Tag: Pertambangan

Suku Asli Tergusur Tambang, Ketua DPD RI Minta Pemda Maluku Utara Beri Perlindungan

JAYAKARTA NEWS — Viralnya video Suku Togutil atau Orang Tobelo Dalam (O Hongana Manyawa) di Maluku Utara yang masuk ke areal pertambangan lantaran hutan tempat tinggal mereka tergusur, memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara segera turun tangan memberikan perlindungan kepada suku asli tersebut.

Senator asal Jawa Timur itu meminta agar Pemda Maluku Utara betul-betul serius memberikan perlindungan kepada suku asli Pulau Halmahera ini. Apapun bentuknya, LaNyalla meminta pembangunan tak menggusur komunitas masyarakat sekitar, terlebih suku asli yang tinggal di pedalaman, di mana mereka bergantung pada hutan.

“Inilah pentingnya kajian dan pemetaan mendalam sebelum pembangunan dilakukan. Tujuannya, agar pembangunan yang diorientasikan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat, tidak malah meminggirkan masyarakat,” ujar LaNyalla, Rabu (3/6/2024) di Jakarta.

LaNyalla juga meminta kepada Pemda Maluku Utara untuk memetakan ulang tata ruang mereka dalam Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), agar memiliki aturan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.

“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Saya kira, Perda RTRW di Provinsi Maluku Utara harus dibaca ulang,” tegas LaNyalla.

Pada saat yang sama, LaNyalla juga meminta suku-suku asli di manapun berada perlu diberikan proteksi. Sebab, keberadaan mereka diatur dengan baik dalam UUD 1945.

“Inilah pentingnya keterwakilan setiap elemen masyarakat di parlemen, dalam suatu lembaga Tertinggi Negara, agar kepentingan-kepentingan masyarakat terwakili dan mereka berdaulat atas segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka,” ujar LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, Camp milik pekerja PT Weda Bay Nikel, tiba-tiba ramai setelah didatangi tiga orang Suku Togutil atau Orang Tobelo Dalam (O Hongana Manyawa) pada Kamis (23/5/2024) lalu. Tiga orang suku asli Pulau Halmahera ini tiba-tiba menyambangi kawasan pekerja yang berada di belakang Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Dari video yang beredar di media sosial, tampak dua orang pria dan seorang perempuan suku Tobelo Dalam ini mendatangi camp. Kawasan ini dari video sudah tak ditumbuhi lagi pepohonan alias gundul karena telah digusur mejadi areal pertambangan dan juga camp para pekerja.

Melansir data dari Peneliti dan Advokasi Asia dari Survival International, Populasi suku Togutil atau Orang Tobelo Dalam (O Hongana Manyawa) yang hidup secara nomaden di belantara Hutan Halmahera, Maluku Utara tersisa sekitar 300-500 orang. Kini, keberadaan mereka terancam dari hadirnya perusahaan tambang nikel.***/din

KLHK Didesak Kendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Perusahaan Pertambangan

JAYAKARTA NEWS— Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan ini, diketahui, berasal dari sejumlah perusahaan pertambangan. Karena itu, upaya pengendalian sekaligus pengawasan terhadap sejumlah perusahaan pertambangan secara berkelanjutan bernilai krusial.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menegaskan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali bisa melahirkan derita yang berkepanjangan. Tidak hanya itu, derita tersebut tidak berhenti berdampak pada hayati Indonesia, akan tetapi juga pada rakyat sekitar.

Demikian pernyataan tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono beserta Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Novrizal Tahar, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan RM Karliansyah, dan Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho San di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

“Mereka yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prosedur yang memberikan dampak begitu dahsyat kepada urusan lingkungan. Percuma kita gembar gembor kepada dunia bahwa angka deforestasi kita semakin menurun. Yang terdampak dari tambang-tambang ilegal ini juga adalah hutan Indonesia dan masyarakat sekitar,” ucap Budi, sapaan akrabnya, saat membuka rapat, Senin (12/12/2022). Demikian dikutip dari laman dpr.gp.id

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu menilai permasalahan utama yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah perilaku manajemen perusahaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan. Di mana, perilaku tersebut turut diikuti dengan sikap tidak ada rasa tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, dan kurangnya pengawasan disertai dengan proses penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera.

“Dampak (kerusakan hayati akibat limbah tambang) ini sangat merugikan. Ini juga membutuhkan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tidak sedikit, biaya pengobatan bagi warga terdampak pencemaran akibat kontaminasi pencemaran yang mengandung zat berbahaya. Kami minta pemerintah betul-betul serius menindaklanjuti laporan ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Budi berharap KLHK, usai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyiapkan SDM yang mumpuni untuk menindaklanjuti berkas perizinan hingga laporan kerusakan lingkungan yang semakin  bertambah karena adanya penyederhanaan prosedur. Di sisi lain, ia ingin KLHK menguatkan kolaborasi dengan stakeholder lainnya agar penanganan soal limbah tersebut bisa tertangani sesuai dengan prosedur.***/din

Arti Penting UN National Global Compact bagi MIND ID

JAYAKARTA NEWS— Belum lama ini, sebuah prestasi ditorehkan oleh BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID. Mining Industry Indonesia itu resmi menjadi salah satu anggota United Nations Global Compact (UNGC) pada tanggal 18 Juli 2022.

UNGC, adalah pakta PBB untuk mendorong bisnis dan perusahaan di seluruh dunia agar mengadopsi kebijakan berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, serta melaporkan implementasinya. Keberadaannya diumumkan oleh Sekjen PBB saat itu Kofi Annan dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia pada 31 Januari 1999.

Setahun kemudian, UNGC secara resmi diluncurkan di Markas Besar PBB di New York City pada 26 Juli 2000. Hingga hari ini, wadah ini menghimpun tak kurang dari 12.000 peserta, terdiri atas 8.000 bisnis dan 4.000 entitas non-bisnis.

Sejumlah brand dunia ada di sana, sebut saja misalnya Starbucks, L’Oreal, Bayer AG, Coca-Cola, 3M, Deloitte, dan lain-lain. “Dan hari ini, MIND ID ada di antaranya,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan, di Jakarta, baru-baru ini.

Saat UNGC berulang tahun ke-15 tahun 2015, Sekjen PBB Ban Ki-Moon memberi support yang luar biasa. Katanya, “Bisnis dapat menjadi kekuatan global untuk kebaikan”. Bukan hanya itu, Sekjen PBB asal Korea itu juga menambahkan, “Advokasi dan teladan dapat mendorong tindakan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat bagi semua orang”.

Saat ini, MIND ID terikat pada keharusan melaksanakan 10 prinsip dalam kegiatan bisnisnya. Goal-nya adalah terwujud tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2030.

Dan yang pasti, seperti dikemukakan Dany, status keanggotaan pada UNGC menunjukkan komitmen dan keseriusan MIND ID terkait pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) itu. “Siapa MIND ID, ya semua anggotanya, seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah,” ujar Doktor Business and Corporate Strategic Management, Universitas Padjadjaran, itu.

Dipastikan, status keanggotaan UNGC akan membawa kebaikan bagi MIND ID dan bangsa Indonesia ke depan. Kalimat “Mining for better tomorrow” tidak hanya sekadar slogan. Keanggotaan UNGC akan mendorong perusahaan tambang ke rel semestinya, sebagai bagian penting soko guru perekonomian negara, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa.

Menurut Dany, penguatan hilirisasi, sejalan dengan visi besar Kementerian BUMN, termasuk instruksi Presiden Joko Widodo. Produksi tambang akan diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi, agar memberi nilai tambah. “Dalam prosesnya, mengedepankan prinsip green economy, green process,” tegas pria berdarah Minangkabau kelahiran Palembang 22 Juni 1975, itu.

Dany Amrul Ichdan juga menambahkan, MIND ID tidak hanya menegakkan tanggung jawab dasar terhadap manusia dan planet, tetapi juga mempersiapkan perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang dan masa depan yang lebih baik.

Sepuluh Prinsip UNGC terdiri dari Prinsip mengenai Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Lingkungan dan Anti Korupsi merupakan perwujudan dari The Universal Declaration of Human Rights, The International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, The Rio Declaration on Environment and Development, dan The United Nations Convention Against Corruption.

“Dengan menjadi anggota UNGC, MIND ID berdiri sejajar dengan perusahaan tambang dunia terkemuka lainnya selaras dengan rencana jangka panjang MIND ID untuk menjadi World Class Company yang memiliki komitmen keberlanjutan” ujar Dany.

Green Mining

Akhir-akhir ini konsep green mining mengemuka seiring meningkatnya kesadaran para pemangku bisnis pertambangan untuk lebih peduli terhadap keberlangsungan lingkungan. Green mining atau yang biasa kita kenal dengan Penambangan Hijau memberikan pedoman bagi sektor pertambangan bahwa pembangunan berkelanjutan masa depan harus tercapai.

Tujuan penting green mining adalah meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan di semua tahapan operasional. Green mining membantu mengatur operasional sedemikian rupa sehingga aman, tidak menimbulkan bahaya bagi penduduk lokal dan lingkungan. Salah satu fungsi green mining juga membantu memulihkan area pertambangan agar memberikan manfaat berkelanjutan khususnya untuk pemanfaatan penggunaan lahan lainnya.

Konsep green mining, menurut Dany, menjadi salah satu terobosan untuk menurunkan emisi karbon dan mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Hadirnya green mining memberikan pengaruh besar dalam industri pertambangan karena harus adaptif dengan konsep tersebut.

Dany mengatakan konsep ini sudah dilakukan di area penambangan di bawah naungan MIND ID. Dia mengatakan ada enam pilar yang dilakukan untuk mendukung pengurangan karbon dari industri pertambangan.

“Ada pengembangan ekonomi, smart mining hingga komunitas. Kami menyiapkan kegiatan dan rencana eksplorasi yang sesuai dengan ESG, dengan penanaman pohon, fit dengan masyarakat setempat hingga memberikan nilai tambah ekonomi,” kata Dany.

MIND ID telah menyiapkan peta jalan untuk menerapkan konsep green mining. Dengan begitu, ada kepercayaan internasional kepada holding pertambangan ini dalam mengurangi emisi karbon.

Dalam pengembalian lahan bekas tambang, MIND ID telah menyusun perencanaan utilisasi. Dany mencontohkan PT Timah melakukan pengembalian fungsi lahan tambang, menjadi lahan produktif dan eco-tourism.

“Kami bangun museum tambang, dan ada kawasan kuliner dan exposure UMKM, sehingga lahan tersebut menjadi lebih produktif. Itu kegunaan utilisasi daerah pasca tambang menjadi area komersial,” kata dia.

Terakhir, Dany Amrul Ichdan menyinggung sekilas ihwal tujuan besar MIND ID, hadir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi negeri dengan mengutamakan profesionalisme, integritas serta bersinergi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. MIND ID mengemasnya dalam filosofi AKHLAK.

AKHLAK adalah kependekan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Maknanya, Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, membangun kerja sama yang sinergis. (dr)

Cara Cerdas Menambang ala MIND ID

JAYAKARTA NEWS— Aktivitas menambang menjadi lebih “smart” dengan teknologi berbasis Artificial Intelligend (AI) dan Geologging. Penggunaan aplikasi data capturing itulah yang tengah diujicoba oleh PT MIND ID bersama PT Antam Tbk. “Smart mining untuk mengoptimalkan proses bisnis dan operasional perusahaan, adalah salah satu komitmen kami,” ujar Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, di Jakarta, baru-baru ini.

MIND ID (Mining Industry Indonesia) adalah BUMN holding industri pertambangan yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk. Tahun lalu (2021), MIND ID meroket namanya berkat pencapaian laba bersih yang meroket 687 persen menjadi Rp 14,33 triliun, dari Rp 1,82 triliun pada tahun 2020.

“Perusahaan terus mendorong lahirnya ide dan inovasi yang membuat proses bisnis industri tambang menjadi lebih efisien, efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tambah Hendi.

BISRA 2022

Tak hanya itu, MIND ID juga menorehkan prestasi mengesankan melalui penghargaan yang didapat dari sektor CSR (Corporate Social Responsibility). Penghargaan yang diraih baru-baru ini adalah Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2022, untuk kategori The Most Consistent in Community Empowerment Through Integrated Coconut Industry Program.

foto: MIND ID

CSR MIND ID dinilai berdampak luas kepada masyarakat. Utamanya terkait program Industri Kelapa Terpadu yang dikembangkan oleh PT Antam Tbk sejak 2018. Sukses itu akan menjadi benchmark perusahaan-perusahaan tambang grup MIND ID dalam mengelola CRS-nya.

Seperti yang saat ini tengah dikembangkan, yakni penanaman 300.000 pohon di sekitar Danau Toba untuk tahun 2022. Program itu menjadi komitmen MIND ID melalui PT Inalum (Persero) berkolaborasi dengan lintas sektoral untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan ekologi di Kawasan Danau Toba.

“MIND ID memiliki enam pilar keberlanjutan, nah salah satunya adalah pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon. Diharapkan program ini dapat memperkuat kawasan Danau Toba sebagai salah satu simbol Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia,” ujar Hendi Prio Santoso.

Target penanaman 308.148 pohon tahun 2022 terdiri atas program Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba yang dilakukan INALUM sebanyak 130.000 pohon dengan luas sekitar 260 Ha dan Program Jasa Pengelola Sumber Daya Alam bersama PJT1 sebanyak 178.148 pohon dengan luas sekitar 445,37 Ha.

Untuk meningkatkan kesuksesan program, perusahaan juga mengalokasikan 50.000 bibit Macademia. Sebanyak 28.000 bibit telah disebarkan ke 7 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Samosir, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara sisanya akan disebarkan kelompok masyarakat yang ada di 7 kabupaten/kota tersebut.

Kolaborasi multipihak pada program pelestarian danau toba menjadi indikator penting terjaganya kawasan Danau Toba. Hal ini sejalan dengan Noble Purpose MIND ID yakni: We Explore, Sumber Daya Alam, untuk Peradaban, Kesejahteraan dan Masa depan lebih cerah.***din

Sukses Vale Indonesia Jadi Contoh BUMN Tambang Lain

JAYAKARTA NEWS— Syahdan, tanggal 17 Desember 2021, Letjen TNI Purn Doni Monardo mendarat di Bandara Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Lalu menempuh jalan darat 6,2 km dalam waktu 12 menit menuju komplek tambang PT Vale Indonesia Tbk (PTVI).

Tak jauh dari bangunan “center point” tambang di tepi Danau Matano, Doni keluar jalur dan berjalan ke arah pohon trembesi. Rupanya, pohon itu berasal dari Brigif Linud 3/Tri Budi Mahasakti, Kariango, Sulawesi Selatan, saat Doni menjabat Komandan di sana, 2006 -2008. Ia bukan trembesi satu-satunya. Hampir di seluruh wilayah Luwu Timur, telah tumbuh trembesi-trembesi menjulang menghijau.

Jejak-jejak Doni Monardo bahkan tertanam subur di Kariango, jauh sebelum ia menjabat Komisaris Utama Holding Industri Pertambangan MIND ID (Mining Industry Indonesia). Alhasil, kehadiran Doni ke Kariango seperti jalan di atas garisnya sejarah. Di lokasi tambang PTVI itu pula, Doni memastikan konsistensi PTVI melaksanakan program keberlanjutan dan good mining practice. Ia bahkan meminta keberhasilan program tersebut dapat diikuti oleh BUMN tambang lainnya.

PTVI merupakan perusahan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan berdiri sejak 25 Juli 1968. MIND ID memegang kepemilikan saham pada PTVI sebesar 20%. Holding tambang itu menuntaskan transaksi pembelian saham PTVI pada 7 Oktober 2020.
Dalam dua hari kunjungan, Doni mengapresiasi program reklamasi bekas tambang. Terlebih ketika ia melihat dari dekat kebun bibit yang ada di sana. Dua jenis pohon langka bahkan tersemai subur: Eboni dan biti.

Berkat konsistensi PTVI dalam melaksanakan program keberlanjutan dan good mining practice, MIND ID mendukung rencana perubahan status kontrak karya PTVI menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Perubahan status tersebut diyakini akan memperkuat sinergi MIND ID dan PTVI dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel Indonesia di masa yang akan datang.

Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID, Dany Amrul Ichdan mengatakan keberadaan saham MIND ID dalam PTVI dalam rangka mengelola sumberdaya strategis Indonesia. “Kepemilikan saham MIND ID pada PTVI juga menambah portofolio serta hilirisasi komoditas nikel Perushaaan,” kata Dany.

Kinerja Optimal

Sejauh ini, PTVI menunjukkan kinerja yang optimal. Data terakhir, kuartal 1 tahun 2022, membukukan laba bersih 67,7 juta dollar AS, atau tumbuh 100,77 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 33,7 juta. Laba itu dibukukan dari pendapatan sebesar 235,08 juta dollar AS atau tumbuh 13,8% dibandingkan kuartal 1 tahun 2021 yang senilai 206,6 juta dollar AS.

Pada kesempatan terpisah, Presiden Direktur PTVI, Febriany Eddy mengatakan PTVI terus berkomitmen melaksanakan tata kelola dan praktik operasional yang baik. “Komitmen perusahaan terhadap environment, social dan governance (ESG) juga ditunjukkan dengan pemenuhan prinsip ICMM (International Council on Mining and Metals)”. tutur Febriany.

Sejauh ini, PT Vale Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup besar dan telah melakukan hilirisasi nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan. PTVI juga sedang menginisiasi proyek pengembangan hilirisasi nikel di Bahodopi dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Komitmen keberlanjutan PTVI ditunjukkan dengan deklarasi Perusahaan terhadap komitmen untuk mencapai Net Zero Emission dari scope 1 dan scope 2 pada tahun 2050 atau lebih awal, selaras dengan ambisi Paris Agreement.
Bukan hanya itu. PT Vale Indonesia juga terus berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal sebagai bentuk nilai tambah keberadaan perusahaan untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional. Hingga saat ini PTVI sudah memperkerjakan 2.966 karyawan dengan presentase 86,6 persen (dari Luwu Timur), dan 99,7 persen karyawan di lingkungan perusahaan adalah putra-putri terbaik Indonesia.

PTVI melaksanakan program-program pengembangan masyarakat dengan mengedepankan kemitraan 3 pilar yakni, Pemerintah, Masyarakat, dan Perusahaan. “Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) menggunakan 3 Skema yaitu Pembangunan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM), Kemitraan Strategis & Kontribusi Strategis,” tutur Febriany.

Program PKPM yang dikembangan perusahaan meliputi, penguatan 10 kawasan dengan target minimal 7 konsolidasi, 2 mandiri dan 1 berdaya saing, 10 Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD), terciptanya 6 Bumdesma dan 4 Pusat Pertanian, fasilitas produksi pertanian, dibentuknya 2 desa wisata, serta dilakukannya konservasi pesisir laut.
PTVI bersama pemerintah daerah juga sepakat menunjang industri agro-bisnis dan pariwisata. Hal ini diperkuat dengan hibah Bandara Sorowako kepada pemerintah dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya pariwisata.

Di bidang lingkungan, PTVI secara aktif menjaga kualitas air danau di komplek Danau Malili yang berdekatan dengan areal tambang. Danau Komplek Malili terdiri dari tiga danau yang berada di Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tiga danau tersebut antara lain, Danau Matano, Mahalona, dan Danau Towuti.

PTVI juga melakukan reklamasi lahan bekas tambang secara progresif. Targetnya, 70 persen lahan akan direklamasi di tahun 2025. Perusahaan juga fokus pada penanaman pohon. Sebanyak 3,7 juta pohon telah ditanam, di antaranya endemik Ebony (Diospyros celebica), Dengen (Dillenia serata), Kaloju (Caralia braciata), Mata kucing (Hopea celebica) dan jenis unggulan lokal. Total Rehabilitasi PTVI seluas 10.280 hektare dengan rincian 10.000 hektare di luar daerah operasional dan 280 hektare di dalam daerah operasional.***ebn

Pemerintah akan Setop Ekspor Bahan Mentah Tambang secara Bertahap

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau raw material produk-produk pertambangan secara bertahap. Setelah nikel, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera menghentikan ekspor bahan mentah untuk bauksit.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya seusai meninjau pengolahan bijih nikel (nickel ore) di Pabrik Smelter, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021).

“Saya kira keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari ke mana-mana. Oleh sebab itu, nanti tahun depan akan kita lanjutkan untuk setop ekspor bahan mentah bauksit dan selanjutnya tembaga, selanjutnya emas, selanjutnya timah,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengatakan bahwa hilirisasi saat ini telah berjalan di lapangan dan diyakini akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Dengan hilirisasi industri, beragam nilai tambah akan berada di dalam negeri dan bisa dirasakan oleh rakyat.

“Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan, seperti di sini 27 ribu tenaga kerja yang bisa direkrut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan-kiri. Ini yang mengirim misalnya nickel ore ini dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT GNI, Wisma Bharuna, mengatakan bahwa saat ini di Indonesia sudah muncul beragam produk turunan dari stainless steel, yang akan digunakan untuk memproduksi panci, sendok, dan sebagainya. Ia berharap dengan adanya hilirisasi, semua produk bisa didapatkan di dalam negeri, akan ada alih teknologi, dan semuanya bisa menyejahterakan rakyat.

“Segala macam itu harus dari sini semua sehingga sudah tidak lagi ke luar negeri, semuanya dipakai untuk kita, barangnya barang kita, kemudian nanti untuk menyejahterakan semuanya. Nanti ada alih teknologinya, metalurginya, anak-anak lebih pintar, semua lapangan pekerjaan ya semua Indonesia kaya, semua ada di sini,” ujar Dirut PT GNI.

Sebelum memberikan keterangan pers, Presiden terlebih dahulu melihat proses pengolahan nikel di pabrik tersebut, termasuk area nickel ore stockpile yaitu tempat penumpukan bahan mentah bijih nikel.***/ctr