Histori - Jayakarta News

Kerja Sama Lawan Narkotika dan Radikal Terorisme

JAYAKARTA NEWS— Radikal terorisme dan narkotika keduanya merupakan ancaman yang terus membayangi tidak hanya di Indonesia melainkan di penjuru dunia. Dalam menghadapinya dibutuhkan sinergi dan kerja sama yang baik mengingat keduanya mengancam keutuhan generasi muda. Menyadari hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan BNPT sepakat melakukan kerja sama menanggulangi radikal terorisme dan narkotika di masa mendatang.

Koordinasi untuk meningkatkan kerja sama keduanya tertuang dalam audiensi yang diselenggarakan di Kantor BNPT Jakarta. Jajaran BNPT yang hadir menyambut jajaran BNN dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi beserta pejabat eselon 2 lainnya. Adapun jajaran BNN dipimpin oleh Sekretaris Utama BNN, Irjen. Pol. Drs. Adhi Prawoto, S.H. dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Drs. Dunan Ismail Isja, M.M. beserta jajaran.

Adapun pertemuan antara jajaran pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bertujuan untuk melakukan diskusi, berbagi informasi, dan menyamakan persepsi terkait kerja sama yang sedang dalam proses berjalan. Sebelum pertemuan kali ini, rapat-rapat pembahasan perjanjian kerja sama telah diselenggarakan.

Kolaborasi antara keduanya vital dilaksanakan mengingat bahaya radikalisme dan narkotika mengancam generasi penerus bangsa. Kesamaan bahaya tersebut meliputi target dari kelompok radikal dan pengedar narkoba yang mengincar anak muda. Di kemudian hari, pengaruh yang diberikan dari keduanya berdampak korosif bagi kesatuan dan keutuhan NKRI.

Ditemui di akhir rapat, baik Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis maupun Drs. Adhi Prawoto sepakat kolaborasi BNN dan BNPT dalam menghadapi narkoba dan radikalisme sebagai bahaya dan ancaman serius perlu dilakukan.

Dalam waktu dekat kita akan menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, ini hanya formalitas karena kerja sama antara BNN dan BNPT tidak terbatas sebelumnya, sebelum ada PKS ini dan nanti setelahnya kami terus bekerja sama,” ujar Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT.***/bnpt/ebn

Jika Kondisi Kondusif Pembatasan Internet di Papua akan Dicabut 5 September

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan keterangan pers di media center Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (3/9/2019)–foto humas kemenko polhukam

JAYAKARTA NEWS— Menko Polhukam Wiranto menyatakan pembatasan internet di Papua akan dicabut pada Kamis 5 September mendatang. Dengan catatan, situasi dan kondisi di sana sudah benar-benar kondusif.

“Kondisi daerah sudah stabil, tetapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis prediksi keamanan, kita masih mohon waktu sebentar. Tanggal 5 nanti kalau keadaan betul-betul kondusif kita buka kembali internet,” kata Wiranto pada di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9) siang. Demikian informasi yang disampaikan Humas Kemenko Polhukam.

Diperoleh informasi bahwa setelah beberapa hari terakhir diserbu dengan berita bohong atau hoaks, provokasi, dan hasutan, suasana di Papua maupun Papua Barat saat ini sudah mulai kondusif. Menko Polhukam Wiranto bahkan menyebutkan, hoaks sudah berkurang, hasutan-hasutan sudah hampir tidak ada, tone nya sudah positif, negative 10 persen dan yang positif 90.

Untuk itulah, Menko Polhukam Wiranto mengaku sudah berkoordinasi dengan Panglima, Kapolri dan Kepala BIN mengenai kemungkinan mencabut pembatasan media sosial, pelemotan atau pembatasan internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya Wiranto menyampaikan, bahwa pembatasan media sosial, pelemotan atau pembatasan internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat merupakan reaksi dari satu kondisi yang terjadi dan dapat membahayakan keamanan nasional.

“Karena banyak yang campur tangan dan menggunakan kesempatan untuk ikut-ikutan, serta mengacaukan keadaan itu dengan alat media sosial atau internet,” terang Wiranto.

Menko Polhukam menjelaskan, pada saat masyarakat melihat banyaknya hoax, hasutan, dan tone negative tentang apa yang terjadi di sana, maka akan menambah keadaan menjadi kacau sehingga sulit bagi aparat keamanan untuk menstabilkan daerah itu. Oleh karena itu, sesuai dengan UU yang ada sebagian daerah dibatasi jaringan internetnya.***/setkab/ebn

Penasaran! Para Tokoh Dunia Bertanya Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri berbincang dengan mantan PM Jepang Yukio Hatoyama– foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur ternyata menarik perhatian para tokoh dunia. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang rencana tersebut dan latar belakang pemindahan. Pertanyaan itu ditujukan kepada Megawati Soekarnoputri, Presiden RI Kelima, saat acara ramah-tamah sebelum pembukaan DMZ International Forum on the Peace Economy di Seoul, Kamis (29/8).

Megawati berbincang santai bersama mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder, mantan PM Jepang Yukio Hatoyama, Presiden pertama Mongolia Punsalmaagiin Ochirbat, serta beberapa tokoh penting lainnya dari Rusia, AS, dan Norwegia di ruang tunggu forum yang digelar di Hotel Lotte. Mereka merupakan para pembicara di Forum DMZ.

Uniknya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ternyata menjadi topik menarik bagi para pembicara.

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri bersama mantan PM Jepang Yukio Hatoyama (kiri) dan mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder— foto istimewa

Awalnya Kepala National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences NRC, Korsel, Seong Kyoung Ryung yang bertanya kabar pemerintah Indonesia akan memindahkan ibukota negara.

“Ini langkah pertama setelah mungkin lebih dari lima tahun untuk membicarakan hal ini sebelum akhirnya diputuskan,” kata Megawati yang duduk di antara mantan PM Jepang Yukio Hatoyama dan mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder.

Seong yang merupakan ketua panitia Forum DMZ pun bertanya apa karena Pulau Jawa akan tenggelam jadi alasan pemindahan itu. “Oh tentu saja tidak,” ujar Megawati sambil tertawa. Seong dan pembicara lainnya pun tertawa bersama mendengar jawaban Megawati.

“Jakarta sebagai ibukota negara sekarang crowded sehingga diputuskan untuk memindahkan ke Kalimantan Timur. Sepertinya butuh lima tahun untuk pindah ke Kalimantan Timur. Pemindahan itu tidaklah mudah,” papar Megawati.

Seong pun menjelaskan Korsel juga sebenarnya memindahkan pusat pemerintahan sekitar tujuh tahun lalu. “Bila diperlukan, Pemerintah Indonesia bisa belajar dari pengalaman Korsel,” tambah Seoung.

Pembicara lain bertanya sudah berapa kali Megawati ke Pyongyang.

“Saya sudah beberapa kali ke Pyongyang dan demikian juga ke Seoul. Jadi sudah bolak balik,” jawab Megawati.

Usai para tokoh beramah tamah, semua pembicara diabadikan dalam sebuah momen foto bersama. Acara dimulai dengan sambutan melalui video Perdana Menteri Korsel Lee Nak-yon, dilanjutkan Megawati menjadi pembicara pertama yang menyampaikan pandangannya di forum itu.

Forum Internasional DMZ untuk Ekonomi Damai itu diselenggarakan oleh The Korean Institute for International Economy Policy (KIEP) dan National Research Council for Economics, Humanities, and Social Sciences (NRC). Tema forum adalah ‘ekonomi damai dan kesejahteraan di Semenanjung Korea dan sekitarnya’.***/ebn

Fadli Zon: Tidak Ada Urgensinya Pindahkan Ibu Kota Negara

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI–foto dpr.go.id

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon kembali menegaskan tidak ada urgensinya saat ini untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pasalnya, menurut Fadli kondisi ekonomi bangsa sedang kesusahan.

“Kalau ekonomi tumbuh dua digit seperti 10, 15 atau 20 dan 25 persen barulah Oke, ataupun kalau ada split capital. Artinya, wilayah yang dianggap dekat, infrastrukturnya mudah dengan biaya yang lebih murah, mungkin akan lebih masuk akal. Namun itu pun tetap harus bertahap,” ujar Fadli Zon saat kepada wartawan usai Rapat Paripurna peringatan HUT DPR RI ke-74 di lobi Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa surat yang dikirim oleh pemerintah sudah sampai ke DPR RI, namun surat tersebut masih bersifat umum dan belum disertai dokumen-dokumen terkait lainnya.

Surat tersebut pun harus melalui proses, mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan, bisa dipastikan pembahasan pemindahan ibu kota akan dilakukan oleh Anggota DPR RI periode berikutnya.

“DPR periode saat ini akan berakhir pada akhir September 2019 nanti. Banyak prioritas lainnya yang harus diselesaikan, seperti undang-undang yang harus segera dirampungkan. Bisa dipastikan DPR periode mendatanglah yang akan membahasnya. Itupun belum tentu selesai, kalau memang targetnya 2023. Memang gampang memindahkan ibukota? Memindahkan ibu kota Negara itu harus terencana, 10, 15, atau 20 tahun baru masuk akal. Itupun bertahap. Tidak bisa dalam waktu 2-3 tahun seperti ini,” paparnya.

Jika ingin berandai-andai, tambah Fadli, jika Presiden keukeuh ingin memindahkan ibukota, selain harus memindahkan tiga puluh empat Kementerian, pemerintah juga harus memindahkan kantor lembaga Negara yang ada, termasuk kedutaan-kedutaan besar yang ada di Jakarta.

“Di Myanmar, Pemerintah Myanmar memindahkan ibukota Negara namun kedutaan besarnya tidak ada yang mau ikut pindah. Ini tentu akan menimbulkan masalah ke depannya,” pungkas Fadli.***/dpr/ebn

Ketua Komisi I DPR: Tangkap Pelaku dan Aktor Intelektual Kerusuhan di Papua

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari–foto dpr.go.id

JAYAKARTA NEWS— Gerakan separatis bersenjata (GSB) diduga menunggangi aksi masa di Deiyai, Papua, yang menyebabkan satu anggota TNI gugur dan enam anggota TNI-Polri terluka akibat panas dan bacokan saat bertugas di sana.

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari sebagaimana dikutip dari lama dpr.go.id, prihatin dan mengutuk hal tersebut. “Saya turut berbela sungkawa kepada semua keluarga prajurit TNI dan Polri yang gugur dan terluka, saya meminta penegakan hukum dan kejar semua pelaku, dalang dan aktor intelektual jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang di bawah kendali GSB dan melakukan kekejian terhadap Prajurit dan Rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Menurut politisi F-PKS ini, TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut. Ia meyakini situasi dan kondisi di lapangan dapat dianalisis untuk diambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini. Pemerintah harus jadikan krisis Papua ini sebagai prioritas yang harus segera ditangani. Ini sudah mendesak, sebelum jatuh korban yang semakin banyak lagi. Masalah-masalah lain juga penting, tapi tidak mendesak, hendaknya jangan hanya sibuk berkutat di situ saja. Bila kita gagal menangani krisis Papua bisa jadi akan membawa negara kita ke arah perpecahan dan disintegrasi yang merembet di mana-mana. ” tegasnya.

Abdul Kharis juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan Separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan nyawa, darah, keringat dan air mata yang sejak berpuluh puluh tahun lamanya tumpah di sana, terutama pengorbanan para pahlawan yang berguguran merebut dan mempertahankan kedaulatan kita di Papua.

Politisi dapil Jawa Tengah V ini menjelaskan keberingasan kelompok GSB yang menunggangi demonstran dan merebut senjata jelas tujuan mereka merongrong keamanan dan membuat kekacauan. Dalam menangani demontrasi, TNI dan Polri bertindak dengan benar dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ats dasar itu, Ia juga meminta agar dunia internasional membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif.

“Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkas Kharis. ***/dpr/ebn

Kemenhub Siapkan Infrastruktur Angkutan Massal yang Terintegrasi di Ibu Kota Baru

JAYAKARTA NEWS— Menyusul keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Kementerian Perhubungan akan menyiapkan sejumlah infrastruktur Angkutan Massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di daerah tersebut.

“Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta. Demikian informasi dari humas Kemenhub.

Menhub menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.

“Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti, Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).

“Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan. ***/setkab/ebn

Ini Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Penandatanganan kesepakatan tentang Hari Libur Bersama dan Cuti Bersama 2020—foto humas Kemenko PMK

JAYAKARTA NEWS— Hari libur nasional 2020 telah disepakati yakni 16 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang dipimpin oleh Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/8) pagi.

Para menteri yang hadir dalam RTM itu, yaitu Menteri PAN RB Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada prinsipnya menyetujui usulan libur nasional dan cuti bersama yang disampaikan oleh Menko PMK Puan Maharani. Hanya Menteri Agama yang meminta agar ke depan penyebutan Hari Raya Nyepi untuk Umat Hindu diganti menjadi ‘Hari Suci Nyepi’.

Menko PMK selanjutnya mengajak para menteri untuk menyimak ketentuan cuti bersama terutama untuk Hari Raya Idul Fitri terkait arus mudik dan balik Lebaran. “Infrastruktur kita semuanya di tahun depan (2020, red) Inysa Allah sudah lebih baik dari tahun ini, semoga tidak banyak kendala berarti dan pengamanan serta transportasi selama mudik dan balik juga berjalan dengan lancar,” kata Puan sebagaimana dirilis humas Kemenko PMK.

Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi Pemerintah dan Swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, tambah Menko PMK, kesepakatan Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2020 ini juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara; Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Kepres 251/1967 tentang Hari Libur Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 10 Tahun 1971; dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Usai rapat, Menko PMK dan para menteri kemudian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020.

Adapun Libur Nasional dan Cuti Bersama yang disepakati antara lain:

1. Januari, Tahun Baru 2020 Masehi
2. 25 Januari, Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3. 22 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4. 25 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5. 10 April, Wafat Isa Al Masih
6. 1 Mei, Hari Buruh Internasional
7. 7 Mei, Hari Raya Waisak 2564
8. 21 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
9. 24-25 Mei, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10. 1 Juni, Hari Lahir Pancasila
11. 31 Juli, Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI
13. 20 Agustus, Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14. 29 Oktober, Maulid Nabi Muhammad SAW
15. 25 Desember, Hari Raya Natal

Cuti bersama sebagai berikut:
• Tanggal 22, 26 dan 27 Mei (Hari Jumat, Selasa dan Rabu), Cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri.
• Tanggal 24 Desember (Hari Kamis), Cuti Bersama untuk Hari Raya Natal.

***/setkab/ebn

Wow! Antrean Berangkat Haji Malaysia Sampai 120 Tahun

ILustrasi–pemberangkatan haji–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS—Selama ini masyarakat mengira bahwa antrean berangkat haji Indonesia sangat lama bisa sampai puluhan tahun. Namun tahukah anda bahwa ternyata Indonesia bukan yang terlama. Indonesia yang memiliki kuota haji terbesar, masih kalah dengan Malaysia. Antrean haji Malaysia bisa sampai 120 tahun, sedang Singapura 34 tahun.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan para Konsul Haji Negara ASEAN dan Sri Langka, di Jeddah, Arab Saudi, kemarin (27/8).

“Antrean berangkat haji Malaysia itu sampai 120 tahun. Kalau di Singapura mencapai 34 tahun. Untuk Indonesia, kalau di rata-rata, lama antrean berangkat hajinya pada kisaran 20 tahun,” kata Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Djumali usai menghadiri pertemuan para Konsul Haji Negara ASEAN dan Sri Langka itu.

Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per hari ini mencatat, antrean haji paling pendek adalah 9 tahun atau keberangkatan tahun 2028 di tiga kabupaten, yaitu: Landak (Kalbar), Buru Selatan (Maluku), dan Kepulauan Sula (Maluku Utara). Sedang antrian terpanjang adalah 41 tahun atau keberangkatan tahun 2060 di Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Menurut Endang Djumali, Indonesia adalah negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia, yaitu: 231.000. Jemaah haji Indonesia terbagi sampai 529 kelompok terbang pada fase pemberangkatan ke Tanah Suci dan pemulangan ke Tanah Air.

Rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (BPIH) pada kisaran 2.500 dollar AS. “Dalam penyelenggaraan ibadah haji 1440H, Indonesia melibatkan total 4.200 petugas,” jelas Endang.

Ia membandingkan dengan kuota terbanyak kedua di antara negada-negara ASEAN adalah Malaysia. Tahun 1440H/2019M, Malaysia mendapat 33.000 kuota. Menurut Endang, jemaah Malaysia diterbangkan ke Arab Saudi dengan 69 penerbangan. Total ada 700 petugas yang terlibat BPIH Malaysia rata-rata 2.500 dollar AS.

Negara dengan urutan kuota ketiga terbesar di ASEAN adalah Thailand. Tahun ini, negeri Pagoda ini mendapat 8.500 kuota yang dibawa dalam 58 penerbangan. BPIH Thailand sebesar 180.000THB atau sekitar 5.888 dollar AS. Total ada 130 petugas asal Thailand dan 50 petugas lokal yang dilibatkan dalam penyelenggaraan haji 1440H. “Antrian di Thailand sangat pendek, hanya 1 tahun,” jelas Endang.

Untuk Singapura, kata Endang, kuota haji tahun ini berjumlah 1.500, dibawa dengan 40 penerbangan. Jemaah Singapura harus membayar BPIH pada kisaran 8.000-13.000 dollar AS. Adapun petugas yang terlibat tahun ini berjumlah 100 orang.

Brunei Darussalam menjadi negara ASEAN pada urutan jumlah kuota berikutnya, yaitu hanya 1.000. Jemaah Brunei cukup dibawa dengan 4 penerbangan ke Tanah Suci dan saat pulang. BPIH Brunei sebesar 4.000 dollar AS dengan lama antrian 3 tahun. “Brunei melibatkan 35 petugas dalam gelaran haji tahun ini,” ujar Endang.

Bagaimana dengan Sri Langka? Negara ini mendapat 4.000 kuota. Jemaahnya diterbangkan dengan 100 penerbangan. BPIH Sri Langka rata-rata 17000SAR. Pada musim haji tahun ini, Sri Langka melibatkan 150 petugas. “Antrian jemaah cukup pendek, hanya 1 tahun,” tandas Endang.***/setkab/ebn

Akhirnya Kantor Imigrasi Kuala Tungkal Punya UPL di Kabupaten Muaro Jambi

Bupati Muaro Jambi Masnah Busro resmikan UPL Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal di Kabupaten Muaro Jambi, Senin (26/8/2019)–foto humas

JAYAKARTA NEWS— Akhirnya harapan masyarakat agar Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal meningkatkan pelayanan pembuatan paspor terwujud. Mereka tidak perlu lagi mengantri berlama-lama, lantaran kini Kantor Imigrasi telah membuka Unit Layanan Paspor (UPL) di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam Sambutan peresmian UPL, Bupati Muaro Jambi Masnah Busro menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan pikiran, tenaga, kemampuan dari semua stakeholder terkait, dalam pendirian ULP ini. “Semoga dalam peresmian ULP ini dapat memberikan Multiplier Effect yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi,” ujar bupati, Senin (26/8/2019). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Peresmian UPL Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal di Kabupaten Muaro Jambi–foto humas

“Semoga kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan terjalin lebih erat sehingga sinergi dan kolaborasi yang menjadi tujuan bersama dapat dicapai,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili Direktur Jenderal Imigrasi, Sulistiarso, Analis Keimigrasian Ahli Utama Ditjen Imigrasi dalam sambutannya menyatakan, ULP di Muaro Jambi adalah ULP plus dimana dari segi bangunan, sarana dan prasarana sudah melebihi standar ULP dan sudah sangat layak menjadi Kantor Imigrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Sulistiarso juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Muaro Jambi sehingga pendirian UPL bisa terwujud. “Pendirian ULP seperti ini akan dijadikan role model dalam pendirian ULP di tempat lain,” tambahnya.

Untuk diketahui, langkah inovatif ini (pendirian UPL) telah diinisiasi sejak kurang lebih 7 bulan lalu di mana ada permasalahan antrian permohonan paspor. Kehadiran ULP diharapkan menjadi jawaban atas masukan dan saran dari masyarakat akan lamanya antrian permohonan paspor tersebut. Selain itu, ULP di Muaro Jambi ini merupakan upaya jajaran Kantor Imigrasi Kuala Tungkal dalam memperluas jangkauan layanan keimigrasian demi lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Respon cepat dari jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal dalam mendirikan ULP tersebut mungkin sulit terwujud tanpa kerjasama sinergis antara Jajaran Kantor Imigrasi Kuala Tungkal, Kanwil Kemenkumham Jambi, Ditjen Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini Bupati Muaro Jambi yang dengan sangat terbuka serta responsif memfasilitasi sepenuhnya proses persiapan berdirinya Unit Layanan Paspor di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam proses pendirian ULP ini, Bupati Muaro Jambi sangat supportive dengan memberikan izin pemanfaatan 2 bangunan gedung eks dinas ESDM dan sebidang tanah yang sangat memadai serta membiayai sepenuhnya operasional gedung ULP.

Pada umumnya, ULP merupakan cabang operasional dari Kantor Imigrasi yang penyediaan gedung dan lahan nya menjadi tanggung jawab Kantor Imigrasi. Namun, dalam hal pendirian ULP Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten setempat justru memberikan dukungan penuh, sehingga ULP Muaro Jambi ini dapat dikatakan sebagai ULP Plus dengan nilai tambah tersendiri yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kantor Imigrasi Kuala Tungkal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi merupakan salah satu success story langkah kolaboratif Pusat-Daerah demi mengedepankan aspek pelayanan publik. Kolaborasi ini menekankan prinsip whole of government dimana menerapkan keterlibatan instansi-instansi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. ***/ekk

Ayo Ikut Lomba Stand Up Comedy ‘Kritik DPR’

JAYAKARTA NEWS— Setelah sukses mengadakan lomba stand up comedy ‘Kritik DPR’ pada tahun lalu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali menggelar lomba stand up comedy. Bamsoet ingin mempertegas kepada publik bahwa DPR RI terbuka dan tidak anti kritik. Lomba digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI dan HUT DPR RI ke-74.

“DPR RI saat ini sudah menjadi parlemen terbuka. Siapa pun boleh menyampaikan kritik kepada DPR tanpa harus merasa takut. Semakin banyak yang mengkritik akan semakin bagus bagi peningkatan kinerja DPR RI,” ujar Bamsoet di Jakarta. Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan melalui stand up comedy, DPR RI ingin mengajak kaum milenial untuk melek politik sekaligus menyampaikan kritik dengan gaya zaman now. Terlebih saat ini stand up comedy tengah digandrungi masyarakat luas.

“Tradisi menyampaikan kritik melalui humor harus terus ditumbuhkembangkan di Indonesia. Melalui humor, kritik yang disampaikan akan terasa lebih segar,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai kritik melalui humor sangat efektif. Kegelisahan masyarakat terhadap berbagai persoalan dapat disuarakan melalui materi yang dibawakan para komika.

“Seorang stand up comedian yang cerdas mampu membuat orang menertawakan dirinya sendiri, meskipun dia sedang menjadi sasaran kritik tersebut. Lihat saja bagaimana para anggota DPR tertawa terbahak pada lomba stand up comedy tahun lalu, padahal saat itu mereka tengah dijadikan ‘sasaran tinju’ para komika,” tutur Bamsoet.

Sementara itu, Ketua Panitia lomba stand up comedy ‘Kritik DPR’ Iwel Sastra menjelaskan lomba ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Dari seluruh peserta yang mendaftar, panitia akan memilih 50 peserta untuk mengikuti babak penyisihan. Pendaftaran dilakukan tanpa dipungut biaya apapun.

“Pembatasan jumlah peserta ini agar dewan juri bisa menikmati penampilan peserta sambil memberikan penilaian. Pembatasan ini juga menjadi seleksi awal, karena kalau tidak dibatasi peserta bisa tembus ratusan,” papar Iwel.

Lebih jauh Iwel memaparkan, babak penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019. Sedangkan babak final akan dilaksanakan tanggal 10 September 2019. Lokasi lomba mengambil tempat di Gedung Nusantara II DPR RI.

“Pendaftaran bisa dilakukan melalui email lombastandupcomedykritikdpr@gmail.com hingga tanggal 31 Agustus 2019. Hadiah yang diberikan sangat menggiurkan. Pemenang pertama mendapatkan hadiah Rp 25 juta, pemenang kedua mendapatkan hadiah 15 juta rupiah dan pemenang ketiga mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Mari beramai-ramai mengkritik DPR tanpa perlu takut ditangkap,” pungkas Iwel. ***/ebn