Tag: BPS

Mendagri: Inflasi YoY Terjaga Baik di Angka 2,51 Persen

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan 10 provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Yang tertinggi adalah Papua Tengah dengan inflasi sebesar 5,65 persen, diikuti oleh Sulawesi Utara 4,42 persen dan Papua Tengah 4,39 persen.

Provinsi lainnya adalah; Sumatera Barat 4,04 persen, Gorontalo 3,93 persen, Papua Barat 3,73 persen, Bengkulu 3,64 persen, Maluku 3,63 persen, Riau 3,56 persen dan Kepulauan Riau 3,54 persen.

Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/7/2024).

“Kami juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang (inflasinya) rendah, mulai dari Babel, Babel ini paling konsisten selalu hampir dua bulan terakhir selalu terendah. Saya tidak tahu ilmunya Pak Safrizal Gubernur seperti apa. Papua Barat Daya, Papua, yang kita anggap mungkin sulit ternyata bisa mengendalikan,” ujar Tito.

Secara keseluruhan, Tito mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia secara Year-on-Year (YoY) Juni 2024 terhadap Juni 2023 terjaga dengan baik di angka 2,51 persen.

“Inflasi kita terjaga di angka yang sangat baik, menurun dibanding bulan yang lalu, YoY kita bulan lalu 2,84 persen, sekarang terjaga di angka 2,51 persen, dan month-to-month terjadi deflasi atau penurunan, minus 0,08 persen,” katanya.

Mendagri menyampaikan, inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran (month-to-month) disumbang oleh penyedia makanan dan minuman/restoran dengan angka inflasi 0,09 persen dan andil inflasi 0,01 persen. Penyumbang inflasi lainnya yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,27 persen dan andil inflasi 0,02 persen.

“Biasanya penyumbang utama itu adalah makanan minuman tembakau, tapi ini dari data BPS makanan minuman dan tembakau justru mengalami deflasi, minus 0,49 persen, yang merah itu adalah penyediaan makanan minuman restoran,” ujarnya.

Pertumbuhan Indonesia

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,11 persen pada triwulan I 2024. Di negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di nomor lima, setelah India, Turki, Rusia, dan Cina. Sementara di wilayah ASEAN juga cukup baik, berada di peringkat lima dari 11 negara setelah Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kamboja.

Mendagri menegaskan, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan situasi politik dan keamanan. Politik dan keamanan yang stabil akan memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi kita di angka yang sangat bagus untuk Indonesia, di angka 5,11 persen dan itu naik dari sebelumnya adalah 5,04 persen, ini 5,11 persen di triwulan pertama dan ini kita lihat bahwa nomor 44 dari 184 negara di dunia,” jelasnya.

Sebagai informasi, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini juga turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Pramono, dan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah.***/din

Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Lebih Tinggi dari sebelum Pandemi Covid-19

JAYAKARTA NEWS— Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).  Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01 persen (yoy).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19.

“Dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01 persen (yoy) dan secara kumulatif, di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 [persen]. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-COVID-19, yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo,” ujar Airlangga dalam keterangan pers secara virtual, Senin (06/02/2023), yang ditayangkan di kanal YouTube Kemenko Perekonomian.

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Airlangga menyampaikan, bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN), merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

“Di tahun 2022 ini, (program) penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi kunci keberhasilan,” ucapnya sebagaimana dikutip dari setkab.go.id

Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada kuartal IV-2022 tumbuh kuat. Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,93 persen (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25 persen (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku.

“Kontributor utama dari PDB [produk domestik bruto) adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48 persen yoy. Dari investasi atau PMTB (pembentukan modal tetap bruto) itu tumbuh 3,33 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,7 persen,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Airlangga, konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77 persen yoy.

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen (yoy) diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (yoy).

Lebih lanjut Menko Perekonomian mengungkapkan, secara spasial seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48 persen (yoy) diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04 persen (yoy) dan Kalimantan 9,23 persen (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03 persen (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50 persen (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

“Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK [indeks keyakinan konsumen] yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi,” ujar Airlangga.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat, dan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

“Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat,” tandasnya. (***/ctr)

Data BPS: Populasi Sapi Potong, Sapi Perah dan Ayam Petelur Jatim Tertinggi Nasional

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS– Komitmen untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional terus dibuktikan Provinsi Jatim. Tidak hanya swasembada pangan di sektor pertanian, Jatim juga menjadi barometer nasional bagi komoditas pangan dari sektor peternakan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, Jatim menduduki peringkat teratas dalam memberikan kontribusi terhadap populasi nasional sapi potong, sapi perah dan ayam petelur.

Rinciannya, sapi potong Jatim mencapai 4,9 juta ekor atau setara 27% dari populasi sapi potong Nasional. Sapi perah populasinya mencapai 305.000 ekor yang berkontribusi 52% terhadap populasi sapi perah Nasional.

“Alhamdulillah, Jatim terus konsisten membuktikan komitmen swasembada pangan nasional. Untuk populasi sapi potong dengan 4,9 juta ekor ini selisihnya sangat jauh dari provinsi di peringkat kedua sebanyak 1,8 juta ekor,” ungkap Gubernur Khofifah.

Selain sapi perah dan sapi potong, populasi ayam petelur di Jatim mencapai 52,9 Juta ekor dan berkontribusi 28% terhadap populasi ayam petelur Nasional.

“Angka tersebut tentunya harus terus kita jaga kestabilannya. Jadi, selain memenuhi kebutuhan dalam provinsi, Jatim juga merupakan tumpuan bahan pangan bagi provinsi lain,” lanjut Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (28/1).

Keberhasilan Jatim untuk mempertahankan kontribusi pangan nasional di sektor peternakan tersebut juga sejalan dengan berbagai langkah preventif utamanya penanganan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jatim.

Berdasarkan data dari http//siagapmk.id/ per 31 Desember 2022, dari 38 Kab/Kota di Jatim yang terserang PMK, 61% atau 23 daerah diantaranya dinyatakan telah bebas atau Zero Reported Case PMK.

“Per 31 Desember 2022 kemarin, sudah ada 23 Kab/Kota se Jatim yang terkonfirmasi Zero Reported Case PMK. Angka ini tentunya juga karena upaya percepatan Vaksinasi PMK yang terus kita kebut di seluruh Kab/Kota,” jelas Khofifah.

“Capaian Vaksinasi PMK kita tercatat yang tertinggi di Indonesia, yaitu hampir 2,58 juta dosis,” imbuh Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Masih dari sumber data yang sama, bahkan selisih capaian vaksinasi dengan provinsi peringkat kedua terpantau jauh, yaitu 1,32 juta dosis .

“Tidak hanya kepada Dinas Peternakan Jatim, saya sampaikan agar seluruh Dinas Peternakan di Level Kab/Kota juga terus menggencarkan vaksinasi PMK. Hal ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk terus menjaga kestabilan produksi peternakan di Jawa Timur bahkan nasional serta menjaga sumber ekonomi peternak tentunya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, untuk produksi daging Jatim menembus 613.200 ton yang berkontribusi 20% terhadap produksi daging nasional. Sedangkan produksi telurnya mencapai 573.184 ton atau 29% secara nasional. Dan produksi susu mencapai 545.526 ton atau setara 57% terhadap produksi susu nasional. (poedji)

Inflasi Turun 0,11%, Mendagri: Capaian Itu Berkat Kerja Sama Pusat dan Daerah

JAYAKARTA NEWS— Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia berada di level 5,71 persen per Oktober 2022. Inflasi Oktober tercatat lebih landai, atau mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari bulan sebelumnya karena penurunan sejumlah komoditas pangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, capaian tersebut diperoleh berkat kerja sama yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/11/2022).

“Inilah prestasi luar biasa. Dan saya sangat berkeyakinan, di samping usaha dari pemerintah pusat, ini (juga berkat) kontribusi dari pemerintah daerah (Pemda). Kita bekerja bersama-sama, inilah yang membuat angka ini menjadi turun, kebersamaan kita,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia menilai, langkah kebersamaan ini perlu dilanjutkan. Sebab, menurutnya, angka inflasi secara nasional merupakan agregat dari angka inflasi yang terjadi di seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia.

“Kebersamaan ini harus terus dilanjutkan untuk menjaga agar harga-harga barang dan jasa tetap terkendali,” ujarnya.

Persoalan inflasi bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi permasalahan yang dihadapi Pemda. Pasalnya, kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam periode yang sama akan berakibat pada terganggunya kesejahteraan masyarakat. Mendagri menegaskan, jangan sampai laju inflasi yang tak terkendali dapat berakibat pada tidak stabilnya sosial dan politik dalam negeri.

“Ini menyangkut perut rakyat, paling mudah untuk men-trigger pada instabilitas keamanan, sosial, keamanan, dan politik,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun turut membeberkan angka inflasi yang terjadi di sejumlah negara, termasuk negara G20. Amerika Serikat misalnya yang inflasinya telah menyentuh angka 8,2 persen. Belum lagi beberapa negara lainnya di Eropa dan Asia yang mengalami ketidakstabilan politik dan sosial, akibat inflasi yang tak terkendali.

“Uni Eropa, Jerman, bahkan UK, semua mengalami dampak yang luar biasa. Amerika sudah pada posisi 8,2 persen, kemudian di Asia Tenggara ini Laos tertinggi 34 persen,” bebernya.***/ebn

Butuh Sinergi untuk Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga Nol Persen

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% (Nol Persen) pada tahun 2024. Sebab, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Hal ini yang menjadi perhatian Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).

Pasalnya, untuk tahun 2021, pemerintah tengah fokus melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 7 Provinsi, yang mana 3 di antaranya terletak di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Untuk Provinsi Jawa Barat, terdapat 5 kabupaten dan kota yang ditargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun ini.

“Khusus untuk di Jawa Barat itu ada 5 kabupaten/kota, kabupaten yang menjadi target kita untuk kita keroyok ramai-ramai, yaitu Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung,” kata Mendagri dalam keterangan persnya di Kantor Gubernur Jawa Barat.

Pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), yang merupakan komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Karena itu, Mendagri menilai, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung target pemerintah tersebut, contohnya dengan menggandeng swasta.

“Nah ini akan kita kolaborasikan dan juga prinsipnya adalah sinergi, kolaborasi, intervensi, prinsip sinergi ini adalah program-program yang ada di pemerintahan daerah, di kabupaten itu disinergikan, kemudian dikolaborasikan juga dengan mengajak swasta misalnya,” tuturnya.

Hingga saat ini, pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan program-program untuk dapat mengurai persoalan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem. Hanya saja, menurut Mendagri, dibutuhkan integrasi data dalam menyasar sasaran yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa program tersebut diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Sekarang kita harus masuk ke data by name by address, baik dengan cara top-down, maupun pendataan langsung di lapangan, sehingga bagiannya jelas siapa yang mau diberikan bantuan, dan kemudian dikolaborasikan dalam bentuk bantuan sosial, jaring pengaman sosial, maupun dalam rangka penguatan mereka,” pungkasnya. (ont)

Indonesia Keluar dari Resesi, Ketua Banggar Apresiasi Pemerintah

JAYAKARTA NEWS— Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengapresiasi kinerja tim ekonomi dan keuangan (Ekuin) pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 mencapai 7,07 persen.

Angka tersebut cermin dari capaian angka pertumbuhan yang positif bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy). Jadi, secara kuartalan ekonomi tumbuh 3,31 persen. “Dengan tumbuh 3,31 persen, untuk pertama kalinya perekonomian kita keluar dari zona resesi sejak kuartal II 2020. Pencapaian ini patut kita syukuri dan memberikan semangat bagi kita untuk memulihkan ekonomi yang diterpa pandemi Covid-19,” ujar Said dalam rilisnya kepada parlementaria, Jumat (6/8/2021).

Sebelumnya, kata Puan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 sebesar 7,07 persen secara year of year (yoy). Angka ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2021 sebesar 0,74 persen yoy. Jika dilihat dari data BPS, banyak sektor yang tumbuh sebagai dampak kebijakan pemerintah selama kuartal 1 tahun 2021.

Misalnya, kebijakan diskon pajak (PPNBM) sehingga perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh sebesar 37,88 persen. Demikian juga sektor primer seperti perikanan dan peternakan tumbuh cukup besar.  Sektor perikanan tumbuh 9,69 persen (yoy) dan peternakan tumbuh 7,07 persen (yoy). Adapun industri pengolahan yang menyumbang 19,29 persen PDB juga tumbuh signifikan. “Industri pengolahan tumbuh 6,58 persen,” urai politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Desain APBN 2021 yang melanjutkan kebijakan counter cyclical juga berdampak bagus terhadap sektor konstruksi. “Sektor ini tumbuh besar sebagai dampak dari realisasi belanja pemerintah pada konstruksi yang naik sebesar 50,22 persen pada 2021 ini. Sektor transportasi dan pergudangan yang terpukul akibat pandemi juga mengalami pertumbuhan. Sektor ini tumbuh 25,10 persen (yoy). Sumbangan terbesarnya adalah pertumbuhan angkutan udara yang mencapai 137,74 persen dan angkutan rel 67,19 persen,” ungkap Said.

Tidak berhenti di situ, sektor hotel dan restoran juga tumbuh 21,58 persen. Perhotelan tumbuh 45,07 persen dan restoran tumbuh 17,88 persen imbuhnya. Dari sisi pengeluaran, sambungnya, tingkat konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 5,7  persen PDB keluar dari zona resesi. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93 persen dari kuartal sebelumnya yang masih -2,22 persen.

“Bahkan pencapaian konsumsi rumah tangga ini melebihi pencapaian di sepanjang tahun 2019 dan 2020. Meskipun di banyak sektor mengalami pencapaian yang menggembirakan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dihadapi pada dua kuartal mendatang di tahun 2021,” papar legislator dapil Jawa Timur XI itu.***/ebn

Kolaborasi Dukcapil dan BPS Berlanjut Kembangkan Statistik Hayati

JAYAKARTA NEWS— Kolaborasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) bakal terus berlanjut demi mewujudkan soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

Setelah sukses menggelar Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan menggunakan data kependudukan Dukcapil Kemendagri, tahun ini BPS kembali bergandengan tangan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menggelar SP2020 lanjutan yang dikemas dalam pendataan long form (LF).

Selain itu menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pihaknya juga ingin terus menginisiasi kerja sama pengembangan statistik hayati sesuai landasan Perpres Nomor 62 Tahun 2019.

“Survei dengan menggunakan kuesioner LF yang akan dilaksanakan pada September 2021. Long Form, artinya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden jauh lengkap. Tujuannya adalah mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya,” jelas Ateng usai bertemu Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh beserta jajaran di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dirjen Zudan mengaku menyambut gembira kolaborasi besar dengan BPS ini melakukan Sensus Sampel (Long Form SP2020) yakni sensus penduduk lanjutan berupa pendataan LF.

“Ini menjadikan sinergitas Dukcapil yang lebih besar lagi dengan BPS. Kolaborasi kita melalui SP2020 sudah sangat luar biasa hasilnya. Dukcapil mendapatkan transfer data besar dari BPS. Hasil Sensus Sampel Long Form SP2020 ini nantinya akan menambah akurasi data kelahiran, permindahan penduduk, maupun angka kematian by name by address,” kata Dirjen Zudan.

Selain itu, kata Dirjen Zudan, sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, Adminduk itu sangat penting sebagai bagian dari catatan berbagai peristiwa dalam kehidupan setiap individu.

“Catatan tersebut menghadirkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan setiap warga masyarakat untuk membangun identitas hukumnya. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mengakses layanan penting seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial,” kata Dirjen Zudan.

Dirjen Dukcapil ini menambahkan data-data penting yang didapat dari layanan adminduk juga memungkinkan tersedianya data perkiraan populasi, serta statistik demografi yang diproduksi secara tepat waktu dan akurat. “Hal ini berkontribusi pada perencanaan yang efektif, alokasi sumber daya yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang akurat,” demikian Zudan Arif Fakrulloh Dirjen Dukcapil menutup uraiannya.***ebn

Daya Beli Rendah, Madiun Alami Deflasi

JAYAKARTA NEWS—Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kota di Jawa Timur mengalami deflasi. Salah satunya Kota Madiun yang pada Agustus 2020 mengalami deflasi 0,02 persen.
 
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Umar Sjaifudin, menyebutkan deflasi yang terjadi di Kota Madiun pada Agustus disebabkan karena kegiatan ekonomi di Madiun masih belum lancar sebagai dampak dari pandemi.
 
“Inflasi ini kita ketahui bahwa memang dampak pandemi Covid-19 tetap ada dan dampaknya ya terjadi penurunan daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan inflasi di Kota Madiun tidak tinggi,” kata Umar, dalam rilisnya yang disampaikan kepada media di Madiun Jumat (4/9/2020).
 
Menurut Umar, penurunan daya beli masyarakat ini juga memengaruhi naik turunnya harga komoditas. Komoditas penekan inflasi di antaranya menurunnya harga bawang merah, daging ayam ras, beras dan telur ayam ras.
 
Sementara komoditas penyumbang terjadinya inflasi di antaranya naiknya harga emas perhiasan, bawang putih, minyak goreng dan ayam hidup.(poedji)

Ekspor Jatim Juni Naik 24,77 Persen

Jayakarta News – Kabar baik dari aktivitas ekspor Jawa Timur, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat nilai ekspor Jatim pada Juni 2020 mencapai 1,39 miliar dollar AS atau naik sebesar 24,77 persen dibandingkan Mei 2020. Namun dibandingkan Juni 2019, nilai tersebut turun sebesar 8,06 persen.

Untuk ekspor nonmigas padaJuni 2020 tercatat mencapai 1,3 miliar dollar AS atau naik sebesar 23,25 persen jika dibandingkan Mei 2020.  Nilai tersebut dibandingkan Juni 2019 juga turun sebesar 4,99 persen.

Sementara untuk ekspor migas Juni 2020 mencapai  39,29  juta dollar AS atau naik sebesar 116,65 persen dibandingkan Mei 2020. Namun nilai tersebut turun sebesar 56,42 persen jika dibandingkan Juni 2019.

Sementara golongan barang utama ekspor nonmigas pada Juni 2020 adalah Tembaga (HS 74) dengan nilai sebesar 122,84 juta dollar AS disusul kayu dan   barang dari kayu (HS  44) dengan nilai sebesar 106,47 juta dollar AS serta lemak    dan minyak hewan/nabati (HS15) dengan  nilai sebesar102,36 juta dollar AS.

“Secara  kumulatif, selama Januari hingga Juni 2020, ekspor yang  keluar Jawa   Timur sebesar 9,64 miliar dollar AS   atau turun 2,77 persen dibandingkan Januari-Juni 2019, sebesar 9,92 miliar dollar AS,” kata Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan, dalam keterangannya kepada awak media melalui online, Rabu petang (15/07/2020).

Negara tujuan ekspor nonmigas terbesar pada Januari-Juni 2020 adalah Jepang  mencapai 1,410 miliar dollar AS (dengan peranan 14,96 persen) disusul berikutnya ekspor keTiongkok sebesar 1,254 miliar dollar AS atau dengan peranan 13,31   persen,  dan   ke Amerika Serikat sebesar USD 1,209 miliar dollar AS dengan  peranan 12,83 persen.

 Ekspor nonmigas ke kawasan ASEAN mencapai 1,933 miliar dollar AS atau dengan kontribusi sebesar 20,52 persen, sementara ekspor nonmigas ke Uni Eropa sebesar 717,70 juta dollar AS (7,62 persen). (poedji)

Ekonomi Indonesia Tumbuh 2,9%, Presiden: Masih Baik!

JAYAKARTA NEWS— Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada triwulan satu tahun 2020 tumbuh 2,97 % year on year yang berarti kinerja ekonomi masih baik.

”Sekali lagi tumbuh 2,97 %. Turun delta 2 persen, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal keempat 2019, yang tumbuh 4,97 %” tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/5/2020). Sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Walaupun hanya tumbuh 2,97 %, Presiden Jokowi sampaikan bahwa dibandingkan dengan negara lain yang telah merilis angka pertumbuhannya, kinerja ekonomi Indonesia relatif masih baik.

”Coba kita lihat beberapa negara yang mengalami kontraksi dan kontraksinya tentu saja masuk ke tumbuh negatif. China turun dari plus 6 % menjadi minus 6,8 %, artinya ini year on year deltanya 12,8 %,” imbuh Presiden.

Menurut Presiden, Prancis deltanya (minus) 6,25 %, Hongkong deltanya 5,90 %, Spanyol deltanya 5,88 %, dan Italia deltanya 4,95 % tumbuh negatif.

Pada hari Selasa (5/5) kemarin, BPS merilis bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.703,1 triliun. Menurut rilis BPS, ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 % (year on year), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 %.

Sedangkan Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41 % (quarter to quarter). Struktur ekonomi Indonesia, menurut rilis BPS, secara spasial pada triwulan I-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,14 %, diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 21,40 %, Pulau Kalimantan sebesar 8,12 %, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,19 %, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95 %.***/ebn