Oleh Djoko Setijowarno
Menjadi guru di Indonesia berarti bertarung dengan ruang dan jarak. Dari kepungan macet kota hingga jalur pedalaman yang ekstrem. Dimensi mobilitas harian ini perlahan ikut menentukan kesejahteraan nyata seorang pendidik .
Kesejahteraan guru memiliki keterkaitan erat dengan layanan transportasi, baik secara langsung melalui aspek finansial dan fisik, maupun tidak langsung pada dimensi psikologis dan profesional. Di Indonesia, isu mobilitas ini menjadi sangat krusial, khususnya bagi guru honorer berpenghasilan terbatas serta tenaga pendidik yang mengabdi di wilayah 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).
Pendapatan bulanan guru sering kali tergerus oleh tingginya biaya mobilitas sehari-hari. Ketiadaan transportasi publik yang memadai dan terjangkau memaksa mereka beralih ke kendaraan pribadi, yang berujung pada membengkaknya pengeluaran untuk bahan bakar dan perawatan. Kondisi ini kian ekstrem di daerah terpencil.
Nihilnya angkutan perintis membuat ongkos perjalanan melambung tinggi hingga menghabiskan sebagian besar gaji atau tunjangan profesi mereka. Oleh karena itu, penyediaan akses transportasi yang terjangkau secara tidak langsung akan mendongkrak pendapatan riil (disposable income) guru melalui pemangkasan biaya logistik pribadi.
Buruknya layanan transportasi, seperti kemacetan parah di perkotaan maupun rute ekstrem di pedesaan, menguras waktu dan energi yang besar bahkan sebelum guru memasuki ruang kelas. Perjalanan melelahkan selama berjam-jam dengan kondisi transportasi yang tidak kondusif ini membuat tenaga pendidik rentan tiba di sekolah dalam keadaan lelah secara fisik dan mental (burnout).
Ketika energi fisik sudah terkuras di jalan, kualitas mengajar, kesabaran dalam mendampingi siswa, hingga kreativitas menyusun materi pembelajaran otomatis ikut menurun. Di sinilah pentingnya transportasi yang andal menjadi garansi agar guru bisa tiba di sekolah dengan kondisi prima, siap memberikan energi terbaiknya untuk anak didik.
Guru honorer dengan pendapatan Rp 500 ribu – Rp 1,5 juta per bulan harus mengeluarkan 20% hingga 40% gajinya hanya untuk biaya bensin atau ojek online jika sekolah mereka tidak terjangkau angkutan umum.
Sementara, guru yang berada di daerah kepulauan (seperti Maluku, Maluku Utara atau NTT), biaya transportasi mingguan atau bulanan menggunakan speedboat atau sewa kendaraan darat ekstrem bisa memakan 50% lebih dari tunjangan terpencil mereka.
Faktor keselamatan transportasi di lapangan bertalian erat dengan kesejahteraan fisik serta mental para guru. Realitas pilu masih sering dijumpai di daerah pedalaman atau kepulauan. Demi mencerdaskan bangsa, guru terpaksa menyeberangi sungai dengan perahu seadanya atau berkendara melewati jalan rusak berat yang mengancam keselamatan mereka setiap hari.
Rasa waswas yang terus-menerus melanda sepanjang jalan, lambat laun akan menggerus kualitas hidup para guru. Kehadiran negara sangat dibutuhkan di sini. Dengan membangun jalan yang layak serta menyediakan angkutan perintis yang aman, negara tidak hanya memberikan kepastian mobilitas, tetapi juga menghadirkan rasa tenang dan ruang psikologis yang sehat bagi mereka untuk mengajar.
Salah satu masalah terbesar dalam dunia pendidikan kita adalah sulitnya mendistribusikan guru-guru berprestasi ke daerah terpencil. Ketika tenaga pendidik berkualitas enggan bertugas di pelosok, jurang ketimpangan mutu pendidikan pun menjadi semakin lebar dan sulit dijembatani.
Daerah pelosok yang memiliki konektivitas transportasi yang baik nyatanya jauh lebih mudah untuk mempertahankan guru-guru hebat agar betah bertugas. Ketika angkutan perintis, baik darat, laut, maupun udara tersedia secara rutin, para guru tidak lagi merasa terisolasi. Mereka tetap bisa terhubung dengan pusat informasi, menjaga silaturahmi dengan keluarga, dan mendapatkan akses kesehatan yang layak tanpa rasa cemas.
Kebijakan Integratif
Menilai kesejahteraan guru tidak boleh berhenti pada angka di atas kertas gaji pokok semata, melainkan harus melihat seberapa sehat ekosistem pendukung yang melingkupi kehidupan sehari-hari mereka.
Pemberian subsidi transportasi publik di perkotaan melalui tarif khusus fungsional bagi guru, serta perluasan jaringan angkutan perintis di wilayah kepulauan dan 3 TP adalah langkah konkret negara dalam menyejahterakan para pahlawan tanpa tanda jasa
Ketika akses mobilitas mereka dipermudah, efisiensi ekonomi dan kualitas hidup mereka akan terdongkrak, imbas positifnya tentu sangat jelas, guru yang bahagia dan prima akan melahirkan kualitas pendidikan nasional yang jauh lebih baik.
Penutup
Memuliakan guru tidak cukup hanya dengan menaikkan angka-angka di atas kertas slip gaji. Menyejahterakan mereka berarti juga memastikan jalan yang mereka lalui aman, tarif yang mereka bayar terjangkau, dan energi mereka tidak habis menguap di aspal jalanan.
Karena bagaimanapun, mencerdaskan bangsa adalah sebuah perjalanan panjang dan perjalanan itu harus dimulai dengan memastikan para pengantarnya tiba di kelas dengan senyuman dan kondisi prima. ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
