anak yang hamil akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama untuk dapat menikah. Tentunya peran media juga sangat penting dalam pemberitaan dengan sumber data yang jelas dan akuntabel.” terang Menteri Bintang.
 
Sejalan dengan hal tersebut, KemenPPPA telah diberikan amanat untuk menjalankan 5 (lima) arahan prioritas oleh Presiden Jokowi, salah satunya mencegah perkawinan anak. KemenPPPA juga telah menjalankan program-program  prioritas  yang sejalan dengan arahan Presiden yang tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang di antaranya memiliki target mengurangi perkawinan anak dari 10,44 % di tahun 2021 menjadi 8,74% di tahun 2024. Komitmen ini diikuti dengan diterbitkannya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020 yang dicanangkan Pemerintah pada Februari 2020 yang bertujuan untuk mengurangi perkawinan anak dari 10,44 % Tahun 2021 menjadi 6,9% pada tahun 2030 untuk perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.  
 
“Telah banyak upaya dilakukan dalam menghentikan praktik perkawinan anak, salah satunya adalah lahirnya kebijakan perundang-undangan yang sangat progresif yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2019. Selain itu, Mahkamah Agung secara progresif juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma tersebut saat ini menjadi aturan dasar bagi para hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam implementasinya, Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PPPA sebagai pengampu yang membidangi urusan Perempuan dan Anak, banyak diminta oleh Pengadilan Agama untuk memberikan rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin,” ujar Menteri Bintang. (*/mel)
 

JAYAKARTA NEWS – Menteri Agama  (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443 H /2022 M senilai Rp45.053.368,00. Usulan ini disampaikan Gus Menteri, panggilan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI tentang Penjelasan Persiapan Pelayanan dan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443H/2022M.

Raker yang digelar secara hybrid ini berlangsung pada Rabu (16/2/2022). Gus Menteri mengikuti rapat secara daring dari Rembang. Hadir secara luring di Gedung DPR, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Subhan Cholid, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Jaja Jaelani, beserta jajarannya.

Gusmen mengatakan, kebijakan komponen Bipih tersebut diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang. “Keseimbangan tersebut dimaksudkan agar jemaah tidak terlalu terbebani dengan biaya yang harus dibayar, mengingat sudah dua tahun melakukan pelunasan Bipih. Namun di sisi lain juga harus menjaga prinsip istita’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya,” papar Gusmen.

Usulan Kemenag ini sudah disampakan kepada Komisi VIII DPR RI melalui Surat Nomor MA/ 042/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Usulan BPIH Reguler dan Khusus Tahun 1443H/2022M. Untuk BPIH reguler, ada dua komponen, yaitu: komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah.

Komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jemaah disebut dengan Bipih. Sedangkan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah disebut dengan pembiayaan tidak langsung (bantuan). Tahun 2022, BPIH untuk jemaah haji reguler yang bersumber dari dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi, dan sumber lain yang sah diusulkan sebesar Rp8.994.750.278.321,83.

“Untuk komponen biaya penerbangan haji, disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak (dekat/jauh) dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi,” jelas Menag.

Gus Menteri mengatakan, pemerintah mengedepankan prinsip rasionalitas, kewajaran harga, dan kualitas layanan dalam pembiayaan komponen BPIH. Untuk komponen operasional di dalam negeri, biaya haji disusun sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  Sedangkan untuk komponen di Arab Saudi, dasar pembiayaannya menggunakan Ta’limatul Hajj Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” tutur Gus Menteri.

Menag menambahkan, penyusunan BPIH ini tetap mempertimbangkan hasil evaluasi internal dan eksternal, terutama rekomendasi hasil pengawasan DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji 1440 H/2019 M.

“Mohon kiranya usulan BPIH tahun 1443 H/2022 M tersebut dapat segera dibahas bersama antara Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI dengan Panja BPIH Kementerian Agama,” imbuhnya. (*/mel)

JAYAKARTA NEWS – Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong peningkatan sarana pendukung kebutuhan dasar untuk masyarakat pra-sejahtera, khususnya di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Salah satu yang terus dimatangkan oleh Mensos adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi teknologi.

Dari perjalanan dinas Mensos di berbagai pelosok negeri, banyak kasus ditemukan masyarakat di kawasan 3T kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti saat Mensos berkesempatan menjejak Pulau Pantar, di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Demikian Siaran Pers Kemensos, Selasa (15/2/2022).

Seorang ibu, terpaksa harus melintasi laut menuju pulau seberang, karena dimana dia tinggal tidak terdapat air. Dia baru bisa kembali esok hari, karena ketiadaan kapal. Padahal setelah melalui serangkaian uji coba, air bisa didapat dengan menggali tanah sedalam 4 meter.

Di kawasan lain kebutuhan air bersih diperkirakan memerlukan teknologi melalui desalinasi air laut. Yakni proses menghilangkan kadar garam berlebih pada air, sehingga air dapat dikonsumsi manusia, hewan, dan tumbuhan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Mensos menggelar pertemuan dengan Rektor Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng, para guru besar, dan civitas akademika ITS. Pertemuan membahas lanjutan rencana kerja sama sejumlah program dari kedua institusi. 

Secara umum, pertemuan di Gedung Rektorat ITS (14/02) tersebut, meliputi inovasi teknologi untuk memudahkan akses transportasi dan ketersediaan air di beberapa daerah pedalaman dan perbatasan di Indonesia.

“Masih banyak daerah di kawasan 3T yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Seperti yang dialami masyarakat di Pulau Alor, kawasan ujung di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang harus menyeberang ke Pulau Pantar untuk mendapatkan air,” kata Mensos.

Pun tak ketinggalan wilayah di Kabupaten Asmat, Papua yang kesulitan bercocok tanam dan memperoleh air tawar karena kontur tanah yang cenderung dipenuhi rawa. “Mereka itu benar-benar kesulitan, seorang ibu di Pulau Alor sampai rela bermalam di Pulau Pantar dan tidak bisa kembali ke Pulau Alor karena ombak tinggi hanya untuk mendapatkan air,” katanya.

Hadir juga dalam pertemuan itu, Prof Dr Ir Adi Soeprijanto MT (Wakil Rektor 1), Ir Mas Agus Mardyanto ME PhD (Wakil Rektor 2), Dr Eng Ir Ahmad Rusdiansyah MEng (Wakil Rektor  3), dan Bambang Pramujati ST MScEng PhD (Wakil Rektor 4).

Dalam pertemuan tersebut, selain membahas inovasi terbaru, Mensos juga menindaklanjuti pengadaan kapal penumpang bagi masyarakat Memberamo, Papua. Selain itu, juga motor listrik GESITS untuk mobilitas masyarakat di pegunungan Papua, hasil kerja sama dengan ITS dan Universitas Cenderawasih (Uncen), tahun lalu. “Saat ini, telah berhasil dirakit empat unit kapal yang nantinya akan digunakan untuk transportasi air masyarakat di Memberamo,” katanya.

Menanggapi permasalahan serupa yang turut terjadi di kawasan 3T lainnya, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng menyambut antusias kesempatan yang diberikan Kemensos ini untuk membantu pembangunan daerah tertinggal. “Dengan senang hati, ITS siap untuk ikut berkontribusi bersama Kemensos guna mendukung pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Selain proses perakitan kapal yang sudah mencapai 90 persen tersebut, telah tiba pula dua jenis motor listrik GESITS, yaitu untuk daerah pegunungan dengan kemiringan standar serta kemiringan curam.

“Saat ini dua motor listrik GESITS telah tiba di Jayapura, tinggal menunggu peluncurannya serta transfer teknologi kepada masyarakat sekitar,” tutur Manajer Sains Techno Park (STP) Otomotif ITS Dr Bambang Sudarmanta ST MT.

Di akhir pertemuan, Mensos mengungkapkan bahwa masyarakat Papua sangat senang menerima bantuan kapal penumpang yang jauh melebihi ekspektasi mereka. Ia berharap, ke depannya kolaborasi sejenis dengan ITS akan terus berlanjut.

Tak lupa, Rektor ITS yang biasa disapa Ashari juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kemensos kepada ITS. “Inovasi ide dari ITS tentu akan sulit untuk direalisasikan kepada masyarakat tanpa dukungan pemerintah seperti ini,” katanya.

Dalam pertemuan ini, disepakati beberapa rencana kolaborasi ITS dengan Kementerian Sosial. Di antaranya adalah penelitian lebih lanjut oleh ahli Geofisika ITS terkait peninjauan daerah sulit air bersih, inovasi pembuatan hidroponik apung di daerah rawa, alat desalinasi portable untuk mengubah air laut menjadi air tawar, pengadaan panel surya di daerah minim listrik, serta penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN) dan kerja praktik (KP) mahasiswa ITS untuk membantu di wilayah sasaran Kemensos. (mel)