JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20). Ada sejumlah isu yang dibahas para pimpinan parlemen-parlemen negara G20 itu, termasuk persoalan gangguan rantai pasok pangan.
Di sesi pertama sidang P20, Puan memimpin diskusi terkait isu iklim dan lingkungan. Tema di sesi perdana ini mengenai ‘Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau’.
“Di tengah kondisi dunia yang masih rentan dalam upaya pemulihan dari pandemi Covid-19, tantangan global menjadi semakin kompleks dengan keberadaan krisis multidimensi,” kata Puan saat memimpin sidang P20 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Krisis multidimensi tersebut mulai dari tekanan geopolitik, krisis pangan dan energi, stagnasi ekonomi, hingga tantangan perubahan iklim dan lingkungan. Puan mengatakan, dampak buruknya dirasakan secara global, terutama oleh negara-negara miskin.
“Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, laporan Pembangunan Manusia PBB menunjukkan standar hidup negara-negara telah menurun secara global selama dua tahun berturut-turut,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Pembangunan manusia telah jatuh kembali ke tingkat tahun 2016, membalikkan sebagian besar pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan,” imbuh Puan.
Mantan Menko PMK ini menyoroti upaya pengentasan kemiskinan semakin sulit dicapai. Belum lagi, kata Puan, ketimpangan antar-penduduk dan negara yang semakin tinggi sehingga upaya pencapaian target tanpa kelaparan semakin berat.
“Hal ini menunjukkan pentingnya kita meningkatkan aksi karena waktu untuk penuhi target SDGs kurang dari 8 tahun lagi. Sehingga saya memandang bahwa implementasi SDGs harus dipercepat, dan ketahanan negara berkembang dalam hadapi krisis harus diperkuat,” paparnya.
Akibat krisis multidimensi itu, pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Kesenjangan pembiayaan SDGs global pun meningkat dari USD 2.5 triliun per tahunnya sebelum pandemi Covid-19, menjadi USD 4.2 triliun pasca-pandemi.
“Karenanya kita tidak bisa bekerja business as usual dan perlu lakukan extraordinary effort,” tegas Puan.
Kesenjangan pembiayaan tersebut juga dinilai memerlukan langkah-langkah terobosan untuk pendanaan pembangunan. Puan menyebut peran parlemen penting dalam membantu mewujudkan pemulihan dunia agar menjadi lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
“Parlemen sebagai mitra pemerintah dapat mendukung agar komitmen terwujud dalam aksi nyata,” sebutnya.
Puan mengatakan, aksi nyata yang dapat dilakukan parlemen seperti pelaksanaan anggaran yang diarahkan agar bersinergi dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakselerasi transisi energi dan penanganan perubahan iklim. Kemudian mendukung kemitraan global bagi capacity building dan transfer teknologi bagi negara berkembang. Serta implementasi komitmen pendanaan pembangunan bagi negara berkembang, termasuk komitmen pendanaan perubahan iklim USD 100 miliar per tahun.
“G20 yang menguasai 85% ekonomi dunia tentunya dapat berdampak signifikan bagi kemajuan dunia jika melakukan aksi konkrit dan nyata,” tutur Puan.
Sesi pertama sidang P20 menghadirkan sejumlah pimpinan parlemen G20 sebagai pembicara. Salah satu Keynote speaker di sesi I ini adalah pimpinan parlemen Inggris, Sir Lindsay Harvey Hoyle yang menyampaikan pentingnya upaya pencapaian SDGs melalui pembangunan hijau.
Kemudian ada juga Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco dan pimpinan parlemen China Chen Zhu. Ketua BPK RI Isma Yatun yang merupakan Ketua Supreme Audit Institution (SAI) 20 juga ikut menjadi pembicara.
“Saya melihat komitmen besar dari kita semua untuk mengakselerasi pencapaian SDGs dan mengimplementasi green economy, meski dunia sedang menghadapi berbagai tantangan global,” kata Puan.
Dalam sesi II Sidang P20 yang bertemakan ‘Keamanan Pangan dan Energi serta Tantangan Ekonomi’, Puan menyoroti soal krisis pangan dan energi global yang diperparah akibat pandemi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik.
Merujuk data World Food Program, sebanyak 828 juta orang menderita kelaparan pada 2022. Sementara itu, kenaikan harga pangan mencapai 21% di tahun 2021.
“Dunia perlu ambil tindakan segera untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi, serta memulihkan gangguan rantai pasok,” tegas Puan.
Parlemen dunia pun, dinilai Puan, perlu memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif.
“Tindakan pembatasan hanya akan mengancam rantai pasok dan perdagangan pangan global yang berimbas paling besar bagi negara-negara berkembang dan negara miskin,” ungkapnya.
Menurut Puan, berbagai tantangan ini menegaskan bahwa kolaborasi inklusif antara semua pemangku kepentingan mutlak dilakukan. Terutama dengan lembaga keuangan internasional, sektor swasta, dan like minded countries.
“Kolaborasi harus diikuti dengan alih teknologi yang saling menguntungkan. Kita juga perlu untuk terus mendorong kebijakan transisi kepada energi bersih dan terbarukan. Parlemen harus berperan dalam kolaborasi ini sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat,” sebut Puan.
“Solidaritas dan kerja sama multilateral juga harus diarahkan untuk membantu negara yang paling terkena dampak krisis yakni untuk menjawab kebutuhan jangka pendek dalam ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat stabilitas keuangan global,” imbuhnya.
Puan menyatakan, Pemerintah membutuhkan peran serta Parlemen yang lebih kuat dalam upaya mengatasi tantangan global, membangun ketahanan pangan dan energi, serta mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk itu, penting sekali bagi parlemen berkolaborasi demi menjamin akses pangan dan energi, serta menjawab tantangan ekonomi.
“Khususnya melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang kita miliki,” urai Puan.
Dengan kolaborasi bersama, terutama antara negara G20 sebagai sebagai ekonomi terbesar di dunia, Puan menyebut tantangan terhadap tingginya harga pangan dan energi serta lambatnya pertumbuhan ekonomi global dapat dikelola dengan lebih baik.
Adapun pembicara dalam sesi II P20 adalah pimpinan parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova yang menyampaikan pentingnya merespons isu ketahanan pangan dan energi serta tantangan ekonomi melalui kerjasama global. Kemudian pimpinan parlemen Rusia, Valentina Matvienko, dan Kim Young Joo dari Korea Selatan.
Pada sesi ketiga sidang P20, pimpinan negara-negara G20 membicarakan soal sistem demokrasi yang tengah mengalami ujian berat. Tema dalam sesi ini adalah ‘Parlemen Efektif, Demokradi Vibrant’.
Puan lantas menyoroti soal adanya tren penurunan kualitas demokrasi pada beberapa tahun terakhir. Padahal, kurang dari separuh penduduk dunia tinggal di negara demokrasi di mana hanya 6,4% populasi dunia yang hidup di negara full democracy.
“Pandemi Covid-19 dianggap sebagian kalangan sebagai salah satu faktor yang mengganggu praktik demokrasi. Pembatasan pergerakan manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kewajiban vaksinasi dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia karena bersifat memaksa dan menghalangi kebebasan bergerak individu,” papar Puan.
Pandemi Covid-19 juga dinilai menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif sehingga kinerja parlemen terganggu. Intensitas komunikasi dan interaksi antara anggota parlemen dan masyarakat pun terhambat akibat pandemi.
Bahkan di beberapa negara, pelaksanaan pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal harus ditunda. Meskipun demikian, menurut Puan, pandemi juga memberikan peluang bagi kita untuk memperkuat parlemen dan demokrasi.
“Misalnya dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat meningkatkan interaksi dengan konstituen hingga memperluas partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi,” jelas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan juga menegaskan, penurunan demokrasi tidak boleh terus berlarut. Negara-negara dunia disebut harus memupuk kembali agar demokrasi lebih kuat, dinamis, dan parlemen menjadi lebih effektif.
“Kita harus berkontribusi nyata terhadap pemulihan pandemi dan penyelesaian berbagai persoalan global,” ungkap Puan.
Tak hanya itu, parlemen pun dituntut memperkuat demokrasi pasca pandemi. Menurut Puan, parlemen harus turut memastikan bahwa demokrasi menjamin kebebasan, hak asasi manusia, good governance serta mendukung tercapainya kesejahteraan.
“Demokrasi juga berperan menjaga perdamaian dan prinsip check and balance dapat mencegah kekuasaan absolut pemerintah,” ucapnya.
Puan mengatakan, diskusi dalam sesi ini diharapkan dapat membuat parlemen dunia lebih menjaga dan memperkuat demokrasi di tengah berbagai tantangan global dan tren erosi demokrasi yang terjadi saat ini. Pimpinan parlemen yang menjadi pembicara di sesi III Sidang P20 adalah Om Birla (India), Milton Dick (Australia), Mustafa Sentop (Turki), dan Chuan Leekpai (Thailand).***din
