Category: Kabar

“Kartinian” di The Ritz-Carlton Jakarta

BAGI kaum wanita sosok RA Kartini merupakan pejuang wanita yang harum namanya. Wajar jika setiap hari kelahirannya selalu dirangkaikan dengan beragam kegiatan. Di lingkungan perumahan, sekolah, lingkungan kerja, dan tempat lainnya pun turut merayakannya.

Ya, dalam rangka memperingati Hari Kartini, The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan bekerjasama dengan sebuah brand kosmetika premium internasional, Bobbi Brown, menyiapkan sebuah Makan Siang menarik khusus wanita di restoran terbarunya, yakni Asia Restaurant yang terletak di lobi hotel berbintang-5 tersebut, pada Jumat 21 April 2017.

Dengan harga Rp. 384,780 net per orang, Makan Siang di Asia Restaurant tersebut juga memberi Potongan 50 persen bagi wanita yang mengenakan busana bernuansa batik khusus pada Hari Kartini tersebut.

Maka  berarti Makan Siang tersebut harganya  jadi Rp192,390 nett. Harga tersebut sudah termasuk minuman seperti Es Teh Tawar, Manis dan Iced Lemon Tea. Seluruh wanita yang bersantap pada siang itu akan mendapat sebuah hadiah dari Bobbi Brown berupa demo make up gratis. ***

Kartu Identittas Anak di Jakarta Pusat

TERNYATA tak hanya remaja 17 tahun ke atas, orang yang sudah menikah atau orang dewasa saja yang wajib memiliki kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tapi anak di bawah 17 tahun di Jakarta Pusat pun kini wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, sebanyak ratusan Kartu Identitas Anak telah diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat selama tahun 2017 ini.

KIA hampir sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akan memberi manfaat banyak bagi anak. KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak.

Sementara itu, KIA akan terbagi atas dua jenis KIA untuk anak usia 0 sampai 5 tahun dan KIA untuk anak 5 sampai 17 tahun yang belum menikah. Dengan syarat melampirkan fotocopy kutipan akta lahir, kartu keluarga, dan KTP kedua orang tua. Dan pengurusannya dilakukan di Kantor Catatan kependudukan dan catatan sipil.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, Remon Masadian mengatakan, sejak 1 Januari hingga 11 April 2017 sudah 478 kartu identitas anak yang diterbitkan. Dokumen kependudukan ini diberikan agar setiap anak memiliki kartu identitas. “Tahap awal dimulai dari nol sampai lima tahun saat mereka membuat akta kelahiran,” ujarnya, Sabtu (15/4).

Manfaat lain dari kartu identitas anak nantinya digunakan saat akan mendaftar ke sekolah. Selain itu agar sejak dini pendataan usia anak sudah dilakukan sehingga terdaftar di sistem nasional. “Kartu ini digunakan sampai nantinya pencetakan KTP saat berumur 17 tahun,” tandasnya. ***

Pemindahan Ibukota 5: Jokowi Tak Buru-buru

DIKUTIP dari CNN Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Presiden Jokowi  tidak terburu-buru untuk memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya. Tjahjo memastikan, di sisa dua tahun pemerintahannya ini presiden masih fokus dalam membangun infrastruktur di daerah-daerah.

“Saya kira tidak meninggalkan Jakarta. Masih lama saya kira, jangka pendek belum. Presiden masih fokus infrastruktur sosial hingga tahun kelima nanti,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/04/2017).

Jokowi telah menugaskan Bappenas untuk mengkaji pemindahan Ibukota. Meski tidak dilakukan dalam waktu dekat, Tjahjo menuturkan bahwa kajian tetap dilakukan dengan serius dan komprehensif. Akses menjadi perhatian utama, sebab pemindahan ibukotasama halnya dengan membangun ulang kota pusat pemerintahan. “Memang serius, tapi waktunya belum bisa dipastikan. Membangun infrastruktur pemerintahan tidak mudah. Kalau ada sebagian di Jakarta dan di Palangkaraya repot,” tutur Tjahjo.

Beberapa kota sempat menjadi pilihan, seperti Yogyakarta. Namun, Palangkaraya dianggap memiliki keunggulan karena tak rawan gempa.

Melihat berbagai perkembangan ekonomi dan kemajuan daerah-daerah di Indonesia, serta beban Jakarta yang semakin besar, tidak menutup kemungkinan rencana yang pernah digagas Presiden Sukarno pada tahun 1950-an itu dapat segera terwujud. Menjadikan Kalimantan sebagai pusat Indonesia yang baru, mewujudkan Indonesia yang tidak lagi Jawasentris. ***

Dirangkum dari : Kompas.com dan CNN Indonesia

Pemindahan Ibukota 4: Pusat Ekonomi Baru

JAKARTA yang memiliki peran ganda sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan keuangan, dianggap terlalu berat bagi sebuah kota. Melihat hal tersebut, Indonesia Property Watch (IPW) menilai positif wacana pemerintah yang hendak memindahkan ibukota ke Palangkaraya, sebagaimana yang diwartakan oleh CNN Indonesia.

“Malah lebih bagus seperti itu. Jangan seperti saat ini kota pemerintahan, kota politik, kota bisnis. Campur semua di Jakarta, jadi tidak fokus,” terang Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda, Rabu (12/4/2017).  Apabila ibukota dipindah, maka Jakarta dapat fokus sebagai pusat bisnis. Sebab hampir seluruh pusat perkantoran berada dan beroperasi di Jakarta. “Jakarta jadi kota bisnis, itu akan lebih bagus karena dia tidak terpengaruh oleh tensi politik, demo dan segala macam. Jadi nanti yang diuntungkan itu Jakarta dan Palangkaraya,” ungkap Ali.

Sedangkan untuk Palangkaraya, akan diuntungkan karena perekonomian di daerah tersebut akan tumbuh, jelas Ali. Ia juga menyebut bahwa sektor properti di Palangkaraya akan diuntungkan karena adanya pertumbuhan pembangunan properti seperti gedung perkantoran dan perumahan.

Selain itu, Ali juga menilai bahwa pemilihan Palangkaraya sebagai ibukotanegara yang baru karena daerah tersebut memang berpotensi untuk dibagun kembali. Tidak seperti Balikpapan atau Makassar yang terbilang sulit untuk dikembangkan lagi.

“Karena kan kalau buat pemerintah itu harus ada master plan yang betul-betul baru. Jadi lebih mudah membuat satu kota baru dibandingkan dengan mengubah kota-kota lama,” ungkap Ali.

Di sisi lain, Bambang  Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan pemindahan ibukota dengan pertimbangan bahwa Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan pulau Jawa pada umumnya. “Maka, perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa,” ujar Bambang. ***

Pemindahan Ibukota 3: Palangkaraya

DIWARTAKAN oleh kompas.com, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menjelaskan, bahwa wacana pemindahan ibukota muncul beberapa waktu lalu ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya.

“Wacana ini muncul ketika Presiden beberapa waktu lalu, bukan tahun ini ya, tahun kemarin, berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu muncul di sana bahwa ada keinginan masyarakat di sana yang mengacu pada statement yang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno, untuk dijadikannya ibukotanegara di Palangkaraya,” ungkap Johan.

Johan juga menegaskan bahwa pemindahanibukotanegarabukanlah persoalan kecil, tapi membutuhkan kajian yang mendalam. Presiden telah memerintahkan kepada Bappenas untuk mempelajari dan melakukan kajian terkait hal itu.

Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kajian itu akan rampung pada 2019 mendatang. “Tahun 2019 mungkin penetapan (hasil kajian) saja,” ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Kajian tersebut berdasarkan fakta bahwa adanya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara di pulau Jawa dengan pulau lainnya. Pembangunan di pulau Jawa lebih tinggi dibanding pulau-pulau lain di Indonesia.

Jika hasil kajian menunjukkan bahwa ibukota dipindah ke Palangkaraya, maka Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan. Kantor pemerintahan dan kementerian saja yang akan dipindahkan ke Palangkaraya.

Meski belum dapat memberi tahu lebih lanjut mengenai sumber pendanaan pemindahan Ibukota, Bambang memastikan pihaknya akan membuat skema khusus agar pemindahan Ibukota tersebut tidak membenani APBN. ***

Pemindahan Ibukota 2: Wacana yang Muncul Kembali

KINI setelah lebih dari 50 tahun, wacana pemindahan ibukota negara kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya pada 2013 pada masa pemerintahan SBY, wacana tersebut sempat muncul, namun tidak terealisasi. Diwartakan oleh kompas.com, terkait wacana pemindahan ibukota negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan kajian terkait daerah-daerah yang layak dijadikan Ibukota.Salah satu alasan pemindahan ibukota yaitu agar letak pusat pemerintahan menjadi lebih stategis.

Untuk mewujudkan wacana terswbut, Bappenas telah membentuk tim yang akan melakukan kajian kelayakan daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai ibukotanegara yang baru. “Ini baru mau dibentuk semacam teknis pengkajiannya seperti apa. Kalau daerahnya di mana saja kami belum tahu, yang pasti kami mengkaji syarat-syarat untuk menjadi ibukota itu apa saja sih, secara lingkungan, geografi, sosial politik seperti apa,” tutur Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Arifin Rudiyanto di Jakarta, Senin (10/4/2017).

Arifin juga menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan Bappenas akan mencontoh beberapa negara yang sebelumnya telah melakukan pemindahan ibukotanegaranya. Mempelajari bagaimana negara Brazil dan Kazakhstan memindahkan ibukotanya, dan variabel-variabel apa saja yang cocok diterapkan di Indonesia.

Menurutnya, Jakarta ke depan sudah semakin sumpek, sehingga Bappenas berencana memindahkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi saja. Sementara untuk pusat pemerintahan, Bappenasakan mencari wilayah yang memenuhi syarat secara lingkungan, letak geografis dan lainnya, sebagai ibukota baru.

Untuk wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Arifin tidak menyebut secara pasti. Menurutnya hal tersebut harus terlebih dahulu dilakukan kajian secara teknis. ***

Pemindahan Ibukota 1: Sukarno dan Pusat Indonesia Baru

WACANA pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno. Hal tersebut mengingat bahwa sejak 1957, Soekarno telah meramalkan pertumbuhan ekonomi dan populasi di pulau Jawa, khususnya Jakarta, akan menjadi tidak terkendali.

Pertimbangan Sukarno dalam memilih Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan, dikarenakan letaknya yang di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Palangkaraya berada di pulau Kalimantan yang merupakan pulau terbesar di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Palangkaraya, Sukarno menilai kota tersebut memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan di masa mendatang. Di kota tersebut, Sukarno juga memiliki visi memadukan transportasi sungai dan jalan raya laiknya di negara-negaramaju.

Gagasan Sukarno untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Tengah tersebut rupanya dicatat oleh Wijanarka dalam bukunya yang berjudul ‘Soekarno dan Desain Rencana Ibukota RI di Palangkaraya’.

Dikutip dari CNN Indonesia, Wijanarka dalam bukunya menuliskan pernyataan Sukarno sebagai berikut: “Jadikan Kota Palangkaraya sebagai modal dan model”, ucap Sukarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan Palangkaraya pada 17 juli 1957.

Wijanarka dalam bukunya menjelaskan bahwa pemindahan ibukota ke Palangkaraya guna menghilangkan sentralistik Jawa. Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa merupakan konsep pembangunan peninggalan belanda. “Soekarno ingin membangun ibukota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah,” tulis Wijanarka.

Dalam bukunya, Wijanarka mencatat bahwa untuk mewujudkan pemindahan ibukota, Sukarno telah menceritakan idenya kepada beberapa insinyur Rusia yang lantas membangun jalan raya di lahan gambut.

Namun impian tersebut kandas ketika 1965 Sukarno dilengserkan oleh Orde Baru, yang sebelumnya diawali dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 1960-an. Presiden Soeharto sebagai presiden yang baru, tak ingin melanjutkan pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya. Akhirnya Jawa kembali menjadi pusat semua aspek kehidupan dan perekonomian Indonesia. ***

Pemprov DKI Bentuk Relawan Siaga Bencana

HUJAN deras, banjir, angin puting beliung, kebakaran, dan lainnya adalah bencana yang datangnya tak terduga. Untuk itu perlu kesiapan dan kesiagaan dalam menghadaoimua, sehingga mampu meminimalisir kerugiaan yang ada.

Untuk menghadapi bencana yang yang datangnya tak terduga ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk Relawan Siaga Bencana. Forum ini beranggotakan 37 organisasi penggiat penanggulangan bencana yang akan aktif membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

“Melalui forum inilah mereka akan diberikan apresiasi. Saya harap forum ini bisa terus berkembang dengan baik,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono usai apel deklarasi pembentukan Relawan Siaga Bencana, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/4).

Sementara, Kepala BPBD DKI Jakarta, Husein Murad mengatakan, dalam penanganan bencana diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Sehingga, bencana dapat ditangani dengan cepat dan tepat. “BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai SKPD yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu,” tandasnya. ***

Lounge Umrah dari JAS

KABAR gembira bagi Anda yang hendak menjalani ibadah umrah. Kini, Anda bakal mendapatkam sebuah pelayanan yang nyaman dan menjanjikan, yang membuat Anda semakin nyaman dalam menjalani umrah.

Baru-baru ini, PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS) bekerjasama dengan PT Tria Papua Avia (TripAvia) melaksanakan penandatanganan kerja sama untuk peluncuran “Lounge Umrah”.  Hadir sebagai saksi  Asosiasi Penyelenggara Haji-Umrah In-Bound Indonesia (Asphurindo)

Syahrul Tahir, Dirut PT TripAvia yang mengelola layanan Lounge Umrah ini mengatakan, tujuan pendirian Lounge Umrah adalah untuk memperlancar proses kedatangan dan keberangkatan penumpang di Bandara Soekarno Hatta.

“Ini merupakan layanan satu pintu yang disiapkan asosiasi untuk para anggotanya. Memang dari empat Asosiasi Haji-Umrah di Indonesia, Asphurindo merupakan salah satu asosiasi yang memiliki 142 anggota, termasuk PT TripAvia,” kata Syahrul Tahir.

Terkait peluncuran ini, JAS mendukung operasional “Lounge Umrah” yang berlokasi di Bandara Hotel lewat layanan perusahaan yang dinamakan Airport Special Assistance (ASA). Bentuk dukungan tersebut antara lain, ASA mengurus proses pre check-in, dimana dokumen perjalanan akan diberikan oleh panitia sehari sebelumnya.

Kemudian, penyiapan bagasi penumpang untuk selanjutnya dilakukan proses check in bagasi setelah penumpang tiba di terminal. Bagasi diverifikasi lebih dulu supaya tidak tertukar. Selanjutnya adalah penyiapan boarding pass bagi seluruh penumpang sehingga antrean dapat dikurangi. Terakhir, petugas ASA juga akan mengantar seluruh peserta umrah sampai ke boarding gate.

Sementara itu, Adji Gunawan, Dirut JAS Airport Services mengatakan, bahwa pihaknya bersyukur dipercaya oleh PT TripAvia dan Asphurindo. ***

Bawa Bekal dari Tupperware

MEMBAWA bekal makanan bergizi ke sekolah merupakan salah satu pendidikan kesehatan yang terus disebarkan kepada guru dan murid. Dengan begitu orang tua dan guru bisa melatih anak untuk tidak jajan sembarangan dan berhemat.

Selain itu, orang tua dan guru juga dapat mengontrol asupan gizi dan kebersihan makanan bagi anak-anak. Memasuki tahun ke-26 kehadirannya di Indonesia, Tupperware Indonesia meluncurkan Kampanye Tupperware Bawa Bekal yang dimulai Maret hingga Akhir April 2017.

Dalam rangka hari bawa bekal nasional yang jatuh pada 12 April 2017, Tupperware Bawa Bekal mendatangi 110 Sekolah Dasar Se-Jabodetabek, untuk menumbuhkan kebiasaan membawa bekal sejak dini melalui program Tupperware Aku Anak Sehat (AAS).

Program AAS tahun ini dimulai di bulan April dengan mengusung tema “Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Membawa Bekal Ke Sekolah”. Dalam program ini dibagikan 20.000 produk bekal gratis kepada anak-anak SD.

Digelar juga seminar Parenting ke 10 Sekolah Dasar di JaBoDeTaBek. Tujuan dari seminar ini untuk memberikan informasi dan mengedukasi para orang tua mengenai manfaat membawabekal.

Anak-anak juga diajak untuk menyaksikan video kartun Tiwi & Tedi, yakni mascot dari program AAS. Digelar juga Dongeng Boneka, story telling mengenai ajakan ke anak-anak untuk membawa bekal sehingga tidak jajan sembarangan. ***