Nasional - Jayakarta News

Mendagri Minta Alokasi APBD Lebih Banyak untuk Masyarakat daripada Aparatur

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah agar penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dilakukan secara tepat waktu.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., usai menghadiri Musyawarah Nasional ke IV APPSI Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). Demikian keterangan pers Puspen Kemendagri.

“Dari Kemendagri yang mengurusi masalah itu namanya Dirjen Bina Keuda (Keuangan Daerah), sekarang kita membangun hubungan komunikasi agar mereka menyampaikannya tepat waktu, Insya Allah tepat waktu lah, kita akan bangun komunikasi terus menerus,” kata Mendagri.

Ia juga menyampaikan Kemendagri memiliki sejumlah kriteria dan variabel untuk melihat APBD yang disahkan Pemerintah Daerah untuk melihat aspek-aspek kebutuhan di daerah dan kesesuaian dengan Program Prioritas Nasional.

“Nanti kita kan memiliki variabel-variabel untuk mengukur, misalnya masalah pendidikan itu 20 persen, masalah kesehatan 15 persen, nah ini affirmative action harus dikerjakan, tapi kita juga mendorong dan menyampaikan supaya pendidikan dan kesehatan tadi dalam bahasa Bapak Presiden jangan membuat program hanya ‘sent’, tapi program itu benar-benar ‘delivered’ artinya dirasakan menyentuh masyarakat,” terangnya.

Ia juga meminta agar APBD setiap Pemda menyentuh program-program untuk kepentingan masyarakat daripada alokasi untuk aparatur.

“Ada program yang menyentuh masyarakat itu tidak sampai 20 persen, sementara untuk aparaturnya 50an dan 60 persen, padahal harusnya terbalik, program yang untuk menyentuh masyarakatnya harus jauh lebih besar dibanding untuk aparaturnya, kira-kira gitu,” jelas Mendagri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 telah memuat aturan, skema, dan waktu tahapan dalam penyusunan APBD. Dengan telah adanya pedoman dalam penyusunan APBD, diharapkan seluruh Pemda menyampaikan Raperda APBD pada Kemendagri secara tepat waktu.***/ebn

Indonesia Jadi Role Model Mitigasi Bencana ASEAN

JAYAKARTA NEWS— Indonesia menjadi role model mitigasi bencana di lingkungan negara-negara ASEAN. Ini disebabkan kita memiliki standar manajemen penanggulangan bencana atau mitigasi bencana yang diakui dunia internasional.

“Inilah yang mendorong negara-negara di lingkungan ASEAN, termasuk Jepang, menghadiri pertemuan yang membahas kolaborasi penanggulangan bencana khususnya di bidang kesehatan,” jelas Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Pattiselano Robert Johan, MARS, kepada wartawan, Selasa (26/11/2019), di Inna Grand Bali Beach Sanur.

Hal itu diutarakannya usai membuka forum “Project for Strengthening on Dissaster Healt Management 2019.” Kegiatan yang dihadiri 10 negara ASEAN ditambah Jepang itu berlangsung Senin-Jumat (25-29/11/2019). Para delegasi akan mengikuti simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung di Tanah Ampo, Karangasem, pada hari kedua besok.

“Dalam forum ini, semua negara ASEAN berbagi pengalaman, baik dari mitigasi bencana maupun tanggap darurat terutama di bidang kesehatan,” jelasnya.

Indonesia disebutkan termasuk dalam kategori wilayah dengan frekuensi tinggi mengalamai bencana alam. Pusat Krisis Kementerian Kesehatan mencatat ada 84 kejadian erupsi gunung berapi sejak 2010-2018. “Empat belas di antaranya berdampak krisis kesehatan,” ungkap dr. Pattiselano.

Penanggulangan bencana sebelumnya lebih berorientasi tanggap darurat. Namun, sekarang ini mitigasi bencana lebih diarahkan pada upaya pengurangan risiko yang berintegrasi dengan program pembangunan.

Program kolaborasi dan simulasi yang dilakukan diharapkan dr. Pattiselano akan mendorong manajemen pusat dan daerah makin memaksimalkan kesiapan masyarakat, petugas kesehatan, relawan saat menghadapi bencana. “Terutama dalam hal menangani bidang kesehatan akibat bencana yang terjadi,” imbuhnya.

Sementara Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Budi Silvana menambahkan, Indonesia ternyata diakui banyak negara asing memiliki manajemen mitigasi bencana yang istimewa. Ada perbedaan manajemen mitigasi bencana umumnya dengan negara lain.

“Keistimewaan manajemen mitigasi bencana kita ternyata terletak pada kerja tim (team work). Ada berbagai instansi dan lembaga yang terlibat, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun komponen lain,” jelasnya.

Kolaborasi antarsesama negara ASEAN tersebut dipandu oleh standard operational procedure (SOP) yang disebut sebagai One ASEAN One Response. “Jika ada satu negara ASEAN mengalami bencana, tinggal minta bantuan dari negara ASEAN lain. Bantuan secara cepat akan direspons. Bantuan bisa berupa petugas kesehatan, obat-obatan, dan lain-lain,” kata dr. Budi meyakinkan. (Syam Kelilauw)

Indonesia Ajak Korsel Kerja Sama Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim

JAYAKARTA NEWS— Indonesia tengah menyiapkan pembangunan ibu kota baru di Kalimatan Timur. Saatnya perusahaan-perusahaan terkemuka Korea Selatan untuk bekerja sama membangun ibu kota baru tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan para pimpinan atau Chief Executive Officer (CEO) perusahaan-perusahaan terkemuka Korea Selatan di Lotte Hotel, Busan, Senin (25/11) siang, mengajak para CEO itu untuk bekerja sama membangun ibu kota di Kalimantan Timur.

“Ibu kota baru tersebut akan kita desain sebagai sebuah kota yang smart city, yang green city, safe city, inclusive city, dan resilient city,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Menurut Presiden, Indonesia terbuka untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemindahan ibu kota ini. Ia mengajak para CEO perusahaan besar Korsel untuk menguatkan kerja sama ekonomi, kerja sama perdagangan, dan kerja sama investasi antara Indonesia dan Korea.

“Korea adalah mitra strategis khusus Indonesia dan merupakan investor nomor 6 terbesar untuk Indonesia,” terang Presiden Jokowi. Cukup Terjaga Presiden Jokowi menjelaskan, di era yang penuh ketidakpastian ini,masa depan dunia akan dimotori oleh emerging economies seperti Indonesia.

Di saat banyak negara mengalami aging society, Indonesia memiliki usia produktif yang besar. Bonus demografi yang besar, dan di saat banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5 persen per tahun selama 5 tahun ini.

“Di saat banyak negara mengalami banyak diskonten stabilitas politik, di Indonesia bisa cukup terjaga. Dan pada saat banyak negara melakukan proteksionisme, Indonesia bisa menjadi koordinator bagi perundingan ASEAN dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi Indonesia dan CEPA dengan Korea,” tegas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, komitmen Indonesia jelas, dalam 5 tahun ke depan iklim investasi akan makin menarik, penyederhanaan aturan dan penyederhanaan birokrasi juga akan terus dilakukan, dan pada saat yang sama Presiden menekankan bahwa investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja. Presiden juga menekankan bahwa investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar namun juga menjadikan Indonesia sebagai hub produksi.

“Tahun ini segera kita akan melakukan apa yang namanya Omnibus Law memangkas kira-kira 70 sampai 74 undang-undang secara bersamaan. Dengan Omnibus Law ini kita harapkan nanti semua peraturan-peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja, yang menghambat investasi akan bisa disederhanakan, dan juga pemangkasan birokrasi yang semakin simple sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat,” terang Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah investasi di Indonesia, sekarang ini setiap masalah bisa disampaikan langsung kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

“Saya kira kemarin kita sudah menyelesaikan setelah mengangkat Kepala BKPM, salah satunya adalah masalah pembebasan lahan di Lotte, di Cilegon, diselesaikan oleh Kepala BKPM yang baru,” sambung Presiden seraya menambahkan, kalau ada masalah-masalah yang lain agar disampaikan kepada Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM, red), akan diselesaikan masalahnya,”kata Presiden seraya menambahkan, memang tugas Kepala BKPM sekarang adalah mengawal realisasi investasi sampai investasi itu mulai groundbreaking. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Mendag Agus Suparmanto, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia, Ketua KADIN Rosan Roslani, dan Dubes RI untuk Korsel Umar Had,i serta Jubir Presiden Fadjroel Rachman. ***/ebn

Resesi Ekonomi Mengancam, Jokowi Tawarkan ASEAN Lakukan 3 Terobosan

JAYAKARTA NEWS— Sejak tahun 2014 dunia berubah begitu sangat cepatnya. Kecepatan perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup manusia secara dramatis. Jika satu dekade lalu kita mengenal perusahaan besar dengan armada taksi, saat ini dengan teknologi perusahaan besar digantikan oleh pemilik mobil perorangan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT ASEAN-RoK Summit, di Busan, Korea Selatan (Korsel), Senin (25/11).

“Tantangan ini semakin besar saat kita saksikan meningkatnya tendensi nasionalisme populisme ekonomi di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Jokowi sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Menurut Presiden, gerakan anti pasar bebas yang mengemukakan pendekatan proteksionis pun semakin mendominasi. Kolaborasi paradigma win-win yang selama beberapa dekade menjadi basis kerjasama ekonomi dunia mulai tergerus dengan pendekatan transaksional yang semakin marak.

Presiden mengingatkan, kalau ini dibiarkan maka terjadinya resesi ekonomi dunia akan disfungsi sistem ekonomi dan keuangan global. serta ketidakpercayaan terhadap institusi ekonomi dunia tahun 2013 dapat kembali berpulang.

“Inilah yang harus kita hindari bersama dan kalau ini terjadi semua negara maju, emerging ekonomi, terlebih negara berkembang, dunia usaha juga akan mengalami kerugian yang besar,” tutur Jokowi.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan negara-negara ASEAN dan Korea untuk melakukan terobosan. Ia menyebutkan, ada tiga hal terobosan besar yang harus dilakukan negara ASEAN dan Korea: pertama, pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

“Infrastruktur harus dibangun secara maxi. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya pusat-pusat ekonomi baru termasuk di daerah-daerah terpencil,” tegasnya.

Presiden menyampaikan, bagi Indonesia, infrastruktur juga sebagai pemersatu bangsa karena Indonesia memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Selama 5 tahun terakhir Indonesia terus membangun infrastruktur dan akan terus dilanjutkan pada periode ke-2 pemerintahannya.

“Tahun depan Indonesia akan menggelar forum infrastruktur dan konektivitas di kawasan Indo Pasifik. Saya undang semua pelaku usaha untuk hadir merebut infrastruktur dan konektivitas di Indonesia dan juga di kawasan Indo Pasifik,” ujarnya.

Untuk menarik investasi khususnya pada proyek infrastruktur dan konektivitas, Presiden menjelaskan, debirokratisasi dan deregulasi harus dilakukan di Indonesia. Untuk itu, Indonesia akan segera merevisi 74 undang-undang yang menghambat investasi dengan menerapkan undang-undang omnibus.

“Intinya satu, sederhanakan akses investasi dalam negeri maupun ASEAN. Jadi intinya hanya satu yaitu sederhanakan akses investasi maupun asing,” tegas Presiden.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Presiden menjelaskan, sumber daya manusia adalah kunci bagi lompatan ekonomi bagi sebuah negara. Untuk itu, revitalisasi pendidikan guna menciptakan link and match antara pendidikan dan dunia kerja menjadi sebuah keniscayaan.

“SDM juga kunci bagi sebuah negara untuk antisipasi bagi ekonomi ke depan,” tutur Presiden. Menurut Presiden, ekonomi pada masa depan adalah ekonomi industri kreatif dan digital. Ia menilai, ASEAN dan Korean memiliki potensi besar dalam industri kreatif. Sebagaimana disampaikan Bloomberg inovation indeks pada tahun 2014 sampai tahun 2017 yang menempatkan Korea pada peringkat teratas di sektor ekonomi kreatif atau industri kreatif.

Presiden juga menyampaikan, ekspor industri kreatif Korea menyumbang 5,79 miliar dollar AS ke perekonomian nasionalnya. Sementara ASEAN dengan lebih dari 647 juta penduduk merupakan aset bagi pengembangan industri kreatif. “Penguatan kerjasama ekonomi kreatif ASEAN dan Korea akan menjadi lompatan besar di kawasan,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, dalam konteks tersebut, Indonesia akan mengeluarkan peta jalan, Making Indonesia 4.0 untuk membangun industri yang berdaya saing global di era digital.

Presiden menegaskan, industri kreatif dan digital itu adalah salah satu the next big thing Indonesia. Indonesia saat ini telah menjadi tuan rumah perusahaan-perusahaan besar, decacorn, unicorn, dan start up. “Saya mengundang partisipasi pelaku usaha Korea dalam mendukung tumbuh kembangnya start up di Indonesia yang potensinya masih sangat besar,” katanya.

Yang ketiga, pengembangan energi terbarukan mutlak harus dilakukan. Menurut Presiden, ASEAN dan Korea harus menjadi champion dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan. Ia mengemukakan, di Indonesia sejak tahun lalu telah mencanangkan kewajiban untuk mencampur biodiesel kelapa sawit dengan solar sebesar 20 persen atau B20.

“Tahun depan, kami akan mewajibkan peningkatan campuran biodiesel tersebut menjadi 30 persen atau B30,” ungkap Presiden Jokowi. Presiden juga menyampaikan, Indonesia saat ini juga telah mengembangkan energi listrik berbasis air.

“Kami memiliki sungai-sungai besar yang mampu menghasilkan listrik berbasis air dengan jumlah yang signifikan. Setidaknya ada dua lokasi, yaitu di Kalimantan Utara dengan potensi sebesar 11 megawatt dan di Papua dengan potensi sebesar 23 watt,” sambung Presiden. Dengan menggunakan potensi listrik dari tenaga air, menurut Presiden, pengembangan industri yang dilakukan Indonesia akan memiliki emisi yang rendah. Pada bagian penutup Presiden Jokowi mengingatkan, tantangan yang akan kita hadapi tidak semakin ringan. Ia menilai, keberanian untuk mengambil terobosan besar di era age of disruption adalah opsi satu-satunya untuk kita bisa menjadi pemenang. “Saya ajak pengusaha se-ASEAN, pengusaha Korea untuk mengambil pilihan ini,” pungkas Presiden Jokowi.***/ebn

Isu Mahar Menteri Rp500 Miliar, Ini Jawaban Seskab

JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang dilontarkan salah satu kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai adanya permintaan mahar sebesar Rp500 miliar bagi calon menteri dari kalangan profesional.

“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Seskab menjawab wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11) siang.

Menurut Seskab, semua tahu dalam proses penentuan menteri, Presiden secara langsung yang memilih, sangat hati-hati, kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang tidak akan bisa dibuktikan.

“Engga mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegas Seskab saat wartawan kembali menanyakan mengenai kemungkinan adanya mahar Rp500 miliar bagi calon menteri itu. Demikian dikutip dari laman setkab.

Hak Prerogatif Presiden Terkait masih adanya sejumlah partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan jatah menteri, wakil menteri atau staf khusus, Seskab Pramono Anung mengingatkan, bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogratif presiden dan sepenuhnya adalah kewenangan presiden.

Tentunya, lanjut Seskab, presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya ya presiden yang akan memutuskan.

“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan presiden pada periode kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Seskab.

Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai politik, Seskab menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa PDIP dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya.

“Itu ada hitungannya,” ujarnya. Mengenai kemungkinan partai politik yang belum mendapatkan posisi diakomodir di wakil menteri (Wamen), Seskab kembali menegaskan, itu kewenangan Presiden. Mengenai kapan wamen baru diumumkan, Seskab Pramono Anung mengatakan, bahwa sekarang ini konsentrasi presiden adalah memperbaiki perekonomian kita. Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah di BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN-BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan. Di antaranya yang sekarang sudah dilakukan adalah Pertamina, sebentar lagi PLN, kemudian juga Inalum, perbankan kita Bank Mandiri, bank BTN dan beberapa bank lainnya. ***/ebn

Mendagri Tito: Adanya Ormas agar Negara tidak Semau-maunya

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., mengatakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai penyeimbang negara demokrasi. Hal itu diungkapkannya dalam acara Penganugerahan Ormas Award Tahun 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

“Kita tahu bahwa ketika muncul istilah negara bangsa “nation-state” menggantikan kerajaan-kerajaan dulu terutama ketika ditrigger oleh terjadinya perubahan di Prancis adanya Revolusi Prancis yang mulai menimbulkan bentuk negara bangsa, salah satu munculnya “civil society” yang diharapkan menjadi sistem seimbang, check and balance nation state, civil society ini berkembang dan kita tahu diakomodir dalam norma-norma internasional, adanya freedom, bukan hanya freedom untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, tetapi juga freedom untuk berserikat dan berkumpul,” ujarnya.

Demikian rilis yang diterima redaksi dari Puspen Kemendagri.

Kebebasan atau freedom dalam konteks tersebut dimaknai sebagai penyeimbang agar negara tidak mengarah pada sistem otoriter. Lebih dari itu, ormas juga mendapat posisi strategis untuk mendorong sistem check and balance dalam negara demokrasi.

“Freedom dalam konteks ini satu peran penting daripada civil society di mana ormas adalah salah satu wujudnya sebagai penyeimbang, agar negara tidak semau-maunya, mulai dari planning, eksekusi sampai dengan evaluasi. Ini akan menghindari sistem yang otoriter ke arah sistem yang lebih demokratis, dan peran penting selain sebagai penyeimbang juga untuk mendorong sistem check and balance percepatan untuk lahirnya negara dan bangsa itu,” ujarnya.

Sentralnya peranan ormas termasuk dalam kedudukanya dalam berserikat dan berkumpul, perlu dijamin dan dilindungi haknya dengan sejumlah batasan. Mendagri menjabarkan terdapat empat batasan yang penting dalam menjalankan peran tersebut.

“Tapi dalam perjalanannya, kita tentu tahu bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum atau kebebasan untuk berserikat dan berkumpul itu tidak bersifat absolute atau mutlak. Paling tidak ada empat batasan penting: yang pertama adalah harus hargai hak-hak asasi orang lain; yang kedua harus menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik; yang ketiga harus mengindahkan etika dan moral; yang keempat harus menjaga dalam Bahasa ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yaitu menjaga “national security” keamanan nasional, tapi dalam UU Nomor 9 Tahun 98 dari menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama , Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. juga mengapresiasi ormas yang berkesempatan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan penilaian objektif di lapangan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di acara ini, yang diselenggarakan oleh Kemendagri dalam rangka untuk penganugerahan ormas, dan saya juga turut mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu yang ormasnya mendapatkan penghargaan. Saya sekali lagi meyakini bahwa ormas yang diberikan penghargaan ini benar-benar objektif yang betul-betul kerja di lapangan,” kata Mendagri.

Mendagri menilai, pemberian penghargaan ini amat penting mengingat posisi ormas yang juga dipandang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun penerima penghargaan adalah sebagai berikut:

Pertama, bidang fokus Aktivis (8 kategori), yaitu:

1. Bidang Pendidikan (Selamat Pagi Indonesia)

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan (Perkumpulan Kapal Perempuan)

3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)

4. Bidang Penanggulangan Bencana (Yayasan IDEP)

5. Bidang Kebudayaan (Yayasan Kebudayaan Rancage)

6. Bidang kesehatan (Yayasan Thalassemia Indonesia)

7. Bidang Lingkungan Hidup (Yayasan Pendidikan Konservasi Alam)

8. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra)

Kedua, Pemerintah Daerah sebagai Pembina Ormas terbaik, yaitu:

1. Tingkat Provinsi (Provinsi Jawa Timur)

2. Tingkat Kabupaten (Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)

3. Tingkat Kota (Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)

Ketiga, penghargaan khusus, Bakti Sepanjang Masa untuk Indonesia, yaitu:

1. Mathlaul Anwar

2. Aisiyah

3. Muslimat Nadhatul Ulama

4. Kongres Wanita Indonesia

Penghargaan diberikan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bentuk apresiasi untuk ormas yang telah membaktikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara.***/ebn

Kemendagri Hargai Survei IPO tapi Survei Itu Sangat Dangkal

JAYAKARTA NEWS—Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Bahtiar menghargai survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) terhadap respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju.

“Kita hargai survei, survei ini isinya persepsi yang diukur adalah orang-orang tertentu saja, bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan,” kata Bahtiar di Jakarta, Minggu (24/11/2019). Demikian keterangan pers yang diterima redaksi.

Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 telah melakukan survei untuk melihat respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju.

Survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya.

“Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Jokowi memilih seseorang pasti melalui penelitian yang mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan kedepan,” ujarnya.

Sosok Tito Karnavian bukan saja sekedar mantan anggota Polri profesional dan mantan Kapolri yang sudah terbiasa mengelola Kamtibmas dalam negeri, pernah menjadi Kapolda dan berinteraksi, bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Ia juga merupakan seorang Ilmuwan bergelar Profesor dan Ph.D yang memiliki pemahaman konseptual tentang apa, dan bagaimana mengelola negara. Bahkan, ia memiliki pemahaman Internasional apa dan bagaimana interaksi antar negara dan masyarakat dunia.

“Aspek Pemerintahan dalam negeri dibina Kemendagri hanya aspek kecil bagian dari tata kelola negara. Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya,” tukasnya.

Terpilihnya Mendagri Tito Karnavian dijadikan peluang bagi Kemendagri untuk melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam negeri, menata sistem politik dalam negeri yang kompatibel dengan akar budaya bangsa, serta mampu mempercepat pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menggerakkan Pemda secara cepat, memperbaiki sistem pelayanan Investasi, peningkatan kualitas SDM, dan mempercepat lapangan kerja.

“Jika objektif, Pak Tito baru dua bulan di Kemendagri langsung membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Forkopimda, yaitu acara Rakornas di SICC (13/11/2019). Semua pihak memuji suksesnya acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata kelola pemerintahan Pusat dan Daerah,” kata Bahtiar.

Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 menunjukkan Tito Karnavian menduduki posisi tiga terbawah sebagai orang yang dianggap kurang pas menduduki posisi Mendagri. Padahal survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya.

Dengan jumlah responden dan menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel, terlihat hasil survei tak representatif dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, sampel yang digunakan juga tidak dicantumkan memiliki latar belakang tertentu yang dianggap memahami betul manajemen pemerintahan.***/ebn

Ini Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Ekonomi 2020

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil guna menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Pertama, Pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional.

Kedua, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pun diperlukan untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara US-Indonesia Investment Summit 2019, di Jakarta, Kamis (21/11).

Demikian dikutip dari rilis Kemenko Perekonomian.

Menko Perekonomian meyakini, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh antara 5,3%-5,6% di tahun 2020. Angka tersebut terutama didukung oleh investasi yang diperkirakan akan meningkat sebesar 7,0%-7,4% dan ekspor yang juga naik di angka 5,5%-7,0%.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh sektor industri yang akan meningkat antara 5,0%-5,5%. Sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 4,8%-5,0%, disertai penurunan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5%-9,0%.

Kemudian mengenai investasi, Pemerintah akan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS), meningkatkan efektivitas Satuan Tugas Percepatan Investasi, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi. Selain itu, implementasi tax holiday dan super deduction tax serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri juga menjadi kebijakan andalan.

“Pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang bertujuan untuk semakin menyederhanakan proses perizinan,” terang Airlangga.

Dari sisi makro, ekonomi Indonesia sebenarnya masih tumbuh berkualitas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio gini.

“Dibandingkan dengan rekan-rekan kita di ASEAN, Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2019 ini,” ujar Menko Airlangga optimistis.

Sebagai informasi, stabilitas ekonomi berdampak positif terhadap daya tarik investasi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, neraca modal dan finansial mencatat surplus 7,6 miliar dollar AS pada kuartal ketiga 2019, didukung oleh aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio.

Akibatnya, neraca pembayaran Indonesia mencatat defisit yang terkendali sebesar 46 juta dollar AS pada kuartal ketiga, jauh di bawah defisit pada kuartal kedua 2019 yang mencapai 2 miliar dollar AS.

Kinerja neraca pembayaran juga didukung oleh defisi transaksi berjalan yang dikelola pada 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menunjukkan kinerja investasi terjaga. Angka realisasi investasi untuk Domestic Direct Investment (DDI) dan Foreign Direct Investment (FDI) untuk kuartal ketiga 2019 mencapai jumlah Rp205,7 Triliun, meningkat 18,5% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Artinya, secara fundamental kondisi perekonomian kita cukup kuat dan stabil, tapi juga senantiasa berhati-hati terutama dalam menyikapi gejolak ekonomi global belakangan ini.

Turut hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan, President of Amcham Indonesia Scott Hanna, serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan kementerian/lembaga terkait.***/ebn

Indonesia-Malaysia Teken MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat).

Penandatanganan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (21/11/2019), bertepatan dengan Joint Malaysia-Indonesia Boundary between Malaysia (Sabah & Serawak) and Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat)(JMI-43). Demikian keterangan pers yang diterima jayakartanews.

MoU ditandatangani oleh Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.

Selain MoU, peta hasil survey demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU juga telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Departemen Survey and Mapping Malaysia Dato’ Sr Dr. Azhari bin Mohamed dan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Laksamana Pertama Bambang Supriadi, masing-masing selalu Ketua Tim Teknis Penegasan batas kedua negara.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perjanjian tersebut akan berdampak positif pada kedua negara terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat.

“Acara ini sangat penting, walaupun hanya sebentar tapi berdampak 100 sampai 200 tahun kedepan, dengan adanya perjanjian tersebut berdampak bagi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk pembangunan wilayah, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” kata Mendagri.

Ia juga menyampaikan, MoU akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah negara. “MoU tersebut juga memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat di kedua belah negara,” ujarnya.

MoU tersebut dipandang sebagai tonggak sejarah yang istimewa dalam hubungan bilateral kedua negara karena mengakhiri perbedaan pendapat dalam penegasan batas darat atau yang lazim dikenal dengan Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen yaitu segmen di sekitar Sungai Simantipal dan segmen C500-C600 yang keduanya terletak di perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua segemen tersebut telah menjadi OBP masing-masing sejak tahun 1978-1989.

Penandatanganan MoU tersebut juga telah membuka jalan bagi kedua negara untuk mempercepat penyelesaian OBP di tiga segmen lain yaitu Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad-Sesai, dan B- 2700-3100 yang disepakati akan diselesaikan pada tahun 2020.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Lambang, yang letaknya tidak jauh dari Kawasan Sungai Simantipal yang baru saja disepakati.***/ebn

Setelah 41 Tahun, Akhirnya Indonesia-Malaysia Capai Kesepakatan Batas Wilayah

JAYAKARTA NEWS— Setelah 41 tahun akhirnya permasalahan perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Penegasan Batas Darat atau Outstanding Boundary Problems (OBP) di 2 (dua) segmen batas wilayah.

“Terimakasih atas dukungan seluruh pihak sehingga hari ini tercapai kesepahan penegasan batas wilayah antar kedua negara”, kata Mendagri Tito Karnavian di Kuala Lumpur pada hari Rabu (20/11/2019).

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Penegasan Batas Darat atau Outstanding Boundary Problems (OBP) di 2 (dua) segmen batas wilayah, Rabu (20/11/2019)–foto puspen kemendagri

Tito menjelaskan, dua OBP yang disepakati adalah segmen Sungai Simantipal dan segmen C500-C600. Dua batas tersebut terletak di antara Kalimantan Utara dan Sabah yang telah menjadi OBP sejak Tahun 1978 dan 1989. “Kita hari ini mengukir sejarah, setelah 41 tahun akhirnya kedua negara dapat menyepakati batas wilayah,” ujarnya.

Penandatangan MoU dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara. Sebagai perwakilan dari Indonesia, yaitu Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan perwakilan dari Malaysia adalah Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Daya Air Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh.

Selain MoU juga dilakukan penandatanganan hasil survey demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU oleh perwakilan dari kedua negara. Sebagai perwakilan Indonesia, yaitu Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama Bambang Supriadi dan perwakilan Malaysia adalah Direktur Jenderal Departemen Survey dan Mapping Malaysia Dato’ Sr Dr. Azhari bin Mohamed

Penandatangan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Malaysia Yang Mulia Dato’ Dr. Xavier Jayakumar.

Keberhasilan penandatangan MoU tentunya akan membuka jalan kedua negara untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat investasi. “Kepastian hukum di wilayah tersebut menjadi hal yang sangat penting, pemerintah Indonesia dapat segera mewujudkan investasi di lokasi dimaksud”, ujar Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Menurutnya, nantinya di lokasi tersebut akan segera dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). “Tidak jauh dari sungai Simantipal yaitu di Labang akan segera dibangun PLBN baru. Semoga masyarakat semakin sejahtera dan investasi terus tumbuh,” ujarnya.***/ebn