Menparekraf Bahas Kerja sama Wisata Cruise dengan Menteri Perdagangan Singapura

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong membahas potensi kerja sama wisata cruise yang diharapkan mampu menarik kunjungan wisman ke Indonesia.

Menparekraf Sandiaga Uno saat pertemuan Bilateral dengan Menteri Gan Kim Yong di Singapura, (30/9/2022) menjelaskan pasar wisata kapal pesiar ke Indonesia sudah ada, hanya tinggal mengoptimalkan. Namun, tentu perlu kolaborasi banyak pihak termasuk memfasilitasi terkait regulasi untuk mengakselerasi.

“Kita baru saja membicarakan beberapa agenda untuk membahas potensi wisata kapal pesiar atau cruise yang bisa dikoneksikan ke Bintan kemudian berhenti di Belitung, dan lanjut ke Bali. Semoga ini bisa dikembangan untuk menjaring wisatawan mancanegara dan membangkitkan ekonomi di tanah air,” ujarnya.

Wisatawan mancanegara menggunakan satu kapal pesiar jumlahnya hampir 6 kali lipat dengan yang datang menggunakan pesawat. Hal itu yang mendorong Menparekraf Sandiaga sangat serius menggarap potensi wisata bahari di Indonesia.

Sebagai catatan, Cruises Genting Dream memiliki total kapasitas 3.500 kamar. Sementara untuk Royal Caribbean Cruises mencapai 4.800 kamar.

“Sasaran kami adalah meningkatkan jumlah wisman dari kapal pesiar. Sebab potensinya masih sangat besar. Para wisatawan cruise ini bisa kita arahkan untuk berkunjung ke destinasi-destinasi serta ditawari produk-produk UMKM,” katanya.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga juga membahas terkait Indonesia yang akan menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023. Acara ini akan dilaksanakan di Yogyakarta pada Januari 2023.

Peserta dari ATF 2023 terdiri atas 10 negara anggota ASEAN beserta Jepang, Korea, dan China. Dan nantinya terdapat dua agenda besar yang akan dilaksanakan di Yogyakarta.

“Kami mengundang Menteri Gan untuk hadir. ATF 2023 akan dilaksanakan secara hybrid. Diharapkan acara ini bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Gan Kim Yong mengatakan untuk kebijakan pendukung cruise yang mungkin dapat dilakukan adalah terkait regulasi dan visa bagi penumpang Cruise. “Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan animo wisatawan cruise ke Indonesia,” katanya.***/mel

Satgas BLBI harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun

JAYAKARTA NEWS— Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Pasalnya, sesuai dengan Kepres Nomor 6 Tahun 2021, masa tugas Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2023. Sementara kerugian negara yang tertagih baru mencapai 25 persen atau Rp27,8 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal ini saat dimintai komentarnya soal progres Satgas BLBI kepada Parlementaria, Jumat (30/9/2022). Komisi XI DPR RI sudah mendengar langsung progres Satgas BLBI dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu. “Waktu tinggal 15 bulan, namun kerugian negara masih 75 persen atau sebesar Rp82,6 triliun yang belum tertagih,” katanya sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id

Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan menjelaskan, jenis dan klasifikasi aset eks BLBI yang diburu oleh Satgas BLBI meliputi aset kredit sebesar Rp101,8 triliun, aset properti Rp8,06 triliun, aset inventaris Rp8,47 miliar, aset surat berharga Rp489,4 miliar, aset saham Rp77,9 miliar, dan aset nostro Rp5,2 miliar. Sementara yang sudah tertagih sebesar Rp27,8 triliun, berbentuk tunai sebesar Rp885 miliar dan sisanya merupakan non-tunai berupa barang jaminan, aset properti, dan lainnya.

“Kami berharap, pelaksanaan lelang terhadap aset eks BLBI dilakukan secara optimal sehingga dapat menghasilkan penerimaan sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Jangan sampai terulang kembali menjual aset eks BLBI dengan harga yang sangat murah,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Satgas, masih kata Hergun, menargetkan pemanggilan terhadap 335 obligor/debitur BLBI. Satgas telah memanggil 114 obligor, namun yang memenuhi panggilan baru 56 obligor. Saat ini pemanggilan sedang memasuki tahap ketiga dari empat tahap yang direncanakan.

“Terhadap obligor yang belum memenuhi panggilan bisa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga kerugian negara bisa segera tertagih,” harapnya. Satgas tidak boleh menyerah memburu aset walau harus menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan itu adalah tidak diketahui di mana aset tersebut berada, aset sudah beralih, pergantian pemegang saham, adanya gugatan balik, dan saham dimiliki perusahaan asing.

Ditambahkannya, Satgas merupakan gabungan dari 10 kementerian/lembaga yang diharpakan mampu membangun kerja sama, sinergi, koordinasi, kolaborasi, termasuk meminta bantuan negara sahabat untuk mengatasi berbagai hambatan. Kerugian negara ini harus dikembalikan kepada negara. Tak boleh ada yang bebas melenggang, membawa kabur aset.

“Kasus ini sudah berlarut-larut hingga lebih dari dua dekade. Sementara para pengemplang BLBI masih bebas berkeliaran menikmati uang rakyat. Satgas BLBI perlu bertindak cepat dan tegas. Bila ada pembangkangan, Satgas BLBI tidak perlu ragu untuk membawanya ke jalur pidana,” kilah legislator dapil Jabar IV ini,” seraya menambahkan, jika aset BLBI sudah tertagih seluruhnya, bisa digunakan untuk memperkuat subsidi BBM atau menambah program perlindungan sosial.***/ebn

Pesan Presiden ke Menkeu: Jaga Setiap Rupiah di APBN

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa efek domino dari krisis finansial, krisis pangan, hingga krisis energi membuat seluruh negara di dunia berada pada ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya Indonesia memiliki ketahanan yang panjang.

“Perang (Rusia-Ukraina) tidak akan berhenti besok, bulan depan, atau tahun depan. Artinya, enggak jelas, sehingga yang kita perlukan, negara kita memerlukan sebuah endurance yang panjang,” ujar Presiden saat menyampaikan sambutan pada acara United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook 2023 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Kamis (29/09/2022).

Terkait situasi tersebut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden meminta agar APBN digunakan untuk hal yang produktif dan memberikan imbal hasil yang jelas.

“Saya selalu sampaikan ke Bu Menteri Keuangan. ‘Bu, kalau punya uang kita, di APBN kita, dieman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya. Harus produktif, harus memunculkan return yang jelas,’ karena kita tahu sekali lagi, hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya,” jelasnya.

Selain itu, saat ini semua negara juga tengah menyelesaikan masalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kepala Negara memandang bahwa inflasi Indonesia sendiri masih cukup terkendali di angka 4,6 persen yang dinilainya masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Menurut Presiden, terkendalinya inflasi tersebut antara lain disebabkan oleh keharmonisan hubungan antara otoritas pemegang fiskal (Menteri Keuangan) dengan bank sentral (Bank Indonesia) yang berjalan beriringan, rukun, dan sinkron.

“Coba bandingkan dengan negara yang lain, otoritas moneter dan otoritas fiskal, bank sentralnya naikin bunga, menteri keuangannya naikkan defisit. Naikkan defisit itu artinya menggrojokkan uang lebih banyak ke pasar. Artinya ya menaikkan inflasi. Yang satu ngerem inflasi, yang satu menggrojokkan inflasi. Di sini yang beda di situ, karena BI dan Kementerian Keuangan berjalan beriringan, rukun, sinkron, konsolidatif. APBN-nya konsolidatif, APBN-nya menyehatkan, berani memutuskan,” tuturnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden kembali mengingatkan agar APBN betul-betul dikelola secara hati-hati. Dengan demikian, Presiden menjelaskan, fiskal yang dimiliki pemerintah diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk menghadapi situasi dunia tahun depan yang diprediksi “gelap”.

“Terakhir, saya selalu sampaikan kepada Bu Menteri, ‘Bu Menteri, kita ini memiliki amunisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan setiap rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran, dan betul-betul harus dijaga.’ Tidak boleh kita hanya berpikir uang itu hanya untuk hari ini atau tahun ini. Tahun depan seperti apa? Karena semua pengamat internasional menyampaikan bahwa tahun depan itu akan lebih “gelap”, tapi kalau kita punya persiapan amunisi, ini akan berbeda, sehingga betul-betul APBN kita APBN yang berkelanjutan,” tandasnya.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan.***/mel

Legislator Minta Pemerintah Tunda Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden tunda menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk semua pejabat. Pasalnya, kondisi keuangan negara masih belum aman sehingga perlu hati-hati dalam penggunaannya.

“Pengadaan kendaraan listrik di instansi Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga ada baiknya, dana atau anggaran Pemerintah diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak, seperti subsidi energi dan pangan untuk masyarakat,” ungkap Mulyanto kepada Parlementaria, Kamis (29/9).

Dijelaskan Politisi Fraksi PKS ini, secara umum percepatan penggunaan kendaraan listrik ini memang berdampak positif. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal kita, pihaknya lebih cenderung menilai akan lebih baik jika menunda pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk sektor tersebut.

Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, sebaiknya pemerintah memprioritaskan APBN untuk kebutuhan yang lebih penting dan mendesak bagi masyarakat. Ia menyarankan anggaran untuk pengadaan kendaraan listrik itu dialihkan untuk subsidi energi, subsidi pangan, reduksi inflasi, dan lain-lain. Bukan malah sebaliknya, memanjakan aparat dengan mobil listrik yang dibiayai APBN.

“Apalagi kalau kendaraan listrik tersebut diadakan secara impor atau dengan tingkat kandungan dalam negeri yang rendah. Tentu akan semakin membebani keuangan negara,” ujarnya. 

Meski demikian, menurut Politisi Daerah Pemilihan Banten III ini, untuk jangka panjang, rencana pengadaan kendaraan listrik ini cukup baik. Mengingat Indonesia sendiri telah berkomitmen dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030, dan di tahun 2060 masuk ke emisi nol atau net zero carbon.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik ini merupakan solusi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM secara global. Sehingga konsumsi BBM dapat dikurangi. Apalagi di saat harga BBM tinggi serta PLN mengalami surplus listrik. Kendaraan listrik mungkin menjadi pilihan yang menarik.

Mulyanto juga mengungkapkan, upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri akan berdampak baik di industri hulu seperti industri baterai listrik, maupun di hilir terkait industri otomotif. Namun Mulyanto meminta Pemerintah tidak memaksakan program ini dilaksanakan sekarang. Karena masih banyak agenda lain yang menurutnya lebih penting dan mendesak.

Sebagaimana diketahui, 13 September kemarin Presiden Jokowi secara resmi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.***dpr.go.id

KUB Semakin Kuat, Bertambah Satu Lagi BPD yang akan Bergabung Dalam KUB bank bjb

JAYAKARTA NEWS— Sejalan dengan semangat dalam memperkuat stabilitas sistem perbankan Indonesia dan selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, pelaksanaan sinergi bisnis Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diinisiasi bank bjb semakin meluas dan intens untuk menuju skema penguatan permodalan melalui Kelompok Usaha Bank (KUB).

Setelah sebelumnya bank bjb menyetorkan dana tahap pertamanya senilai 100 milliar rupiah untuk penyertaan modal  kepada Bank Bengkulu dalam kerangka KUB melalui penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada akhir Juli 2022 lalu, kali ini Bank Sultra berencana akan turut serta bergabung dalam KUB bank bjb dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) bersama pada hari Kamis, 29 September 2022 di Jakarta oleh Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama bank bjb dengan Abdul Latief selaku Direktur Utama Bank Sultra serta Suhud selaku Komisaris Utama Bank Sultra.

Melalui LOI tersebut, bank bjb dan Bank Sultra berkomitmen untuk menjalin sinergi bisnis yang dapat menciptakan nilai positif bagi kedua belah pihak serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan OJK (POJK) 12/2020 termasuk penyertaan modal sehingga Bank Sultra dapat menjadi anggota KUB bank bjb.

Disampaikan Yuddy, bank bjb sangat terbuka untuk kolaborasi, mengingat kolaborasi adalah hal paling penting yang harus dilakukan BPD dalam melakukan inovasi dan transformasi agar mampu berkompetisi di industri perbankan.

“bank bjb hadir dan siap untuk memberikan pengalamannya sebagai BPD pionir dalam melakukan berbagai langkah strategis termasuk berbagai aksi korporasi permodalan. Merupakan sebuah privileged bagi bank bjb untuk dapat berbagi pengalaman tersebut kepada BPD, sehingga dapat bertumbuh kembang dan besar bersama-sama. Terlebih dengan karakteristik bisnis model, ekosistem dan stakeholders yang serupa, sinergi sesama BPD lebih mudah untuk diimplementasikan tanpa menghilangkan ciri khas kedaerahan masing-masing BPD.” paparnya.

Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD lainnya di Indonesia merupakan upaya memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain itu, bank bjb juga dapat memberikan nilai tambah bagi BPD yang bergabung dalam KUB. Selain sebagai BPD dengan ukuran terbesar, infrastruktur yang mumpuni, bank bjb juga merupakan satu-satunya BPD yang telah berpengalaman dan mengantongi izin OJK dalam menjadi Perusahaan Induk dalam suatu KUB bersama bank bjb syariah, selain itu bank bjb juga merupakan satu-satunya BPD dengan peringkat Double A dari Pefindo sehingga tentu dapat memberikan nilai positif terhadap KUB nya.

Bank bjb sebelumnya juga menyatakan bahwa mereka terbuka untuk bersinergi dengan BPD lainnya selama dapat saling memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak, juga BPD-BPD yang tergabung dalam KUB ini.

Langkah Awal Sinergi KUB, Bank Sultra Tunjuk bank bjb Sebagai Bank Sponsor Layanan BI FAST

Pada saat yang bersamaan, bank bjb juga melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Sultra Tentang Pengelolaan Likuiditas Peserta Tidak Langsung (PTL) oleh Bank Sponsor Dalam Rangka Penyelenggaraan Transaksi Bank Indonesia – Fast Payment (BI-FAST), yang dilakukan oleh Rio Lanasier selaku Direktur Information Technology, Treasury & International Banking bank bjb dengan Abdul Latif selaku Direktur Utama Bank Sultra.

Momen penandatanganan PKS juga disaksikan oleh Farid Rahman selaku Komisaris Utama Independen bank bjb, Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama bank bjb, Nia Kania selaku Direktur Keuangan bank bjb, Nancy Adistyasari selaku Direktur Komersial & UMKM bank bjb dan didampingi Hayati Hasan selaku Direktur Pemasaran Bank Sultra serta Suhud selaku Komisaris Utama Bank Sultra.

Melalui kerjasama ini, Bank Sultra sebagai Peserta Tidak Langsung (PTL) telah menunjuk bank bjb sebagai Bank Sponsor untuk melakukan pengelolaan likuiditas Bank Sultra pada Bank Indonesia dalam rangka penyelenggaraan transaksi BI-FAST. Dengan demikian, Bank Sultra menemani Bank Bengkulu yang telah lebih dulu menjalin kerjasama BI FAST dengan bank bjb. Tidak berhenti sampai di situ, dalam jangka waktu dekat akan bertambah BPD yang menjalin kerjasama BI FAST dengan bank bjb, yang sudah mencapai pembahasan tahap akhir.

Yuddy menyampaikan, kerjasama ini merupakah langkah konkrit sinergi KUB bank bjb, serta sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang mendorong konsolidasi industri serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, real time dan tersedia selama 24 jam.  Kendati sudah ada bank digital dan aplikasi transfer uang tanpa biaya, Yuddy memperkirakan transaksi transfer uang keluar menggunakan BI-Fast masih akan tumbuh ke depan. Masyarakat akan menuntut transaksi yang lebih efisien dari waktu ke waktu, salah satunya melalui BI Fast.***/pr

Tekan Pengangguran, Perusahaan di Indonesia Diminta Terlibat Aktif Serap Tenaga Kerja Anak Muda

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong pemerintah untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Partai Gelora juga meminta perusahaan-perusahaan di tanah air untuk aktif dan terlibat langsung dalam penyerapan tenaga kerja terdidik.

Hal itu bagian dari agenda politik Partai Gelora dalam rangka melakukan reformasi sistem pendidikan di Indonesia dan dalam rangka menekan jumlah pengangguran anak muda.

“Di Jerman pendidikan tingginya gratis sampai S3, tapi kalau di Indonesia cukup S1 dulu. Nah, agenda politik Partai Gelora adalah menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia ini menjadi hak asasi bagi seluruh anak bangsa. Jadi pendidikan tinggi ini, istilahnya harus gratis,” kata Hudzaifah Muhibullah, Ketua Bidang Generasi Muda Partai Gelora di Jakarta.

Hal itu disampaikan Udef sapaan akrab Hudzaifah Muhibullah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pengangguran Anak Muda, Potret Negeri dan Mimpi untuk Indonesia, Rabu (28/9/2022) sore.

“Semua perusahaan di Jerman terlibat langsung dalam pendidikan, sehingga penyerapan tenaga kerjanya benar-benar terserap. Jadi ketika mereka kuliah, mereka juga sudah dapat gaji dan gajinya sangat besar. Partai Gelora ingin hal itu juga terjadi di Indonesia,” kata Udef.

Selain itu, kata Udef, di Jerman sejak kelas 5 SD sudah diarahkan ke penjurusan atau peminatannya dalam bidang vokasi, sehingga tingkat pengangguran anak mudanya relatif rendah.

“Saya kira upaya Eropa mereduksi penggangguran seperti di Jerman bisa diterapkan di Indonesia, misalnya mengintegrasikannya di tingkat ASEAN secara politik dan ekonomi,” katanya.

Menurut dia, saat ini banyak pengangguran anak muda, karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik pendidikan maupun keahlian.

“Disinilah perlunya kerjasama antara industri dan pemerintah. Pendidikan tingginya gratis, dan tenaga kerjanya langsung diserap oleh perusahaan-perusahan,” katanya.

Kepala Pusat Riset Pendudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi PhD mendesak pemerintah segera mengatasi tingginya pengangguran anak muda. Sebab, apabila tidak segera diatasi program Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadang pemerintah bisa gagal total.

“Mereka yang kini ada di bangku SD, SMP dan SMA yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045 jangan sampai nanti hanya menjadi penonton di negeri sendiri, karena kalah bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA) dan tidak bisa menjadi agen perubahan,” kata Nawawi.

Karena itu, Nawawi berharap pemerintah segera menyiapkan SDM unggul terutama dalam pendidikannya, sehingga memiliki skill dan siap bersaing di Indonesia Emas 2045.

“Salah satu syarat Indonesia Emas 2045 itu, bagaimana skill itu harus bisa diterima oleh pasar kerja. Artinya, pemerintah perlu memikirkan bagaimana pendidikan itu bisa ekuivalen dengan yang dibutuhkan di pasar kerja. Pemerintah harus menfaslitasi anak muda dengan berbagai program untuk bisa bersaing di dunia kerja,” katanya.

Pemerintah Diminta Lebih Kreatif

Sementara itu, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan mengatakan, pemerintah harus mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, terutama anak muda menghadapi tantangan ledakan pengangguran akibat krisis global.

“Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang pro terhadap penciptaan lapangan kerja,” kata Ryano.

Ia berharap pemerintah tidak terkecoh dengan catatan data BPS soal penurunan jumlah pengangguran. Dari Agustus 2021 sebanyak 9,7 juta penggangur, turun pada Februari 2022 menjadi 8,4 juta jiwa.

“Meski turun, tetapi faktanya pengangguran tersebut, 70 persen usia produktif dan yang terserap pekerjanya atau sekitar 39% porsi terbesar sebagai pekerja sektor pertanian,” katanya.

Untuk menurunkan angka pengangguran, lanjutnya, pemerintah diharapkan perlu menciptakan entrepreneurship untuk para milenial yang saat ini baru sektiar 1,6%.

“Wirausaha muda juga harus dibimbing dengan dukungan seperti misalnya pinjaman lunak. Jadi perlu juga dihadirkan mentalitas sebagai entrepreneur sejak usia dini,” katanya. terangnya.

Sedangkan Executive Director Youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, revoluasi industri 4.0 merugikan anak muda, dan juga tidak bisa diandakan untuk menyelesaikan penyerapan tenaga kerja.

“Dengan adanya narasi revolusi 4.0 secara global, yang mendewakan digital seperti Amazon tidak bisa menyerap tenaga kerja anak muda, malahan mereka mengganti pekerja dengan robot,” kata Faisal.

Faisal juga menyayangkan sikap anak muda sekarang yang menginginkan pekerjaan sesuai dengan selera mereka. Apabila tidak sesuai dengan pekerjaan, mereka akan tinggal pekerjaan tersebut, dan memilih menganggur.

“Sebelum pandemi anak muda cenderung menginginkan pekerjaan sesuai dengan seleranya dan jika tidak cocok lalu ditingalkan. Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, para tokoh muda perlu mendorong untuk berpikir jauh ke depan dan memiliki visi jangka panjang.

“Krisis telah melahirkan tokoh dan pemimpin besar seperti Soekarno, Bung Hatta, Moh Yamin dan lainnya. Kita berharap tokoh-tokoh muda kembali lahir seperti zaman kemerdekaan,” pungkasnya.***din

Dukung Gerakan Anti Korupsi, bank bjb Ikut Tandatangani Pakta Integritas dengan BPDPKS

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS – bank bjb ikut serta menandatangani Pakta Integritas dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendukung terjalinnya iklim bisnis yang baik. Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, Gapoktan serta perusahaan lainnya.

Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan di Kantor Wilayah Bea Cukai Raya, Jalan Raya Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (28/9/2022) turut dihadiri oleh Divisi Hubungan Kelembagaan bank bjb Isa Anwari, CEO Regional V bank bjb Arris Mirawan dan Pemimpin Kantor Cabang Surabaya bank bjb Heru Baharudin. Selain penandatanganan, turut diselenggarakan Seminar Peran Kemenkeu Satu Dalam Pemberdayaan UMKM Dan Gerakan Anti Korupsi.

Acara ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pada acara tersebut juga digelar Kegiatan Expo UMKM.

Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan bentuk komitmen bersama menjaga integritas serta mewujudkan kepuasan para stakeholder dalam mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Keterlibatan bank bjb dalam Penandatanganan Pakta Integritas ini adalah sebagai mitra perbankan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

bank bjb merupakan mitra perbankan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Jasa Layanan Perbankan pada tanggal 22 September 2022 lalu. Ruang lingkup kerja sama meliputi Penempatan Dana, Pembiayaan, Program Pensiun, Payroll Service dan Fasilitas Perbankan lainnya.

Sebagai mitra Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, diharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik dapat diperluas dimana bank bjb dapat berperan dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan kepada para petani, gapoktan maupun mitra lainnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.***/pr

Arumi Bachsin Harapkan Pelaku Usaha dan UMKM Miliki Lisensi BPOM untuk Produknya

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS— Ketua TP PKK Prov Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengharapkan bahwa produk-produk UMKM yang diproduksi bisa memiliki lisensi Badan Pengawas Obat dam Makanan (BPOM).

“Kehadiran BPOM menjadi penting. Karena usaha rumahan banyak memiliki resep yang enak enak tapi keamanan pangan juga harus bisa dipastikan,” ungkapnya saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan Nasional Kegiaatan Sinergi Peningkatan Kapasitas Momunitas Melalui Desa Wisma Engagement di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (28/9).

Arumi mengatakan, bahwa Bimtek ini ini mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat sampai pada tingkat Dasa Wisma di Desa / Kelurahan yang merupakan unsur paling dekat dengan masyarakat agar masyarakat mampu memahami keamanan pangan.

Sektor UMKM di Jatim menjadi backbone perekonomian Jawa Timur. Saat Pandemi Covid-19 terbukti sektor UMKM masih tangguh dan menjadi tulang punggung penggerak roda perekonomian.

Ia menyebut, bahwa saat ini banyak sekali pelaku usaha UMKM yang menjual produk makanan dan minuman.

Akan tetapi, masih banyak para pelaku usaha yang belum mengetahui pentingnya memiliki lisensi dari BPOM untuk produknya.

Dengan bekal memiliki Lisensi BPOM, tersebut Arumi meyakini akan menjadi salah satu langkah menjaga keamanan pangan sekaligus bukti bahwa produk tersebut sudah teruji dan memiliki kandungan yang aman untuk digunakan dan dikonsumsi.

Oleh karenanya, begitu masyarakat atau calon konsumen akan semakin yakin dengan produk tersebut.

Untuk itu, PKK Jatim siap bermitra dengan BPOM untuk memberikan edukasi, menyosialisasika kepada pelaku usaha dan UMKM. Bahkan, PKK akan mengajak para UMKM untuk menggelar pelatihan maupun pendampingan pentingnya lisensi dari BPOM.

“PKK Jatim siap untuk mensosialisasikan dan akan menggelar pelatihan kepada para UMKM bersama BPOM,” ungkapnya.

Menurut dia, lisensi dari BPOM yang ada akan menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM dalam memasarkan produknya di Jawa Timur.

Khususnya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus berlabel resmi dari BPOM.

“BPOM merupakan lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi semua produk obat-obatan dan produk makanan yang beredar. Dalam langkahnya, BPOM biasanya melalui cara mendeteksi, mengawasi, memberi izin, serta mencegah peredarannya,” jelasnya.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Rita Endang mengatakan, BPOM terus mengedukasi dan menyebarluaskan informasi lebih luas kepada para Kader PKK terkait keamanan pangan nasional melalui dasa wisma engagement.

Ia menyebut, bahwa masyarakat berhak mendapatkan pangan yang bermutu. Maka, BPOM berkewajiban mewujudkan ketersediaan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan yang layak dan bermutu tinggi.

“Kami melaksanakan Bimtek ini untuk melihat setiap rantai pangan bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan keamanan yang terstandarisasi dari BPOM bermutu dan memiliki kandungan gizi tinggi,” tutupnya. (poedji)

Menhub Dorong Inovasi Kendaraan Listrik Dengan Harga Ekonomis

JAYAKARTA NEWS – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong sektor industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait, bersama-sama pemerintah berkolaborasi menciptakan kendaraan listrik dengan harga yang lebih ekonomis. Hal ini perlu dilakukan agar upaya peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik bisa dilakukan dengan lebih cepat.

“Kalau harga motor listrik 16 juta dengan kondisi motor yang menarik dan kualitas baterai yang baik, ini akan sangat menarik bagi masyarakat,” ujar Menhub saat membuka Indonesia Electric Motor Show 2022 (IEMS 2022) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (28/9).

Menhub mengungkapkan, ada tiga hal yang harus diupayakan untuk menciptakan kendaraan listrik yang lebih ekonomis. Pertama yaitu membuat baterai dengan harga kompetitif namun memiliki daya jelajah yang tinggi. Kedua, memproduksi motor produk dalam negeri, dan ketiga memperbanyak stasiun pengisian baterai. “Apabila ketiga hal ini dilakukan dengan sistematis akan memberikan harga kendaraan listrik yang relatif lebih murah,” ucapnya.

Dengan harga yang lebih murah, diharapkan akan tercipta ekuilibrium keekonomian kendaraan listrik, dimana akan terjadi keseimbangan antara jumlah yang diproduksi dengan penggunanya. “Pada titik tertentu akan terjadi jumlah ledakan antara produksi dengan pengguna kendaran listrik. Saya yakin kendaraan listrik memiliki masa depan yang baik,” tutur Menhub.

Pemerintah telah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dengan mengeluarkan sejumlah regulasi dan kebijakan. Menhub mengapresiasi upaya kolaborasi dari perguruan tinggi, peneliti, dan sektor industri, yang turut mendukung pemerintah untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. “Regulasi dan kebijakan dari pemerintah, serta kajian dan penelitian dari perguruan tinggi akan menjadi lengkap ketika industri melakukan inovasi dan menangkap peluang industri kendaraan listrik yang potensinya sudah terlihat di depan mata,” kata Menhub.

Secara khusus, Menhub juga mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah konsisten menggelar kegiatan pameran kendaraan listrik seperti IEMS. IEMS 2022 diselenggarakan pada 28-30 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) dengan mengusung tema “Strengthening Autonomous Ecosystem”. Pembukaan pameran tersebut dibuka secara simbolis dengan pengecasan motor listrik di stasiun pengisian baterai.

Turut hadir dalam pembukaan IEMS 2022 yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Profesor Riset BRIN Eniya Listiani, dan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito.***/mel

Upaya Pemerintah Redam Scarring Effect Pasca Pandemi Covid-19

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan upaya pemerintah dalam meredam efek dari luka memar atau scarring effect pasca pandemi Covid-19, yaitu dengan menyehatkan masyarakat, perekonomian, sekaligus menyehatkan APBN yang sudah sangat bekerja keras.

“Jadi ada 3 yang perlu disehatkan bersama-sama. Masyarakat yang terkena covid, ekonomi yang juga melesu karena adanya pandemi dan sekarang guncangan yang baru, serta APBN nya sendiri juga harus kembali disehatkan. ini tugas yang sangat sangat luar biasa,” ucap Menkeu dalam pidatonya pada acara Executive Development Program (EDP) yang bertema “Arah Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Scarring Effect” yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (28/09).

Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang ekonominya sudah pulih secara cepat. Pada Kuarta II 2022, stabilitas keuangan Indonesia relatif masih terjaga dan pembaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut. Hal itu ditopang oleh peningkatan konsumsi, investasi, kinerja ekspor-impor, dan membaiknya neraca pembayaran. Namun risiko atas memburuknya resesi global perlu untuk terus diwaspadai.

“Tahun depan, berbagai lembaga dunia memberikan prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih lemah namun tidak terlalu signifikan. Karena dunia memang diprediksi akan mengalami perlemahan ekonomi yang sangat-sangat signifikan atau bahkan mungkin masuk di dalam resesi. Nah namun situasi seperti ini tidak boleh membuat kita terlena. Kita tetap waspada,” ucap Menkeu

Di sisi lain, pandemi membuat sebagian besar masyarakat di dunia beradaptasi pada situasi normal yang baru atau new normal, serta menemukan cara kerja baru sehingga muncul fenomena new way of working.

“Behaviour dari labor berubah. Kemudian mereka membuat banyak sekali rekalibrasi terhadap kegiatan dan keputusan mengenai hidupnya, pekerjaannya, dan tentu saja ini berpengaruh sangat besar,” imbuhnya.

Dengan begitu, Menkeu meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mendalami kondisi tenaga kerja dan mengidentifikasi demografi di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.

“Ini tentu akan menentukan bagaimana sebuah perekonomian akan terus berkembang, karena labor relation itu adalah salah satu fondasi yang sangat penting bagi sebuah perekonomian,” ucap Menkeu.

Sebagai penutup, Menkeu berharap agar BPJS Ketenagakerjaan dapat terus menglola dana yang luar biasa besar, yaitu dana yang bersumber dari para tenaga kerja di indonesia. Tentu hal itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi tenaga kerja dan pasar tenaga kerja di Indonesia.

“Saya tentu berharap sebagai institusi yang mengelola resources luar biasa, tata kelola harus dibuat baik, efisiensi, investasi harus dibuat secara sangat prudent namun juga maksimal dari sisi return-nya. dan itu adalah amanah yang sangat sangat penting,” tutup Menkeu.***/uli