Ngeri, Begini Masuknya Molekul BPA ke Tubuh Kita

JAYAKARTA NEWS – Untuk mengurangi risiko terpapar BPA (bisphenol A) adalah dengan tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang termigrasi molekul BPA. Artinya tidak makan atau minum, dari wadah plastik yang mengandung unsur kimia BPA.

Dr -Ing Azis Boing Sitanggang S.TP MSc

Caranya, hindari minum dari minuman air galon isi ulang, yang sudah jelas mengandung unsur BPA. Itulah salah satu kesepakatan dari webinar dengan tema ‘Mengenal BPA dari Rumah’ yang diikuti dr Darrel Fernando SpOG dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Mayapada Kuningan, dr Daulika Husna SpA dokter spesialis anak Neonatologist dari Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Nucha Bachri co-founder parentalk.id dan Dr -Ing Azis Boing Sitanggang S.TP MSc, pakar teknologi pangan.

Webinar yang diselenggarakan Cerdik Sehat bekerja sama dengan Rumah Sakit Mayapada dan Parentalk ini, intinya ingin memberi edukasi kepada masyarakat, bahwa minuman yang ditempatkan di dalam wadah mengandung BPA maka makanan tersebut telah terpapar BPA.

Dalam webinar itu, tentu salah satu solusinya adalah menghindarinya wadah yang mengandung BPA. Untuk jelasnya, hindari minum air dari galon isi ulang yang bisa dipastikan mengandung BPA.

Menurut dr. Daulika Yusna, Sp.A, kemasan makanan dan minuman atau galon dengan kandungan yang tidak tepat, seperti mengandung BPA, sangat berbahaya jika isinya dikonsumsi setiap hari dalam jangka waktu lama. Para panelis sepakat bahwa untuk mengurangi resiko BPA adalah dengan tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang termigrasi molekul BPA.

“Sebagai orang tua apakah kita sudah berkomitmen memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak kita,” ujar Nucha Bachri, Co-Founder Parentalk.id.

Nucha menambahkan hal yang harus orangtua lakukan di rumah adalah berani menyingkirkan wadah makanan atau minuman yang mengandung BPA. Jangan membeli karena tertarik pada  bentuk kemasannya melainkan mengutamakan faktor kesehatannya. Diperlukan sikap yang bijaksana untuk meneliti lebih dulu kode kemasan dan bahan kemasan makanan dan minuman yang kita sajikan.

“Kita harus teliti melihat kode plastik pada setiap produk yang kita gunakan. Misalnya kode plastik no 7 (jenis plastik polykarbonat) yang perlu kita perhatikan dalam kemasan makanan kita karena kode plastik no 7 biasanya mengandung BPA. Meskipun bukan di level yang berbahaya tapi kalau bisa diihindari agar tidak terjadi akumulasi jangka panjang,” ujar Dr Darrell.

Hal senada diungkapkan oleh Nucha Bachri. Nucha mengingatkan jangan tergiur tampilan.

“Beli barang jangan cuma karena lucu dan harga aja. Tapi harus diperhatikan juga keamanannya. Perhatikan baik-baik dan pelajari dan cari tahu dulu bahan yang mau kita beli seperti apa. Jangan sampai mengandung BPA yang dapat mempengaruhi kesehatan anak balita,” ungkap Nucha.

Bahaya BPA memang dapat dirasakan setalah kurun waktu yang lama. “Bahaya BPA dapat dirasakan dalam waktu lama. Jadi bahaya BPA tidak serta merta berefek. Contohnya pada gangguan hormon pada anak atau balita yang sedang tumbuh. Gangguan lainnya dapat memicu kanker jika BPA dikonsumsi terus menerus,” papar dr Daulika Husna Sp.A.

Lantas bagaimana zat kimia BPA ini masuk ke dalam tubuh? Dalam prosesnya, molekul BPA atau monomer di polimerisasi menjadi plastik karbonat (PC). Di proses polimerisasi itulah proses tidak berjalan sempurna sehingga menimbulkan molekul-molekul BPA bebas. Molekul  BPA bebas ini kemudian bermigrasi dari kemasan atau utilitas ke makanan atau minuman yang terkonsumsi. Masuknya BPA ke dalam tubuh melalui dua cara yaitu dietary exposure dan non dietary exposure.

“Masalah BPA adalah migrasi. Migrasi adalah berpindahnya zat kimia BPA yang ada pada kemasan makanan ke dalam produk pangan. Kita akan terpapar jika kita mengkonsumsi produk pangan yang terkontaminasi BPA. Hindari risiko dengan mengurangi paparan,” tutur Dr Azis.

Sebagai contoh proses migrasi BPA dalam kemasan galon yang kemudian larut kedalam air didalam galon isi ulang, prosesnya yaitu,  saat pengisian air ke dalam galon isi ulang di pabrik atau depo pengisian, mungkin sudah sesuai standard keamanan pangan yang telah ditetapkan, tetapi pada saat proses distribusi hingga sampai ke tangan konsumen, tidak ada yang bisa menjamin air tidak terpapar BPA, walaupun jika di cek masih dalam batas toleransi tapi jika terakumulasi bertahun tahun  maka tentu saja akan mengakibatkan hal yang serius bagi kesehatan anak balita dan ibu hamil. Oleh karena itu dapat kita  temui jurnal kesehataan dan kebijakan Negara maju di dunia telah melarang dengan tegas penggunaan BPA dalam kemasan makanan dan minuman.

Cara yang pertama migrasi BPA ke makanan dari bahan pengemas yang kontak dengan minuman atau makanan. Cara yang kedua antara lain debu, thermal paper, kosmetika dan lain lain. (*/tg)

Kasus Aktif di Sebagian Besar Kabupaten Kota di Bawah 100

JAYAKARTA NEWS— Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 pada sebagian besar kabupaten/kota sejauh ini menunjukkan hasil yang baik. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengabarkan sebanyak 79,3% atau 408 dari 514 kabupaten/kota memiliki kasus aktif antara 0 – 100 kasus.

“Sebagian besar kabupaten/kota memiliki kasus aktif dibawah seratus. Yang berarti bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki kasus aktif yang tidak banyak,” katanya saat mengabarkan perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/10/2020).

Untuk perkembangan kasus aktif, sebanyak 18,2% atau 94 kabupaten/kota  memiliki kasus aktif antara 101 – 1000 kasus. Sebesar 2,3% atau 12 kabupaten/kota memiliki kasus aktif diatas 1000 kasus. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif diatas 1000 kasus itu yang perlu diwaspadai.

Pada kasus meninggal, sebesar 63,2% atau 325 kabupaten/kota memiliki kematian 0 – 100 kasus. Sebesar 31,7% atau 163 kabupaten/kota memiliki kasus kematian antara 11 – 100 kasus. Dan 5,06% atau 26 kabupaten/kota memiliki kematian lebih dari 100 kasus. “Ini artinya lebih dari setengah wilayah di Indonesia memiliki angka kematian yang sedikit. Namun perlu diingat, satu kematian saja terbilang nyawa,” tegas Wiku.

Lalu pada kasus sembuh, sebesar 57,6% atau 276 kabupaten/kota memiliki kesembuhan diatas 75%. Bahkan Wiku menyebut ada kabupaten/kota yang memiliki tingkat kesembuhan mencapai 100%. Dilanjutkan, sebesar 37,5% atau 193 kabupaten/kota memiliki kesembuhan antara 25 – 75 persen. “Satgas sangat prihatin, ternyata masih ada 13 kabupaten/kota atau 2,5 persen, masih memiliki kesembuhan sangat rendah, yaitu kurang dari 25 persen,” ia menyayangkan.

Menurutnya secara umum, kabupaten/kota dengan jumlah kasus aktif dan kasus meninggal terbanyak adalah kabupaten/kota besar dan padat penduduk. Dan ini menjadi tantangan dalam menjalankan sektor sosial ekonomi, namun tetap menekan penularan. Lalu melihat kasus sembuh, justru kabupaten/kota yang berada di Indonesia paling timur dan paling barat memiliki tingkat kesembuhan rendah.

“Hal ini dikarenakan belum masif-nya testing, atau pemeriksaan laboratorium, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang belum maksimal untuk penderita pasien Covid-19,” jelas Wiku.

Wiku lanjut merincikan kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan Covid-19. Untuk kasus aktif diantaranya Kota Padang (3.306), Jakarta Timur (2.663), Kota Jayapura (2.202), Jakarta Selatan (2.047), Jakarta Barat (1.951), Kota Pekanbaru (1.885), Kota Bekasi (1.731), Kota Depok (1.595), Bekasi (1.287), Jakarta Utara (1.277), Bogor (1.275) dan Jakarta Pusat (1.024).

“Pekan ini Kota Padang peringkat pertama kasus aktif terbanyak. Satgas mengingatkan bahwa hal ini bukanlah prestasi. Pemerintah Daerah harus mengevaluasi menyeluruh terhadap protokol kesehatan di daerahnya, jangan sedikitpun lengah. Lakukan penegakan disiplin protokol kesehatan dan optimalkan peran satgas di daerah,” lanjutnya.

Untuk kasus meninggal, ada 26 kabupaten kota mencatatkan kasus lebih dari 100. Diantaranya Kota Surabaya (1.253), Kota Semarang (675), Jakarta Pusat (443), Sidoarjo (440), Jakarta Timur (437), Jakarta Barat (414), Jakarta Selatan (335), Kota Makassar (281), Kota Medan (263), Jakarta Utara (260), Gresik (226), Kota Balikpapan (208), Kota Depok (177), Kota Palembang (176), Kota Pekanbaru (166), Kota Malang (162), Kota Samarinda (153), Kota Banjarmasin (145), Banyuwangi (144), Demak (135), Pasuruan (131), Kota Manado (122), Kota Mataram (116), Kota Bekasi (114), Kota Padang (110) dan Kudus (108).

Selain itu masih terdapat 13 kabupaten/kota yang tingkat kesembuhannnya kurang dari 25%. Diantaranya Natuna (0%), Nigada (0%), Belu (0%), Manggarai Timur (0%), Sarmi (13,3%), Kepulauan Yapen (14,2%), Maybrat (16,6%), Padang Lawas (19,5%), Bungo (20,8%), Kaimana (22,2%), Nias Utara (22,2%), Sarolangun (24,11%) dan Mamuju Utara (24,3%).

Wiku menjelaskan 4 kabupaten/kota dengan kesembuhan 0%, baru saja terdampak Covid-19. Sehingga dari jumlah kasus yang ada belum mengalami kesembuhan. Data per 25 Oktober, menunjukkan Natuna 1 kasus, Ngada 52 kasus, Belu 2 kasus dan Manggarai Timur 1 kasus. “Kita harapkan pasien-pasien Covid-19 di daerah ini bisa memiliki kesembuhan secara menyeluruh sehingga memiliki angka kesembuhan yang tinggi atau 100%,” jelasnya.

Ia juga mengimbau Pemerintah Daerah dengan tingkat kesembuhan yang rendah itu segera berkoordinasi dengan dengan Pemerintah Pusat atau Satgas Covid-19 Pusat sehingga dapat dicari jalan keluarnya dan meningkatkan angka kesembuhan. ***/ebn

Jumlah Pasien Sembuh dari Covid 19 Terus Bertambah Menjadi 329.778 Orang

JAYAKARTA NEWS— Jumlah kesembuhan kumulatif pasien Covid 19 secara nasional terus bertambah menjadi 329.778 orang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 29 Oktober 2020, jumlah pasien sembuh harian bertambah sebanyak 3.985 orang.

Provinsi dengan kesembuhan harian tertinggi masih berada di DKI Jakarta menambahkan sebanyak 1.078 kasus dan kumulatifnya mencapai angka 91.142 kasus. Sumatera Barat mengalami kesembuhan cukup pesat dan menambahkan kesembuhan harian kedua tertinggi sebanyak 550 kasus dan kumulatifnya mencapai 8.833 kasus. Demikian informasi dari Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Jawa Barat menambahkan ketiga harian terbanyak dengan 492 kasus dan kumulatifnya mencapai 24.999 kasus. Kalimantan Timur urutan selanjutnya menambahkan kesembuhan sebanyak 275 kasus dan kumulatifnya mencapai 10.542 kasus. Sementara Jawa Timur hari ini menambahkan kesembuhan sebanyak 254 kasus dan kumulatifnya urutan kedua mencapai 45.937 kasus.

Jawa Tengah hari ini menambahkan pasien sembuh sebanyak 230 kasus dan kumulatifnya mencapai 27.508 kasus. Riau juga banyak menambahkan pasien sembuh harian sebanyak 221 kasus dan kumulatifnya mencapai 10.688 kasus.

Sementara untuk pasien terkonfirmasi positif hari ini bertambah sebanyak 3.565 kasus dan kumulatifnya menembus angka 404.048 kasus. Sedangkan kasus Covid-19 yang masih aktif sejumlah 60.569. Sebaran daerah dengan kasus tertinggi harian berada di DKI Jakarta dengan tambahan harian sebanyak 713 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi mencapai 104.235 kasus.

Jawa Barat kedua tertinggi harian sebanyak 459 kasus dan kumulatifnya sudah menembus angka 35.607 kasus. Jawa Tengah menyusul dengan menambahkan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 368 kasus dan kumulatifnya mencapai 33.100 kasus.

Sumatera Barat urutan selanjutnya dengan tambahan harian sebanyak 335 kasus dan kumulatifnya mencapai 13.984 kasus. Sementara Jawa Timur hari ini menambahkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 268 dan kumulatifnya kedua tertinggi mencapai 52.020 kasus.

Untuk kasus pasien meninggal hari ini bertambah sebanyak 89 kasus dan kumulatifnya mencapai 13.701 kasus. Jawa Timur menjadi terbanyak harian dengan 16 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi nasional mencapai 3.740 kasus.

DKI Jakarta mengikuti dengan mencatatkan pasien meninggal sebanyak 14 kasus dan kumulatifnya mencapai 2.218 kasus, dan masih urutan kedua tertinggi secara nasional. Urutan ketiga harian berada di Sulawesi Selatan dengan 10 kasus dan kumulatifnya mencapai 463 kasus.

Sumatera Barat menambahkan 9 kasus dan kumulatifnya mencapai 251 kasus. Jawa Tengah hari ini juga menambahkan 9 kasus dan kumulatifnya berada di urutan ketiga tertinggi sebanyak 1.720 kasus. Sementara Jawa Barat hari ini menambahkan sebanyak 0 kasus dan kumulatifnya berada di urutan keempat 714 kasus.

Selain itu per hari ini jumlah suspek ada 68.888 kasus dan spesimen selesai diperiksa sebanyak 34.317 spesimen. Untuk sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 502 kabupaten/kota.***/ebn

Prof Wiku: Upaya Tracing Membutuhkan Sinergi Masyakarat

JAYAKARTA NEWS— Sejauh ini pemerintah sudah cukup berhasil meningkatkan kapasitas testing (pemeriksaan) dan treatment (perawatan) pasien Covid-19. Meskipun secara nasional angka testing belum mencapai target Badan Kesehatan Dunia atau Wolrd Health Organization (WHO),  sudah ada beberapa provinsi yang melampaui target ini.

Selain itu angka kesembuhan juga meningkat dari waktu ke waktu yang mana ini menunjukkan treatment yang dilakukan berkontribusi terhadap naiknya angka kesembuhan pasien Covid-19.

Meski demikian Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengakui adanya kendala terbesar ialah tracing. Karena banyaknya resistensi dari masyarakat di lapangan akibat adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penderita Covid-19. Dan ini harus dihindari. Diperparah adanya berita bohong yang menghilangkan rasa percaya terhadap pasien yang menjadi subyek tracing.

“3T (testing, tracing dan treatment) merupakan upaya yang tidak mudah sehingga membutuhkan sinergi dari masyarakat. Untuk itu kami mengimbau masyarakat untuk betul-betul memahami bahwa keterbukaan kita semuanya sangat penting bagi pemerintah dalam upaya pemerintah melakukan tracing,” imbau Wiku di Kantor Presiden, kemarin.

Masyarakat harus terbuka terkait riwayat perjalanan dan interaksi yang dilakukan. Masyarakat diminta tidak memberikan stigma negatif  terhadap penderita positif Covid-19. Agar mereka yang terpapar dapat sembuh dan tidak menularkan kepada yang lainnya.

“Apa yang bisa dilakukan masyarakat, kita bisa bersama-sama memudarkan stigma negatif. Ingat musuh kita bukan saudara-saudara kita atau orangnya. Musuh kita adalah virusnya. Bersikap jujur dan suportif kepada petugas adalah sikap yang penting dalam mensukseskan program 3T,” jelas Wiku.

Tak lupa ia mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menekan penularan dalam lingkungan klaster keluarga. Terapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap sesama anggota keluarga dan lindungi anggota keluarga yang masuk kelompok rentan.***/ebn

Pertemuan Mappilu PWI dan Asops Kapolri: Pelanggar PK akan Ditindak Tegas Termasuk Provokator

JAYAKARTA NEWS— Masyarakat & Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI mengunjungi sejumlah tokoh dalam rangka mempersiapkan diskusi yang dilatarbelakangi oleh gelaran Pilkada Serentak 2020 yang oleh banyak kalangan diminta untuk ditunda.Tujuannya, menggali pemikiran para tokoh tersebut terkait pro-kontra pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

Di antara yang dikunjungi  Mappilu PWI adalah Kapolri yang diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9) siang. Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Dalam pertemuan tersebut Imam Sugianto mengatakan Kepolisian Republik Indonesia akan bertindak tegas untuk menegakkan aturan dengan berpedoman pada Undang-undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Bukan hanya masyarakat tapi mereka yang menjadi penanggunjawab atau ‘provokator’ yang membuat warga berkerumun, Kapolri secara tegas dalam maklumatnya mengatakan jika perlu bubarkan,” tegas Imam.

Imam menambahkan, polisi tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 ini. “Jadi tidak ada acara hiburan, musik, atau kampanye terbuka,” katanya

Mantan ajudan Presiden SBY yang juga pernah menjadi Wakapolda DIY dan Kalbar ini menambahkan, Polri senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah  guna memastikan tahapan pilkada serentak berjalan sehat, jujur dan adil.

“Kami juga baru saja melakukakan rakor virtual bersama para kapolda se-Indonesia untuk memprioritaskan kesehatan dan keamanan di Pilkada Serentak di 270 daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Di mana tahapannya akan memasuki pencabutan nomor urut,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Mappilu PWI, Soeprapto Sastro Atmojo mengatakan pihaknya berpegang teguh pada dua prinsip pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pertama, protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 cara ketat. Kedua, perhatian penuh terhadap kesehatan dan keselamatan penyelenggara, termasuk para pihak yang terlibat.

“Mappilu PWI mendukung Polri bertindak tegas, karena konsen kami jika Pilkada jalan maka dua prinsip itu harus dilakukan. Protokol kesehatan harus ditaati oleh seluruh pihak agar bisa menghasilkan Pilkada yang sukses di tengah Pandemi,” jelasnya.

Dalam hal itu Mappilu mengatakan mendukung sikap tegas kepolisian untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pasangan calon Pilkada.

“Kami mendorong jangan saja kesadaran masyarakat yang diharapkan tapi juga kesadaran politisi pak. Kita harus berani mengkritisi politisi ini agar menghimbau tidak ada kerumunan,,” kata Suprapto.

Suprapto pun berpesan agar kepolisian turut melibatkan pers untuk membantu sosialisasi tentang aturan protokol kesehatan pilkada. Sebab dalam konteks pilkada serentak, PWI akan menggunakan media anggotanya untuk mewujudkan pemilu yang sehat.***/ks

Pemerintah tak Mentolerir Aktivitas Politik Dalam Pilkada yang Berpotensi Tingkatkan Penularan

JAYAKARTA NEWS—Satgas Penanganan  Covid-19 menegaskan tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dalam menjalankan tahapan pilkada. Protokol kesehatan selama pilkada telah dijamin Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan No. 6 dan No. 10 Tahun 2020. Dimana pengawasan ketat dilakukan bersama oleh KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satgas di daerah-daerah serta dinas kesehatan setempat serta apara penegak hukum.

“Kami tidak bisa mentolerir terjadinya aktivitas politik yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi peningkatan penularan. Semuanya harus betul-betul menjaga keselamatan bangsa ini dari Covid-19,” tegas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9/2020).

Satgas Penanganan Covid-19, tambahnya, tidak akan melarang aktivitas politik dalam pilkada selama tidak menimbulkan potensi penularan. “Setiap kematian, setiap korban adalah hal yang harus kita hindari, apapun kegiatannya kita,” tutupnya.***/ebn

Prof Wiku: Belum Ada Wacana Ubah Definisi Kematian, Tetap Merujuk WHO

JAYAKARTA NEWS— Gubernur Khofifah Indar Parawansa  baru-baru ini mengirim surat ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto agar mempertegas definisi kematian pasien akibat Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, terkait wacana definisi kematian Covid-19, pemerintah Indonesia merujuk pada acuan dari WHO.

“Itu tertuang dalam KMK HK.01.07/MENKES/413/2020,” jelas Wiku saat menanggapi pertanyaan media dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9/2020).

Untuk diketahui, usulan yang disampaikan itu meminta dipisahkannya jumlah pasien meninggal komorbid dari total kematian pasien Covid-19. Jika merujuk pada acuan standar World Health Organization (WHO), bahwa kematian yang terhitung adalah kematian yang diakibatkan oleh perjalanan penyakit yang sesuai pada kasus probable atau konfirmasi Covid-19, kecuali ada penyebab alternatif lain yang jelas tidak berhubungan dengan COVID-19 seperti kecelakaan.

Wiku menjelaskan, pada prinsipnya kasus kematian yang dilaporkan adalah kasus konfirmasi maupun probable Covid-19. Dan kasus probable itu adalah suspek dengan ISPA berat, ARDS dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil laboratorium RT-PCR.

Kondisi ini juga dilakukan pada beberapa negara seperti Amerika Serikat juga menghitung kematiannya berdasarkan probable dan suspek yang dibedakan dalam pengkategorisasian pencatatannya. Contoh lain, Inggris hanya memasukkan pasien yang terbukti positif Covid-19 melalui tes dalam pencatatan kematian.

Karenanya catatan angka kematian rata-rata dunia adalah gabungan dari berbagai pencatatan yang ada di dunia, yang juga ada variasinya. “Pada saat ini pemerintah Indonesia belum ada wacana untuk melakukan perubahan seperti yang diusulkan Gubernur Jawa Timur,” tegas Wiku.***/ebn

Presiden Minta Jumlah Kasus Covid 19 Turun dan Kesembuhan Meningkat Dalam Dua Minggu

JAYAKARTA NEWS— Perkembangan penanganan Covid 19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali, dipantau lansung oleh pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah menteri untuk bekerjasama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

Permintaan Presiden ini ditujukan di antaranya kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Panjaitan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Donardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Target yang diharapkan penurunan penambahan kasus harian, kedua peningkatan angka kesembuhan dan ketiga menurunkan angka kematian,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (15/9/2020). Demikian dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito—foto Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden meminta agar target itu dapat tercapai dalam waktu dua minggu kedepan. Karenanya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengawalinya. Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang cepat.

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan untuk menindak yang melanggar peraturan. Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate (angka kematian) dan meningkatkan recovery rate (angka kesembuhan).

Keempat penanganan secara spesifik kluster-kluster Covid-19 di setiap provinsi tersebut. “Jadi penanganannya lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu, berarti di kabupaten/kota dan juga kita akan lihat kluster-kluster spesifik ada dimana dan harus ditangani segera,” lanjut Wiku.

Selanjutnya perlu adanya sinergitas antar daerah yang bersebelahan seperti daerah penyangga di seputar ibukota DKI Jakarta. Daerah penyangga itu diantaranya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, baik kota ataupun kabupaten karena memiliki mobilitas yang cukup tinggi.

Ia meminta agar pemerintah daerah betul-betul menekan kasus yang menekan mobilitas penduduk agar potensi penularan dapat dicegah. Tentunya koordinasi pusat dan daerah sangat diperlukan secara rutin agar kondisinya dapat terkendali.

“Dan setiap bantuan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dapat dikerahkan dari pemerintah pusat maupun bantuan kebijakan dan peraturan dari daerah sekitarnya,” tutup Wiku. ***/ebn

Jauh dari Standar Testing WHO, Jatim hanya 480 Orang, Jateng 411 Orang, Jabar 301 Orang

JAYAKARTA NEWS— Satgas Covid-19 mendorong daerah menambah laboratorium testing-nya, termasuk melakukan kerjasama dengan laboratorium-laboratorium swasta setempat. Hal itu guna meningkatkan hasil testing agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah.

“Ketimpangan dalam testing (Covid-19) per daerah disebabkan karena ada perbedaan kemampuan sumber daya yang dimiliki tiap daerah tersebut. Di antaranya ketersediaan lab testing berikut SDM-nya,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden.

Untuk diketahui, target standar World Health Organization (WHO) yaitu 1000 per 1 juta penduduk tiap minggunya.

Berdasarkan sumber data Kementerian Kesehatan per 6 September 2020 atau dalam sepekan terakhir ini, menunjukkan ada beberapa daerah yang telah melampaui standar dimaksud.

Di antaranya DKI Jakarta telah mencapai angka 3.084 orang yang diperiksa. Provinsi lainnya, Kalimantan Timur mencapai 2.157 orang, DI Yogyakarta mencapai 1.198 orang, Sulawesi Utara ada 1.197 orang dan Kalimantan Selatan ada 1.128 orang.

Meski demikian beberapa provinsi yang memiliki pasien Covid-19 dalam jumlah cukup besar masih belum mencapai target testing. Seperti Jawa Tengah 411 orang, Jawa Barat 301 dan Jawa Timur 480 orang.

“Tentunya daerah-daerah lain harus segera mengikuti pencapaian beberapa provinsi yang sudah berhasil tersebut. Dan para pimpinan daerah dapat segera meningkatkan itu dengan bantuan satgas di pusat,” ujarnya.

Dengan begitu diharapkan dapat menjaring kasus positif tanpa gejala lebih banyak agar betul-betul kita dapat menangani kasusnya lebih baik, deteksi dini lebih baik dan hasil akhirnya lebih baik. ***/ebn

Jumlah Kesembuhan Tertinggi Covid 19 Berada di DKI Jakarta

JAYAKARTA NEWS— Jumlah pasien sembuh dari Covid 19 semakin banyak. Kementerian Kesehatan mencatat per hari ini Selasa 8 September 2020 jumlah yang sembuh mencapai 2.306 orang. Dengan demikian total pasien yang sembuh mencapai 142.958 orang.

Mengutip informasi Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah kesembuhan tertinggi secara harian, yakni bertambah 929 kasus.

Dengan jumlah kumulatif sebanyak 36.383 kasus. Diikuti Jawa Timur yang mencatatkan kesembuhan sebanyak 342 kasus dan kumulatifnya mencapai 28.731 kasus. Lalu Jawa Tengah menambahkan 148 kasus dan kumulatifnya mencapai 10.329 kasus. 

Jumlah kasus aktif per hari ini sejumlah 48.847 kasus. Pada penambahan kasus positif baru secara nasional ada 3.046 kasus dan kini jumlah kumulatifnya mencapai 200.035 kasus. DKI Jakarta juga masih mencatatkan penambahan tertinggi sebanyak 1.014 kasus dan kumulatifnya kini menjadi 48.393 kasus. 

Diikuti Jawa Timur dengan tambahan 401 kasus dan kumulatifnya mencapai 36.342 kasus. Sementara terbanyak ketiga menambahkan kasus baru ialah Jawa Barat dengan 336 kasus dan kumulatifnya mencapai 13.045 kasus. 

Meski demikian Jawa Tengah masih berada di urutan ketiga secara nasional jumlah kumulatif secara nasional dengan 15.852 kasus. Dengan tambahan harian 237 kasus. 

Selain itu penambahan kasus kematian harian sebanyak 100 kasus dan kumulatifnya mencapai 8.230 kasus. Jumlah kematian harian tertinggi berada di Jawa Timur dengan 32 kasus dan totalnya mencapai 2.608 kasus. 

DKI Jakarta mengikuti dengan tambahan harian 21 kasus dan totalnya mencapai 1.317 kasus. Sementara Bali berada di urutan ketiga secara harian dengan tambahan 12 kasus dan totalnya mencapai 128 kasus. 

Namun total secara nasional berada di urutan ketiga ialah Jawa Tengah dengan total 1.096 kasus dan tambahan hari ini ada 6 kasus. 

Sementara jumlah suspek hari ini ada 90.952 kasus dan 32.642 spesimen yang diperiksa. Dari sebaran wilayah terjadi di 34 provinsi dan 489 kabupaten/kota. ***/ebn