Category: Ekonomi & Bisnis

Harga Pupuk Nonsubsidi Mencekik Petani, Muhaimin: Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman

JAYAKARTA NEWS— Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi yang mencapai 100% pada pekan pertama Januari 2022. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi petani karena harga jual komoditas yang masih rendah di tingkat petani dan kenaikan harga komoditas yang tidak normal di tingkat pasar. Tren kenaikan harga pupuk non-subsidi itu sudah berlangsung sejak Oktober 2021.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk nonsubsidi. ”Lonjakan harga pupuk nonsubsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan,” ujar Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa (11/1/2022). Demikian rilis yang diterima redaksi.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan yang disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk.

Disisi lain, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk non subsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional.

”Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan melakukan pemetaan masalah untuk menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan terhambat dan tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi,” urainya.

Gus Muhaimin juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi kembali data petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di lapangan sehingga penerima pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai.

Sebelumnya, Ketua Pusat Perbenihan Nasional (P2N) SPI Kusnan mengatakan kenaikan harga pupuk non-subsidi itu turut mengoreksi pendapatan petani secara nasional. Konsekuensinya, nilai tukar petani atau NTP untuk tahun 2021 masih berada di bawah standar impas. Harga pupuk non-subsidi yang pada 2020 akhir hanya Rp265.000-Rp280.000 per sak isi 50 kilogram (kg) pupuk Urea, tapi sekarang Oktober hingga November 2021, harga pupuk itu mengalami kenaikan menjadi Rp380.000. Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai Rp480.000 hingga Rp500.000. Bahkan di luar Jawa tembus Rp600.000.***/ebn

Kemendagri: ASN Punya Peran Penting dalam Penyerapan Anggaran Daerah

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan, aparatur sipil negara (ASN) berperan penting dalam mendukung penyerapan anggaran daerah. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni saat menjadi pembicara dalam Webinar ASN Belajar yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

Webinar bertajuk “Peran Strategi ASN dalam Rangka Realisasi dan Penyerapan Program Kegiatan dan Anggaran yang Cepat, Efektif-Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR)” tersebut berlangsung pada Senin (10/1/2022).

Karena itu, Fatoni meminta agar ASN dapat lebih meningkatkan perannya dalam mempercepat penyerapan anggaran daerah. Upaya ini dinilai penting untuk mengatasi masalah rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kerap terjadi setiap tahun.

“ASN adalah aktor pengelola keuangan daerah. Peran, tugas, dan fungsinya dalam perangkat daerah wajib didudukkan, sehingga dapat berperan aktif dalam mendorong realisasi program dan kegiatan,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni membeberkan sejumlah langkah agar ASN dapat lebih berperan dalam menggenjot penyerapan anggaran. Para ASN dinilai perlu untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep perencanaan dan pembangunan di daerahnya. Hal ini untuk memastikan realisasi keuangan perangkat daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah secara efektif.

Selain itu, Fatoni mengimbau para ASN harus mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik secara vertikal dan horizontal agar realisasi anggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Penatausahaan keuangan yang baik lahir dari proses perencanaan yang baik dan diakhiri dengan realisasi yang baik pula. Sehingga apa yang direncanakan, harus dianggarkan, dan yang teranggarkan itu dilaksanakan,” ucapnya. 

Di sisi lain, Fatoni meminta ASN dapat mempercepat semua proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan proses lelang dini sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dengan begitu, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan pada Juli atau Agustus pada tahun anggaran sebelumnya.

Dirinya juga berpesan, agar pemerintah daerah dapat bersinergi dengan KPK dan BPKP untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Tak hanya itu, asistensi dan supervisi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga penting dilakukan untuk mendorong efektivitas pemberian bantuan.

“Meski ASN perlu melakukan berbagai langkah percepatan dalam realisasi anggaran, namun upaya tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandas Fatoni.***ebn

Kurangi Backlog Perumahan, BTN Jalin Kerjasama dengan ASANU

JAYAKARTA NEWS— PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersinergi dengan Asosiasi Santri Developer NU atau ASANU untuk mendukung pemerintah mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Adapun Bank BTN dan ASANU akan menjalin kerjasama layanan jasa perbankan di bidang perumahan.

“Dalam kerjasama ini Bank BTN akan memberikan edukasi dalam bentuk konsultasi bisnis dan pembinaan serta pendampingan di bidang kredit dan perumahan serta melayani kebutuhan finansial ASANU baik untuk penyimpanan dana maupun pengajuan pembiayaan,” ujar Direktur Finance, Planning, and Treasury Bank BTN Nofry Rony Poetra ketika menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank BTN dengan ASANU di Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu (8/1).

Nofry menilai, ASANU merupakan mitra strategis bagi Bank BTN karena beranggotakan santri yang dapat mengembangkan kemandirian di bidang properti, mengumpulkan jaringan lebih luas bukan hanya warga Nahdliyin (NU) melainkan seluruh santri di Indonesia. Para santri developer ini diharapakan bisa menginspirasi masyarakat, dan santri lainnya dalam berwiraswasta di bidang usaha properti secara profesional dengan basis akhlak sebagai pondasi berbisnis.

Sebagai informasi, tahun lalu program BTN Santri Developer telah diikuti oleh 1.241 peserta dari anggota NU Circle. Santri santri tersebut dilatih dalam program BTN Santri Developer. Alumni Santri Developer yang tergabung dalam ASANU ini telah dibekali pengetahuan mengenai pertanahan, perizinan, pembiayaan dan skill set baik secara teori maupun praktek tentang bisnis perumahan, kiat sukses menjadi developer dan seluk beluk industri properti.

“ASANU ke depan berpotensi menjadi organisasi besar dalam dunia property diperkuat jaringan Santri yang bergerak memajukan bidang developer di seluruh Indonesia yang pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui aktivitas usahanya,” katanya.

Selain menggandeng ASANU, Bank BTN juga menjalin kerjasama dengan PT Sandev Property Group atau PT SPG yang merupakan holding perusahaan dari para alumni program Santri Developer. Dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak, PT SPG merupakan perusahaan yang dibentuk di bawah pengelolaan ASANU yang bergerak dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pengembangan perumahan.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I, Pahala N Mansury menilai sinergi antara Bank BTN dengan ASANU maupun PT SPG merupakan bukti nyata, Bank BTN memberikan support secara penuh untuk kemajuan sektor perumahan dan para developer khususnya yang berasal dari komunitas santri.

Pahala berharap, ke depannya makin banyak perumahan yang merupakan hasil kerjasama dengan BTN dan ASANU. “Seperti yang kita ketahui, Bank BTN saat ini membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh, salah satu bagian ekosistem yang penting adalah developer, tidak hanya pendanaan dan pembiayaan tapi juga support yang lain, ke depannya sektor perumahan dan santri developer terus berkembang dan berkontribusi positif ke kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua MPR RI sekaligus Pembina ASANU Arsul Sani mengapresiasi Bank BTN yang telah memberikan dukungan dengan memberikan pelatihan di Pesantren Tebuireng, Jombang. Asrul menilai dengan pelatihan Santri Developer yang diberikan, maka pengembangan kewirausahaan yang didukung penuh BTN akan membantu pencapaian Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Pemerintah. “Insya Allah di akhir bulan ini juga akan mengadakan pelatihan di Pondok Pesantren Khas Kempek (Cirebon) untuk gelombang ke dua Santri Developer,” kata Arsul.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum NU Circle Gatot Prio Utomo (Gus Pu) mengatakan, NU Circle dan BTN telah menunjukkan bakti dan jariyahnya untuk santri nahdliyin melalui program Santri Developer (Sandev). ASANU merupakan perwujudan aksi nyata para alumni Sandev untuk memperjuangkan hak keadilan atas perumahan bagi rakyat Indonesia. Semoga sinergi ini menjadi kekuatan kita bersama dalam membangun kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari nahdliyin untuk Indonesia.

“Dengan meningkatkan kesejahteraan warga nahdliyin sejatinya kita telah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah,” tutupnya.***/ebn

Hadiri Pelantikan ASANU, Waka MPR dan Wamen BUMN Berikan Dukungan Kemandirian Santri

JAYAKARTA NEWS— Deklarasi dan sekaligus pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Santri Developer (ASANU) mendapat kehormatan besar. Sebab Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury hadir dalam kegiatan yang dipusatkan di Perumahan Alif Ba Residnce Banjarnegara Jawa Tengah Jumat (8/1) akhir pekan kemarin.

Waka MPR Arsul Sani memberikan apresiasi pada Kementerian BUMN dan direksi Bank BTN yang telah mendukung kegiatan membangun kemandirian santri di bidang perumahan rakyat.

“Kami mengapresiasi dukungan Wamen BUMN dan jajaran Direksi BTN terhadap upaya membangun kewirausahaan para santri. Ini sekaligus mengartikulasi program sejuta rumah yang telah dicanangkan pemerintah,” tegas Waka MPR Arsul Sani.

Dukungan kepada para santri developer ini merupakan bagian moderasi beragama yang sedang dikembangkan Jaringan Masyarakat Profesional Santri NU Circle. “Caranya yaitu membangun kompetensi yang konkret seperti pelatihan santri developer ini,” katanya.

foto: humas

Sementara itu, Wamen BUMN Pahala Nugraha Mansury menyambut baik deklarasi ASANU dan MoU antara ASANU dan PT Sandev Property Group dengan Bank BTN dalam memenuhi perumahan rakyat di Indonesia.

“Kami berharap ASANU dapat berkontribusi positif sesuai dengan visinya yaitu membangun kemandirian santri di bidang perumahan dan properti. Sektor perumahan berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat,” tegas Wamen BUMN yang memberi sambutan secara virtual dari Jakarta.

Membangun perumahan, katanya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sektor perumahan harus semakin berkembang.

Menurut Wamen BUMN , peluang membangun perumahan masih sangat besar karena jumlah backlog juga masih cukup tinggi. Peluang ini bisa dimanfaatkan pengurus ASANU untuk mengembangkan kemampuannya di bidang pembangunan perumahan.

“Ke depan, kami berharap ASANU dapat mengembangkan developer-eveloper yang tangguh di kalangan masyarakat nahdliyin di seluruh Nusantara mengingat kebutuhan perumahan yang masih cukup besar di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Ditegaskan Wamen BUMN Pahala bahwa MoU antara ASANU dan Bank BTN merupakan bukti nyata Bank BTN mensupport para developer terutama para developer yang berasal dari kaum santri.

“Kami berharap dukungan ini dapat semakin besar karena bank BTN punya rencana mengembangkan ekosistem secara menyeluruh. Salah satu ekosistem yang penting adalah asosiasi developer. Bank BTN tidak hanya memberikan support pembiayaan tetapi juga support support yang lain,” tandasnya.

Usai penandatanganan MoU, Direktur Finance, Planning, and Treasury Bank BTN Nofry Rony Poetra menilai, ASANU merupakan mitra strategis bagi Bank BTN. “Para santri developer ini diharapakan bisa menginspirasi masyarakat, dan santri lainnya dalam berwiraswasta di bidang usaha properti secara profesional dengan basis akhlak sebagai pondasi berbisnis,” tegasnya.

Acara pelantikan ini juga diikuti peresmian Proyek Perdana ASANU yaitu pembangunan Perumahan Alif Ba Residence di Jl Serulingmas Banjarnegara dan sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di lingkungan perumahan.

Ketua NU Circle Gatot Prio Utomo menuturkan bahwa ASANU didirikan oleh NU Circle sebagai semacam badan otonom untuk memperkuat sayap profesional NU Circle di bidang perumahan dan properti. Dengan upaya ini diharapkan para santri dapat mengekspresikan talentanya untuk berkontribusi positif dalam memperkuat pembangunan nasional.

Dilantik sebagai Ketua Umum ASANU Wildan Sungkar, Wakil Ketua Umum Gus Syamsun Niamil Karim, Sekretaris Jenderal Novie A.Nurokhman, Wakil Sekjen Tubagus Saef Nurullah, Bendahara Umum Despi Lestari dan Wakil Bendum Beny Irwindianto.***/ebn

Jadi Penanggung Jawab Side Events G20 Tahun 2022, Mendag Lutfi Pastikan Kearifan Lokal Jadi Nilai Lebih

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan RI sekaligus Ketua Penanggung Jawab penyelenggaraan Side Events G20, Muhammad Lutfi, memastikan kearifan lokal Indonesia menjadi nilai lebih agenda-agenda Side Events G20 tahun 2022 ini. Hal tersebut juga sebagai upaya menjadikan Presidensi Indonesia di G20 tahun ini semakin menonjol dalam upaya memulihkan ekonomi dunia.

Mendag Lutfi juga optimistis seluruh agenda Side Events G20 akan berdampak penting pada keseluruhan rangkaian Pertemuan G20 yang digelar di Indonesia tahun ini. Tercatat pada 24 Desember 2021 sebagai batas waktu inventarisasi Side Events G20, terdapat 121 side events yang akan berlangsung di 20 kota di Indonesia dari Desember 2021 sampai Oktober 2022 mendatang.

“Side Events G20 bertujuan memberi pemahaman yang lebih lengkap kepada anggota G20 mengenai agenda prioritas Presidensi G20. Side Events G20 juga harus menjadi showcase citra positif kemajuan dan budaya Indonesia. Showcase filosofi nilai budaya luhur ditampilkan secara berkala dalam sejumlah side events tersendiri. Penyelenggaran side events diharapkan dapat memberikan dampak bagi perekonomian, baik di daerah penyelenggaran maupun Indonesia secara umum,” ungkap Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi melihat momentum Presidensi Indonesia dalam G20 kali ini sangat krusial. Indonesia menempatkan diri secara aktif sebagai bagian dari upaya dunia memulihkan diri dari pandemi Covid-19, sekaligus berusaha menggerakkan kembali perekonomian dunia yang terdampak pandemi.

“Pertemuan G20 harus menjadi sarana memperkenalkan gaya hidup, daya tahan dalam krisis dan pandemi, serta kemampuan pemulihan kesehatan, ekonomi, dan produk unggulan anggota G20 sehingga dapat turut menggerakkan ekonomi dunia,” kata Mendag Lutfi.

Dari 121 side events, sebanyak tujuh di antaranya akan terlaksana dalam rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada Oktober 2022 mendatang. Bentuk-bentuk kegiatan side events tahun ini antara lain berupa seminar, forum kerja sama ekonomi, gelar budaya, promosi dagang, pameran, kick-off meeting, hingga tinjauan lapangan.

Setidaknya 15 kementerian dan tujuh lembaga menjadi pengampu kegiatan-kegiatan side events selama rangkaian G20 digelar di Indonesia. Ke-15 kementerian tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Sedangkan tujuh lembaga adalah Bank Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Indonesian Youth Diplomacy, serta Kamar Dagang dan Industri.

“Diperlukan sinergi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, termasuk dalam pelaksanaan rangkaian side events. Kesuksesan Indonesia pada Presidensi G20 tahun ini akan mendorong percepatan pemulihan kondisi dunia pascapandemi Covid-19 dan turut mendorong Indonesia pulih dari pandemi,” pungkas Mendag Lutfi.***ebn

Cadangan Devisa Indonesia 144,9 Miliar Dolar AS

JAYAKARTA NEWS— Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2021 tetap tinggi sebesar 144,9 miliar dolar AS, meskipun jika dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2021 sebesar 145,9 miliar dolar AS terlihat agak menurun.

Penurunan posisi cadangan devisa pada Desember 2021 antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Demikian dikutip dari laman bi.go.id

Diungkapkan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.***/rnl

Pengawasan Laut oleh Bea Cukai 2021: Ada Potensi Kerugian Negara Rp906 M

JAYAKARTA NEWS— Sampai dengan Desember 2021 pelaksanaan kegiatan patroli laut Bea Cukai telah melakukan 321 kali penegahan. Perkiraan nilai barang mencapai Rp3.560.538.567.349, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp906.159.211.965. Demikian dikutip dari laman kemenkeu.go.id

Pada pelaksanaan operasi JS dan JW tahun 2021, Bea Cukai telah berhasil melakukan 16 kali penegahan dengan beberapa penegahan yang menonjol. Salah satunya, penegahan KLM. Tohor Jaya di perairan Pulau Burung, Riau yang membawa 17 Kg narkotika jenis methampetamine dan 1.000 butir happy five.  

Selanjutnya, Bea Cukai juga berhasil melakukan penegahan terhadap KLM. Musfita di perairan Natuna bermuatan sekitar 200 ton hasil hutan berupa rotan yang akan diselundupkan ke Malaysia dan penegahan terhadap kapal kayu oskadon bermuatan sekitar 200 Kg narkotika jenis methampetamine, 200.000 butir ekstasi dan 47.500 butir pil happy five di perairan Aceh Timur.

Beberapa hasil penegahan juga berasal dari kegiatan sinergi operasi antara lain penegahan bersama BNN terhadap KLM. Aisah 25 bermuatan 89 Kg narkotika jenis methampetamine di perairan Donggala, Sulawesi Barat. Selain itu juga sinergi dengan Polri menghasilkan penegahan terhadap SB. Edward Blackbeard bermuatan 107,328 Kg narkotika jenis methampetamine di perairan Nongsa, Kepulauan Riau.

Keberhasilan besar sinergi operasi lainnya adalah tergabungnya satuan tugas patroli laut Bea Cukai dalam Operasi Dewa Ruci yang digelar oleh Bareskrim Polri. Satuan tugas patroli laut Bea Cukai menjalankan peran utamanya dalam pengungkapan 1,278 ton narkotika jaringan internasional Timur Tengah pada April 2021.

Tidak hanya itu, Bea Cukai juga bersinergi dengan PSDKP Papua setelah melakukan penegahan terhadap KLM. Teman Setia yang diduga melakukan pelanggaran di bidang perikanan dan pelayaran di perairan Okaba, Papua.

Selain komoditas di atas, komoditas yang berhasil diamankan dalam pelaksanaan operasi tersebut antara lain baby lobster, tekstil, hasil hutan berupa kayu teki, dan barang campuran lainnya.

Sebagai informasi, patroli laut Bea Cukai dengan skema mandiri merupakan kegiatan patroli laut yang dilaksanakan oleh satuan kerja vertikal Bea Cukai yang memiliki wilayah pengawasan laut dan dilaksanakan sepanjang tahun. Kegiatan pengawasan laut Bea Cukai yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya serius pemerintah dalam melindungi dan mengamankan wilayah perairan Indonesia dari tindakan penyelundupan yang dapat merugikan negara. (bnt)

Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan Dicabut!

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.

“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut,” tegas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan persnya, Kamis (06/01/2021), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Pertama, hari ini pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

“Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Ketiga, untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, hari ini juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya seluas 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

Presiden menyampaikan, pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.

“Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Di saat yang sama, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif (termasuk kelompok petani, pesantren, dll), yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

“Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.***rnl

Daerah Jangan Bergantung Transfer dari Pusat

JAYAKARTA NEWS— Penerapan otonomi daerah memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mampu menggali setiap potensi yang dimiliki daerahnya guna menyejahterakan masyarakat. Salah satunya ditandai dengan kemampuan kapasitas fiskal yang lebih mandiri.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (5/1/2022) malam. “Esensi daripada Otonomi Daerah ini kita memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan di daerah. Tujuan akhirnya adalah kemampuan fiskal daerah,” kata Mendagri.

Mendagri menambahkan, kapasitas fiskal daerah yang tinggi, ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat, membuat keuangan daerah lebih tahan terhadap gejolak, apabila sewaktu-waktu keuangan pemerintah pusat mengalami kontraksi.

Ia pun menilai, di daerah-daerah yang terlalu bergantung pada dana transfer, biasanya program daerah tersebut tidak berjalan sukses. “Kalau terus bertahun-tahun dimekarkan menjadi daerah otonom, tapi masih bergantung pada transfer pusat, maka program daerah otonom tersebut kurang sukses,” beber Mendagri.

Mendagri mengungkapkan, masih ada beberapa daerah yang tidak mandiri atau bergantung pada dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Namun sebaliknya, Mendagri tak menafikan terdapat beberapa daerah yang PAD-nya meningkat dan melebihi dana transfer pusat yang diterima.

“Kemudian, daerah itu memiliki sumber-sumber pemasukan lainnya seperti dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kapasitas fiskal yang baik dapat mempercepat pembangunan di daerah,” pungkas Mendagri Tito.

Diketahui, Kunker Mendagri ke Provinsi Lampung, Rabu (5/1/2022), berlangsung hingga tengah malam. Dalam kesempatan itu, Mendagri memberikan sejumlah arahan mengenai program strategis pemerintah, seperti pengendalian Covid-19; percepatan vaksinasi; penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Lima Program Prioritas Presiden Joko Widodo tahun 2019-2024 yaitu pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Selain itu, dalam kunjungannya, Mendagri juga mendengarkan laporan perkembangan pandemi dan program pembangunan di Provinsi Lampung dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut seluruh bupati/wali kota se-Lampung.***/ebn

Deklarasi ASANU Didukung Bank BTN, Ketum NUC: Terima Kasih Pak Erick Tohir

JAYAKARTA NEWS— Warga nahdliyin kini memiliki harapan baru di bidang perumahan. Di tengah meningkatnya kebutuhan perumahan, NU Circle akan mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Santri Developer Nusantara (ASANU). Asosiasi ini akan didukung penuh perusahaan BUMN yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk.

“Kami sudah mendapatkan konfirmasi dukungan Bank BTN yang akan membiayai proyek-proyek para santri developer di seluruh Indonesia. Ini kabar yang sangat membahagiakan kami semua. Hal ini membuktikan Pemerintah khususnya Menteri BUMN Erick Tohir bersama keluarga besar para santri nahdliyin. Terima kasih Pak Erick, “ jelas Ketum NU Circle (NUC) Dr. Gatot Prio Utomo di Jakarta, Rabu (5/1/2022), sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Deklarasi ASANU akan dipusatkan di Perumahan Alif Ba Residence di Kota Banjarnegara, Jawa Tengah pada Sabtu, 8 Januari 2022 mendatang. Perumahan ini didirikan oleh para alumni Program Santri Developer (Sandev) hasil besutan NU Circle dengan bank BTN.

InsyaAllah, acara yang membanggakan para alumni Sandev ini akan dihadiri Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, dzuriyat KH Hasyim Asy’ari yaitu Ibu Nyai Lily Wahid dan pimpinan Bank BTN. Panitia deklarasi juga mengundang Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin, dan Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury.

Menurut Gus Pu, panggilan Gatot Prio Utomo, kehadiran ASANU di tengah backlog perumahan yang masih sangat besar diharapkan dapat menjadi solusi pembangunan perumahan di tanah air. Anggota ASANU telah dididik sebagai developer-developer handal oleh para ahli di bidang perumahan, managemen keuangan dan pemasaran.

“Saat ini, jumlah backlog perumahan sebesar 11,4 juta. Dengan dukungan Pemerintah dan BUMN, kami sangat berharap ASANU dapat mengerjakan proyek-proyek perumahan yang diinisiasi Pemerintah seperti perumahan untuk ASN, TNI dan Polri. Dengan dukungan pembiayaan dari BTN, skema pembangunan ini akan bisa dilaksanakan oleh anggota ASANU dengan baik,” jelasnya.

Ke depan, ASANU diharapkan akan hadir di berbagai kota di Indonesia. Kehadiran rumah-rumah berkualitas untuk masyarakat Indonesia, khususnya warga nahdliyin, sangat dinantikan.***/ebn