Wapres: Percepat Capaian SDGs 2024 Melalui Industri Hijau dan Inovasi Digital

JAYAKARTA NEWS – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan fokus pada pengembangan industri hijau dan inovasi digital yang berkelanjutan.

Hal ini diungkapkan oleh Wapres saat membuka Konferensi Tahunan SDGs ke-7 atau SDGs Annual Conference/SAC ke-7 yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika Nomor 8, Kota Jakarta Pusat, Senin (07/10/2024).

“Dengan capaian 62,5% target SDGs, artinya masih ada 37,5% target yang mesti dicapai lagi. Saya harap semua pihak agar terus meningkatkan komitmen dan kerja keras untuk mencapai semua target SDGs tahun 2030,” ujarnya.

Wapres menekankan bahwa pembangunan industri hijau dan inovasi digital harus menjadi prioritas utama dalam mempercepat pencapaian SDGs tersebut. Menurutnya, kedua sektor ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga berperan penting dalam mencapai tujuan lingkungan dan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa industri hijau dan inovasi digital memenuhi kebutuhan masa kini sekaligus menjawab tantangan dan aspirasi generasi mendatang,” tegas Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong berbagai pihak untuk terus berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan program SDGs. Wapres mengajak sektor swasta dan filantropi untuk berkontribusi lebih besar melalui blended finance.

“Selain dari pihak swasta, agar juga digali pemanfaatan berbagai dana amanah umat dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hingga wakaf yang saat ini sudah mulai berkembang dan dikelola secara lebih profesional, transparan, dan berbasis digital,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wapres mengingatkan bahwa pencapaian SDGs harus diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan nasional 2025–2029 sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Ia berpendapat, keberhasilan dalam mencapai target SDGs pada 2030 akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

“Penyelesaian target SDGs pada tahun 2030 akan menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas menjadi negara maju pada tahun 2045,” sebut Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengapresiasi semua pihak yang telah berkomitmen mendukung pencapaian SDGs, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda.

“SDGs bukan hanya soal mencapai target, tetapi soal menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita bergerak maju dengan semangat yang baru, dengan inovasi yang segar, dan tekad untuk memberikan perubahan yang terbaik dan lebih bermakna bagi bangsa Indonesia dan dunia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa melaporkan perkembangan pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Ia menggarisbawahi inovasi, pendidikan berkualitas, dan pekerjaan hijau sebagai fokus utama dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Ke depan, peran generasi muda melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi serta keterampilan kerja menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, inovasi dan digitalisasi yang berkelanjutan,” katanya.

Sebagai informasi, SAC 2024 digelar pada 7–8 Oktober 2024 dengan mengusung tema “Inovasi menuju Indonesia Emas: Keterkaitan Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan, dan Industri Hijau”. Acara ini ditujukan untuk mengumpulkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia dan mendiseminasikan capaian TPB/SDGs untuk memastikan pembangunan inklusif dan akuntabel. Rangkaian acara mencakup berbagai festival, konferensi, dan pameran, seperti SDGs Festival: Fun Bike & Fun Run, SDGs for Women and Children, dan seminar Implementasi Pendanaan untuk SDGs.

Hadir dalam acara ini, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko; Kepala United Nations Resident Coordinator (UNRC) Indonesia Gita Sabharwal; pimpinan lembaga mitra pembangunan; para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia; perwakilan kementerian/lembaga; dan segenap penerima Indonesia’s SDGs Action Awards 2024.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Mohamad Nasir, dan Masykuri Abdillah.***/mel

Wapres Ma’ruf Amin: Konsep Ekonomi Biru Salah Satu Strategi Pembangunan Nasional

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS- Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pada kegiatan pembukaan Asian Pacific Aquaculture (APA) 24 di Grand City Convention & Exhibition Hall Surabaya, Kamis (4/7).

Dalam gelaran pembukaan APA24 bertema ‘Aquaculture: Diving the blue economy’ ini, Wapres RI Ma’ruf Amin didampingi Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Pj. Gubernur Adhy mengatakan kegiatan APA24 menjadi ajang pertemuan investor, peneliti, akademisi, dan pelaku usaha di bidang budi daya perikanan baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kapasitas SDM di lingkup kelautan dan perikanan.

“Semoga wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan para pelaku usaha dan akademisi menghasilkan terobosan untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan ekonomi biru di bidang kelautan dan perikanan yang kompehensif,” ujarnya.

Untuk meningkatkan SDM di sektor kelautan dan perikanan, lanjut Adhy, SDM kelautan dan perikanan yang unggul akan berkontribusi besar dalam mewujudkan ekonomi biru yang kuat untuk Indonesia sejahtera.

“Kami sedang membangun bagaimana peningkatan kapasitas SDM setiap program salah satunya sektor yang paling memang membutuhkan adalah sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

Adhy menambahkan, SDM yang ada tersebut, harus didukung dengan peningkatan kapasitas masing-masing SDM. Sehingga, hasil yang didapatkan lebih maksimal.

“InsyaAllah Jawa timur komitmen untuk meningkatkan program-program di bidang perikanan dan kelautan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Adhy memastikan bahwa Jatim berkomitmen mewujudkan ekonomi biru dengan berbagai program yang menyasar SDM maupun peningkatan hasil produksinya. Hal itu telah diprogramkan dan masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RKPD-nya sudah terlihat bagaimana sektor kelautan termasuk industri wisata sektor kelautan sudah termaktub di dalamnya mohon dukungan dan supportnya sehingga semuanya bisa sinkron,” jelasnya.

Pj. Gubernur Adhy menuturkan bahwa Jawa Timur memiliki banyak potensi yang sangat mendukung terlaksananya ekonomi biru di Indonesia. Sebab diketahui Jawa Timur memiliki garis pantai sepanjang 3.543,54 km dengan pengelolaan wilayah laut 5,2 juta hektar yang melewati 22 kabupaten/kota.

“Jawa Timur memiliki SDM di sektor kelautan dan perikanan di antaranya 222.780 nelayan, 262.838 pembudidaya ikan, 6.613 petambak garam, 9.241 pengolah ikan, dan 19.120 pemasar produk hasil perikanan,” tuturnya.

Selain itu, Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan produksi perikanan tangkap sebesar 609.685,85 ton, produksi perikanan budidaya tertinggi ke-3 nasional sebesar 1.359.934,91 ton, produksi garam tertinggi secara nasional yang mencapai 847.011,33 ton. Selain itu provinsi dengan volume ekspor perikanan tertinggi nasional mencapai 361.356,91 ton.

Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang hampir 60 persen wilayahnya berupa perairan, menjadikan penerapan konsep ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.

Indonesia, kata Wapres Ma’ruf, telah memantapkan visi dan misi ke depan untuk menjadi poros maritim dunia dengan terus meningkatkan kontribusi sektor kelautan atas perekonomian nasional dan mengembangkan program-program nasional yang mengedepankan inovasi di bidang perikanan dan pariwisata laut.

“Oleh karena itu, kerangka kerja sama pengembangan ekonomi biru di kawasan ini tentunya tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga menggandeng pelaku usaha dan investor, serta akademisi, untuk menciptakan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi,” jelasnya.

Melalui kegiatan APA24, Wapres Ma’ruf mengajak semua pihak untuk memandang budidaya perikanan tidak sekadar sumber pangan, melainkan sebagai pendorong perekonomian masyarakat.

Dijelaskan, pengembangan inovasi teknologi akuakultur berkonsep ekonomi biru harus terus diimplementasikan secara masif agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjadi motor penggerak perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

“Penerapan akuakultur dalam konsep ekonomi biru harus dapat memberikan efek berganda dan nilai tambah, khususnya pada perluasan lapangan kerja, pemerataan ekonomi secara inklusif, dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, kementerian/lembaga terkait agar terus memberikan perhatian pada riset dan perekayasaan teknologi untuk pengembangan akuakultur berbasis ekonomi biru. Serta, forum ini harus dijadikan sebagai tempat pertukaran informasi dan berbagi hasil pengembangan/penelitian, inovasi, serta teknologi akuakultur terbaru.

“Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan investasi di bidang budi daya perikanan Indonesia, serta menumbuhkan inovasi dan teknologi budi daya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” pungkasnya.***poedji

Wapres Ma’ruf Amin Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 di PIER Pasuruan

PASURUAN, JAYAKARTA NEWS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau Pabrik PT. Prada Tanara Pratama (PTP) yang merupakan pabrik pengolahan limbah B3 di Kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Kabupaten Pasuruan, Kamis (27/6). Dalam kesempatan itu ikut mendampingi Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.

PT. Prada Tanara Pratama ini, kata Pj. Adhy, menjadi pabrik baru pengolahan limbah B3 yang memiliki luas sekitar 3500 meter persegi. Pabrik ini juga masuk ke dalam skala perusahaan nasional. Perusahaan ini memiliki kantor di Jakarta dan Jawa Timur, dan hanya bekerja sama dengan SIER Surabaya sebagai induk dari PT. PIER Pasuruan.

Pj. Gubernur Adhy mengatakan, PT. Prada Tanara Pratama dibangun sejak bulan Maret 2023. Saat ini pembangunan mencapai 60 persen. Diproyeksikan pada bulan Agustus 2024 mendatang sudah mulai beroperasi.

“Semoga pada Agustus 2024 mendatang, Pabrik ini bisa beroperasi dan menyerap tenaga kerja bagi masyarakat Jatim dan Pasuruan,” jelasnya.

Nantinya, keberadaan PTP akan menjadi fasilitas pengolahan limbah dengan metode insenerasi. Untuk diketahui, insenerasi sendiri adalah teknik menguapkan kandungan air dalam sampah menjadi sampah/limbah kering yang ada di PT. PIER Pasuruan.

Dalam kesempatan ini juga, Pj. Gubernur Adhy mengungkapkan bahwa Jatim merupakan provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis tertinggi dengan tingkat daya saing tinggi setelah DKI Jakarta.

Provinsi Jatim, lanjut Adhy, memiliki kawasan industri yang mendukung peningkatan realisasi investasi dan juga berpotensi meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Bahkan, Jatim memilik kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai contoh KEK Singhasari Malang, KEK JIIPE Gresik, Kawasan Industri PIER, Kawasan Industri Halal Sidoarjo.

“Semoga kehadiran PTP ini di Pasuruan akan memperkuat sektor indutri di Jatim terutama memberikan manfaat bagi pengolahan limbah B3 di Jatim serta menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” tutupnya.

Seusai meninjau, Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi, keberadaan Pabrik Pengolahan Limbah atau Sampah yang ada di PIER.

Menurutnya, pengolahan Limbah atau Sampah industri merupakan hal penting terutama B3.

“Beberapa waktu lalu isue sampah menjadi isue penting dan saat ini pemerintah mendorong tempat tempat pengolahan sampah atau limbah,” ungkapnya.

Wapres berharap, pengolahan sampah atau limbah B3 diharapkan masih bisa berada di kawasan industri. Jangan sampai limbah B3 ini berada di luar area industri.

“Saya mengapresiasi kawasan ini yang terbagi dalam tiga jenis yakni sampah limbah, sampah cair dan B3. Ke depan area kawasan sampah akan diperluas lagi sampai di Ngawi,” terangnya.

Wapres berpesan bahwa pengelolaan sampah atau limbah harus terintegrasi dalam kawasan industri sehingga tidak ada persoalan lingkungan.

“Saya kira persoalan lingkungan ini menjadi perhatian pemerintah terutama pembangunan SDG’s sekaligus komitmen menurunkan emisi karbon,” tutupnya.***poedji

Resmi Buka Asean Para Games Solo 2022, Wapres: Para Games Ajang Istimewa karena Sumber Inspirasi Tentang Kesetaraan

JAYAKARTA NEWS— Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin secara resmi membuka gelaran Asean Para Games Solo 2022 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/7) malam. KH.Ma’ruf Amin yang didampingi Menpora Zainudin Amali secara simbolis Kiai Ma’ruf mengeluarkan keris dan langsung disambar petir di layar LED raksasa yang terpasang dalam acara ini sebagai tanda resmi dimulainya event ini.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asean Para Games Solo 2022, saya nyatakan secara resmi dibuka,” ujar Kiai Ma’ruf Amin. Menurutnya, Para Games merupakan ajang yang istimewa karena menjadi sumber inspirasi tentang makna kesetaraan.

“Para Games merupakan sangat istimewa karena atlet para games adalah atlet terbaik yang berjuang untuk mengharumkan nama negaranya. Para Games istimewa karena atlet para games membuktikan bahwa dorongan untuk meraih cita-cita dan mengukir prestasi haruslah lebih kuat daripada hambatan yang ada,” jelasnya sebagaimana dikutip dari laman kemenpora.go.id

Dia pun mengucapkan selamat datang kepada seluruh atlet dan peserta dari negara-negara kawasan Asia Tenggara.

“Kepada seluruh atlet selamat berjuang dalam kompetisi yang sehat dan sportif. Saya berharap perhelatan olaharaga ini akan semakin mempererat hubungan persahabatan negara-negara ASEAN dan masyarakatnya,” harapnya.

Sebelum dibuka oleh Wapres, Walikota Solo yang juga Ketua Pelaksana Indonesia National Paralympic Organization Comittee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka dengan menggunakan kuda berwarna coklat menuju tempat memberikan sambutan.
“Selamat datang ke Solo,” kata Gibran kepada segenap hadirin yang berada di Stadion Manahan Solo. 

“Terimakasih atas kepercayaannya, Solo kembali menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022,” tambahnya. 

Di penghujung sambutannya, Gibran memuji sekaligus mengucapkan terimakasih kepada segenap menteri dan lembaga pemerintah atas terselenggaranya Asean Para Games 2022.

“Terima kasih Menko PMK, Menko Polhukam, Menpora, Mendagri, Menaker serta juga Gubernur Jawa Tengah, ini luar biasa sekali gotong royongnya bersama teman-teman difabel,  luar biasa sekali, ” pungkasnya.

Upacara pembukaan ini diisi dengan sejumlah rangkaian acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh penyanyi tuna netra berbakat asal Yogyakarta, Putri Ariani. 

Kemudian disambung dengan penampilan komedian Dodit Mulyanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Endah Laras dan Arda Krisna yang membawakan lagu Bengawan Solo ciptaan sang maestro, Gesang. Acara yang kental dengan suasana adat Jawa juga turut menghadirkan penyanyi Nella Kharisma.***

Wapres Ma’ruf Amin Berangkatkan 449 Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Jatim

JAYAKARTA NEWS– Sebanyak 449 jamaah haji kloter pertama asal Jawa Timur secara resmi diberangkatkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Bandara Internasional Juanda Terminal 2, pada Sabtu, (4/6) pagi.

Pemberangkatan haji kloter pertama ini menjadi istimewa lantaran menjadi kali pertama dilakukan setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi covid-19.

“Hari ini kita memberangkatkan 449 jamaah dari Jawa Timur. Mereka berasal dari Tuban dan Bojonegoro menuju tanah suci,” kata Wapres RI Ma’ruf Amin di depan awak media.

Didampingi Gubernur Khofifah dan Sekjen Kementerian Agama, Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan, pemberangkatan ibadah haji ini harus disyukuri karena menjadi penanda bahwa pandemi telah berangsur pulih.

“Ini menjadi yang pertama kali selama 2 tahun tidak ada pemberangkatan karena covid-19. Alhamdulillah Karena covid-19 sudah landai kita bisa memberangkatkan haji,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa normal. Karena itu, haji tahun ini semacam ukuran atau penilaian apabila berjalan baik insyaallah tahun depan normal kembali,” imbuhnya.

Wapres RI Ma’ruf Amin juga mengingatkan jamaah selama menunaikan ibadah haji agar menjaga kesehatan. Sebab, kata dia, wabah covid-19 belum sepenuhnya hilang serta para jamaah juga harus menyesuaikan cuaca di Arab Saudi yang cukup panas.

“Harus bisa menjaga kesehatan karena cuaca di sana panas, sehingga bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dengan demikian, jamaah haji bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji mabrur,” pesannya.

Terkait petugas dan fasilitas yang melayani jamaah haji, wapres RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa semuanya telah dipersiapkan dengan baik.

“Mulai tim medis hingga pelayanan fasilitas di tanah suci sudah dipersiapkan dan akan terus ditingkatkan. Itu komitmen pemerintah untuk jamaah haji,” tegasnya.

Lebih lanjut, dalam upaya menurunkan angka kematian jamaah haji, wapres RI Ma’ruf Amin menuturkan, telah memperkuat tim kesehatan, persediaan obat-obatan serta pelayanan rumah sakit darurat di Mekkah, Madinah dan bandara.

“Semua jamaah dipantau dan dari tahun ke tahun menurun serta terus kita evaluasi apa yang kurang,” pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Khofifah menambahkan, agar jamaah haji memanfaatkan aplikasi TeleJemaah Pukses Haji. Aplikasi ini, kata dia, sangat membantu dalam mengontrol, mempersiapkan dan kesehatan selama beribadah di Tanah Suci.

“Semoga selama menunaikan ibadah haji, panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat, kuat, tidak kurang satu apapun hingga kembali ke tanah air dan menjadi haji mabrur,” tegasnya.

Gubernur Khofifah menambahkan, sebanyak 449 jamaah haji kloter pertama berasal dari Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Rinciannya, 197 merupakan jamaah pria dan 246 jamaah perempuan.

Selama menunaikan ibadah haji mereka didampingi 4 orang, yakni 1 orang ketua kloter, 1 orang pembimbing, 1 dokter, dan 1 perawat.

“Jadi, total secara keseluruhan kloter pertama terdiri 449 orang,” kata dia.

Selain itu, mereka yang berangkat haji, tergabung dalam 5 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yaitu KBIH Al Islahiyyah, KBIH Ar Roudhoh, KBIH NU Rengel, KBIH Assa’diyah, KBIH Busyrol Ummah serta 2 orang non KBIH.

“Jemaah termuda berusia 20 tahun atas nama Ainur Salwa Jestawana, dan tertua usia 65 tahun,” tandasnya.

Total jamaah haji yang berangkat melalui embarkasi Juanda pada tahun ini sebanyak 16.967 orang . Terdiri dari jamaah haji asal Jawa Timur sebanyak 16.087. Selebihnya jamaH haji asal Bali, NTT dan Palembang. (poedji)

Wapres Minta Semua Pihak Fokus pada 5 Pilar Stranas Stunting

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah berkomitmen membebaskan generasi muda Indonesia dari stunting. Untuk itu, pemerintah berupaya mencapai target prevalensi stunting sehingga dapat ditekan dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024.

Untuk mencapai target besar tersebut, Wapres Ma’ruf menekankan kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai upaya dengan fokus pada lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting).

“Lima pilar dalam Stranas Stunting yang ditetapkan dalam Perpres 72/2021 harus benar-benar kita laksanakan,” tegas Wapres Ma’ruf Amin dalam dialog yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Cegah Stunting Tingkatkan Daya Saing” yang digelar secara daring di Jakarta, Senin (4/4/2022).

Dialog dihadiri narasumber Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI Erna Mulati serta Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Ketut Suarjaya.

Menurut Wapres Ma’ruf, kelima pilar penanganan stunting itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kelima pilar tersebut adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Wapres menjelaskan Stranas Stunting telah dijabarkan ke dalam sebuah rencana aksi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, rencana aksi ini harus dijadikan acuan bersama.

Acuan bersama tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI). Ia meminta agar RAN-PASTI dari BKKBN itu dijadikan acuan penanganan stunting bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah.

“Saya minta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang telah disusun oleh BKKBN agar dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah,” ucapnya.

Dalam hal ini, Wapres menambahkan, peran pemerintah daerah dan desa menjadi ujung tombak dari penanganan stunting. Pemerintah daerah dan desa, perannya menjadi lebih strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Terlebih untuk pemerintah daerah dan desa, perlu saya ingatkan bahwa perannya menjadi lebih strategis, karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan akar rumput,” ucap Wapres.

Wapres menegaskan kolaborasi semua elemen bangsa menjadi kunci dari upaya penanganan stunting demi mewujudkan Indonesia sehat. Karena ikhtiar dalam akselerasi penurunan stunting ini memerlukan kontribusi aktif semua pihak, sesuai dengan peranannya masing-masing.

“Sebab, pada dasarnya penurunan stunting bukan hanya kewajiban negara, tetapi lebih merupakan sebuah tugas kemanusiaan bagi kita semua,” tegasnya.***/ebn

Kepala BNPB Dampingi Wakil Presiden Tinjau Lokasi Terdampak Gempa M 6,6 Banten

JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mendampingi Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam peninjauan lokasi terdampak gempabumi M 6,6 di Kampung Cibeulah, Desa Munjul, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (20/1).

Dalam peninjauan tersebut Wakil Presiden bersama Kepala BNPB melihat langsung situasi dan kondisi terkini pascagempabumi. Di samping itu, Wapres juga menyempatkan diri berdialog dengan warga terdampak untuk menyerap aspirasi, harapan dan segala hal yang dibutuhkan selama masa tanggap darurat. Wapres menjelaskan bahwa kehadirannya bersama pimpinan Kementerian dan Lembaga terkait ini menjadi wujud bahwa negara hadir di tengah masyarakat guna meringankan beban dan mempercepat penanganan darurat pascagempabumi.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto mendampingi Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam peninjauan lokasi terdampak gempabumi M 6,6 di Kampung Cibeulah, Desa Munjul, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (20/1)/foto: BNPB

“Kami hadir di sini tentunya untuk membantu bapak dan ibu sekalian yang terdampak gempabumi,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan itu, Wapres Ma’ruf Amin meminta agar warga segera didata untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dia meminta agar pemerintah kabupaten bersama pemerintah pusat segera mengambil kebijakan untuk melakukan relokasi atau hal lain yang dianggap perlu, mengingat wilayah tersebut merupakan zona merah gempabumi.

“Apakah (masyarakat) ini sebaiknya dilakukan relokasi, supaya ini tidak terus menerus terjadi kerusakan maupun dampak lain dari gempabumi,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Menutup peninjauan, Wapres Ma’ruf amin memberikan bantuan kepada warga terdampak berupa sembako dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan tersebut Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Bupati Pandeglang Irna Narulita.***/ebn

Wapres Ma’ruf Amin Tinjau Huntara Semeru, Gubernur Khofifah Pastikan Siap Ditempati Saat Lebaran

JAYAKARTA NEWS – Wapres KH. Ma’ruf Amin meninjau progres pembangunan hunian sementara (Huntara) di kawasan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (14/1/2022).

Wapres mengatakan dengan direlokasinya warga tidak lagi khawatir jika terjadi erupsi kembali. Terlebih di lokasi Huntara saat ini juga disiapkan berbagai fasilitas penunjang.

“Saya lihat huntara cukup baik berkat kerja keras dan koordinasi Gubernur Jatim bersama Bupati serta seluruh Kementerian berjuang untuk bisa memindahkan bapak ibu ke tempat yang lebih layak. InsyaAllah jauh lebih baik,” kata Wapres.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan hunian sementara (Huntara) bagi korban erupsi Gunung Semeru bisa ditempati saat Lebaran. Saat ini sudah ada satu unit rumah contoh huntara yang akan menjadi acuan untuk standar pembangunan selanjutnya.

“InsyaAllah, satu setengah bulan kedepan Huntara ini selesai dan Lebaran bisa segera ditempati,” ungkap Khofifah.

Khofifah menerangkan, saat ini pembangunan Huntara bagi pengungsi APG Gunung Semeru, Lumajang terus dikebut. Infratruktur air dan instalasi listrik, kata dia, tengah disiapkan bersamaan dengan pembangunan hunian tetap.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan jika total lahan yang disediakan untuk hunian seluas 81 hektar, yang seluruhnya milik Perhutani. Dari jumlah luasan tersebut, rencananya akan didirikan 2.000 unit hunian sementara di tahap pertama.

“Huntara yang akan ditempati 1.951 KK dari Desa Sumber Mujur ini berukuran 10×14 dengan luas bangunan 6×4,8 meter. Terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, serta fasilitas penunjang lainnya,” ujarnya.

Di lokasi Huntara tersebut, tambah dia, juga akan didirikan beberapa fasilitas umum. Di antaranya masjid, kandang terpadu, TPQ, madrasah, sekolah, balai pertemuan, fasilitas ekonomi serta ada lahan pemakaman, dan lain sebagainya.

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah secara khusus memberi pujian kepada Pemkab Lumajang, para relawan dan TNI yang begitu cepat dalam membangun huntara. Mulai dari proses land clearing atau pembersihan lahan tahap I dan II serta pemadatan tanah.

Mulusnya pembangunan Huntara, kata Khofifah, juga tidak lepas dari izin yang sudah dikantongi melalui surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas percepatan yang telah dilakukan Pemkab dan jajaran Forkopimda Lumajang, relawan dan TNI,” puji Khofifah.

Salah satu pengungsi, Slamet Hariyadi dari Dusun Curahkobokan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena sejak erupsi Gunung Semeru, dirinya beserta pengungsi yang lain ditampung di tempat yang layak. Kini, relokasi bagi pengungsi mulai dilakukan. Dirinya pun berharap huntara dan huntap segera diselesaikan.

“Saya mewakili para pengungsi yang lain berharap agar huntara dan huntap cepat selesai diselesaikan,” ungkapnya.

Turut mendampingi dalam kunjungan kerja Wapres, Wakil Menteri KLHK Alue Dohong, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq. (poedji)

Membangun Rumah Keberagaman Dalam Kampus Multikulturalisme

JAYAKARTA NEWS— Kampus bisa dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, dimana di dalamnya terdapat interaksi multikultural dari seluruh sivitas akademikanya.  Kita pahaminbersama  bahwa akhir-akhir ini faham radikalisme perlahan menyusup dan menyasar para intelektual muda. Fenomena ini tentunya perlu segera diantisipasi, agar tidak merusak generasi muda.

Hal inilah yang menjadi salah satu dasar Universitas Pancasila membangun 6 rumah ibadah dari agama yang diakui di Indonesia. Pentingnya keberadaan ke-6 rumah ibadah ditandai dengan dilakukannya peresmian pada hari Rabu 5 Januari 2022 oleh  KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, serta disaksikan olehYaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama, Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Kegiatan peresmian juga dihadiri oleh  Para Duta Besar dari negara- negara sahabat, serta pengusaha.

Inisiator pendirian 6 rumah ibadah ini adalah Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP UP) Siswono Yudo Husodo. Latar belakang pemikirannya adalah sebagai Universitas  yang menyandang nama besar Pancasila, maka sudah selayaknya sivitas akademikanya berkomitmen menjaga Pancasila, menjaga bangsanya, termasuk keberagamannya baik adat istiadat, budaya, bahasa dan agama. Harmonisasi interaksi dan komunikasi antar umat beragama  akan menghilangkan konflik antar kelompok mahasiswa yang kerap muncul di satu perguruan tinggi.

foto: Humas Univ Pancasila

Rektor Universitas Pancasila, Prof Edie Toet Hendratno, dalam laporannya mengatakan bahwa “Bangsa ini telah meletakkan Pancasila sebagai Weltanschauung (pandangan dunia/Worldview) atau philosofische grondslag (dasar filsafat negara). Bangsa ini juga secara konsensus telah meletakan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan pondasi “ada” nya” negara Indonesia.” “6 rumah ibadah ini akan menjadi simbol “Rumah Keberagaman”, tempat dimana seluruh sivitas akademika dan masyarakat sekitar dapat membangun relasi keimanannya baik yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Tempat belajar mempererat hubungan kemanusiaan, bertoleransi dan menjaga persatuan, belajar berdiskusi untuk sebuah keputusan, dan belajar bersikap adil bagi sesama.”

Pembangunan keenam Rumah Ibadah ini dilakukan secara gotong royong baik oleh internal Yayasan Pendidikan Dan Pembina Universitas Pancasila, Universitas Pancasila dan relasi-relasi Yayasan dan Universitas Pancasila. Rumah ibadah tersebut terdiri dari, Masjid AT-TAQWA Universitas Pancasila, Gereja Protestan Grha Layanan Kristen Universitas Pancasila, Gereja Katolik Santro Petrus Universitas Pancasila, Vihara Dhamma Sasana Universitas Pancasila, Pura Widya Santika Universitas Pancasila dan Kelenteng Kebajikan Agung Universitas Pancasila Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila selesai dibangun dan diresmikan pada 4 Oktober 2018, Kelenteng “Kebajikan Agung” Universitas Pancasila pada tanggal 3 Oktober 2021, Vihara Dhamma Sasana pada tanggal 5 Desember 2021, Gereja Protestan Grha Layanan Kristen pada tanggal 11 Desember 2021, Pura Widya Santika pada tanggal 18 Desember 2021 dan yang terakhir Gereja Katolik Santo Petrus pada tanggal 22 Desember 2021.

Masjid At-Taqwa semula adalah sebuah masjid sumbangan dari Yayasan Amal Bakti Pancasila yang di bangun pada tahun 1991. Universitas Pancasila berharap dengan adanya rumah ibadah ini relasi dalam bingkai kebersamaan dan suasana akademis yang sehat akan menguatkan semangat keberagaman sekaligus menumbuhkan keeratan hubungan. pemahaman makna bersama akan perlunya hidup berdampingan dalam satu kampus yang damai. (sergius mitakda)

Butuh Sinergi untuk Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga Nol Persen

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% (Nol Persen) pada tahun 2024. Sebab, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Hal ini yang menjadi perhatian Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).

Pasalnya, untuk tahun 2021, pemerintah tengah fokus melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 7 Provinsi, yang mana 3 di antaranya terletak di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Untuk Provinsi Jawa Barat, terdapat 5 kabupaten dan kota yang ditargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun ini.

“Khusus untuk di Jawa Barat itu ada 5 kabupaten/kota, kabupaten yang menjadi target kita untuk kita keroyok ramai-ramai, yaitu Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung,” kata Mendagri dalam keterangan persnya di Kantor Gubernur Jawa Barat.

Pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), yang merupakan komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Karena itu, Mendagri menilai, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung target pemerintah tersebut, contohnya dengan menggandeng swasta.

“Nah ini akan kita kolaborasikan dan juga prinsipnya adalah sinergi, kolaborasi, intervensi, prinsip sinergi ini adalah program-program yang ada di pemerintahan daerah, di kabupaten itu disinergikan, kemudian dikolaborasikan juga dengan mengajak swasta misalnya,” tuturnya.

Hingga saat ini, pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan program-program untuk dapat mengurai persoalan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem. Hanya saja, menurut Mendagri, dibutuhkan integrasi data dalam menyasar sasaran yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa program tersebut diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Sekarang kita harus masuk ke data by name by address, baik dengan cara top-down, maupun pendataan langsung di lapangan, sehingga bagiannya jelas siapa yang mau diberikan bantuan, dan kemudian dikolaborasikan dalam bentuk bantuan sosial, jaring pengaman sosial, maupun dalam rangka penguatan mereka,” pungkasnya. (ont)