Nasional - Jayakarta News

Aturan Ekspor Kendaraan CBU Disederhanakan

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi sejumlah menteri meluncurkan Simplifikasi Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU), di PT. Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Rabu (13/2) pagi. (Foto: EKON)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan ekspor. Kali ini melalui simplifikasi prosedur ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh/Completely Build Up (CBU) dengan menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi tertanggal 11 Februari 2019.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah mendorong percepatan proses ekspor dengan memberikan kemudahan berupa: (i) pemasukan kendaraan CBU ke Kawasan Pabean tempat pemuatan sebelum pengajuan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), (ii) pemasukan tidak memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE), dan pembetulan PEB paling lambat 3 hari sejak tanggal keberangkatan kapal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyederhanaan aturan tersebut akan mempermudah proses dengan mengintegrasikan data yang masuk pada in-house system Indonesia Kendaraan Terminal dan sistem DJBC untuk kemudian dilakukan barcode scanning terhadap vehicle identification number (VIN) setiap kendaraan bermotor yang akan diekspor.

“Proses ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan kompetitif,” kata Sri Mulyani dalam acara Launching Simplifikasi Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU), di PT. Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Rabu (13/2) pagi.

Menurut Menkeu, beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari proses ini adalah pertama, akurasi data lebih terjamin sebab proses bisnis dilakukan secara otomatis melalui integrasi data antara perusahaan, tempat penimbunan sementara (TPS), dan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Kedua, efisiensi penumpukan di gudang eksportir sehingga inventory level rendah, sehingga gudang eksportir dapat dimanfaatkan untuk penumpukan kendaraan CBU hasil peningkatan kapasitas produksi.

Ketiga, dapat memaksimalkan jangka waktu penumpukan di Gudang TPS selama tujuh hari karena proses pengelompokan dan final quality control sebelum pengajuan PEB dapat dilakukan di TPS.

Keempat, menurunkan biaya truk karena jumlah truk berkurang dan mitra logistik tidak perlu investasi truk dalam jumlah banyak. Selain itu, pemakaian truk menjadi lebih efisien dan maksimal karena digunakan setiap hari dan merata jumlah ritasenya.

Sebelum aturan baru ini berlaku, setiap kendaraan bermotor yang akan diekspor wajib mengajukan PEB, menyampaikan NPE, dan apabila terdapat kesalahan maka pembetulan jumlah dan jenis barang harus dilakukan paling lambat sebelum masuk Kawasan Pabean sehingga waktu yang diperlukan lebih lama.

Ditambah masih diperlukan proses grouping atau pengelompokan ekspor yang sangat kompleks, seperti berdasarkan waktu keberangkatan kapal, negara tujuan, vehicle identification number (VIN), jenis transmisi, sarana pengangkut, waktu produksi, dan lainnya.

Bahkan, beberapa perusahaan manufaktur yang tidak memiliki yard/lapangan harus menyewa yard/lapangan di tempat lain untuk melakukan kegiatan di atas.

Produsen Kendaraan Terbesar

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berharap tambahan keuntungan kompetitif tersebut berdampak positif pada kepercayaan prinsipal agar Indonesia menjadi negara produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara, dan 12 besar dunia yang menjadi basis ekspor kendaraan ke seluruh dunia.

Selain itu, penyederhanaan aturan ini dapat menurunkan tingkat stok rata-rata sebesar 36 persen dari 1.900 unit/bulan menjadi 1.200 unit/bulan, menurunkan kebutuhan truk untuk transportasi sebesar 19 persen per tahun dari 26 unit menjadi 21 unit, serta menurunkan biaya logistik hingga 10 persen yang terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya angkut truk serta bahan baku langsung dan tidak langsung.

Mekanisme ekspor baru ini, lanjut Menkeu, juga membuat biaya logistik penyimpanan dan handling akan turun menjadi sebesar Rp600 ribu/unit dan biaya truk menjadi sebesar Rp150 ribu/unit.

Meski demikian Menkeu berharap DJBC akan terus meneliti seluruh aspek untuk mendorong ekspor dan melihat seluruh Undang-Undang dan policy yang ada agar makin efisien dalam melayani pelaku usaha maupun peningkatan daya kompetisi dalam rangka mendorong ekspor lebih tinggi.

“Kita juga akan melakukan policy belanja untuk kementerian lain. Semuanya dalam rangka mendukung strategi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk membuat perekonomian kita kompetitif dan sehat,” papar Menkeu.

Sebagai informasi, tren ekspor dan impor kendaraan bermotor Indonesia menunjukkan angka yang membaik dalam lima tahun terakhir. Pada 2014, ekspor tercatat sebesar 51,57 persen dan impor sebesar 48,43 persen. Pada 2015, ekspor mencapai 55,40 persen dan impor sebesar 44,60 persen.

Selanjutnya, pada 2016 ekspor sebesar 61,40 persen dan impor sebesar 38,60 persen. Pada 2017, ekspor tercatat sebesar 53,16 persen dan impor sebesar 46,84 persen. Pada 2018, ekspor tercatat mencapai 63,56 persen dan impor sebesar 36,44 persen. (gun)

Harga Avtur Penyebab Tiket Pesawat Mahal, Pertamina Monopoli

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menerima banyak keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan di dalam negeri. Menurut Presiden, tingginya harga tiket pesawat ini karena harga bahan bakar pesawat yaitu avtur di Indonesia ternyata sangat mahal.

“Saya terus terang juga kaget, dan malam hari ini juga saya baru tahu tadi dari Pak Chairul Tanjung mengenai avtur. Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam.

Karena itu, Presiden Jokowi akan mengundang Dirut Pertamina terkait tingginya harga avtur di dalam negeri itu. Ia menegaskan, pilihannya hanya satu, harganya bisa sama dengan harga internasional. Kalau tidak bisa, berarti pemerintah akan masukkan kompetitor yang lain sehingga terjadi kompetisi. “Ya pilihan-pilihannya kan hanya itu, sudah enggak ada yang lain. Karena memang, ini sangat-sangat mengganggu sekali,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, karena monopoli harganya jadi tidak kompetitif, dibandingkan harga avtur dengan yang di dekat-dekat kita, terpaut kurang lebih 30-an persen. Itu yang harus dibenahi.

“Kalau ini diterus-teruskan ya nanti pengaruhnya ke apa? Ke harga tiket pesawat karena harga avtur itu menyangkut 40 persen dari cost yang ada di tiket pesawat. Ya besok saya panggil aja,” tegas Presiden seraya menambahkan, Pertamina kemarin laporan lisan kepada dirinya untungnya sudah ada di atas Rp20 triliun.

Presiden meyakini kalau tidak dimonopoli, pasti banyak yang antre untuk menjual avtur di bandara-bandara di tanah air. “Semuanya memang harus ada kompetisi. Kalau ada kompetisi itu akan ada sebuah persaingan yang sehat. Kalau ada persaingan sehat, akan ada efisiensi di semua cost yang ada. Arahnya ke situ,” ujar Presiden menjawab wartawan usai acara gala dinner PHRI. (gun)

Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV/2018 Surplus 5,4 Miliar Dolar AS

Bank Indonesia (BI), menyampaikan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), triwulan IV 2018 mengalami surplus, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. “Setelah pada triwulan sebelumnya mengalami defisit, NPI pada triwulan IV 2018 mencatat surplus sebesar 5,4 miliar dollar AS, ditopang peningkatan surplus transaksi modal dan finansial,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman.

Dengan perkembangan ini, menurut Agusman, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2018 meningkat menjadi 120,7 miliar dollar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Kepercayaan Investor

Agusman juga menyampaikan, bahwa surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan IV/2018 juga meningkat signifikan, dan ini merupakan cerminan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik. “Surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar 15,7 miliar dollar AS, meningkat signifikan dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 3,9 miliar dollar AS,” ungkap Agusman.

Peningkatan ini, tambah Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI itu, terutama didukung oleh membaiknya kinerja investasi portofolio, seiring meningkatnya aliran masuk dana asing pada aset keuangan domestik. “Peningkatan surplus juga didukung penerbitan obligasi global oleh pemerintah dan korporasi. Selain itu, optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia mendorong pelaku usaha domestik melakukan penarikan simpanan di bank luar negeri untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya sehingga investasi lainnya tercatat surplus,” papar Agusman.

Tentang defisit transaksi berjalan pada triwulan IV/2018, diakui Agusman meningkat sejalan dengan permintaan domestik yang kuat. Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 9,1 miliar dollar AS (3,57% PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 8,6 miliar dollar AS (3,28% PDB).

Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan ini, menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI itu, dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang nonmigas akibat masih tingginya impor sejalan dengan permintaan domestik yang masih kuat di tengah kinerja ekspor yang terbatas. Meskipun demikian, Agusman menyebutkan, kinerja neraca pendapatan primer dan neraca jasa yang lebih baik dapat membantu mengurangi kenaikan defisit. “Perbaikan neraca pendapatan primer terutama ditopang pembayaran bunga surat utang pemerintah yang lebih rendah, dan kenaikan surplus jasa perjalanan, antara lain didukung oleh penyelenggaraan Asian Para Games di Jakarta dan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali,” tegas Agusman.

Namun secara keseluruhan BI mencatat bahwa perkembangan NPI pada 2018 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terkendali. “Defisit neraca transaksi berjalan masih berada dalam batas yang aman, sebesar 31,1 miliar dollar AS atau 2,98% dari PDB,” kata Agusman seraya menambahkan, defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh impor nonmigas yang tinggi, khususnya bahan baku dan barang modal, sebagai dampak dari kuatnya aktivitas ekonomi dalam negeri, di tengah kinerja ekspor nonmigas yang terbatas.

Kenaikan defisit juga didorong oleh peningkatan impor minyak seiring peningkatan rerata harga minyak dunia dan konsumsi BBM domestik. Di sisi lain, di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang cukup signifikan sebesar 25,2 miliar dollar AS, terutama ditopang aliran masuk modal berjangka panjang. “Dengan kondisi tersebut, NPI tahun 2018 mengalami defisit sebesar 7,1 miliar,” kata Agusman.

Ke depan, BI meyakini kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Bank Indonesia, lanjut Agusman, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah guna memperkuat ketahanan sektor eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan pada 2019 menuju kisaran 2,5% dari PDB.

“Bank Indonesia senantiasa mencermati perkembangan global yang dapat memengaruhi prospek NPI khususnya ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, serta volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang cenderung menurun,” tegas Agusman seraya menambahkan, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural. (gun)

Soal Gempa Megathrust Mentawai, Doni: Tak Perlu Khawatir Berlebihan

Presiden @jokowi: Ke depan juga sudah saya sampaikan ke Pak Doni, Kepala@BNPB_Indonesia untuk melakukan penanganan alamnya juga. Misalnya penanganan mangrove, bakau untuk mengurangi (dampak) tsunami sebelum masuk ke sebuah wilayah—foto KSPgoid

Peneliti Utama LIPI sekaligus Ahli Geologi dan Gempa Bumi, Danny Hilman Natawidjaja mengatakan, energi megathrust Mentawai sudah mulai terlepas, seperti yang terjadi pada tahun 2007 dengan gempa 6,4 magnitudo dan 7,7 magnitudo pada 2010. “Kalau belum dilepaskan maksimal 9 magnitudo. Maka sisa tenaga yang masih tersimpan berkurang menjadi 8,8 magnitudo” katanya.

Selain megathrust Mentawai, juga ada ancaman lainnya, seperti gempa darat di sesar Sumatera yang melewati Bukittinggi, Solok dan daerah lainnya. Begitu juga dengan ancaman backthrust. Namun saat ini ia mengharap pemerintah terus fokus menghadapi megathrust Mentawai, karena memiliki ancaman yang lebih besar.

“Kita tidak bisa menutup mata bawah salah satu kelemahan adalah peringatan dini dan kesiapsiagaan mitigasi,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman BNPB.

‘Alam Takambang Jadi Guru’ merupakan salah satu pepatah Minangkabau yang diungkapkan Kepala BNPB, Doni Monardo, saat berbicara pada Rapat Koordinasi (rakor) Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di Aula Gubernuran Sumatera Barat, pada hari Rabu (6/2)–foto bnpb instagram

Menurut hasil penelitian yang dilakukannya rentang waktu gelombang tsunami mencapai daratan Mentawai berkisar 10-15 menit pasca gempa besar yang bersumber dari titik megathrust Mentawai, sementara gelombang akan mencapai Padang sekira 30 menit. Maka dengan rentang waktu yang minim dan kondisi lingkungan Sumatera Barat saat ini, pemahaman masyarakat untuk menyelamatkan diri menjadi faktor utama dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman ini.

Dalam kesempatan terpisah Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo mengimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di zona rawan gempa dan tsunami untuk segera mencari tempat yang aman, tiga menit pertama setelah terjadinya gempa dengan intensitas tinggi. Hal ini, agar dapat meminimalisir dampak korban jiwa yang timbul.

Jika 30 detik gempa dengan intensitas tinggi, maka tiga menit pertama, segeralah mencari tempat aman. Jangan tunggu alarm atau sirine berbunyi. Lari ke tempat tinggi. Dari sekaranglah, kita siapkan segala sesuatunya. Kalau ada pohon besar juga jangan ditebang, karena sewaktu-waktu bisa digunakan,” ujar Doni.

Menurut Doni, apa yang dihadapi saat ini (gempa dan tsunami), bukan lah perkara tiba-tiba terjadi. “Semua merupakan tanda-tanda alam. Megathrust Mentawai, diketahui sudah mulai melepaskan energinya. Maka dari itu, seluruh komponen haruslah saling melengkapi, saling bantu membantu. Dan, tentunya, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Waspada iya,” ujarnya.

“Belajarlah dari alam. Bencana alam itu dari alam, jika kita siap, peristiwa alam tidak akan menjadi bencana alam. Kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang bisa membantu atau mengurangi risiko bencana, seperti infrastruktur, bandara, dan bangunan tepi pantai yang bisa digunakan untuk shelter,” ujar Doni.

Selain itu, Doni juga menegaskan, seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, harus memperhitungkan benar IMB, sesuai daerah masing-masing. Kota Padang contohnya, berdasarkan data yang ada, Padang merupakan daerah dataran rendah. Ketinggian rata-rata permukaan daratan Kota Padang ini, kurang dari 10 meter. Sehingga. Kalau ada gelombang lebih dari 10 meter, maka bisa menghantam area dengan radius 2,5 kilometer dari bibir pantai,

“Nah, ini harus diperhatikan. Harus ada pemasangan tanda-tanda zona bahaya. Sehingga, masyarakat pun lebih siap. Rute evakuasi, harus diketahui. Mau siang mau malam juga harus kelihatan, apalagi kalau sampai lampu mati pas kejadian. Lakukan simulasi malam hari,” kata Doni.

Khusus untuk kabupaten Kepulauan Mentawai, Doni menegaskan, BNPB akan memberikan bantuan radio komunikasi berupa telepon satelit kepada camat-camat yang ada. Sehingga, komunikasi dapat dioptimalkan.

“Pemberian telepon satelit, di setiap kecamatan yang rawan untuk mem-backup sistem komunikasi. Telkom akan dibantu oleh TNI untuk memperkuat jaringan komunikasi, penggunaan komob (mobil komunikasi) dengan pengawasan yang ketat dan ada komitmen untuk pemeliharaan, genset, backup untuk listrik, PLN dan PDAM, atau solar cell untuk komunikasi yang selalu siap, dan fasilitator untuk pelatihan,” ujarnya.

Seratusan gunung aktif dan saling silang patahan bumi, membuat Indonesia berdiri di atas cincin api. Alam terus berkomunikasi dan tidak pernah diam. Fenomenanya di masa lalu merupakan bahan pembelajaran. Sudah sangat banyak pelajaran yang kita terima. Memikirkan mitigasi merupakan cara kita menghindari bencana. Doni mengatakan, mitigasi bencana paling baik adalah berdamai dengan alam. Pepatah bilang alam terkembang menjadi guru, kita wajib jadi murid agar tak jadi debu. Proses belajar dengan alam ini untuk memperhitungkan generasi masa depan umumnya di Indonesia.***/ebn

Sumbar Dalam Bayang-bayang Ancaman Gempa Megathrust Mentawai

Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo–foto bnpb

Bukan menakut-nakuti. Namun data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut Sumatera Barat memiliki potensi gempa megathrust di Kepulauan Mentawai. Peneliti Utama LIPI yang juga ahli Geologi dan Gempa Bumi, Danny Hilman Natawidjaja menyebut, gempa besar dan tsunami masih mengancam Sumatera Barat. “Bahaya megathrust Mentawai masih menyimpan energi 8,8 SR,” tegasnya.

Seperti diketahui, mengutip data BNPB terjadi gempa bumi berkekuatan M6 berpusat di 121 km tenggara Kepulauan Mentawai pada 2 Februari 2019 pukul 16.27 WIB, kemudian gempa susulan sebanyak 52 kali. Tidak ada korban jiwa. Kerusakan bangunan berupa satu mercusuar yang tidak terpakai roboh di Sikakap, 1 puskesmas dindingnya retak di Malakopak.

“Dalam beberapa hari belakang sudah ada 52 gempa yang berada di perairan Sumbar. Letaknya berdekatan di daerah lempeng Mentawai. Ini bisa memicu gempa besar. Masyarakat jangan lengah, harus waspada,” kata Danny Hilman.

Hal senada juga disampaikan Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, meminta agar Pemprov Sumatera Barat beserta Pemerintah Kota dan Kabupaten, untuk waspada dan siap dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami. “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota ke depannya harus lebih siap lagi, apalagi kita sudah tahu bahwa telah terjadi gempa di wilayah Mentawai,” ujar Doni Monardo usah menghadiri Rapat Koordinasi Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di Padang, baru-baru ini.

Telah terjadi erupsi G. Kerinci, Jambi dan Sumatera Barat pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 07:34 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 200 m di atas puncak (± 4.005 m di atas permukaan laut)–foto PVMBG

Sumbar, lanjutnya, termasuk daerah yang memiliki hampir semua potensi bencana. Mulai dari vulkanologi seperti Gunung Marapi, Gunung Talang dan Gunung Kerinci, patahan Lempeng Semangka, Megathrust Mentawai serta siklus tahunan (hindrometeorologi) seperti bencana banjir dan tanah longsor. Oleh sebab itu, ujar Doni, semua pihak harus siap baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. “Namun begitu, masyarakat Sumbar jangan takut dan panik. Ini potensi ancaman. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan,” tambah Doni.

Dalam Rapat Koordinasi (rakor) Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di Aula Gubernuran Sumatera Barat, Doni menyampaikan sebuah pepatah Minangkabau, ‘Alam Takambang Jadi Guru’ . Doni maknai pepatah tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi ‘Alam terkembang (terbentang luas) dijadikan sebagai guru’.

Pepatah ini mengajarkan kepada masyarakat untuk senantiasa menjadikan alam sebagai guru. Kita belajar pada alam yang menyajikan berbagai fenomena. Mengamati apa yang ada di alam bisa membuat sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi ilmu kebencanaan. Ilmu sains dan teknologi dapat dijadikan pemandunya.***/ebn

Hasto: Tesis Cornelis Lay Soal Kekuasaan dan Intelektual Sangat Kontekstual

JAYAKARTA NEWS—Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan peran intelektual masih sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kekuasaan. Namun, watak dan cara kekuasaan yang terbentuk haruslah berinti pada kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pemikiran Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Cornelis Lay yang dikukuhkan dalam sebuah upacara di kampus UGM, Yogyakarta, Rabu (6/1). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Dalam pidatonya, Cornelis menyebut bahwa watak utama intelektual di dalam kekuasaan politik harus mengedepankan kemanusiaan.

Menurut Hasto, pemikiran Cornelis itu sangat konstekstual. Memang harus ada jalan ketiga dimana tradisi intelektual masih dibutuhkan di dalam kekuasaan.

“Kami sepakat, antara intelektual dan kekuasaan sangat dibutuhkan. Sehingga terjadi konvergensi untuk saling menemukan bagaimana watak kekuasaan intelektual itu dipertemukan oleh pengabdian kepada kemanusiaan,” kata Hasto usai menghadiri pengukuhan.

Selama ini, watak kemanusiaan sebagai jiwa bagi intelektual maupun penguasa, sering dilupakan. Sehingga yang terjadi adalah politik tanpa kemanusiaan dan tanpa peradaban.

Dia mencontohkan fenomena saat ini yang disebut sebagai ‘propaganda Rusia’. Banyak studi dan pengalaman berbagai negara yang menemukan bahwa propaganda dengan berbasis pada penyebaran hoaks itu sebagai antikemanusiaan.

“Tesis yang terbaik adalah intelektual dan kekuasaan itu terus berada di jalan kemanusiaan,” kata Hasto.

Karena itu, tesis yang disampaikan Cornelis tersebut adalah kritik terhadap praktik politik antikemanusiaan. Pada titik itu, penting bagi intelektual dan penguasa untuk selalu mempertemukan tujuan utamanya pada nilai-nilai kemanusiaan.

“Sebab tanpa jalan kemanusiaan, tidak ada politik yang membangun peradaban,” tandas Hasto.***/ebn

Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UGM, Conelis Lay Bicara Soal Konvergensi Intelektual dan Kekuasaan

JAYAKARTA NEWS-–Intelektual dan kekuasaan takkan mungkin dipisahkan. Untuk menjaga idealisme, maka keterlibatan intelektual dengan kekuasaan itu harus mengabdi kepada cita-cita pembebasan dan pemuliaan kemanusiaan. Hal itu disampaikan oleh Professor Cornelis Lay dalam pidato pengukuhan menjadi guru besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (6/1).

Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Pidatonya berjudul ‘Jalan Ketiga Peran Intelektual, Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan’, disampaikan di kampus UGM, Yogyakarta. Isinya berangkat dari sebuah concern, apakah mungkin memisahkan dunia intelektual dari kekuasaan.

Pidato itu menjadi menarik karena disampaikan di hadapan peserta acara, yang kebanyakan adalah pejabat di era pemerintahan Jokowi saat ini. Kebanyakan dari mereka dikenal juga sebagai intelektual di kampus.

Sebut saja Mensesneg Pratikno yang juga Ketua Majelis Wali Amanah UGM. Mendagri Tjahjo Kumolo, Menakertrans Hanif Dhakiri, Menlu RI Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Sementara dari kalangan tokoh politisi tampak hadir Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dan Djarot Saiful Hidayat, dan puluhan politisi lainnya.

Cornelis menjelaskan, dahulu Proklamator RI Soekarno menyebut ‘teori adalah tiada guna, tiada wujud, doelloos, jika tidak dipergunakan untuk mengabdi kepada prakteknya hidup. Buatlah ilmu berdwitunggal dengan amal’.

Pengalaman romantik ilmu dan kekuasaan seperti era itu sayangnya sangat singkat. Karena di 32 tahun era Orde Baru, ilmu direkayasa dan dikendalikan sebagai alat pembenaran alat kekuasaan negara.

Namun walau ada pengalaman traumatik itu, Cornelis menegaskan bahwa pemisahan mutlak intelektual dan kekuasaan sama sekali itu tidaklah mungkin.

“Intelektual harus menyadari beragam kekuatan politik yang berkontribusi dalam membentuk kurikulum dan penelitian, penilaian kualitas akademik, dan relasinya dengan negara,” kata Mas Connie, sapaan akrabnya.

Baginya, ujian terbesar seorang intelektual bukanlah pada kemampuan dan kesiapannya untuk dengan lantang memaki kekuasaan dan para pelakunya. Tetapi justru ketika ia bisa bersahabat dan menjadi bagian dari kekuasaan sembari tetap mampu menjaga kewarasan dan karakter dasar intelektual. Yakni berpikir bebas dan bertindak bijak bagi kepentingan kemanusiaan.

Cornelis menggarisbawahi bahwa jalan ketiga yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

“Masuk dan keluar kekuasaan secara fleksibel dengan menempatkan kemanusiaan sebagai motif pokok. Ini memang menuntut kematangan, kepekaan dan kapasitas dalam menilai politik. Sesuatu yang tidak bisa dihasilkan secara instan,” ujar pria yang dikenal sebagai aktivis GMNI itu.

Dengan itu, maka tujuan-tujuan mulia yang melekat dalam kelahiran dan menjadi fondasi dari ilmu pengetahuan dan tujuan yang melekat dalam filsafat kekuasaan, bertumpu pada kehendak yang sama. Yakni cita-cita pembebasan manusia dan pemuliaan kemanusiaan.

“Kesamaan kehendak inilah yang menjadi titik konvergensi di antara keduanya. Dengannya, sekalipun tampak hidup dalam dunia yang terpisah, pada dasarnya keduanya saling menghidupi: intelektual pasti hidup dalam kekuasaan, dan kekuasaan membutuhkan ilmu pengetahuan,” bebernya.***/ebn

Biaya Haji 1440H/2019 Rp35,235 Juta, Paling Murah di Asean

Menag dan pimpinan Komisi VIII DPR saling bertumpuk tangan usai penandatanganan kesepakatan BPIH 1440H/2019M, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/2). (Foto: Humas Kemenag)

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR, Senin (4/2), menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440H/2019M adalah rata-rata sebesar Rp35,235.602. Dalam mata uang dollar Amerika, rata-rata BPIH ini setara dengan 2.481 dollar AS (kurs 1 dollar AS =Rp14.200).

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, jika dilihat dari kurs Rupiah, BPIH tahun ini sama dengan besaran BPIH tahun lalu, yaitu rata-rata sebesar Rp35.235.602,-. Namun, jika dalam kurs dollar, BPIH tahun ini justru lebih rendah 151 dollar AS. Sebab, rata-rata BPIH tahun 2018 sebesar 2.632 dollar AS. “BPIH Indonesia adalah yang paling murah di antara negara-negara ASEAN yang mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi,” jelas Menag usai penandatanganan kesepakatan mengenai BPIH di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/2).

Menag menunjuk data, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, rata-rata biaya haji Brunei Darussalam berkisar di atas 8.000 dollar AS, yaitu 8.738 dollar AS (2015), 8.788 dollar AS (2016), 8.422 dollar AS (2017), dan 8.980 dollar AS (2018).

Menag bersama pimpinan Komisi VIII DPR menandatangani besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440H/2019M, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/2). (Humas Kemenag)

Untuk Singapura, rata-rata di atas 5.000 US dollar, yaitu: 5.176 dollar AS (2015), 5.354 dollar AS (2016), 4.436 dollar AS (2017), dan 5.323 dollar AS (2018). Sementara Malaysia, rata-rata biaya haji sebesar 2.750 dollar AS (2015), 2.568 dollar AS (2016), 2.254 dollar AS (2017), dan 2.557 dollar AS (2018). Adapun rata-rata BPIH Indonesia pada 2015 sebesar 2.717 dollar AS. Sementara tiga tahun berikutnya adalah 2.585 dollar AS di 2016, 2.606 dollar AS di 2017, dan 2.632 dollar AS di 2018.

Diakui Menag, sekilas BPIH Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Namun sebenarnya lebih murah, karena dari biaya yang dibayarkan jemaah, ada 400 dollar ASatau setara 1.500 Riyal Saudi yang dikembalikan lagi kepada setiap jemaah haji sebagai biaya hidup (living cost) di Tanah Suci.

“Saat pelunasan, jemaah membayar BPIH yang di dalamnya termasuk komponen biaya hidup (living cost). Komponen biaya tersebut bersifat dana titipan saja. Saat di asrama haji embarkasi, masing-masing jemaah yang akan berangkat akan menerima kembali dana living cost itu sebesar 400 dollar AS atau setara 1.500 Riyal Saudi,” tandas Menag seraya menegaskan, sebenarnya pada kenyataannya jemaah haji tahun 2019 ini rata-rata hanya membayar 2.081 dollar AS.

Untuk tahun ini, meski biaya haji tidak mengalami kenaikan, namun Menag menjamin akan ada peningkatan kualitas pelayanan haji dibanding tahun lalu. “Tenda di Arafah akan menggunakan AC. Urinoir di Mina akan ditambah jumlahnya. Bus Shalawat akan melayani jemaah yang tinggal di luar radius 1km dari Masjidil Haram,” tegas Menag. (gun)

262 Musisi Tolak RUU Permusikan

Sebanyak 262 musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Permusikan yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Akun instagram grup musik Efek Rumah Kaca @sebelahmata_erk, memposting pernyataan penolakan yang dibuat oleh Koalisi Nasional Tolak (KTN) RUU Permusikan .

“Efek Rumah Kaca beserta ratusan pelaku musik dari beberapa kota di Indonesia, secara tegas #TolakRUUPermusikan karena berpotensi merepresi musisi. Silakan baca pernyataan sikap kami atas nama Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan.

Dalam pernyataan itu, KNT menilai tidak ada urgensi bagi DPR dan pemerintah untuk membahas dan mengesahkan RUU Permusikan menjadi Undang-undang.

Menurut mereka, RUU menyimpan banyak masalah fundamental yang dinilai membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru akan merepresi pekerja musik.

“Kami tetap mendukung upaya menyejahterarakan musisi dan terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih baik, hanya caranya bukan dengan mengesahkan RUU ini,” tulisnya.

Danila Riyadi dalam rilis tersebut menambahkan, “Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Perlindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu. Jadi, untuk apalagi RUU Permusikan ini,” tuturnya.

KTN menemukan ada 19 pasal dalam RUU Permusikan yang dianggap bermasalah. Mulai dari pasal,4,5,7,10,11,12,13,15,18,19,20,21,31,32,33,42,49,50, dan 51.

“Dengan kata lain, banyaknya pasal yang mengatur hal yang tidak perlu diatur ini menunjukan RUU Permusikan ini tidak perlu,” kata Arian 13 dari band Seringai. (pik)

Asia Trans, Transportasi Online Baru Milik Putra Bangsa

Kerjasama Asia Trans dengan MNC Life–foto istiemwa

Bisnis Online, terus bergeliat dan mempesona. Tidak sedikit para penggiat bisnis melirik dan tertarik masuk ke dunia satu ini. Adalah Suhartoni Salusu, sejak Agustus 2018, hatinya kecantol bisnis menggiurkan ini. Kerja kerasnya terwujud dengan meluncurkan Ojek Online, di bawah bendera Asia Trans. Uji coba aplikasinya dimulai Desember 2018.

Laki-laki setengah baya ini, tidak mau tanggung dalam menjalankan bisnisnya. Terbukti saat ini, sudah ada 110 ribu pengemudi Asia Trans yang tercatat di seluruh Indonesia. Untuk melindungi para pengemudinya, Toni, demikian pria itu akrab dipanggil, memberikan jaminan asuransi kecelakaan kepada mereka.

Suhartoni Salusu saat menjelaskan Bisnis Layanan Transportasi Online miliknya, Asia Trans, Rabu (30/1/19)–foto istimewa

Hal itu, dibuktikannya dengan menandatangi MoU antara PT Asia Trans Teknologi (Trans Jek) dengan PT MNC Life Assurance (MNC Life). Kerjasama dilakukan hari ini, Rabu ( 30/1/19) di gedung MNC Financial Center, Jakarta. Pihak MNC diwakili Direktur Penjualan dan Pemasaran MNC Life, Aldi Rinaldi dan Suhartoni Salusu sebagai Direktur Utama Asia Trans.

Sehari sebelumnya, Toni menuturkan bahwa prioritas utama pihaknya adalah keamanan dan keselamatan para mitra pengemudi. “Karena itu, kami memberikan perlindungan 5 juta rupiah untuk mitra yang meninggal dunia dan 500 ribu rupiah jika korban harus masuk rumah sakit,” ujarnya kepada Jayakarta News.

Sampai saat ini, sudah ada seribu mitra pengemudi yang mendapatkan perlindungan asuransi. “Target kami sampai akhir tahun ini, bisa mencapai 40.000 mitra pengemudi yang akan ter-cover asuransi,” tuturnya, “dan mereka akan mendapatkan fasilitas itu dengan tidak membayar apa-apa,” katanya lagi.

Namun, untuk penumpang, sementara ini, jika ingin menerima fasilitas yang sama dengan pengemudi, menurut Toni, mereka perlu menambahkan biaya Rp 2.000 dalam aplikasi dan itu untuk satu hari.

Toni, pria Sulawesi Selatan ini, mejelaskan, transportasi online yang dikembangkannya ini, diharapkan bisa merambah sampai ke Asia. “Tidak muluk-muluk, diharapkan Asia Trans bisa meramaikan layanan transportasi online di tanah air, juga di Asia.”

Hari ini, penandanganan MoU dengan MNC Life, juga menjadi tanda Asia Trans, layanan transportasi online milik Putra Bangsa sendiri, mulai menebar pesonanya. Semoga Sukses. (melva tobing)