Mendag: Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Rp14.000 per Liter

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Terkait tingginya harga minyak goreng, Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14.000 per liter.

Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga merupakan upaya lanjutan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000/liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta Usaha Mikro dan Kecil.

“Untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga. Melalui kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau, dan di sisi lain produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh Pemerintah” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Sebagai awal pelaksanaan, penyediaan minyak goreng dengan satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota APRINDO, dan untuk pasar tradisional, diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian.
“Ritel modern akan menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14.000/liter yang dimulai pada hari Rabu, 19 Januari 2022, pukul 00.01 waktu setempat, dan kepada masyarakat diharapkan tidak memborong (panic buying), karena stok minyak goreng dalam jumlah yang sangat cukup,” tambah Mendag.

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS), telah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 milyar liter selama 6 (enam) bulan.

Kebijakan ini, kata Mendag, telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan ritel modern, dan pada prinsipnya baik produsen maupun ritel modern mendukung kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Sampai dengan saat ini, sebanyak 34 produsen minyak goreng telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat.

Perubahan Permendag Ekspor

Terkait kebijakan ini, Mendag Lutfi menerbitkan regulasi baru agar kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri tetap tersedia sehingga harga minyak goreng tetap dalam kondisi stabil. Mendag Lutfi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Permendag ini mengatur ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE).
Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan; Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.***ebn

Capai 35,34 Miliar Dolar AS, Surplus Neraca Perdagangan RI Tertinggi Dalam 15 Tahun

JAYAKARTA NEWS— Sinergi ekspor dan impor Indonesia tahun 2021 ditutup dengan pencapaian positif pada neraca perdagangan. Terlihat di Desember 2021, Indonesia kembali mengalami surplus sebesar 1,02 miliar Dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini membawa tren surplus kembali dapat dipertahankan sejak Mei 2020 atau selama 20 bulan berturut-turut.

Sepanjang 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 35,34 miliar Dolar AS. Nilai surplus tersebut merupakan rekor tertinggi sejak 15 tahun terakhir atau sejak 2006, di mana pada tahun tersebut nilai surplus mencapai 39,37 miliar Dolar AS.

“Di tengah berbagai ketidakpastian global, Indonesia tetap mampu mencatatkan performa impresif pada neraca perdagangan. Kinerja ini akan meningkatkan resiliensi sektor eksternal Indonesia, sehingga semakin kuat menghadapi berbagai tantangan yang diperkirakan masih berlanjut di tahun ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, dikutip dari laman Kemenko Ekon, Selasa (18/01/2022).

Kinerja surplus sepanjang 2021 ditopang dari nilai ekspor yang mencapai 231,54 miliar Dolar AS atau tumbuh double digit sebesar 41,88 persen (year-on-year atau yoy). Hilirisasi komoditas unggulan, seperti turunan produk crude palm oil (CPO), berhasil mendorong performa ekspor Indonesia. Hal tersebut tercermin dari ekspor komoditas lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) yang sepanjang 2021 mencapai 32,83 miliar Dolar AS atau meningkat sebesar 58,48 persen (yoy).

Selain CPO, hilirisasi komoditas nikel juga memperkuat performa ekspor Indonesia, dengan pertumbuhan ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya (HS 75) mampu tumbuh sebesar 58,89 persen (yoy) menjadi sebesar 1,28 miliar Dolar AS.

Lebih lanjut, dari 10 besar komoditas utama ekspor, komoditas bijih logam, terak, dan abu (HS 26) mengalami pertumbuhan tertinggi yakni 96,32 persen (yoy) menjadi sebesar 6,35 miliar Dolar AS. Diikuti oleh ekspor komoditas besi dan baja (HS 72) yang juga naik signifikan mencapai 92,88 persen (yoy) menjadi senilai 20,95 miliar Dolar AS.

“Pencapaian ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Tercermin pula dari meningkatnya penciptaan nilai tambah pada sektor manufaktur. Terbukti secara kumulatif, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari – Desember 2021 naik 35,11 persen (yoy) menjadi sebesar 177,11 miliar Dolar AS,” kata Airlangga.

Selain itu, level Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga terus berada pada zona ekspansif yakni 53,5 pada Desember 2021, melanjutkan level ekspansi yang sudah terjadi selama empat bulan berturut-turut. Level PMI Indonesia Desember 2021 itu bahkan lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (52,8), Vietnam (52,5), Filipina (51,8), Thailand (49,5), dan Myanmar (49,0).

Penurunan kasus COVID-19 yang terjadi secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021 membuat pemerintah dapat memberlakukan pelonggaran pembatasan mobilitas. Kondisi ini memberikan kelancaran aktivitas ekonomi sehingga mendorong kenaikan pada aggregate demand. Alhasil, sektor manufaktur juga terstimulasi untuk meningkatkan output produksinya. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai fenomena meningkatnya kasus varian Omicron yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir Januari atau awal Februari 2022 ini.

“Dengan semakin efektifnya pengendalian COVID-19 dan antisipasi yang baik terhadap penyebaran varian Omicron, serta diiringi dengan terjaganya tingkat kedisiplinan protokol kesehatan, maka penurunan kasus COVID-19 diharapkan dapat terus terjadi, sehingga mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi. Surplus perdagangan yang terus terjaga sepanjang 2021 juga disebabkan dari kinerja ekspor komoditas andalan Indonesia yang tetap solid,” jelasnya.

Sejalan dengan peningkatan ekspor, sisi impor Indonesia pada 2021 juga meningkat menjadi sebesar 196,20 miliar Dolar AS atau tumbuh 38,59 persen (yoy). Struktur impor Indonesia di 2021 didominasi impor golongan bahan baku dan penolong senilai 147,38 miliar Dolar AS (75,12 persen dari total impor), diikuti barang modal 28,63 miliar Dolar AS (14,59 persen dari total impor), dan barang konsumsi 20,18 miliar Dolar AS (10,29 persen dari total impor). Struktur tersebut mengindikasikan perekonomian Indonesia yang produktif melalui penciptaan nilai tambah yang lebih besar, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk diekspor kembali.

“Kinerja positif di 2021 ini akan terus dipertahankan pemerintah dengan mengoptimalkan berbagai kebijakan, terutama dalam mendorong semakin banyaknya ekspor komoditas bernilai tambah,” tandasnya. ***/ebn

Kemendag: Era Baru Perdagangan Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Dimulai

JAYAKARTA NEWS— Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kemendag menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bila dahulu investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk investor milenial. Melalui perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka,” kata Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Wisnu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital. Dengan terbitnya persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Menurut Wisnu, pemberian persetujuan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya.

Sebelumnya, lanjut Wisnu, Bappebti juga sudah memberikan persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik emas digital serta memberikan persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas Digital kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House.

“Adanya bursa dan kliring pada perdagangan fisik emas digital di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik emas digital di Indonesia. Meskipun diperdagangkan secara digital, emas fisiknya ada di lembaga penjaminan,” tutur Wisnu.

Wisnu menuturkan, perdagangan fisik emas digital bisa melalui dua cara, yaitu matching di pedagang emas digital dan matching di bursa berjangka. “Setiap pedagang fisik emas digital yang akan melakukan transaksi jual beli emas digital, wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram atau 10 kg. Sedangkan untuk perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka, market maker (peserta) wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 20.000 gram atau 20 kg. Emas yang akan diperdagangkan baik melalui pedagang fisik emas digital maupun melalui bursa berjangka ditempatkan pada pengelola tempat penyimpanan yang telah disetujui Bappebti,” jelas Wisnu.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta Karma Senjaya menambahkan, berdasarkan peraturan Bappebti, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon pedagang fisik emas digital diantaranya berbentuk badan usaha berbadan hukum (PT), memiliki sistem dan mekanisme transaksi fisik emas digital, memiliki modal sebesar Rp20 miliar, dan mampu mempertahankan modal akhir sebesar Rp16 miliar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (mana yang lebih tinggi nilainya).

“Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bursa berjangka yaitu memiliki modal awal sebesar Rp100 miliar, memiliki peraturan dan tata tertib perdagangan emas digital, membentuk komite pasar fisik, memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan emas digital, memiliki sistem pengawasan dan pelaporan, serta mendapat persetujuan Bappebti,” pungkas Tirta.***ebn

Okwi Food Siap Dukung ‘Indonesia Spice The World’ untuk Majukan UMKM

JAYAKARTA NEWS—  ”Indonesia Spice The World” digadang-gadang mampu menguatkan pelaku usaha kuliner Indonesia di luar negeri atau dengan kata lain sebagai bagian gastrodiplomasi untuk mengenalkan budaya kuliner Indonesia. Hal ini didukung oleh Okwi Food yang mengambil bagian sebagai pihak pengembang kuliner UMKM Indonesia.

Harapannya para pelaku bisnis UMKM bisa naik kelas dan tentunya berdaya saing global. ”Kami tentunya berharap bahwa Okwi Food ini bisa menjadi wadah bagi pelaku UMKM yang ingin naik kelas dan mengekspor produk kulinernya ke luar negeri,” jelas Ahmad Dwiyanto selaku CEO dari Okwi Food.

Gayung bersambut, bersamaan dengan tujuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mempersiapkan fasilitas teknologi pengalengan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Dr. Mego Pinandito, M.Eng menjelaskan bahwa adanya BRIN ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat Indonesia.

”Saya lihat Okwi Food ini serius, karena baru tiga (3) hari saya berikan informasi sudah langsung membuat sample pengalengannya di Yogyakarta,” Jelas Mego Pinandito.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Okwi Food dan BRIN ini membawa harapan baru bagi percepatan pengembangan UMKM yang sempat lesu akibat pandemi silam.

Okwi Food kini sudah memiliki 10 partner Maklon Pengalengan Kuliner yang siap membawa Indonesia dalam gastrodiplomasi di luar negeri. Nur Cahyo sebagai salah satu mitra Okwi Food ini pun sangat antusias.

”Saya ikut Maklon Kuliner di Okwi Food ini karena jelas mekanismenya, sudah bekerja sama dengan BRIN dan BPOM, kerja sama dengan BNI Ekspora juga. Saya berharap diaspora warga kita di luar negeri yang rindu dengan kuliner Indonesia bisa menikmati sajian kuliner kita,” jelas Cahyo.

Hal tersebut sama halnya dengan Banik Yoandany, pemilih restoran Kepala Manyung Bu Fat khas Semarang ini juga melakukan hal yang sama. ”Permintaan agar menu Kepala Manyung dan aneka ikan ini dari para pelanggan sangat banyak. Namun karena ini bumbunya mangut dan bersantan, tentunya ngga bisa tahan lama meskipun pengiriman dalam negeri karena hanya bisa tahan 10 jam, tapi dengan Maklon ini kuliner bisa tahan hingga 1 tahun,” jelasnya.

Meskipun tampaknya mudah, namun ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh BRIN dalam rangka pengalengan produk kuliner, bahwa semua jenis kuliner yang dimaklon, tidak boleh ditambahan MSG atau penguat rasa. Selain itu juga tidak boleh diberikan pengawet tambahan, pasalnya dengan teknologi BRIN produk kuliner bisa awet tanpa perlu ditambahkan bahan pengawet.***/dr

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung Hampir 80 Persen

JAYAKARTA NEWS— Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pembangunan Terowong 2 Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Senin (17/01/2022). Lokasi yang ditinjau Presiden adalah Pintu Masuk Tunnel 2 yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

“Sampai saat ini, secara keseluruhan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9 persen, yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan,” ujar Presiden dalam keterangan pers usai peninjauan. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Presiden berharap dengan beroperasinya moda transportasi massal ini nantinya dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat mobilitas orang dan barang.

“Harapan kita, dengan selesainya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan mengurangi kemacetan, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung, juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang. Dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita,” ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan pembangunan Terowongan 2 ini memerlukan kehati-hatian karena kontur tanahnya.

“Di sini (Terowongan 2) ada masalah yang harus kita selesaikan, masalah teknis yang harus kita selesaikan. Tetapi tadi dari keterangan yang ada di lapangan, Dirut KCIC,  juga dari Menko Marinves, juga dari Kementerian PU bahwa terowongan yang kedua ini memang berjalannya agak lambat, karena memang jenis tanah yang ada di sini memang memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian,” pungkasnya.***rnl

Bazaar Amal Hari Ibu Komunitas Madya Lestari

Memperingati Hari Ibu 22 Desember, Komunitas Madya Lestari, Kel. Curug, Kec. Bojongsari, Kota Depok mengadakan Bazzar Amal. Selain Bazaar juga diadakan Bakulan Bocah, Talk Show “Ibu Tangguh” dan Dongeng Edukatif bersama Kak Rezky.

Gandeng Inaproduct, Kemenperin Gencarkan Digitalisasi Pemasaran Produk IKM

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Perindustrian terus berupaya agar para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dapat meningkatkan penjualannya di tengah situasi pandemi Covid-19, khususnya memasarkandi pasar digital atau online. Apalagi, saat ini terjadi perubahan perilaku belanja masyarakat akibat banyaknya pembatasan sosial, sehingga penjualan produk secara online menjadi peluang yang perlu dioptimalkan.

“Kemenperin telah menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan kepada pelaku IKMagar mereka bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri di dalam negeri maupun global,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Jumat (14/1). Demikian dikutip laman kemenperin.go.id

Dirjen IKMA menyebutkan, sejumlah program strategis tersebut di antaranya melalui link & match atau kemitraan dengan industri skala besar dan BUMN, membangun ekosistem digital dengan masuk ke dalam platform marketplace,dan melalui pengadaan barang pemerintah dan BUMN.

Guna menggencarkan digitalisasi pemasaran produk IKM nasional, Kemenperin melalui Ditjen IKMA telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Ina Produk Indonesia (Inaproduct.com) untuk menyediakan platform digitalisasi data IKM melalui Direktori Produk Indonesia. “Hal ini sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran produk IKM,” ujar Reni.

Ruang lingkup kerja sama Kemenperin dan Ina Produk meliputi penyediaan dan pertukaran data dan informasi, digitalisasi data IKM, serta peningkatan kapasitas SDM serta usaha IKM melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran. “Nantinya, Ina Produk dan Kemenperin akan bersama-sama mengidentifikasi potensi IKM, dan meningkatkan promosi serta akses pemasaran di dalam dan luar negeri,” ungkap Reni.

Dirjen IKMA berharap dengan tersajinya profil IKM di database secara komprehensif yang terintegrasi dengan Inaproduct.com, akan memperluas akses pemasaran dan meningkatkan daya saing IKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, kita bisa mengevaluasi kinerja IKM termasuk bagaimana agar menciptakan produknya bisa digemari oleh konsumen,” imbuhnya.

Menurut Reni, Kemenperin telah memulai program perluasan akses pasar IKM dengan memanfaatkan internet marketing sejak 2017, yaitu melalui e-Smart IKM (dapat diakses melalui www.esmartikm.id). Program e-Smart IKM merupakan sistem database IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk dalam bentuk katalog online yang terintegrasi dengan marketplace atau e-commerce, sosial media maupun WhatsApp pelaku IKM sehingga memudahkan konsumen menjangkau produk IKM.

Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 4.600 pelaku IKM telah mengikuti webinar e-Smart IKM. Selain itu, sebanyak 3.256 IKM masuk dalam tahapan program sustainability, yang meliputi kegiatan workshop e-Smart IKM, webinar, dan pendampingan digital marketing.“Program e-Smart IKM ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ditargetkan sebanyak 30 juta UMKM atau IKM akan masuk ke platform digital pada 2023,” paparnya.

Reni menambahkan, program peningkatan jumlah IKM yang onboarding di pasar digital ini, merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi IKM dalam menghadapi akses pemasaran yang terbatas, dan perubahan perilaku belanja konsumen yang lebih banyak memilih transaksi di pasar e-commerce. Bank Indonesia memproyeksi transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2022 mencapai Rp530 triliun, lebih tinggi dari transaksi e-commerce pada tahun 2021 yang diperkirakan menyentuh Rp403 triliun.

“Data tersebut tentunya harus dilihat sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku IKM untuk turut merebut pangsa pasar e-commerce. Pelaku IKM jangan hanya menjadi penonton dari besarnya potensi pasar digital dan e-commerce di Indonesia,” tegas Reni.

Founder Inaproduct.comBudihardjo Iduansjahmengemukakan, situs Direktori Produk Indonesia dalam Inaproduct.com menjadi salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh IKM untuk memperluas jaringan ke pasar dalam dan luar negeri melalui pemasaran online. Beragam fasilitas akan tersedia di dalam situs Direktori Produk Indonesia, antara lain fasilitas bagi para pelaku IKM yang saling berinteraksi dan bertransaksi dengan para pembeli dari luar negeri.

“Dengan begitu, supply chain akan terjaga dan berkesinambungan. Kami yakin kami punya semangat yang sama memberdayakan IKM dengan tagline: IKM kuat, industri kuat,” tutur Budihardjo. (***/ctr)

Peluncuran Program ‘Migor 14 Ribu’, Mendag: Langkah Konkret Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Bapok

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan pemerintah melakukan langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga.

Penegasan ini dikemukakan pada saat menghadiri peluncuran “Program Migor 14 Ribu” dan “Holding BUMN Pangan ‘ID Food’” yang diluncurkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Museum Fatahillah, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, dan Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi.

“Sesuai mandat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga bapok, program ‘Migor 14 Ribu’ diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terhadap minyak goreng, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menjelaskan, program ‘Migor 14 Ribu’ diharapkan dapat terus mempertahankan penerimaan devisa kelapa sawit yang harganya sangat baik di pasar internasional. Selain itu, juga dapat menjaga keterjangkauan serta ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meluncurkan Program Migor 14 Ribu dan BUMN Holding Pangan “ID Food” di Museum Fatahillah, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Peluncuran Program Migor 14 Ribu sesuai mandat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan. (Foto: Kemendag)

“Kami saat ini sedang melakukan intervensi dengan menggunakan mekanisme Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yaitu menyiapkan 1,2 miliar liter untuk enam bulan pertama 2022. Saya jamin harga minyak goreng akan berada di Rp14.000/liter,” tegas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menambahkan, pada 2022, tren permintaan bapok akan lebih besar daripada pasokan. Saat ini, Kementerian Perdagangan sedang mengatur logistik di 2022. Sehingga, Holding BUMN Pangan ‘ID Food’ yang juga diluncurkan hari ini diharapkan dapat turut mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bapok.

“Kami mohon kerja sama pemerintah, BUMN, dan swasta untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, dan membulatkan tekad untuk membuat Indonesia maju. Saya yakin kita bisa dan mudah-mudahan ini dapat menjadi bekal kita ke depan,” tutup Mendag Lutfi.

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, BUMN saat ini sedang melakukan perbaikan ekosistem. Selain itu, juga mengimbau kepada BUMN Holding untuk terbuka dengan inovasi dan teknologi.

“Saya berharap ‘ID Food’ bersinergi dengan BUMN lain seperti Himbara, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan lainnya untuk dapat melakukan pendampingan kepada para petani, peternak, hingga nelayan, serta menghasilkan solusi pembiayaan yang benar dengan data yang benar,” tutur Erick.

Sementara itu, Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dukungan dari kementerian dan lembaga sangat penting bagi pembentukan holding pangan. “Saya harap, ‘ID Food’ dapat memacu semangat kita bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; inklusivitas petani, peternak, dan nelayan; dan menjadi perusahaan kelas dunia,” kata Arief.***ebn

Kemenhub Siapkan Pelabuhan Depapre Jayapura Jadi Hub Indonesia Timur

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai hub wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu, sejumlah persiapan harus dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) “Review Strategi Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani Depapre Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat” Selasa (11/01/2022), secara daring. Demikian rilis humas Kemenhub.

“Harapan kami seluruh pemangku kepentingan baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya, bersama-sama berperan aktif dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kinerja Pelabuhan Depapre,” ujar Menhub.

Sejak awal tahun 2021, Pelabuhan Depapre telah melayani rute baru tol laut yang menghubungkan wilayah Papua dan Papua Barat. Menhub menjelaskan, saat ini perlu dilakukan upaya meningkatkan muatan balik dari timur ke barat.

“Papua memiliki potensi komoditi yang banyak sekali mulai dari ikan, rumput laut, kayu, dan lain sebagainya. Kalau ini diusahakan, akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua dan juga dapat mengoptimalkan kinerja kapal tol laut karena tidak ada muatan yang kosong,” ujarnya.

Menhub mengungkapkan, Kabupaten Jayapura sebagai sentra pembangunan di Papua saat ini menjadi sorotan nasional maupun dunia. Hal ini ditandai dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur seperti Stadion Lukas Enembe yang megah dan berstandar internasional serta Bandar Udara Sentani di Jayapura yang telah dikembangkan menjadi bandara internasional.

“Ke depan, Pelabuhan Depapre akan menjadi pelabuhan utama yang diharapkan dapat menggeliatkan ekonomi di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya,” imbuhnya.

Pembangunan Pelabuhan Depapre baik pada sisi darat maupun laut dilakukan Kemenhub sejak tahun 2015 hingga 2020, dengan alokasi APBN sekitar Rp175 milyar. Pembebasan lahan telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007 hingga 2013 dengan luas lahan 24,83 hektare dari total 74 hektare lahan yang dibutuhkan. Pekerjaan reklamasi juga telah dikerjakan dengan luasan sekitar 15,67 hektare.

Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan ini akan terus dikembangkan, antara lain dengan membangun jalan Sentani Depapre sebagai jalan akses menuju ke pelabuhan. Pelabuhan Depapre memiliki letak yang strategis, yaitu berada di Teluk Tanah Merah yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik yang dapat menjadi gerbang perdagangan internasional, terutama di wilayah Asia Pasifik.***/ebn