Tag: partai

Megawati Ngaku Sempat Ditawari Masuk Golkar pada Era Orde Baru

Ilustrasi–Megawati bercerita–foto dok pdi perjuangan

JAYAKARTA NEWS—Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenang masa mudanya yang pernah ditawari masuk Partai Golkar ketika era Orde Baru. Namun ia tetap memilih membesarkan partai yang dahulu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

“Saya sebetulnya juga ditawari masuk Golkar, tapi saya tanya ke teman-teman di Golkar enaknya apa di sana? ‘Enak mbak pasti nanti senang’,” kata kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (2/4/2019). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Megawati lalu mengajak suaminya, Taufiq Kiemas, untuk mendiskusikan tawaran itu. Saat itu, Taufiq memintanya untuk berpikir dua kali soal tawaran Golkar. Sebab Taufiq yakin, bila memang ingin berpartai, Megawati pasti berhasil. Karena itu, daripada membesarkan Golkar, lebih baik Megawati membesarkan PDI.

Pertimbangan itu dipakai oleh Megawati. Satu hal lagi yang dia ingat, ayahnya Soekarno adalah pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Dan PNI ada di PDI. Walhasil tawaran masuk Golkar yang masuk ke Megawati itu ditolaknya.

Diapun bicara kepada Akbar Tandjung, politikus senior Golkar yang juga teman baiknya. Dia sampaikan semua pertimbangan dan memutuskan untuk masuk ke PDI.

Uniknya, kata Megawati, semua yang disebut orang Golkar soal PDI saat itu adalah hal benar. PDI disebut sepi dan isinya orang memakai sandal jepit. “Mereka bilang PDI partai miskin loh mbak, pakai sandal jepit. Lah biarin soalnya di situ ada PNI didirikan bapak saya. Akhirnya saya masuk PDI. Tapi ya memang sepi. Soro (sengsara, red),” kata Megawati.

PDI lalu bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan (PDIP). Kini, PDIP adalah partai pemenang pemilu 2014. Pada pemilu itu, mereka berhasil mengantarkan kadernya, Joko Widodo (Jokowi), menjadi presiden RI.***/ebn

Mega: Ada Orang Pemerintah Datangi Saya Bilang Hak Saya untuk Dipilih Ditiadakan

Megawati pidatopada HUT ke-46 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019)–foto istimewa

“Saya tak pernah lupa. Beberapa hari sebelum pencoblosan saya didatangi orang dari pemerintah yang mengatakan hak saya untuk dipilih ditidadakan. Tapi saya diizinkan untuk memilih. Saya jadi bingung. Badan saya satu tapi saya nggak boleh dipilih tapi diizinkan memilih,” ungkap Megawati Soekarnoputri  saat berpidato dalam HUT Ke-46 PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 10/1/2019. Dalam pidato tersebut Mega bercerita tentang perjalanan partainya selama 46 tahun, termasuk kejadian tahun 1997 ketika dia dilarang untuk dipilih.

Dirinya, tutur Mega, lalu membuat surat terbuka kepada warga PDI bahwa tidak diizinkan untuk dipilih tapi boleh memilih. “Kepada warga PDI saya meminta untuk tetap memilih partai kita PDI. Saya pikir waktu itu mereka (warga PDI)  akan menurut,” ujarnya.

Persis pada hari pencoblosan, lanjut Mega, keluarganya di Blitar ada yang meninggal dunia dan dirinya pun pergi ke Blitar. Ternyata, di sana pun selama menunggu sampai penguburan dirinya tetap ditunggu dan diminta mempergunakan hak  pencoblosan di Blitar. “Tapi saya katakan, itu tidak mungkinkarena saya harus ikut bawa jenazah ke pemakaman,” tutur Mega.

Mega mengungkapkan, dirinya sedih karena pada waktu itu banyak warga PDI tidak mau memilih. Akibatnya, suara PDI menurun drastis. Malah ada di satu tempat, PDI hanya dapat dua suara. “Tapi justru warga PDI bukannya sedih malah bersorak-sorai,” kata Mega.

Tahun 1999 ketika akan dilakukan lagi Pemilu, dirinya diberitahu boleh ikut asalkan mengubah nama. “Karena sudah kadung waktu itu selalu mengatakan ‘perjuangan’ maka ketika mengubah nama pun menjadi PDI Perjuangan yang disahkan pada 1 Februari 1999 saat kongres kelima. Jadi itulah Bapak Presiden salah satu perjalanan luar biasa dari PDI ke PDI Perjuangan.Sejarah ini selalu saya sampaikan agar partai ini punya ingatan kolektif untuk selesaikan tugas sejarah,” paparnya.

Komitmen dalam politik ialah memegang teguh dan menjaga ideologi Pancasila 1 Juni 45. Sejarah mendidik kita untuk tak lupa partai ini didirikan bukan sebagai alat kekuasan personal tapi  alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan cita cita Pancasila yakni  keadilan sosial.

“Kalau diliat kenapa umurnya 46? Karena dari saat fusi    bendera banteng moncong putih dikibarkan.  PDI Perjuangan  mengalami pasang naik dan pasang surut. Kita alami kekalahan dalam pemilu. Contoh pada 2004 dan 2009. Meskipun kalah partai ini tak pernah pilih jalan pintas, tak asal comot caleg apalagi dari parpol lain. Tak asal rekrut tokoh pendokrak elektabilitas,” tuturnya.

Memang  PDI Perjuangan adalah partai terbuka bagi siapa saia. Apa pun latar belakangnya . Tapi harus berideologi  Pancasila 1 Juni 45. Pintu PDI selalu terbuka bagi siapapun yang siap dan berani ditugaskan sebagai ‘ The Guardian of Pancasila’.

Meski terbuka, tegas Mega,  dirinya tak ingin partainya diisi oleh kader karbitan. Orang yang mengaku kader tapi ketika tidak direkomen lalu loncat ke partai lain. “Partai bagi kami bukan kendaraan lompat kekuasaan,” tegasnya.  Ada fenomena pragmatisme politik, kata Mega.  Beberapa kali peristiwa serupa terjadi di PDI Perjuangan  tapi kita tak kecil hati kehilangan politisi pragmatis seperti itu.  “Justri itu seleksi alam.  Seleksi akan memilih mana kader dan bukan kader. Secara alamiah ideologis mereka akan menyingkir atau tersingkir dari PDI P,” ucapnya.***/ebn

PDIP tak Gunakan Dana Bantuan APBN untuk Kampanye Pemilu 2019

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa dana bantuan parpol dari APBN tidak digunakan untuk kepentingan kampanye pemilu 2019. Untuk kepentingan kampanye, PDIP memakai sistem gotong royong namun memastikan akuntabilitasnya melalui audit independen.

Sesuai peruntukannya yang diatur undang-undang, dana bantuan parpol dari APBN itu dipakai untuk pembiay

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Dajrot Saiful Hidayat–foto istimewa

aan pendidikan politik. Berbicara sebelum melaksanakan Safari Politik Kebangsaan IV menyusuri Banten, Hasto mengatakan, PDIP adalah salah satu parpol yang memperkuat lembaga kepemimpinan negara lewat kaderisasi parpol.

“Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tapi juga mengikuti sekolah partai. Itu dana APBN yang dipakai,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (20/12).

Sementara untuk dana kampanye pemilu, PDIP memakai sejumlah sumber. Yang pertama adalah iuran anggota. Ujar Hasto, PDIP adalah parpol pertama yang punya rekening gotong royong yang diaudit akuntan publik.

Sumber kedua adalah caleg yang bergotong royong. Dana para caleg itu dikelola sendiri. Cuma semuanya harus dilaporkan kepada partai.

“Laporannya kami integrasikan bersama-sama ke KPU,” kata Hasto.

Sumber ketiga adalah dana dari DPP PDIP yang diperoleh dengan bergotong royong. Kata Hasto, gotong royong adalah tradisi partainya. Sebagai contoh, di Pilgub Jawa Tengah, demi memenangkan cagub Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menyumbang Rp150 juta untuk kampanye pemenangan.

“Ini model yang kami bangun, sehingga beban tak hanya di calon kepala daerah atau caleg saja, tapi kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,” ujar Hasto.

“Di pilpres kami juga gotong royong. Contoh kami ke daerah. Safari politik misalnya. Ini kan gotong royong. Di situ itu yang kami kampanyekan adalah Pak Jokowi-KH Ma’ruf juga,” pungkas Hasto.***/ebn