JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah berkaca dengan Bali untuk melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dalam penerapan protokol kesehatan selama new normal atau tatanan kenormalan baru dilaksanakan.
“Ini kita berkaca dengan kasus Bali. Kenapa bisa lebih terkendali? Karena sistem budaya dan sistem sosial masyarakatnya yang lebih homogen dan kemudian taat kepada para tokoh dan sistem desa adatnya yang kuat sekali. Di situ ada pecalang-pecalang sangat luar biasa. Bagaimana Jatim memanfaatkan local wisdom ini, adat setempat. Bagaimana ketaatan kepada ustaz, kyai, kepada tokoh adat, ini perlu masuk ke situ,” kata Tito saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/06/2020).
Sosialisasi penerapan new normal atau tatanan kenormalan baru ke masyarakat harus terus menerus dilakukan sampai ke garis bawah. Ini memang tidak mudah apalagi di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, tidak gampang karena heterogen, individualistiknya tinggi.
“Yang kedua yang daerah heterogen mau tidak mau menggunakan struktur formal yaitu dari bertingkat sampai dengan ke kampung RT/RW, mensosialisasikan bagaimana cara penanganan,” lanjutnya.
Ditambahkannya, pelibatan swasta, di samping peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam penerapan protokol kesehatan selama penerapan new normal. Tak hanya itu, ia juga meminta Pemda mengkaji kemungkinan sanksi hukum atau sanksi sosial yang dapat dijatuhkan pada pelanggar penerapan protokol kesehatan selama new normal ini.
Mendagri Tito Karnavian beserta Dirjen Otonomi Daerah, Plt. Dirjen Keuangan Daerah, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum serta Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tiba di Bandara Juanda Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada hari ini Jumat (26/6/2020).
Kedatangan pimpinan di Lingkungan Kemendagri tersebut terkait penanganan Covid-19 dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur. Kedatangan rombongan Mendagri tersebut disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda di Lingkup Provinsi Jawa Timur.***/non
