JAYAKARTA NEWS— Bencana Alam banjir menerjang Kabupaten Pasuruan. Banjir di Pasuruan ini terjadi setelah Sungai Kedunglarangan dan Sungai Kabeng Pulungan meluap setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Rabu (3/2).
Untuk melihat perkembangan musibah itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Kabupaten Pasuruan HM Irsyad Yusuf, Kadis Cipta Karya yang juga Plt. Dinas Sumber daya air, Plt.Kalaksa BPBD Jatim Yanuar Rachmadi meninjau lokasi jembatan yang jebol di Dusun Ngerong Desa Ngerong dan tanggul di Desa Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
Banjir tersebut melanda 4 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Diantarnya Kec. Gempol, Desa Kalirejo, Desa Tambakan, Desa Kalianyar Desa Manarui Desa Masangan di Kecamatan Bangil, Desa Kedungringin, Desa Kedungboto di Kecamatan Beji dan Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton dengan rata-rata Ketinggian air mencapai 20-30 cm.
Banjir yang terjadi disinyalir akibat meluapnya Sungai Kedunglarangan dan Sungai Kabeng Pulungan ini telah mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 6 rumah hanyut, 40 jiwa mengungsi dan 8 rumah mengalami rusak berat dan 31 rumah mengalami rusak ringan.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Khofifah menyiapkan skema relokasi sementara warga sekitar agar memperoleh hunian sementara dan rekonstruksi untuk menyambungkan kembali jembatan yang putus di dusun Ngerong Desa Ngerong Kec. Gempol.
“Setiap ada bencana alam, ada proses tanggap darurat, ada proses recovery, ada proses rekonstruksi,” Kata Gubernur Khofifah seusai meninjau daerah terdampak banjir di Kab.Pasuruan, Jumat (5/2) pagi.
Proses rekonstruksi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan kembali jembatan yang putus. Jembatan tersebut merupakan akses yang menghubungkan Dusun Ngerong dan dusun Payaman di Desa Ngerong.
“Sesungguhnya pemerintah sedang menyiapkan format untuk anggaran-anggaran yang terkait dengan infrastruktur dengan format skema SMI. Tetapi tanggul, jembatan dan sedimentasi sungai banyak yang harus diperbaiki sehingga Pemprov harus menyiapkan skala priotas dari yang prioritas,”ungkapnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa untuk percepatan proses ini dirinya telah mengkomunikasikan dengan Kepala Dinas Perhubungan Jatim yang juga Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga. Ia menjelaskan bahwa untuk proses rekonstruksi ini memerlukan waktu paling cepat 2 bulan untuk Detail Engineering Design(DED).
“Ini td saya komunikasikan kalau DEDnya bisa 2 bulan mungkin tahun ini masih bisa dapat skema SMI untuk infrastruktur dengan grass period 2 tahun dan prpses mencicil 10 tahun bagi daerah itu sangat dimungkinkan jadi kira-kira begitu. Mengingat APBD tahun 2021 sudah jalan,”jelas Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah juga menyiapkan skema relokasi sementara untuk penanganan jangka pendek agar masyarakat yang rumahnya hanyut dan rusak berat dalat hunian layak. Karena diketahui daerah tersebut telah mangalami penurunan tanah sejak tejadi peristiwa lumpur Lapindo sehingga menjadi langganan banjir. Hingga saat ini penurunan tanah yang terjadi di sana diperkirakan lebih dari dua meter.
“Kemudian menyiapkan format relokasi untuk menyiapkan hunian yang lebih layak bagi warga,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyarankan kepada Bupati Pamekasan untuk melakukan recovery psikologi bagi masyarakat. Karena menurutnya melihat dampak yang ditimbulkan pastilah berdampak pada psikologi masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya menilai penting untuk dillakukan recovery psikologi.
“Proses recovery kita akan koordinasi dengan pak bupati, ada mungkin psikological recovery itu penting karena mungkin ada trauma-trauma yang dialami oleh warga,”
Untuk mendukung recovery psikologi ini, Gubernur Khofifah mengajak untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan untuk terlibat didalamnya.
“Kalau di sini saya rasa tokoh lokal mungkin biasanya efektif” pungkasnya.(poedji)
