Tag: pwi

Aksi pesilat Hanifan Yudani Kusumah memeluk Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengundang tawa riuh penonton. Saat itu ia merayakan kemenangannya meraih medali emas di Asian Games Jakarta ke-18, tanggal 18 Agustus-2 September 2018. Dalam event itu sendiri, Indonesia sukses besar, baik dari sisi prestasi maupun sebagai tuan rumah.

Kembali ke aksi Hanifan. Ia berlari menuju tribun VVIP sambil melingkarkan bendera merah putih di punggungnya. Di podium kehormatan, Hanifan memeluk berbarengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI). Keduanya, juga kandidat presiden pada pilpres 2019 nanti.

Tak pelak, adegan guyub itu viral seketika. Dramatisasi di tribun VVIP Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) itu cukup menghibur. Betapa tidak, hari-hari itu, bahkan sebelum batas pengumuman capres dan cawapres, 10 Agustus 2018, suasana kontestasi  sudah memanas. Saling sindir dan ejek, terlebih di jagat maya, sosial media (sosmed), laksana genderang perang telah ditabuh.

Jokowi sebagai petahana akan berhadapan lagi dengan Prabowo pada pilpres 17 April  2019 yang juga bersamaan dengan pemilu legislatif (pileg). Karenanya adegan di venue pencak silat Asian Games itu tak hanya bermakna simbolik, melainkan harapan nyata anak muda, bagaimana semestinya kontestasi politik berkeadaban digelar. Sebuah pesta demokrasi yang dihelat dalam semangat persaudaraan dan persatuan di bumi Indonesia yang plural.

Kepada pers yang mengerubutinya, Hanifan mengungkap perasaannya. Pelukannya adalah manifestasi harapan atas kegalauannya menyaksikan realitas di sosmed yang tak enak dibaca dan dilihat. Padahal menurutnya, Indonesia itu damai dan tenteram. Para pendukung diharapkan menjaga persaudaraan.

Simbolisme itu sangat bermakna karena hasrat menebarkan perdamaian disuguhkan pemuda. Tidak sekadar pemuda, tetapi putra terbaik bangsa yang mengukir prestasi tingkat Asia. Aksi Hanifan pun menjadi semacam reaksi atas gempuran hoax yang masif di sosmed, terlebih di tahun politik 2018 ini.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio mengatakan, eskalasi politik yang memanas tak lepas dari komoditasi di sosial media. Residu-residu pemilu 2014 dan 2017 (Pilgub DKI Jakarta yang diwarnai isu SARA) belum selesai, ditambah isu remeh-temeh yang di-blow up. “Mulai (sebutan politisi) sontoloyo, genderuwo hingga tampang Boyolali,“ papar Hendri, pengajar ilmu komunikasi politik ini.

Menurut teori, negara atau pemerintahan akan langgeng jika memenuhi tiga hal. Yakni, kesetaraan dalam hukum, pemerataan ekonomi, dan kedaulatan berpolitik. Sekarang pemerintah sedang diuji. Dari sisi hukum, isu tebang pilih masih kencang. Hendri menyebut kasus Baiq Nuril dan Novel Baswedan yang begitu susah mencari keadilan.

Sementara dari segi ekonomi, masalah kebutuhan fundamental seperti sembako, tarif listrik masih membebani masyarakat kecil. Situasi ini diperparah sosmed, dimana “tarian-jempol” di keypad HP lebih cepat ketimbang otak/pikiran, sehingga hoax pun bertebaran. Ditambah fenomena yang mengkhawatirkan berupa intoleransi atau politik SARA, khususnya agama. “Kalau residu-residu dan isu tersebut dibawa ke (pemilu) 2019, berbahaya,” ucap Hendri.

Beberapa institusi terkait bidang informasi menyebutkan hal senada, hoax begitu masif. Data Dirjen Informatika dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo menyebutkan angka penyebaran hoax tinggi, mencapai 800 ribuan per tahun. Biro Multimedia Divisi Polri juga mencatat peningkatan hoax pada Pilkada, dan diperkirakan bertambah pada pemilu 2019. Data Badan Intelijen Negara (BIN) pun tak beda bahwa konten di sosmed didominasi informasi atau isu hoax, sekitar 60 persen.

Presidium Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo), Anita Wahid, dalam diskusii Negara Darurat Hoax, 16 Oktober lalu di Jakarta menyebutkan, penyebaran hoax berkonten politik dominan dan meningkat  ketika ada kontestasi politik. Sepanjang  Juli-September 2018, Mafindo menemukan 230 postingan hoax, 58,7 persen di antaranya bermuatan politik, 7,39 persen agama, 7,39 penipuan, 6,69 persen lalu lintas, dan 5,2 persen kesehatan.

Hoax harus diperangi bersama karena dapat memicu konflik sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Banyak pihak mengatakan, kebohongan yang diulang-ulang dan masif  akan dianggap sebagai kebenaran. Terlebih yang bermuatan isu SARA akan lebih memantik dan mengaduk emosi di tengah eskalasi politik yang terus memanas.

Keniscayaan Kontestasi

Atmosfer perpolitikan memanas adalah keniscayaan kontestasi. Ada persaingan, ada emosi! Namun harus tetap pada alur yang digariskan. Kejujuran adalah landasan utama. Ini pegangan kesatria zaman kapan pun. Maka wanti-wanti alim ulama, pidato dan ujaran yang disampaikan jangan sampai menjatuhkan martabat orang lain.

Ada suatu pendapat, bila budaya dan agama bertumbukan, maka di situlah ada “sivilisasi”. Sekarang, menurut Hendri Satrio, itu yang terjadi di Indonesia. Mereka berkata, kita ini bangsa yang beragam. Bhinneka. Terdiri bermacam suku bangsa, ras, antargolongan dan agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mereka hafal.

“Tapi mereka tidak paham bahwa inti dari kebhinekaan itu tunggal ika-nya. Ketunggal-ika-an itulah yang harus terus dipererat. Karena, seperti yang sering diingatkan Presiden Joko Widodo, bahwa persatuan adalah potensi terbesar bangsa Indonesia,” urainya.

Rambu-rambu kontestasi pun digelorakan dengan digelarnya Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di awal masa kampanye, Minggu (23/9) 2018 di Monas, Jakarta. Hadir pasangan capres dan cawaprs no urut 1 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Juga para pimpinan partai pengusungnya:  PDIP, Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI. Begitupun Capres-cawapres no. Urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan pimpinan partai pengusung dari Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Isi deklarasi: 1. Akan mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, 2. Melaksanakan pemilu yang aman, tertib, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politik SARA, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, belasan burung merpati pun dilepasi sebagai lambang perdamaian.

Cukup sempurna konten deklarasi. Permulaan yang menggembirakan. Para capres dan cawapres, serta segenap pimpinan partai dalam kesempatan itu mengenakan busana-busana daerah. Cermin kebhinekaan hadir dalam semangat persaudaraan.

Menurut pengamat, andai deklarasi benar-benar dipatuhi, hingga pencoblosan dan penghitungan suara, hal itu dapat dicatat sebagai berintegritas. Kesatria, utamanya dalam mengemban nilai-nilai kejujuran, yang berarti menjauhi kebohongan/ hoax maupun politik uang. Ini tidak hanya dilakukan oleh yang berkontestasi melainkan harus serentak bersama tim pekerjanya (tim pemenangan).

Ki dalang Sudjiwo Tedjo dalam ILC di TV One edisi 6 November mengungkap keprihatinannya atas sikap dua kubu capres yang berkontestasi di pilpres. Kubu Jokowi dan Prabowo ini saling serang dan tidak adil atas kekurangan diri dan kelebihan lawan. Mencuatnya kelemahan isu di pihak seberang, “digoreng-goreng”, begitu istilahnya. Apa tidak bisa, misalnya, yang berkontestasi itu saling menguatkan? Bisa seharusnya, ucap sang dalang.

Sudjiwo Tejo lantas mencontohkan kisah pelari marathon yang  viral karena menolong lawannya yang terjatuh jelang garis finish. Yang dimaksud adalah Ariana Luterman. Ia tidak berusaha menyalip, sebaliknya justru menolong Chandler Self, lawan tandingnya yang jatuh karena kelelahan dalam  BMW Dallas Marathon 2017. Lalu mereka bergandengan hingga finish. Trenyuh! Sukma pun tergetar.

Itulah yang tentunya dapat kita nilai sebagai kemenangan agung. Dan jika dengan sikap kesatria ini akhirnya kalah, maka kekalahannya terhormat. Tercatat sejarah karena elegansinya.

Kekalahan memang menyakitkan, tapi mewariskan cara-cara meraih kemenangan agung, berarti andil besar menanamkan nilai-nilai solidaritas, empati pada generasi kini dan nanti. Maka, tak elok jika berpikir pragmatisnya saja. Asal menang.  “Proses itulah yang menentukan kualitas berdemokrasi,“ kata Hendri, dosen Komunikasi Politik dan Opini Publik, Universitas Paramadina.

Sekali lagi, jika itu dapat terjadi pada Pemilu serentak 2019, maka bila menang, itulah kemenangan agung, dan jika kalah, tetap pada maqam kalah terhormat. Bukankah dua kandidat capres itu tampak biasa saja jika sedang bersama? Istilah pengamat, “Mereka berkawan kok. Mereka bisa mesra kok.” Walau kemesraan ketika di TMII itu ada pula yang memaknai sebagai membangun image atau sekadar lips service.

Politik memang begitu. Jadi jangan dibawa ke hati! (Sri Iswati)

***

Link petikan wawancara dengan Hendri Satrio:

https://youtu.be/vjc3JgUacN0