Category: Ekonomi & Bisnis

Bukukan Transaksi USD 6,06 Miliar, Mendag: Capaian TEI 2021 Sangat Menggembirakan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku bangga dengan capaian Trade Expo Indonesia ke-36 Digital Edition. Sejak dibuka pada 21 Oktober 2021 laku, TEI-DE berhasil membukukan transaksi sebesar USD 6,06 miliar. Tiongkok dan Mesir mendominasi transaksi.

“Capaian ini sangat menggembirakan karena melampaui target transaksi yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar USD 1,5 miliar,” ujar Mendag Lutfi saat menutup TEI-DE secara hibrida hari ini, Selasa (21/12/2021) di Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta.

Dari capaian tersebut, nilai total transaksi buyer luar negeri tercatat sebesar USD 3,54 miliar. Buyer dengan nilai transaksi terbesar berasal dari lima negara, yaitu Tiongkok dengan nilai transaksi sebesar USD 1,68 miliar (27,8 persen), Mesir sebesar USD 560,2 juta (9,24 persen), Brasil sebesar USD 285,8 juta (4,71 persen), Jepang sebesar USD 252,6 juta (4,17 persen), dan India sebesar USD 204,3 juta (3,37 persen).

Produk-produk yang berhasil menarik minat buyer luar negeri pada TEI-DE 2021 adalah produk pertanian dengan nilai sebesar USD 792 juta (13,06 persen), produk kimia sebesar USD 316,7 juta (5,22 persen), minyak sawit sebesar USD 307,8 juta (5,08 persen), produk herbal dan suplemen sebesar USD 300 juta (4,95 persen), serta produk kertas dan kertas olahan sebesar USD 298 juta (4,92 persen).

Sampai hari terakhir penyelenggaraannya, TEI-DE 2021 telah dikunjungi oleh 32.030 pengunjung dengan total pendaftar sejumlah 8.220 buyer dari 136 negara, terdiri atas 3.721 buyer mancanegara dan 4.499 buyer lokal.

Sementara itu lima negara dengan jumlah buyer terbanyak pada gelaran TEI-DE tahun ini adalah India, Tiongkok, Malaysia, Brasil, dan Mesir. Hal ini tidak terlepas dari peran Perwakilan Perdagangan di luar negeri yang aktif mempromosikan TEI-DE melalui pendampingan buyer dalam mencari produk Indonesia, membuka help desk, dan mengadakan pertemuan bisnis.

Pameran dalam TEI-DE tahun ini diikuti oleh 834 peserta pameran yang terbagi dalam delapan kategori produk, yaitu manufactured product; digital lifestyle & service; medical & healthcare; renewable energy; food & beverage products; living comfort & amenities; fashion & beauty products; dan halal product.

“Para peserta diharapkan terus menindaklanjuti kontak dagang yang terjadi selama TEI-DE berlangsung. Selain itu, perwakilan perdagangan di luar negeri juga akan terus mengawal tindaklanjut kerja sama yang terjalin antara para peserta pameran dengan buyer,” kata Mendag Lutfi.

Selama penyelenggaraan TEI-DE 2021, telah dilaksanakan pula beberapa kegiatan forum yaitu Trade Tourism & Investment Forum (TTI), Halal Trade Forum, bisnis forum, dan konseling bisnis. Selain itu, tercatat pula sebanyak 107 penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang melibatkan eksportir dan buyer dari 17 negara.

Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah penjajakan bisnis yang mampu menghasilkan transaksi sebesar USD 2,521 miliar dengan buyer dari kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa yang difokuskan untuk tenaga kerja terampil dan profesional. Selanjutnya, gelaran Embracing Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) yang diselenggarakan di Aquatik Stadium Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

“Kesuksesan penyelenggaraan TEI-DE ini tentunya merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk itu, diharapkan kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus kita tingkatkan di tahun mendatang,”ujar Mendag Lutfi.***ebn

Kemendag Raih 7 Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021

JAYAKARTA NEWS— Komitmen Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadikan institusi yang dipimpinnya sebagai wilayah bebas korupsi menunjukkan hasil optimal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menetapkan Kementerian Perdagangan meraih 7 zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tahun 2021.

Penetapan yang digelar secara hibrida di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta, Senin (20/12/2021) dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan ke depan seluruh pimpinan di Kementerian Perdagangan harus dapat meraih predikat WBK/WBBM ini.

“Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Namun ke depan, saya minta Inspektorat Jenderal harus mengawal agar lebih banyak lagi unit di Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM ini,” tegasnya.

Unit Kemendag yang mendapat WBK/WBBM tahun ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Direktorat Perundingan Multilateral, Balai Standardisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II, BSML Regional III, Balai Sertifikasi, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Milan, dan ITPC Osaka. Capaian Zona Integritas tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3 unit WBK/WBBM.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noerdiatmoko yang hadir didampingi Inspektur IV, Olvy Andrianita, menegaskan bahwa tujuh unit peraih WBK telah menunjukkan perubahan besar dalam banyak hal.

Dikatakannya, tujuh unit peraih WBK ini telah menunjukan adanya perubahan/inovasi dalam enam area yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terciptanya birokrasi bersih, akuntabel, dan kapabel.

“Faktor kunci keberhasilan lainnya juga diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam mendorong serta memantik semangat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk komunikasi pimpinan dalam menyampaikan diferensiasi unit,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan zona integritas di Kemendag sejalan dengan amanah Presiden RI yaitu mencegah korupsi, kerja serius, cepat, keras dan berorientasi hasil, tidak bekerja rutinitas, serta mencari solusi di lapangan.

“Pembangunan zona integritas di Kemendag adalah proses perubahan birokrasi tanpa henti untuk menjadi semakin efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Presiden,” tegas Didid.

Seperti diketahui, penghargaan zona integritas WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.

Pesan Wapres

Dalam kesempatan tersebut Wapres KH Ma’ruf Amin berpesan agar peraih predikat WBK/WBBM dapat memperkuat komitmen antukorupsi dan melayani.

“Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani, bersih dan bebas dari korupsi serta tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya ceremonial dan administratif, namun harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan infkusif,”katanya.

Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa “Konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG) untuk mendukung pembangunan nasional. Pak Jokowi ingin bagaimana pelayanan publik itu bisa tepat, perijinan itu bisa cepat dan bagaimana reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional.”

Sebagai catatan pada tahun 2021, sebanyak 4.402 unit diusulkan dalam evaluasi zona integritas WBK/WBBM ke KemenPANRB dari 259 Kementerian/Lembaga/non KL/Pemda.

Capai Rp400,1 Triliun, Presiden Jokowi: Hati-Hati Kelola Dana Desa

JAYAKARTA NEWS— Sejak tahun 2015 hingga saat ini pemerintah telah menggelontorkan sebesar Rp400,1 triliun untuk Dana Desa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pengelolaan Dana Desa tersebut dilakukan secara hati-hati.

Hal ini ditekankan Presiden dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik (BUM) Desa dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BUM Desa, Senin (20/12/2021) pagi, di Ballroom Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

“Hati-hati pengelolaan  Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi, Rp400,1 triliun, gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari ke mana-mana. Ini perlu saya ingatkan,” ujar Presiden.

Secara rinci Presiden menyampaikan, anggaran Dana Desa di tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun, tahun 2016 Rp46,7 triliun, tahun 2017 Rp59,8 triliun, tahun 2018 Rp59,8 triliun, tahun 2019 Rp69,8 triliun, tahun 2020 Rp71,1 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp72 triliun.

“Kalau kita lihat APBD Desa juga meningkatnya drastis sekali. (Tahun) 2014 itu rata-rata Rp329 juta, 2015 itu sudah naik menjadi Rp701 juta, 2021 Rp1,6 miliar,” imbuhnya.

Presiden menegaskan sejak tahun 2014 pemerintah telah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa. Pembangunan yang dilakukan bersifat Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.

“Yang kita bangun juga bukan hanya yang gede-gede saja, yang kita bangun juga bukan hanya yang besar-besar saja. Jalan tol misalnya, atau pelabuhan-pelabuhan besar, atau airport atau bandara, bukan itu saja. Tetapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung kecil yang ada di desa, dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, sejumlah pembangunan fisik di desa juga telah dilakukan dengan menggunakan alokasi anggaran tersebut.

“Dari data yang saya miliki, fisiknya yang sudah terbangun itu juga kelihatan. Jalan desa misalnya, sudah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa, embung yang kecil-kecil 4.500 unit, irigasi 71 ribu unit, jembatan 1,3 juta meter, pasar desa ada 10.300 unit, BUMDes saat ini juga telah mencapai 57.200 unit. Ini kelihatan, kelihatan, kelihatan,” ujarnya.

Tak hanya itu, dana tersebut juga digunakan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Di antaranya pembangunan prasarana penyediaan air bersih sepanjang 1,2 juta kilometer, posyandu 38 ribu unit, polindes 12 ribu unit, hingga  drainase 38 juta meter.

“Ini terbangun, semuanya terbangun. Sumur 59 ribu unit, PAUD ada tambahan 56 ribu unit PAUD, ada fasilitas olahraga, ada MCK, semuanya dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,” tandasnya. ***/ebn

Menparekraf Kunjungi Pameran “Digital Womenpreneurship” di Bali

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi lokakarya dan pameran “Digital Womenpreneurship” yang digelar Forum Perempuan Insinyur-Persatuan Insinyur Indonesia (FPI-PII) di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (18/12/2021).

Sandiaga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi Bali, pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, dan menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.

“Kami mendukung Digital Womenpreneurship, karena di acara ini ada juga upaya untuk onboarding produk-produk ekonomi kreatif,” kata Sandiaga.

Menurutnya, event ini dapat menjadi ajang untuk mempersiapkan diri bagi para pelaku ekraf di Bali menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada 2022 mendatang.

“Para pelaku ekonomi kreatif ini penopang kebangkitan pariwisata di Bali dan saya berterima kasih kepada PII, karena Bali membutuhkan kegiatan ini,” katanya lagi.

Dengan pelaksanaan “Digital Womenpreneurship” ini, katanya, diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pelaksanaan event di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga sempat berkeliling ke booth-booth pelaku ekraf dan membeli sejumlah produk yang dijual di lokasi acara.

Dalam kunjungan ini, hadir pula anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddin,  dan didampingi oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani; Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; dan Ketua Umum PII, Danis Hidayat Sumadilaga. (*/mel)

Menkeu Prediksi Defisit APBN 2021 Lebih Rendah dari Target 5,7 Persen

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN tahun 2021 berada di antara 5,1 hingga 5,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2021, yakni 5,7 persen dari PDB.

“Tahun ini, anggaran dirancang dengan defisit 5,7 persen. Tetapi karena pemulihan yang kuat serta dari pendapatan dan ledakan komoditas, kami memperkirakan defisit akan antara 5,1 hingga 5,4 persen, jauh lebih rendah dari yang kami rancang sebelumnya,” kata Menkeu secara daring dalam The E-launch of The World Bank Indonesia Economic Prospects Report, Kamis (16/12/2021). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Sementara, untuk tahun 2022, Menkeu mengatakan bahwa defisit dirancang pada level 4,8 persen dari PDB. Namun, angka tersebut belum mempertimbangkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan dan program pemulihan ekonomi tahun 2021 yang berdampak positif di berbagai sektor.

“Desain ini belum memperhitungkan beberapa reformasi di bidang perpajakan dan sisi fiskal,” ujar Menkeu.

Dengan desain tersebut, pemerintah akan terus bekerja makin baik untuk memulihkan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Menkeu meyakini peran kebijakan fiskal masih sangat penting, terutama di masa pandemi COVID-19. APBN tahun 2022 akan mendukung proses pemulihan dengan memprioritaskan belanja untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial.

“Mudah-mudahan, tingkat pertumbuhan akan pulih di atas 5 persen. Dalam APBN 2022, kami menempatkan 5,2 persen untuk pertumbuhan ekonomi hingga 2022,” kata Menkeu. (bnt)

Menkeu: Pemulihan Ekonomi Indonesia dari Pandemi Lebih Cepat Dibanding Krisis 1997-1998

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19 lebih cepat dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam Working Lunch: Joint Side Event Sherpa Track dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia, Rabu (15/12/2021). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

“Kalau dilihat dan dibandingkan dengan situasi pada saat Indonesia menghadapi krisis tahun 97-98, dibutuhkan 4 tahun untuk memulihkan ekonomi kita sampai kepada level GDP pre-crisis. Untuk Covid ini, dalam waktu satu setengah tahun, kita telah mampu kembali kepada pre-Covid GDP level,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, cepatnya pemulihan tersebut berkat resiliensi sektor keuangan dan dunia usaha, serta instrumen dan kebijakan pemerintah yang responsif.

“Ini adalah sesuatu yang patut untuk kita semuanya syukuri dan membanggakan, namun ini berarti belum selesai tugas kita,” katanya.

Jika dilihat dari sisi penciptaan kesempatan kerja, pengangguran telah berhasil menurun dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Tingkat pengangguran dapat ditekan hingga level 6,5 persen, setelah sempat melonjak di atas 7,1 persen.

“Ini langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diharapkan dirasakan langsung kepada masyarakat,” tutur Menkeu.

Ia berharap hal tersebut akan menjadi modal pada tahun 2022 saat Indonesia akan menjadi tuan rumah dari berbagai rangkaian kegiatan G20, seperti di level keuangan dan bank sentral di mana Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia menjadi co-host, serta di level Sherpa oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Luar Negeri.

“Kita harapkan ini akan menimbulkan suatu optimisme dan sinergi sehingga Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah dan Presidensi G20, namun juga sukses untuk menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia dan penanganan Covid yang baik,” jelas Menkeu.

Tentunya, APBN sebagai instrumen fiskal akan terus memberikan dukungan untuk mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial, dan mempercepat pemulihan ekonomi, namun secara bertahap melakukan konsolidasi fiskal.

“Kita harapkan ekonomi momentum pemulihannya menguat dan APBN kita juga mulai mengalami penyehatan juga sehingga tahun 2022 kita harap pemulihan ekonomi makin terakselerasi dan APBN juga akan bisa terkonsolidasi secara bertahap,” ujar Menkeu. ***/bnt

Pemprov Jatim Gelontorkan Insentif Rp 389 Miliar untuk Program Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan insentif sebesar Rp389,12 miliar dalam program diskon dan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program tersebut berlaku sejak 9 September 2021 lalu hingga 9 Desember 2021.

“Total insentif yang digelontorkan tersebut dalam bentuk diskon pajak, bebas BBN II dan bebas denda kendaraan bermotor,” ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Minggu (12/12).

Khofifah menuturkan, sejak program itu digulirkan, tercatat telah dimanfaatkan oleh 4,423 juta wajib pajak di Jatim. Rinciannya, 4,42 wajib pajak mendapatkan diskon R2 sebanyak 20 persen dan R4 10 persen. Sedangkan 1,55 juta wajib pajak lainnya mendapatkan bebas BBN-II dan Bebas Denda PKB dan BNKB. Sementara sisanya 18,4 ribu wajib pajak adalah wajib pajak dari luar provinsi yang mendaftar di Jatim.

Adapun jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh, kata Khofifah, yaitu sebesar Rp2,086 triliun . Menurutnya, program ini mampu menaikkan angka penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak di Jawa Timur yang telah membayar kewajiban pajaknya. Antusiasmenya sangat luar biasa,” imbuhnya.

Khofifah menyebut perolehan pajak ini sebagai sebuah suntikan energi sekaligus semangat bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Dirinya optimistis, Jatim dapat bisa segera keluar dari pandemi Covid-19 seiring upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah.

Seperti diketahui, Pemprov Jatim mengadakan program Pemutihan dan insentif pajak kendaraan bermotor dalam rangka mengurangi beban masyarakat selama pandemi Covid-19 sekaligus momentum perayaan HUT Jatim ke-76 tahun. Besaran diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3. Sedang untuk kendaraan roda 4 dan seterusnya mendapat diskon 10%.

Selain itu, Pemprov Jatim juga memberi kebijakan insentif pajak daerah yang meliputi pemutihan pajak daerah. Di antaranya, pembebasan pokok biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tangan ke 2, 3, dan seterusnya. Lalu pembebasan denda pembayaran PKB serta pembebasan denda pembayaran BBNKB.

Adapun sasarannya adalah kendaraan bermotor dengan plat dasar hitam yang dimiliki perorangan atau badan, juga plat kuning yang dimiliki perorangan atau badan. (poedji)

Mendagri Harap KADIN Jadi Mitra Penting Pembangunan Desa dan Perbatasan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan di desa dan perbatasan. Pasalnya, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo, desa kini tak lagi sebatas objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek pembangunan. Apalagi menyusul lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lantas dibentuk kementerian khusus yang menangani desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

“Kita harapkan para pengusaha terutama KADIN ini menjadi salah satu mitra penting, (agar) kepala desa ini bisa membangkitkan desanya,” kata Mendagri dalam Rapimnas KADIN 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).

Keseriusan pemerintah terhadap desa juga ditandai dengan adanya alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan di desa melalui Dana Desa. Tak hanya untuk pemerataan pembangunan, dana desa juga diharapkan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

Mendagri pun berpendapat, kepala desa perlu memiliki jiwa entrepreneur agar dapat mengembangkan potensi desanya. Walau demikian, ia menyadari tak semua kepala desa memiliki pola pikir untuk dapat menghidupkan ekonomi desanya.

Untuk itu, dengan adanya sinergi dari KADIN, diharapkan kepala desa memiliki ide-ide untuk dapat mengembangkan potensi dan menghidupkan perekonomian di desa.

“Saya minta betul kepada KADIN, supaya KADIN yang mengurusi pedesaan, menggerakkan pengusaha yang di daerah-daerah untuk bekerja sama dengan kepala desa,” tuturnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mendagri Tito menekankan, semangat membangun dari pinggiran juga tak hanya sampai di desa, tetapi juga masuk hingga ke wilayah perbatasan. Apalagi, selain sebagai etalase dan pertahanan negara, daerah perbatasan juga diharapkan memiliki perekonomian yang berdaya.

Tak kalah penting, pembangunan daerah perbatasan diharapkan dapat menumbuhkan sentra ekonomi baru. Terutama, hadirnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diharapkan dapat menjadi zona inti dalam perekonomian di kawasan perbatasan.

“Untuk pembangunan perbatasan ini, saya betul-betul minta bantuan kepada KADIN, kita akan bantu supaya semua bergerak, pemerintah dan swasta, KADIN bergerak bersama membangun perbatasan ini,” pungkasnya.***/ctr

Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspadai Penawaran Aset Kripto

JAYAKARTA NEWS— Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak, agar tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

“Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujar  Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (02/12/2021). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Tongam mengungkapkan, pihaknya telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin. Selain itu Satgas juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

“Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat, pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,” ujarnya.

Lebih lanjut Tongam menyampaikan, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan/menyetorkan dananya.

Untuk itu, SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:
1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penutupan Entitas Pinjol Ilegal
Selain itu, SWI dalam tugasnya melindungi masyarakat kembali menemukan dan menutup 103 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang beredar melalui aplikasi di telepon genggam dan website yang bisa merugikan masyarakat.

“Mendukung upaya proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian, kami terus melakukan pencegahan melalui patrol siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan,” kata Tongam.

Ketua SWI menambahkan, pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada fintech lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak tahun 2018 hingga November 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.734 pinjol ilegal. SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar masyarakat tidak ada yang mengakses.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Untuk informasi mengenai aset kripto bisa dilihat di website https://www.bappebti.go.id/. Sedangkan pengaduannya bisa mengakses ke https://pengaduan.bappebti.go.id. ***/bnt

Jakarta Petshop, Lengkap dan Bersahabat

Jakarta Petshop kini hadir di Jl Swadarma, Ulujami, Jakarta Selatan. Peresmian dilakukan Kamis, 28 Oktober 2021, enam bulan setelah grand opening Jakarta Petshop yang pertama, di Jl. Anggrek Garuda, Slipi, Jakarta Barat.

Kunci sukses Jakarta Petshop, utamanya pada dua hal. Pertama, kelengkapan produk yang dijual. Kedua, pelayanan yang bersahabat.