Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Tumbuh 58,1 Persen, Kinerja Pajak Hingga Agustus 2022 Capai Rp1.171,8 Triliun

JAYAKARTA NEWS – Penerimaan hingga Agustus 2022 penerimaan pajak mencapai Rp1.171,8 triliun. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari-Agustus ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal, dan adanya dampak implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tumbuhnya penerimaan pajak sampai dengan Agustus di angka 58,1 persen, capaian Rp1.171 triliun pada waktu target APBN [sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022] Rp1.485 triliun,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (06/10/2022).

Secara rinci, Suryo mengungkapkan bahwa total penerimaan pajak tersebut berasal dari Rp661,5 triliun pajak penghasilan (PPh) nonmigas atau 88,3 persen dari target, Rp441,6 triliun pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atau 69,1 persen dari target, Rp55,4 triliun PPh migas atau 85,6 persen dari target, dan Rp13,2 triliun pajak bumi dan bangungan (PBB) dan pajak lainnya atau 40 persen dari target.

Sementara itu, seluruh jenis pajak mengalami pertumbuhan neto kumulatif dominan positif. PPh 21 tumbuh 21,4 persen, PPh 22 impor tumbuh 149,2 persen, PPh Orang Pribadi 11,2 persen, PPh Badan tumbuh 131,5 persen, PPh 26 tumbuh 17,2 persen, PPh Final tumbuh 77,1 persen, PPN Dalam Negeri tumbuh 41,2 persen, serta PPN Impor tumbuh 48,9 persen.

Untuk penerimaan sektoral, seluruh sektor utama tumbuh positif ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta bauran kebijakan antara lain phasing-out insentif fiskal, pelaksanaan UU HPP, dan kompensasi bahan bakar minyak. Beberapa sektor dengan kontribusi terbesar yaitu industri pengolahan 29,7 persen tumbuh 49,4 persen, perdagangan 23,7 persen tumbuh 66,3 persen, jasa keuangan dan asuransi 10,9 persen tumbuh 15,2 persem, pertambangan 8,9 persen tumbuh 233,8 persen, dan sektor konstruksi dan real estate 4,1 persen tumbuh 10 persen.

Dalam keterangan persnya, Suryo juga menyinggung mengenai implementasi UU HPP yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan di tanah air.

“Kemudian lanjut dengan update UU HPP, beberapa tadi ini adalah bagian dari reform regulasi atau reform kebijakan yang kita letakkan di UU HPP, bahwa ada beberapa yang terus menerus menjadi salah satu perluasan basis kita di tahun 2022,” tandas Suryo.

Pertama, PPN Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk sebagai pemungut sebanyak 127 perusahaan dan berhasil mengumpulkan penerimaan PPN sebesar Rp8,17 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran tahun 2020 Rp730 miliar, setoran tahun 2021 Rp3,9 triliun, dan setoran tahun 2022 Rp3,54 triliun.

Kedua, Pajak Fintech yang mulai berlaku 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan di bulan Juni 2022. PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar Rp74,44 miliar dan PPh 26 yang diterima wajib pajak luar negeri atau BUT sebesar Rp32,81 miliar.

Ketiga, Pajak Kripto yang berlaku mulai 1 Mei 2022 dan dibayarkan di bulan Juni 2022. PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui penyelenggara PMSE dalam negeri dan penyetoran sendiri sebesar Rp60,76 miliar dan PPN dalam negeri atas pemungutan oleh nonbendahara sebesar Rp65,99 miliar.

Terakhir, dari dampak penyesuaian tarif PPN mulai 1 April 2022 terdapat penambahan penerimaan PPN sebesar Rp1,96 triliun pada April 2022, Rp5,74 triliun pada Mei 2022, Rp6,25 triliun pada Juni 2022, Rp7,15 triliun pada Juli 2022, dan Rp7,28 triliun pada Agustus 2022.***/uli

Dukung Pahlawan Devisa, bank bjb Tandatangani MOU dengan BP2MI, Beri Pembiayaan untuk Pekerja Migran Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Pekerja migran merupakan salah satu pilar penting bagi ekonomi Indonesia mengingat kontribusinya dalam hal penerimaan devisa negara yang cukup besar. Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada kuartal I/2022 Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menyumbang devisa negara sebesar Rp34,1 triliun.

Melihat potensi besar dan peran strategis pekerja migran, bank bjb kembali memperkuat kolaborasi dengan BP2MI untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pekerja migran. Wujud nyata tersebut dibuktikan dengan dilakukan Penandatangan Nota Kesepahaman antara BP2MI dan bank bjb tentang Produk dan Jasa Layanan Perbankan Bagi Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pada Rabu (5/10), di Jakarta. Kerjasama Nota Kesepahaman tersebut, ditandatangani oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyampaikan, Nota Kesepahaman ini menjadi awal yang baik untuk saling menguatkan sinergi kelembagaan dan menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan pekerja migran secara menyeluruh, baik sebelum, selama dan setelah bekerja.

Disampaikan Yuddy, kerjasama dengan BP2MI juga merupakan bukti nyata bank bjb selalu mendukung program-program pemerintah terutama dalam hal mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Selain itu sebagai bentuk dukungan bagi pekerja migran yang merupakan pahlawan Devisa dan Duta Bangsa.

Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan Nota kesepahaman dengan BP2MI juga akan dilakukan kerjasama penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), kemudian pemanfaatan dan pertukaran data dengan BP2MI.

Disampaikan Yuddy, juga terdapat potensi bisnis lain, seperti peluang pemasaran produk dan layanan bank bjb untuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta pihak lain yang terlibat dalam penyaluran KUR bagi Pekerja Migran Indonesia.

“Tentu saja, kolaborasi ini juga diharapkan akan semakin memperkuat peran bank bjb dalam hal akses pembiayaan bagi pekerja migran, sekaligus juga menjadikan peluang bisnis bagi bank bjb dalam menyalurkan pembiayaan, maupun mengenalkan produk perbankan milik bank bjb,” ucap Yuddy.

Melalui kerjasama kali ini, bank bjb optimis akan mampu meningkatkan sisi pembiayaan kepada pekerja migran, terutama berkaitan dengan penyaluran KUR Penempatan PMI.

bank bjb, ditegaskan Yuddy, selama ini telah membantu para pekerja migran di sejumlah negara, dengan memberikan edukasi edukasi keuangan, edukasi kewirausahaan, dan juga mengenalkan produk perbankan milik bank bjb yang dapat digunakan oleh pekerja migran, ketika hendak mengirim uang ke Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, bank bjb sendiri saat ini dipercaya oleh Pemerintah sebagai salah satu Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat termasuk KUR TKI.

Provinsi Jawa Barat diketahui merupakan salah satu Provinsi yang tercatat paling banyak dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.***/pr

Ekonom Apresiasi Keberlanjutan Program Pra Kerja Pemerintah di Tahun 2023

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp5 triliun dengan target penerima 1,5 juta orang.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja ini.

”Sekarang pemerintah memutuskan untuk melanjutkan, ini inisiasi yang baik mengingat juga ini kembali pada tujuan awal untuk meningkatkan skill pekerja yang saya kira di beberapa studi menunjukan memang, skill pekerja kita masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan agar siap masuk ke lapangan kerja,” kata Yusuf pada Selasa (4/10/2022).

Terlebih, diproyeksikan tahun 2023, ‘awan gelap’, akan terjadi krisis yang tentu berimbas ke dalam negeri. “Memang Kartu Pra Kerja bukan program utama bisa mengubah awan gelap tersebut. Setidaknya memberikan modal, bantalan, terutama bagi yang membutuhkan, tidak hanya bantuan dalam bentuk skill untuk masuk ke lapangan kerja, tetapi juga bantalan dana yang mereka bisa gunakan sebagai konsumsi,“ jelas Yusuf.

Kartu Pra Kerja tahun 2023 dengan skema normal. Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan, ada PR bagi pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja ini. Yaitu tentang penyaluran tenaga kerja. ”Memang tidak semua kemudian industri punya kemampuan dan anggaran untuk mempersiapkan skill.Bisa saja skill ini yang diambil alih perannya oleh pemerintah, dan para industri mempersiapkan lapangan kerjanya,“ tutur Yusuf.

Tercatat pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemulihan

Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai dasar skema semi bansos pada Kartu Prakerja adalah karena pandemi. Saat pandemi, banyak masyararakat yang menggalami penurunan daya beli akibat terkena putus hubungan kerja (PHK).

Kartu Prakerja pun didesain sedemikian rupa untuk bisa meringankan beban masyarakat dan mempersiapkan angkatan kerja yang lebih mumpuni.

“Kartu Prakerja selama ini diberikan dengan semi bansos karena pandemi. Harapannya, diberikan bantuan bisa mempertahankan daya beli yang ter-PKH, diberikan pelatihan supaya bisa meningkatkan skill-nya. Supaya nanti ketika ekonomi sudah membaik, mereka bisa diserap industri dengan skill yang lebih baik dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Menurut Eisha, pemfokusan Kartu Prakerja kembali pada skema peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja dilandasi pertimbangan pemerintah terkait pandemi yang berangsur membaik dan perekonomian menunjukkan pemulihan.

“Dasarnya mungkin pemerintah ingin mengurangi karena mungkin asumsinya sekarang adalah di tahun 2022, ini kan perekonomian kita sudah mulai tumbuh. Orang sudah banyak kembali bekerja,” tambahnya. (bnt)

Ketua DPD RI Minta Presiden Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi

JAYAKARTA NEWS— Semakin membengkaknya utang pemerintah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi.

Hingga akhir Juli 2022, utang pemerintah diketahui mencapai Rp7.163 triliun. Belum lagi pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp400 triliun tahun ini.

Terlebih, dalam nota rancangan APBN tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun.

Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat treatment khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ini angka yang sangat besar, dan fakta sumber dari Pajak tidak mampu mengcover. Apalagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang angkanya segitu-gitu aja, sehingga utang baru menjadi jalan keluar terus menerus,” kata LaNyalla, Selasa (4/10/2022).

Ditegaskannya, saat ini dunia dihadapkan pada badai resesi sekaligus ancaman krisis pangan dan energi. Kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk fokus menjaga kondisi perekonomian nasional agar terus stabil.

“Salah satu cara bisa dengan melakukan evaluasi atas program dan proyek strategis nasional yang bisa ditunda atau dialihkan term waktunya,” tukasnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga menegaskan, sektor industri nasional kita belum mampu bergerak secara signifikan. Apalagi iklim investasi kian menurun.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp73 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juli 2022 yang senilai Rp7.163 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,30%. Angka tersebut meningkat dibanding rasio utang pada akhir Juli 2022 yang sebesar 37,91%.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,79%. Hingga akhir Agustus 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp 6.425,55 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,21% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2022 yang sebesar Rp811,05 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp15,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 795,13 triliun. (ard)

Pemda Diminta Fokus Anggarkan Penanganan Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (Pemda) fokus menganggarkan penanganan dan pengendalian inflasi di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Fatoni menyampaikan, penanganan inflasi bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme penganggaran. Ini misalnya dari penganggaran pada setiap Organisasi Perangkat Dearah (OPD) terkait yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dalam penanganan inflasi. Apabila alokasi anggaran belum tersedia, Pemda dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD.

“Anggaran penanganan inflasi juga dapat bersumber dari Belanja Tak Terduga dan Bantuan Sosial (Bansos),” tegas Fatoni.

Fatoni menekankan, Pemda dapat mengoptimalkan APBD untuk menangani dan mengendalikan inflasi. “Anggaran APBD bisa digunakan untuk kegiatan (penanganan), mulai dari menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan dengan kerja sama antardaerah, termasuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat rentan,” jelasnya.

Selanjutnya, Fatoni juga meminta Pemda untuk menganggarkan penanganan inflasi pada APBD Perubahan. Hal ini sesuai dengan siklus pelaksanaan anggaran selain memanfaatkan sebagian alokasi anggaran BTT sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 500/4825/SJ poin 9. “Pada saat proses perubahan APBD, saat yang tepat untuk menganggarkan penanganan inflasi pada OPD terkait,” ungkap Fatoni.

Selain itu, pergeseran anggaran kepada perangkat daerah terkait dapat dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD. Selanjutnya, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang telah melakukan perubahan APBD.

Di lain sisi, Fatoni kembali mengingatkan pentingnya sinergisitas antardaerah dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menahan laju inflasi. Dirinya meyakini, sinergisitas tersebut dapat menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam butir E.55.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk dua hal. Pertama, mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Serta kedua, mengendalikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan sembilan bahan pokok, melalui (anggaran) Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan,” tegas Fatoni.

Sebagai informasi, audiensi tersebut dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan; Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting; Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution; Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani; Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution; serta Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra.

Selain itu, hadir pula sejumlah anggota DPRD Sumut di antaranya Mangapul Purba, Syahrul Ependi Siregar, Delpin Barus, Meriahta Sitepu, Poaradda Nababan, Hermanto, Penyabar Nake, Anwar Sani Tarigan, Ari Wibowo, Benny Harianto Sihotang, serta beberapa anggota lainnya.***/ebn

Bamsoet Dorong Percepatan Peralihan Sepeda Motor Konvensional ke Sepeda Motor Listrik

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menargetkan jumlah sepeda motor listrik di Indonesia pada tahun 2025 bisa menembus 2 juta unit, dan pada tahun 2030 mencapai 13 juta unit.

Fokus pemerintah mempercepat migrasi sepeda motor listrik sangat tepat. Mengingat dari sekitar 149,7 juta unit kendaraan yang ada di Indonesia, sebanyak 119-133 juta unit di antaranya merupakan sepeda motor. Diperkirakan setiap tahunnya, 1 unit sepeda motor menghabiskan sekitar Rp 3,7 juta hingga Rp 5 juta subsidi BBM.

Target 2 juta hingga 13 juta unit sepeda motor listrik sangat mudah direalisasikan. Mengingat pangsa pasarnya sangat luas, dari jumlah ojek online (Ojol) saja sudah mencapai sekitar 4 juta pengemudi. Pemerintah bisa bekerjasama dengan pengemudi Ojol, memberikan sepeda motor listrik yang layak pakai, dengan cicilan yang tidak memberatkan.

“Perusahaan Bike Smart Elektrik (BS Elektrik) sebagai penyedia sepeda motor listrik pernah menghitung, jika bekerjasama dengan Ojol, mereka bisa memberikan cicilan Rp 5 ribu per hari, sehingga tidak memberatkan Ojol. Dengan bermigrasi ke sepeda motor listrik, kehidupan Ojol juga bisa terbantu, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk service kendaraan, sehingga bisa dialihkan untuk memenuhi pendidikan, kesehatan, ataupun kebutuhan hidup lainnya,” ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion B20 Side-Event Ready To e-Move: Menuju Pencapaian Target Presiden 2 Juta Sepeda Motor Listrik di Indonesia, diselenggarakan Kantor Staf Khusus Presiden (Diaz Hendropriyono) bekerjasama dengan B20 Indonesia 2022 yang diorganisir oleh KADIN Indonesia, di Jakarta, Selasa (4/10/22).

Turut hadir antara lain, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, serta Key Opinion Leader dan Youtuber Deddy Corbuzier.

Bamsoet yang juga Ketua MPR mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sudah menerbitkan Perpres No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Presiden juga telah menandatangani Inpres No.7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua kebijakan ini menjadi stimulan penting dalam mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

“Untuk mempercepat migrasi kendaraan listrik, pemerintah juga perlu menunjuk instansi yang menjadi leader, yang fokus mengerjakan satu hal tertentu. Misalnya ada yang fokus di baterai, fokus SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), fokus di home industry yang menyiapkan kebutuhan fisik kendaraan dari mulai body, knalpot, dan sparepart lainnya, sehingga tidak lagi bergantung kepada impor dari China sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sepeda motor listrik yang diproduksi di dalam negeri mencapai 60 persen. Seluruh instansi/unit tersebut juga harus saling bersinergi, agar percepatan migrasi kendaraan listrik bukan sekadar wacana diatas kertas, melainkan bisa terealisasi dengan cepat,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, komitmen nasional mempercepat migrasi kendaraan listrik akan mendatangkan banyak keuntungan bagi bangsa. Antara lain mengurangi polusi/pencemaran udara, mengingat 60 persen kontributor pencemaran atau polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor.

“Sekaligus mengurangi beban subsidi BBM oleh negara, mengingat pada tahun anggaran 2022, besarnya subsidi BBM dan kompensasi akan mencapai Rp 689 triliun, melebihi yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2022 senilai Rp 502,4 triliun. Serta meningkatkan ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan impor migas, sekaligus merealisasikan komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan bahkan 0 persen tahun 2060,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, pangsa pasar motor listrik di level global sangat menjanjikan. Hingga akhir tahun 2022, pangsa pasar motor listrik global diproyeksikan mencapai 17,25 miliar US dollar atau Rp 257,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2030, diproyeksikan meningkat hingga 30,52 miliar US dollar atau Rp 455,7 triliun. Secara global, jumlah pengguna kendaraan listrik pada tahun 2021 juga telah meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2019. World Economic Forum menyebutkan bahwa setiap tahun penjualan mobil listrik meningkat sebanyak 30 persen dalam dekade terakhir.

“Indonesia harus bisa menjadi pemain utama, mengingat kita memiliki banyak keunggulan. Misalnya, merujuk data US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta metrik ton, dan menjadi yang terbesar 40 persen dari total cadangan nikel di dunia. Jika dikelola dengan optimal, Indonesia akan menjadi pemain utama supplier baterai kendaraan listrik. BRIN juga sedang mempercepat kajian riset sistem otonom kendaraan berbasis baterai, bahkan pengembangan teknologi masa depan yakni charging tanpa kabel. Berbagai langkah inovasi akan menjadi kunci bagi kemajuan industri kendaraan listrik Indonesia di masa depan,” pungkas Bamsoet.***ebn

Wamenkeu: Indonesia Tetap Stabil Di Tengah Gejolak Perekonomian Global

JAYAKARTA NEWS – Indonesia tetap stabil di tengah gejolak perekonomian global yang saat ini terjadi. Harga komoditas dunia saat ini bergerak secara fluktuatif dan dunia internasional sedang mengalami inflasi. Banyak negara mulai melakukan penyesuaian kebijakan untuk merespon kenaikan inflasi ini. Hal ini mengemuka saat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) memberikan Kuliah Umum di Universitas Sam Ratulangi Manado, pada Senin (03/10).

“Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mampu menjaga inflasi pada level yang moderat. Inflasi Indonesia memang naik, namun jika dibandingkan dengan negara-negara peer group lain, kenaikan inflasi di Indonesia masih di level yang rendah. Ini adalah salah satu fundamental kenapa saat ini perekonomian Indonesia dalam kondisi yang stabil,” jelas Wamenkeu.

Fundamental ekonomi selanjutnya yang menunjukkan bahwa Indonesia stabil adalah pertumbuhan ekonomi (growth). Level PDB riil Indonesia tahun 2022 jika dibandingkan dengan level PDB riil sebelum pandemi (tahun 2019), sudah naik 7,1%. Angka ini relatif cukup tinggi jika dibandingkan negara lain.

Menurut Wamenkeu, cara Indonesia meningkatkan growth adalah dengan mengeluarkan belanja negara yang sangat besar pada periode 2020-2021 sebagai bagian dari penanganan Covid. Hal ini menimbulkan ekstra defisit. Total ekstra defisit Indonesia selama 2020-2021 adalah 10,7% dari PDB. Banyak negara lain yang ekstra defisitnya itu di atas Indonesia yang mana itu berarti bahwa negara tersebut mengeluarkan utang yang lebih besar dibandingkan yang dikeluarkan Indonesia.

Namun, Wamenkeu juga mengingatkan bahwa resiko global ke depan masih harus terus diwaspadai. Wamenkeu mengatakan bahwa walaupun saat ini Indonesia mampu menjaga perekonomian dengan solid, namun rambatan resiko global seperti inflasi yang berkelanjutan hingga menyebabkan stagflasi harus terus diperhatikan.

“Kita bersyukur pertumbuhan Indonesia masih tetap tinggi dengan kenaikan inflasi yang tidak terlalu tinggi. Ini kondisi yang musti kita jaga ke depan dengan berbagai macam cara. Pemerintah akan tetap menggunakan APBN sebagai shock absorbernya, dan pada saat yang bersamaan inflasi musti tetap kita jaga,” kata Wamenkeu.***/uli

Presiden Jokowi: Kalau Kita Punya, Jangan Impor

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong penghentian impor produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, baik dari usaha besar, kecil, maupun menengah.

“Untuk produk apa pun kalau kita punya jangan beli impor,” ujar Presiden dalam sambutannya saat meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Senin (03/10/2022), di Gedung SMESCO, Jakarta.

Presiden mencontohkan, saat ini Indonesia masih melakukan impor aspal, padahal Indonesia memiliki deposit aspal yang cukup besar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

“Minggu lalu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Buton, di sana ada deposit aspal itu 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi, industrialisasi. Bisa usaha menengah, atau usaha kecil, atau usaha besar, tapi belum, baru satu perusahaan. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton, kita malah impor,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Kepala Negara juga mendorong adanya pembinaan terhadap para petani untuk mengurangi impor komoditas bahan pangan. Sebagai contoh, Presiden mengaku senang dengan penurunan nilai impor jagung di Indonesia karena adanya pendampingan kepada para petani jagung.

“Tadi disampaikan di depan, biasanya 1 hektare hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Cost produksi paling Rp1.800-Rp1.900 itu yang saya tahu waktu itu saya ke Dompu. Jualnya bisa Rp3.800 per kilo, untungnya sudah 100 persen,” ujarnya,

Selain jagung, Presiden pun meminta agar pembinaan dengan pola yang sama juga dilakukan kepada para petani komoditas pangan lain.

“Jangan hanya di jagung saja, harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua,” imbuhnya.

Di samping itu, Kepala Negara menuturkan bahwa pembinaan juga harus dilakukan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pengemasan produk dan penjenamaan yang baik. Dengan adanya pembinaan tersebut, Presiden berharap produk hasil dari para pelaku UMKM dapat naik kelas hingga pasar internasional.

“Sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan dan kalau bisa pasarnya tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar domestik, tetapi bisa dibawa untuk pasar ekspor. Ini yang kita harapkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya perusahaan membangun kemitraan dengan UMKM di daerah. Presiden meyakini kemitraan tersebut akan memberikan dampak yang baik, antara lain dalam menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Misalnya ini, akan banyak pabrik otomotif yang akan berdiri di negara kita. Saya sudah sampaikan harus bermitra dengan UKM-UKM industri. Entah bikin knalpotnya, entah bikin spionnya, entah pengerjaan interior kursinya di dalam, bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM,” pungkasnya.***/mel

Jonathan Kuo Gelar Resital Piano di Tiga Negara Asean

JAYAKARTA NEWS – Lepas pandemi, tahun 2022 benar-benar merupakan tahun emas bagi pianis muda Jonathan Kuo. Jelang akhir tahun saja, Jonathan unjuk penampilan dengan menghelat konser di Singapura, Indonesia dan Malaysia. Bagi penikmat musik klasik, ini merupakan kesempatan langka.

Pianis muda berprestasi ini baru saja sukses menggebrak Steinway Gallery Singapore dan membawakan instrumentalia ‘Sepasang Mata Bola’ aransemen Yazeed Jamin bersama Batavia Madrigal Singer. “Tahun ini jadi tahun terpadat saya unjuk diri di Singapura, Indonesia dan Malaysia,” jelas Jonathan Kuo.

Rangkaian tur keduanya, Jonathan tampil di Goethe Haus, Jakarta, Kamis (29/9) yang disesaki khalayak musik klasik. Pada malam resital itu, dia membawakan tiga karya komponis favoritnya. Yaitu Sonata in D Major, Op.10, No. 3 (Beethoven), Le tombeau de Couperin (Ravrl) dan Sonata in A Minor, D.845 (Schubert).

Sedangkan untuk tur pamungkas di Malaysia bakal digelar di Kampus UCSI, Kuala Lumpur, 6 Oktober mendatang. “Terhitung sudah delapan konser yang saya lakukan tahun ini. Saya berharap bisa tampil di seluruh negara Asean, seperti Thailand, Filipina, Vietnam,” beber Jonathan.

Iswarga R Sudarno, konduktor dan guru di Konservatorium Musik Jakarta mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan rutinitas seorang seniman musik dan pianis. “Dia harus produktif terus menggelar konser,” timpal Iswargia.

Selama tiga bulan Jonathan berlatih dibimbing Iswargia dengan tingkat kesulitan yang tinggi. “Karena memang nomor-nomor yang dimainkan Jonathan berstandar internasional untuk resital piano,” jelas Iswargia.

Ihwal ketiga komposisi yang dimainkan Jonathan selama 20 menit, Sonata in D Major, Op.10 No.3 dari Berthoven diciptakan di Wina di akhir Abad XVIII. Di masa itu komposisi ini dianggap avant-garde baik dari segi harmoni, struktur komposisi maupun akornya. Nomor kedua dari Ravel gaya komposisinya mengambil ide musik Barok Perancis di abad XVII. Komposisi terakhir dari Schubert yang dimainkan 35 menit ini memiliki lirisisme yang sangat puitis. (pik)

Kick Off Peringatan Hari Oeang Ke-76, Menkeu Imbau Jajaran Kementerian Keuangan Sigap Hadapi Tantangan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar seluruh jajaran di Kementerian Keuangan dapat dengan pandai dan selalu sigap mengidentifikasi berbagai tantangan ke depan. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Kick-Off Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 dengan tema “Kemenkeu Satu : Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan” di Kantor Pusat Bea dan Cukai hari ini, Jumat (30/09)

“Maka Kemenkeu harus pandai membaca tantangan dan kemudian sigap merumuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk menghadapi tantangan itu. Kenapa? karena tangguh mengawal pemulihan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak sigap menghadapi tantangan,” ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang selama 3 tahun berlangsungnya pandemi tidak melunturkan semangatnya untuk selalu siap hadir melayani masyarakat.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Anda semuanya yang selama 3 tahun dalam kondisi pandemi dengan risiko yang anda juga hadapi, namun anda tetap melayani dengan baik. Kementerian Keuangan salah satu dari nilai kita adalah pelayanan dan itu tidak kita korbankan meskipun dihadapkan pada pandemi,” ucap Menkeu.

Hari Oeang tahun ini diperingati dalam suasana yang penuh harapan dalam menghadapi tantangan menuju pemulihan Indonesia. Peringatan Hari Oeang juga merupakan penguat dalam menanamkan nilai-nilai yang dimiliki Kementerian Keuangan, yaitu nilai integritas, sinergi, pelayanan, profesional, dan kesempurnaan.

Untuk itu, Menkeu menekankan agar seluruh pegawai dapat menjaga integritasnya sebagai identitas dari Kementerian Keuangan, serta menjaga profesionalisme dalam bekerja sebagai karakter diri untuk memberikan yang terbaik.

“Jaga integritas kalian, teman-teman kalian, dan institusi kalian. Jangan pernah digadaikan. Jadi integritas adalah hal yang tidak dijual belikan berapapun kalian ditawari. Karena itu adalah sesuatu yang priceless. Tidak ada harganya, tidak kita jual karena selalu menjadi identitas kita,” imbau Menkeu.

Selain itu, nilai sinergi diartikan agar seluruh Unit Eseleon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat saling bersinergi dan bekerja sama dalam menjaga keuangan negara sebagai Kemenkeu Satu.

“Setiap anda punya peranan yang luar biasa penting untuk menjaga keuangan negara. Kemenkeu Satu karena kita bersinergi. Anda adalah satu keluarga Kementerian Keuangan. Satu keluarga menjaga uang negara,” tegas Menkeu.

Terakhir, Menkeu berpesan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat terus menjaga semangat dalam menjalankan tugas, serta selalu sigap dalam menghadapi tantangan untuk mengawal pemulihan.

“Sigap hadapi tantangan, tangguh kawal pemulihan. Itulah tugas kita bersama. Selamat Hari Oeang. Mari kita merayakan dan kita tetap memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Itu adalah bukti dari kalian yang tidak pernah lelah mencintai Indonesia,” tutup Menkeu.***/uli