JAYAKARTA NEWS— Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Perdagangan berkomitmen memastikan stok minyak goreng tetap tersedia secara nasional dengan harga yang terjangkau.
Penyaluran minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 per liter yang selama masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, telah dilakukan melalui ritel modern, akan diperluas melalui pasar tradisional dan tetap melaksanakan operasi pasar.
“Kami memastikan stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng di semua pasar baik ritel modern maupun di pasar tradisional,” tegas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta, Selasa (4/1/2022).
Menurut Mendag Lutfi, penyediaan minyak goreng kemasan sederhana merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga minyak goreng belakangan ini. Untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 per liter, pemerintah akan menggunakan instrumen subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.
“Pemerintah, di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian akan menggunakan dana pengelolaan BPDP KS untuk kebutuhan pangan, khususnya dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng,” ujar Mendag.
Di samping itu, Kementerian Perdagangan telah melakukan koordinasi dengan produsen dan distributor serta pemerintah daerah untuk terus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional sehingga tidak terjadi kelangkaan di pasar.
“Kami juga meminta Pemerintah Daerah, khususnya dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan operasi pasar minyak goreng di wilayah masing-masing, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” tambah Mendag.
Ditegaskan Mendag, stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan mandat Presiden Joko Widodo. Di masa pandemi ini, Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya untuk memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil.
“Stabilitas harga pangan menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak hanya minyak goreng, tetapi juga barang kebutuhan pokok lainnya. Stabilitas harga merupakan mandat yang diamanahkan Presiden yang kami laksanakan dengan sungguh-sungguh agar masyarakat bisa menikmati harga yang wajar,” ujar Mendag Lutfi.
Kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia yang naik menjadi USD 1.340/MT. Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan. Pantauan Kementerian Perdagangan per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah sebesar Rp17.900 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp18.500 per liter, dan minyak goreng premium sebesar Rp20.300 per liter.***ebn
JAYAKARTA NEWS— Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022, di Main Hall Tower 1 Gedung BEI, Jakarta, Senin (03/01/2022) pagi.
“Kita patut bersyukur, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK bahwa di bursa sekarang ini ada kenaikan IHSG di 2021 dengan return 10,1 persen. Ini sebuah angka yang lumayan tinggi,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Nilai tersebut, imbuh Presiden, lebih baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
“Kalau dibandingkan dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Singapura, kita juga masih yang paling atas. Singapura di 9,8 (persen), Malaysia minus 3,7 (persen), Filipina minus 0,2 persen, kita di 10,1 persen. Ini juga patut kita syukuri,” ujarnya. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
Selain kenaikan IHSG, terdapat juga kenaikan yang sangat tinggi dari jumlah investor yang masuk ke pasar modal, termasuk investor retail yang berasal dari kalangan generasi muda.
“Di 2017, tadi disampaikan oleh Pak Ketua OJK 1,1 juta. Hari ini mencapai 7,4 juta investor, utamanya investor-investor retail ini yang banyak dari anak-anak muda, milenial, Gen Z, semuanya masuk,” ujar Kepala Negara.
Presiden pun berharap ini perdagangan di bursa terus berkembang sehingga dapat memberikan dampat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita,” tandasnya.
Turut hadir hadir mendampingi Presiden dalam Pembukaan Perdagangan BEI ini antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.***/rsl
JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memaksimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang mengundang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi seluruh Indonesia, serta menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi lainnya se-Indonesia, Selasa (28/12/2021). Rakor itu sendiri merupakan tindak lanjut dari forum serupa yang telah dilaksanakan pada Jumat (24/12/2021).
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, digelarnya Rakor tersebut selain menjadi upaya dalam mendorong pemda menggenjot realisasi APBD-nya secara optimal, juga untuk memperkuat peran provinsi sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kabupaten dan kota di wilayahnya. Selain itu, upaya ini untuk mendorong penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah agar mengoptimalkan capaian realisasi APBD kabupaten dan kota.
“Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap kabupaten dan kota, provinsi bisa melakukan evaluasi terhadap realisasi APBD secara maksimal. Tak hanya itu, provinsi juga bisa mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pajak dan retribusi daerah kabupaten dan kota sebagai langkah dalam mendorong realisasi pendapatan APBD secara optimal,” ujar Fatoni dalam acara bertajuk Rakor Implementasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.
Ia menambahkan, guna mendongkrak serapan APBD secara signifikan, provinsi dapat menerapkan skema penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Skema penghargaan diberikan kepada kabupaten dan kota yang realisasinya tinggi. Sebaliknya, sanksi dapat diterapkan kepada daerah yang realisasi APBD-nya rendah.
“Hal ini sekaligus sebagai ikhtiar mengakomodir prinsip keadilan bagi pemerintah kabupaten dan kota,” lanjutnya.
Di sisi lain, Fatoni menekankan, agar pertemuan-pertemuan seperti Rakor tersebut dapat dilaksanakan secara periodik oleh daerah. Ia menyarankan, forum serupa dapat digagas minimal sebanyak tiga kali dalam satu tahun, misalnya pada awal, pertengahan, dan akhir tahun.
Pada awal tahun, Pemda dapat melakukan pembahasan mengenai persiapan program dan kegiatan tahun anggaran berjalan. Sedangkan di pertengahan, dimaksudkan sebagai langkah dalam melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi.
“Sementara pelaksanaan di akhir tahun sebagai upaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada anggaran tahun berjalan, serta persiapan pelaksanaan APBD tahun yang akan datang,” pungkasnya.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Di penghujung akhir tahun 2021, Forum TSP Kota Malang bekerjasama dengan PT Sarinah, akan menyelenggarakan Pameran Ekonomi Kreatif dan UMKM dengan tema “Malang Retro, Back to 60s to 90s”. Acara ini akan di selenggarakan pada tanggal 29 hingga 31 Desember 2021 di Sarinah lantai 2, Jl. Jend. Basuki Rahmat Malang, Jawa Timur. Rencana akan dibuka oleh Walikota Malang, Drs. H. Sutiadji.
Acara ini akan diikuti oleh 34 peserta yang terdiri dari Institusi, Komunitas Ekraf dan pelaku UMKM di Kota Malang. Disamping pameran, juga akan dimeriahkan dengan Parade Musik, Fashion Show Anak dan berbagai Talk Show.
Agenda :
Rabu, 29 Desember 2021, pukul 10.00 – 13.00 WIB Diskusi Publik “Masa Depan Kajoetangan Heritage”
Narasumber : Budi Fathony, Tri Iwan Widhianto, Fuad Rahman dan Pokdarwis KJT
Moderator : Hariyani & Agung Buana
Kamis, 30 Desember 2021, pukul 10.00 – 13.00 WIB Diskusi Kewirausahaan “Strategi Marketing dalam Pengembangan Usaha”
Narasumber : Amanda Mytha (Owner Mytha Donuts)
Moderator : Tim Kewirausahaan UNMER Malang
Kamis, 30 Desember 2021, pukul 13.00 – 15.00 WIB
Diskusi Peradaban “Malang Raya Sebaga Mata Air Peradaban”
Narasumber : Wibie Maharddhika, Yongki Irawan
Moderator : Agung Buana & Tri Irawan
Jumat, 31 Desember 2021, pukul 09.30 – 11.30 WIB TalkShow UMKM “Tantangan Daya Saing UMKM”
Dalam kegiatan ini Krisantus Ketua Forum TSP kota Malang yang juga Manager PLN UP3 Malang menyambut baik kegiatan ini dimana secara langsung membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat. “Sebagai bagian dari dinamika masyarakat kota Malang, Forum TSP mencoba untuk menempatkan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan. Terlebih saat ini, dengan adanya pameran ekraf dan UMKM ini dapat berjalan lancar maka akan meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM.” ***hrm
JAYAKARTA NEWS— Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau raw material produk-produk pertambangan secara bertahap. Setelah nikel, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera menghentikan ekspor bahan mentah untuk bauksit.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya seusai meninjau pengolahan bijih nikel (nickel ore) di Pabrik Smelter, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021).
“Saya kira keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari ke mana-mana. Oleh sebab itu, nanti tahun depan akan kita lanjutkan untuk setop ekspor bahan mentah bauksit dan selanjutnya tembaga, selanjutnya emas, selanjutnya timah,” ujar Presiden.
Kepala Negara mengatakan bahwa hilirisasi saat ini telah berjalan di lapangan dan diyakini akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Dengan hilirisasi industri, beragam nilai tambah akan berada di dalam negeri dan bisa dirasakan oleh rakyat.
“Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan, seperti di sini 27 ribu tenaga kerja yang bisa direkrut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan-kiri. Ini yang mengirim misalnya nickel ore ini dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT GNI, Wisma Bharuna, mengatakan bahwa saat ini di Indonesia sudah muncul beragam produk turunan dari stainless steel, yang akan digunakan untuk memproduksi panci, sendok, dan sebagainya. Ia berharap dengan adanya hilirisasi, semua produk bisa didapatkan di dalam negeri, akan ada alih teknologi, dan semuanya bisa menyejahterakan rakyat.
“Segala macam itu harus dari sini semua sehingga sudah tidak lagi ke luar negeri, semuanya dipakai untuk kita, barangnya barang kita, kemudian nanti untuk menyejahterakan semuanya. Nanti ada alih teknologinya, metalurginya, anak-anak lebih pintar, semua lapangan pekerjaan ya semua Indonesia kaya, semua ada di sini,” ujar Dirut PT GNI.
Sebelum memberikan keterangan pers, Presiden terlebih dahulu melihat proses pengolahan nikel di pabrik tersebut, termasuk area nickel ore stockpile yaitu tempat penumpukan bahan mentah bijih nikel.***/ctr
JAYAKARTA NEWS— Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali melakukan upaya penyitaan aset jaminan Grup Texmaco atas 587 bidang tanah yang berlokasi di lima daerah yaitu di Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Pekalongan, Kota Batu, dan Kota Padang dengan total luas seluruhnya 4.794.202 meter persegi.
“Tugas Satgas BLBI adalah mengembalikan hak tagih negara, dan untuk itu kita akan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan secara perdata seperti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 (tentang Urusan Piutang Negara)”, terang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Keterangan Pers yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kamis (23/12/2021). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
Eksekusi penyitaan aset jaminan ini merupakan bentuk tindakan penagihan hak tagih negara setelah pemerintah memberikan waktu dan kesempatan kepada obligor selama lebih dari 20 tahun untuk bisa melunasi kewajibannya.
“Kami akan terus melakukan langkah-langkah ini secara konsisten kepada seluruh obligor dan mereka yang sebelumnya adalah pemilik bank, dan ini adalah merupakan tanggung jawab publik yang akan kita sampaikan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Satgas BLBI akan terus melakukan penagihan kewajiban obligor/debitur dan melakukan penguasaan atas aset jaminan agar pengembalian kewajiban dana BLBI dapat segera terealisasi.
Sebagai informasi, aset-aset yang dilakukan penyitaan tersebut di antaranya adalah: 1. Kelurahan Kadawung (Kecamatan Cipeundeuy), Kelurahan Siluman (Kecamatan Pabuaran), dan Kelurahan Karangmukti (Kecamatan Cipeundeuy), Kabupaten Subang, Jawa Barat sejumlah 519 bidang tanah seluas 3.333.771 meter persegi; 2. Kelurahan Loji, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sejumlah 54 bidang tanah seluas 1.248.885 meter persegi; 3. Kelurahan Bendan, Sapuro, dan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sejumlah 3 bidang tanah seluas 2.956 meter persegi; 4. Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur sejumlah 10 bidang tanah seluas 83.230 meter persegi; 5. Kelurahan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat sejumlah 1 bidang tanah seluas 125.360 meter persegi. (bnt)
JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memimpin pelepasan pasan ekspor senilai Rp35,03 atau setara USD 2,44 miliar. Dalam pelepasan eskpor ini, Mendag Lutfi menegaskan bahwa ekonomi nasional mulai pulih. Momentum ini harus terus dijaga secara serius agar perekonomian Indonesia bisa lebih cepat bangkit dan tumbuh.
“Hari ini saya melepas ekspor senilai Rp35,03 triliun secara serentak di 18 titik di 62 kabupaten/kota di 26 provinsi di Indonesia secara hibrida. Pelepasan ekspor ini merupakan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta meningkatkan kinerja ekspor nasional. Saya berharap pelepasan ekspor ini dapat memotivasi kalangan dunia usaha untuk terus mempertahankan dan memperluas pasar ekspornya,” ujar Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi memimpin pelepasan ekspor dalam acara “Pelepasan Ekspor Akhir Tahun 2021” yang dilaksanalam secara hibrida yang diikuti 278 eksportir dari 62 kabupaten/kota di 26 provinsi hari ini, Kamis (23/12) dengan lokus utama di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Karawang International Industrial City, Jawa Barat.
Pemerintah, lanjut Mendag Lutfi, didorong untuk fokus pada peningkatan kinerja ekspor dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. “Secara simultan, pertumbuhan ekspor yang signifikan juga akan mendorong inovasi dan peningkatan kualitas industri dalam negeri. Kedua hal ini merupakan fondasi utama untuk memulihkan ekonomi nasional dan mewujudkan cita-cita Indonesia Maju 2045,” tegas Mendag.
Mendag Lutfi menyampaikan, Kementerian Perdagangan sering bertemu dan berdiskusi dengan eskportir. “Kami selalu motivasi para pelaku usaha untuk berani mengeksplorasi peluang pasar baru di kawasan emerging markets dan pasar nontradisional. Terlebih dengan adanya ketidakpastian di negara-negara pesaing, kita justru dapat memanfaatkan potensi ekspor yang selama ini belum dioptimalkan seperti Afrika, Asia Selatan, Asia Barat, Eropa Timur dan negara-negara di kawasan Oseania,” ujar Mendag.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi pada pemaparan Pelepasan Ekspor Akhir Tahun 2021 di PT Toyota Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Karawang International Industrial City, Jawa Barat, Kamis (23/12/2021). Mendag Lutfi mengatakan pelepasan eskpor ini merupakan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kinerja ekspor nasional. (Kemendag RI)
Sejumlah pimpinan pemerintah pusat dan daerah turut hadir di wilayah akreditasi masing-masing antara lain Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga, Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Walikota Salatiga Yuliyanto, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, dan Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan. Sedangkan dari kalangan pengusaha dan asosiasi turut hadir Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, serta perwakilan dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Pertumbuhan ekspor nonmigas yang terus menerus surplus hingga akhirnya meraup nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah ini, bukan hanya hasil kerja keras pemerintah pusat, tetapi juga para eksportir dan pemerintah daerah. Maka dari itu, acara hari ini sekaligus bentuk apresiasi kepada pemerintah di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten yang sehari-hari melayani kebutuhan para eksportir,” jelas Mendag.
Selain lokus utama di Karawang, Jawa Barat, terdapat 17 titik pelepasan yang terkoneksi langsung secara daring yang meliputi Pangkal Pinang (Bangka Belitung); Pelalawan dan Pekanbaru (Riau); Lampung; Bogor dan Bekasi (Jawa Barat); Salatiga, Boyolali dan Semarang (Jawa Tengah); Gresik dan Sidoarjo (Jawa Timur); Yogyakarta; Mataram (NTB); Pontianak (Kalimantan Barat); dan Samarinda (Kalimantan Timur), serta Serang dan Banten (Jawa Barat).
Secara keseluruhan, terdapat 26 Provinsi yang mendukung acara Pelepasan Ekspor Akhir Tahun 2021. Adapun provinsi tersebut yaitu Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
Secara kumulatif, kinerja ekspor Indonesia pada Januari–November 2021 mencapai USD 209,16 miliar atau naik 42,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia bulan November 2021 mengalami surplus USD 3,51 miliar yang sekaligus melanjutkan tren surplus secara beruntun sejak Mei 2020, dan tercatat sebagai nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah.
Produk ekspor nonmigas dari Indonesia yang menerima permintaan tertinggi di pasar dunia meliputi lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja, mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya, serta karet dan produk karet. Sedangkan lima negara yang menjadi pasar tujuan ekspor terbesar adalah Tiongkok (USD 46 miliar); Amerika Serikat (USD 23,13 miliar), Jepang (USD 15,18 miliar), India (USD 11,87 miliar) dan Malaysia (USD 9,66 miliar).
Mendag juga menyampaikan apresiasinya kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang telah mendukung acara pelepasan ekspor ini. “Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang telah menyediakan tempat sebagai lokus utama acara Pelepasan Ekspor Akhir Tahun 2021,” pungkas Mendag.***ebn
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan pemantauan simpanan kas pemerintah daerah (Pemda) di perbankan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin. Dalam kegiatan yang digelar secara virtual pada Rabu (22/12/2021) ini diundang beberapa gubernur untuk dimintakan klarifikasi.
Tercatat terdapat sepuluh pemerintah provinsi yang diundang dalam kegiatan tersebut. Kesepuluh daerah itu dinilai memiliki jumlah simpanan yang cukup tinggi di perbankan, yakni DKI Jakarta dengan simpanan sebesar Rp12,953 triliun, Aceh sebanyak Rp4,426 triliun, Papua sebanyak Rp3,829 triliun, Jawa Timur sebanyak Rp2,751 triliun, Jawa Barat sebesar Rp2,566 triliun, Kalimantan Timur sebesar Rp2,070 triliun, Papua Barat sebesar Rp1,947 triliun, Riau sebesar Rp1,426 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp1,128 triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp1,028 triliun.
“(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kita sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada,” kata Mendagri. Demikian dikutip dari rilis Puspen Kemendagri.
Mendagri menyampaikan, simpanan kas daerah di perbankan membuat realisasi belanja menjadi berkurang dan terkesan ada dana yang tidak bergerak (idle), apalagi ada dana yang didepositokan.
“Untuk masalah simpanan provinsi dan kabupaten/kota, data yang kita peroleh pertama dari Bank Indonesia, nanti mohon dikonfirmasi, ini lebih kurang Rp203,95 triliun. Data ini tanggal 30 November 2021 jam 18.00 dari Bank Indonesia. (Dengan rincian) Rp144,96 triliun dalam bentuk giro, ini artinya akan dibelanjakan, kemudian Rp54,38 triliun dalam bentuk deposito, dan Rp4,6 triliun dalam bentuk tabungan,” terang Mendagri.
Selanjutnya, Mendagri mempertanyakan apakah simpanan tersebut akan dibelanjakan sampai akhir tahun, dan apakah simpanan tersebut memang disengaja untuk SiLPA atau keperluan lainnya.
Sementara itu, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 17 Desember pukul 18.00 WIB, disebutkan total uang Pemda yang tersedia di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp159,47 triliun, dengan rincian Rp50,63 triliun di tingkat provinsi, Rp85,82 triliun di tingkat kabupaten, dan Rp23,02 di tingkat kota.
Pada akhir paparannya, Mendagri mengimbau agar Pemerintah Daerah mempercepat rapat koordinasi terkait simpanan kas daerah di perbankan. Hasil dari rakor itu kemudian dapat dijadikan pegangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan serapan anggarannya.
“Mohon rekan-rekan gubernur untuk segera melakukan rakor percepatan belanja, kemudian juga klarifikasi simpanan dana Pemda di kabupaten/kota di wilayah provinsi,” tandas Mendagri.***/ctr
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merilis perkembangan data realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) per 17 Desember 2021. Data itu dirilis jelang akhir tahun dalam Rapat Pembahasan Simpanan Kas Daerah pada Bank Umum yang digelar secara virtual pada Rabu (22/12/2021).
Mendagri memaparkan, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 17 Desember 2021, pukul 18.00 WIB, secara rata-rata realisasi pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia adalah 86,61 persen atau Rp1.009,33 triliun. Angka itu terdiri dari dana transfer sebesar Rp743,44 triliun atau 73,66 persen dan sisanya Rp265,89 triliun atau 26,34 persen bersumber dari luar dana transfer.
“(Realisasi) Ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember (2020) itu 92,48 persen (Rp1.050,93 triliun), ini gambaran umum realisasi pendapatan,” kata Mendagri.
Angka itu didapat dari rata-rata realisasi pendapatan provinsi sebesar 91,37 persen atau Rp325,62 triliun, rata-rata kabupaten sebesar 84,47 persen atau Rp558,01 triliun, dan rata-rata kota sebesar 84,69 persen atau Rp125,71 triliun.
“DIY yang tertinggi, mendekati 100 persen (97,32 persen), Kepulauan Bangka Belitung (97,10 persen), Jawa Barat (96,29 persen), Gorontalo (96,27 persen), Sulawesi Tengah (95,60 persen), Sumatera Barat (95,26 persen), Aceh (95,11 persen), dan Riau (94,54 persen), ini daerah-daerah yang relatif mampu mencapai target sesuai awal tahun pendapatan,” ungkap Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri juga menyoroti realisasi pendapatan yang rendah pada beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan yang realisasi pendapatannya baru mencapai 77,49 persen, Kalimantan Timur 79,91 persen, Maluku 84,63 persen, Nusa Tenggara Timur 84,84 persen, dan Maluku Utara 85,40 persen.
“Mungkin salah satunya karena memang adanya tekanan pada ekonomi, ada retribusi-retribusi yang dinaikkan ke atas seperti minerba, serta nomenklatur IMB, ini juga membuat penerimaan dari PAD menjadi rendah,” ungkapnya.
Sementara itu realisasi belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia per 17 Desember 2021 pukul 18.00 WIB, tercatat angka realisasi rata-rata sebesar 73,23 persen atau Rp928,25 triliun. Secara persentase, realisasi belanja daerah bulan Desember TA 2021 (73,23 persen) lebih rendah dibandingkan dengan bulan Desember TA 2020 (82,69 persen). Penyebabnya, perhitungan realisasi 2021 baru sampai pertengahan Desember, sedangkan pada 2020 penghitungannya berdasarkan data realisasi hingga akhir Desember. Untuk itu, diharapkan terjadi peningkatan yang optimal dalam realisasi belanja pada akhir Desember 2021.
Adapun angka realisasi belanja APBD TA 2021 didapat dari rata-rata realisasi belanja provinsi sebesar 78,49 persen atau Rp305,57 triliun, rata-rata kabupaten sebesar 71,08 persen atau Rp507,68 triliun, dan rata-rata kota sebesar 70,09 persen atau Rp115,00 triliun.
Mendagri pun meminta Pemda terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanjanya pada sisa akhir tahun 2021. “Karena sudah menjelang akhir tahun, kemudian dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu menekankan mengenai masalah realisasi belanja, karena realisasi belanja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi tulang punggung utama untuk mendorong perekonomian di masa pandemi ini menjadi sangat penting,” tandasnya.***/ctr
JAYAKARTA NEWS— Penerimaan negara tahun 2021 diproyeksikan sesuai target didukung oleh kinerja penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi. Selain itu, didorong juga oleh realisasi penerimaan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh positif.
Penerimaan pajak hingga November 2021 mencapai Rp1082,6 triliun atau 88 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tumbuh 17 persen year-on-year (yoy). Jumlah ini ditopang oleh pertumbuhan pajak penghasilan minyak dan gas (PPh Migas) sebesar 57,7 persen, PPh Non Migas 12,6 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 19,8 persen, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minus 6,2 persen, dan pajak lainnya tumbuh hingga 79,7 persen.
“Ini karena aktivitas ekonomi mengalami penguatan yang cukup tinggi, terutama sesudah kita bisa melakukan penanganan Delta varian” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN Kita secara daring, Selasa (21/12/2021). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
Jika ditinjau lebih detail berdasarkan jenis pajak, pajak-pajak utama menunjukkan pertumbuhan positif pada November 2021. PPh 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. PPh 22 impor membaik sejalan dengan peningkatan impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh 22 impor untuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu.
Selain itu, PPh Badan tumbuh seiring berakhirnya pemberian insentif pengurangan angsuran pada mayoritas sektor dan membaiknya kinerja penerimaan sektor. PPh 26 membaik disebabkan kenaikan pembayaran dividen subjek pajak luar negeri. Begitupun PPh Final dan PPN impor yang stabil meski PPN dalam negeri melambat disebabkan penurunan pembayaran pajak.
Jika ditinjau lebih detail dari sektor utama, kinerja penerimaan sektoral pada seluruh sektor tumbuh positif. Dua sektor yang berkontribusi terbesar untuk penerimaan pajak yaitu manufaktur dan perdagangan masing-masing tumbuh hingga 35 persen dan 54,9 persen.
“Ini artinya sesudah delta varian terkendali, perdagangan juga makin resilient dan tumbuhnya melonjak cukup tinggi,” jelas Menkeu.
Dari sisi penerimaan yang lain, kepabeanan dan cukai tumbuh signifikan 26,58 persen yoy yaitu terealisasi Rp232,25 triliun atau 108,05 persen dari target APBN. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan bea masuk 18,25 persen, cukai 10,84 persen, dan bea keluar yang pertumbuhannya mencapai 819,49 persen.
Sedangkan PNBP, seperti halnya pada pajak dan kepabeanan cukai juga memiliki kinerja yang meningkat seiring kenaikan harga komoditas migas, minerba, dan crude palm oil (CPO). Penerimaan PNBP hingga November 2021 sebesar Rp382,5 triliun atau 128,3 persen dari target APBN atau tumbuh 25,2 persen yoy.***/ebn
