Tag: cegah stunting

Pemprov Jatim Bantu 77 Ibu Hamil Guna Pencegahan Stunting

SIDOARJO, JAYAKARTA NEWS— Upaya pencegahan stunting terus dilakukan Pemprov Jawa Timur bersama Pemkab Pemkot Se Jawa Timur. Tidak hanya melalui pemberian bantuan untuk bayi dan balita, namun juga kepada ibu hamil.

Hal ini menjadi upaya pencegahan stunting yang dimulai sejak bayi masih dalam kandungan.

Untuk itu, di sela-sela kegiatan East Java VW & Vespa Festival 2022 di Pendopo Kab. Sidoarjo, Sabtu (29/10), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan bantuan paket pencegahan stunting kepada 77 ibu hamil. Jumlah tersebut selaras dengan peringatan HUT Provinsi Jatim ke-77.

Gubernur Khofifah memberikan paket bantuan berupa uang tunai dari Baznas Jatim sebesar Rp 250.000,- sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting, paket qperlengkapan bayi, dan paket sembako.

Selanjutnya pencegahan harus dilakukan oleh masing masing ibu hamil dan keluarga bersangkutan. Momentum ini sebagai penanda bahwa kita harus membangun komitken cegah dan turunkan.stunting.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengatakan, pemberian bantuan kepada ibu hamil ini menjadi upaya pencegahan stunting yang dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Sebab pencegahan stunting tidak cukup dilakukan ketika anak sudah lahir, namun juga sejak dalam kandungan.

“Pemberian bantuan kepada ibu hamil ini diharapkan menjadi bagian pencegahan stunting yang dimulai sejak bayi dalam kandungan. Dimana pemenuhan gizi selama masa kehamilan ini menjadi sangat penting,” katanya.

Sebab, ia melanjutkan 1000 hari pertama kehidupan adalah masa-masa yang penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Dimulai sejak masih dalam kandungan, 1000 hari pertama menjadi periode emas dalam pembentukan baik organ tubuh sampai dengan kecerdasan seorang anak.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, upaya penanggulangan stunting pada ibu hamil di Jatim dilakukan dengan memberikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi ibu hamil dan pemenuhan gizi selama kehamilan.

Serta dilakukan melalui upaya memenuhi kecukupan zat besi dan folat selama kehamilan dengan memberikan Suplementasi TTD (Tablet Tambah qDarah) sebanyak 90 tablet pada seluruh ibu hamil.

“Jadi ibu-ibu hamil tadi sebagian besar usia kandungannya sudah sekitar 7 bulan. Artinya sudah di trimester ketiga. Kami berharap gizinya tercukupi dengan baik, sehingga ibunya sehat, bayinya sehat dan diberi kemudahan kelancaran sampai dengan proses kelahiran semua sehat qselamat,” urai Khofifah.

Menurut Khofifah , upaya pencegahan stunting ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak, termasuk koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait Tim Percepatan Penurunan Stunting secara rutin. Selain itu koordinasi kegiatan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting harus dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

“Peran serta organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi profesi dalam penanganan stunting sangat penting. Termasuk juga pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, dan pemberian suplemen bagi balita,” katanya.

Secara khusus Khofifah berpesan bahwa setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan juga sangat penting. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) sejak usia anak 6 bulan juga menjadi upaya penting.

“Kami juga terus melakukan edukasi dan konseling termasuk bila ada balita dengan status gizi buruk akan mendapatkan penanganan tata laksana penanganan gizi buruk dengan baik,” katanya.

Penyebab stunting ini sendiri, lanjut Khofifah karena Asupan menu gizi seimbang belum terpenuhi dan penyakit infeksi berulang. Untuk itu, dalam menangani masalah stunting ini, Pemberian asupan menu gizi seimbang dan memberikan stimulasi tumbuh kembang pada balita menjadi salah satu hal yang penting.

“Tentunya dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin dan berkala. Untuk itu, masyarakat juga diminta untuk melakukan deteksi dini melalui pemantauan tumbuh kembang secara rutin di posyandu. Karena masyarakat juga punya peran penting untuk merespon kemudahan akses dalam partipasi kehadiran dan memanfaatkan fasilitas pelayanan di posyandu,” katanya. (poedji)

Wapres Minta Semua Pihak Fokus pada 5 Pilar Stranas Stunting

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah berkomitmen membebaskan generasi muda Indonesia dari stunting. Untuk itu, pemerintah berupaya mencapai target prevalensi stunting sehingga dapat ditekan dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024.

Untuk mencapai target besar tersebut, Wapres Ma’ruf menekankan kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai upaya dengan fokus pada lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting).

“Lima pilar dalam Stranas Stunting yang ditetapkan dalam Perpres 72/2021 harus benar-benar kita laksanakan,” tegas Wapres Ma’ruf Amin dalam dialog yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Cegah Stunting Tingkatkan Daya Saing” yang digelar secara daring di Jakarta, Senin (4/4/2022).

Dialog dihadiri narasumber Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI Erna Mulati serta Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Ketut Suarjaya.

Menurut Wapres Ma’ruf, kelima pilar penanganan stunting itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kelima pilar tersebut adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Wapres menjelaskan Stranas Stunting telah dijabarkan ke dalam sebuah rencana aksi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, rencana aksi ini harus dijadikan acuan bersama.

Acuan bersama tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI). Ia meminta agar RAN-PASTI dari BKKBN itu dijadikan acuan penanganan stunting bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah.

“Saya minta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang telah disusun oleh BKKBN agar dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah,” ucapnya.

Dalam hal ini, Wapres menambahkan, peran pemerintah daerah dan desa menjadi ujung tombak dari penanganan stunting. Pemerintah daerah dan desa, perannya menjadi lebih strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Terlebih untuk pemerintah daerah dan desa, perlu saya ingatkan bahwa perannya menjadi lebih strategis, karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan akar rumput,” ucap Wapres.

Wapres menegaskan kolaborasi semua elemen bangsa menjadi kunci dari upaya penanganan stunting demi mewujudkan Indonesia sehat. Karena ikhtiar dalam akselerasi penurunan stunting ini memerlukan kontribusi aktif semua pihak, sesuai dengan peranannya masing-masing.

“Sebab, pada dasarnya penurunan stunting bukan hanya kewajiban negara, tetapi lebih merupakan sebuah tugas kemanusiaan bagi kita semua,” tegasnya.***/ebn

TP PKK dan BKKBN Jatim Siapkan Program Turunkan Angka Stunting

JAYAKARTA NEWS——Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jatim terus berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jatim untuk menurunkan angka kurang gizi kronis (stunting). Caranya dengan membentuk kolaborasi yang kali ini dilakukan melalui program sekolah bagi orang tua yang memiliki balita.
Program tersebut dibuat untuk menekan angka stunting di Jatim.

Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak mengatakan, program tersebut dinilai sangat bagus. Karena, program itu memberikan pendidikan bagi orang tua agar mampu mengasuh anak mereka dengan benar.

“Sebagian besar balita terkena stunting disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan ayah dalam merawat balita,” kata Arumi Bachsin saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Teknis Kemitraan Program Bangga Kencana di BKKBN Jatim, Jalan Airlangga Surabaya, Selasa, (9/3/2021).

Untuk mewujudkan program tersebut, Arumi menegaskan, bahwa TP PKK Jatim siap menggerakkan seluruh kader di tingkat kabupaten/kota. Utamanya untuk ikut menyosialisasikan program sekolah bagi orang tua yang memiliki balita.

“Ini tanggung jawab baru dan pasti kita gerakkan kader-kader PKK sekaligus memberikan sosialisasi terkait program tersebut,” tegasnya.

Menurut Arumi, kolaborasi antara TP PKK dan BKKBN Jatim sudah terjalin cukup lama. Salah satunya menjalankan program kampung Keluarga Berencana (KB) dan kontrasepsi.

“Sebelumnya, PKK dan BKKBN Jatim memiliki hubungan yang sangat baik di segala jenjang,” tuturnya.

Dengan adanya kolaborasi semacam itu, lanjut Arumi, akan semakin memupuk semangat untuk bersama-sama berkomitmen membangun generasi bangsa yang cerdas dan bermartabat.

“Merekatkan kembali hubungan karena sasaran kami sama, yakni keluarga,” ucapnya.

Arumi menyebutkan, dalam pencegahan stunting di Jatim, peran PKK salah satunya yakni meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menggerakkan peran kader PKK.

Upaya tersebut bertujuan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya kesehatan ibu dan anak (KIA).

“Selain itu, peningkatan upaya advokasi dan perencanaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat serta pemuktahiran data dan informasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Jatim, Sukaryo Teguh Santoso menuturkan, rencana program sekolah bagi orang tua yang memiliki balita sudah ditetapkan sebagai pilot project di Kabupaten Pasuruan.

“Namun karena pandemi, masih sedikit agak terhambat dan ini akan ditindaklanjuti oleh TP PKK,” ucap Teguh.

Menurutnya, inti dari program tersebut sebagai pembelajaran nonformal bagi keluarga-keluarga yang memiliki balita. Utamanya, sebut Teguh, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, keterampilan serta pengetahuan dalam mengasuh balita.

“Jadi nanti, pembekalan sekolah mengasuh balita tidak hanya diberikan kepada kaum perempuan saja, tetapi laki-laki juga dibekali pada sesi-sesi tertentu dengan cara yang lebih kultural,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, skema pembelajaran bagi orang tua dalam mengasuh balita diberikan secara tidak formal. Akan tetapi, lanjut Teguh, sifatnya nonformal. “Nanti ada pembelajaran tatap muka, ada pula pembelajaran daring karena masih pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Dengan adanya program semacam itu, Teguh berharap, angka stunting di Jatim menurun. Sebab, secara persentase angka stunting di Jatim saat ini mencapai 26,8 persen.

“Semoga angka stunting menurun karena kalau melihat ritmenya hingga 2024, mungkin bisa turun sampai 14 persen,” tandasnya.

Dalam rakor tersebut juga diselenggarakan panel diskusi percepatan penurunan angka stunting di Jatim bersama Kolonel Inf. Ahmad Basuki selaku Asisten Teritorial Kodam V Brawijaya, Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Warsiti.(poedji)