Tag: Angka Kemiskinan di Indonesia

Provinsi Jatim Terbanyak Entas Kemiskinan Nasional Selama 2 Tahun Terakhir

SURABAYA ,JAYAKARTA NEWS– Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dua tahun terakhir sejak pandemi Covid 19. Pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat berkurang 383.920 orang.

Dari 34 Provinsi , jumlah penurunan penduduk miskin di Jatim tersebut tercatat paling tinggi.

Di periode yang sama, Pemprov Jawa Tengah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 318.250, Jawa Barat sebanyak 306.740, Lampung sebanyak 113.260, Sumatera Utara sebanyak 104.150, Sumatera Selatan 68.080, Jogjakarta 57.980 dan Banten 41.100.

“Alhamdulillah, disaat pandemi Covid 19 berkat kerja keras kita semua Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan terbanyak di Indonesia,” terang Gubernur Jawa Timur, Senin (24/7/2023).

Berdasarkan Data BPS yang diumumkan 17 Juli 2023, Periode September 2022-Maret 2023, persentase penduduk miskin Jawa Timur turun 0,14 persen poin dari 10,49 % pada September 2022 menjadi 10,35 % pada Maret 2023.

Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Gubernur Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95 persen (y-o-y) dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022, dan tumbuh sebesar 1,02 persen (q-to-q) dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022.

Selanjutnya juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,33 persen, turun 0,48 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022 (4,81 persen), dan turun 1,16 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen).

Pemprov Jatim juga menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui pencairan bantuan produktif bagi keluarga miskin ekstrem di 5 Kabupaten kantong kemiskinan masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp.1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha produktif.

Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM. Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jawa Timur tercatat terus mengalami peningkatan sejak 2021.

Hingga triwulan I 2023 terjadi peningkatan sebesar 31,93% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 31,64% . Peningkatan pangsa kredit UMKM juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian Jawa Timur mengingat UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur.

Beberapa program tersebut di antaranya Prokesra, KUR, dagulir serta fasilitasi pembiayaan lainnya. Bahkan melalui Prokesra kita berikan subsidi bunga, sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 prosen per tahun” jelas Gubernur Khofifah.*

Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Khofifah selama tahun 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp 600.000,- hingga Rp. 2.200.000,- yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim dan CSR pelaku usaha.

Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per Maret 2023 telah disalurkan kepada 163.669 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain itu juga Penyaluran PKH triwulan 1 tahun 2023 mencapai 99,12 persen atau sebesar 1.554.312 keluarga penerima manfaat dari total target 1.566.750 keluarga penerima manfaat. Sumber: Laporan Progress Bansos Per 2 April Kemenko PMK, serta penyaluran Sembako triwulan 1 tahun 2023 mencapai 84,71 persen atau sebesar 2.192.181 KPM dari total target 2.587.740 keluarga penerima manfaat.

Penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan status kemandirian desa dari tahun 2021 sebesar 697 Desa Mandiri menjadi 1.490 Desa Mandiri di tahun 2022, atau meningkat 113,77 persen.

“Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional, bahkan di 2023 ini kita targetkan naik diatas 2.500 Desa Mandiri, saya yakin ini Insya Allah akan terwujud, bahkan melampaui” jelas Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur. (poedji)

Butuh Sinergi untuk Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga Nol Persen

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% (Nol Persen) pada tahun 2024. Sebab, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Hal ini yang menjadi perhatian Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).

Pasalnya, untuk tahun 2021, pemerintah tengah fokus melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 7 Provinsi, yang mana 3 di antaranya terletak di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Untuk Provinsi Jawa Barat, terdapat 5 kabupaten dan kota yang ditargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun ini.

“Khusus untuk di Jawa Barat itu ada 5 kabupaten/kota, kabupaten yang menjadi target kita untuk kita keroyok ramai-ramai, yaitu Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung,” kata Mendagri dalam keterangan persnya di Kantor Gubernur Jawa Barat.

Pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), yang merupakan komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Karena itu, Mendagri menilai, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung target pemerintah tersebut, contohnya dengan menggandeng swasta.

“Nah ini akan kita kolaborasikan dan juga prinsipnya adalah sinergi, kolaborasi, intervensi, prinsip sinergi ini adalah program-program yang ada di pemerintahan daerah, di kabupaten itu disinergikan, kemudian dikolaborasikan juga dengan mengajak swasta misalnya,” tuturnya.

Hingga saat ini, pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan program-program untuk dapat mengurai persoalan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem. Hanya saja, menurut Mendagri, dibutuhkan integrasi data dalam menyasar sasaran yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa program tersebut diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Sekarang kita harus masuk ke data by name by address, baik dengan cara top-down, maupun pendataan langsung di lapangan, sehingga bagiannya jelas siapa yang mau diberikan bantuan, dan kemudian dikolaborasikan dalam bentuk bantuan sosial, jaring pengaman sosial, maupun dalam rangka penguatan mereka,” pungkasnya. (ont)