Tetapkan Status Bencana Sebelum Cairkan Anggaran tak Terduga

 Tetapkan Status Bencana Sebelum Cairkan Anggaran tak Terduga

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar—foto puspen kemendagri

JAYAKARTA NEWS— Untuk menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang ada dalam APBD, kepala daerah harus terlebih dahulu menetapkan status ‘Darurat  Bencana’.  Setelah itu barulah bisa menggunakan BTT untuk penanggulangan dan penanganan wabah Covid 19. Sebagaimana UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,  penetapan status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

“Jangan sampai keliru dalam memaknainya. Dalam Surat Edaran (SE) tersebut konteksnya Pemda terlebih dahulu harus  menetapkan Status Bencana dulu, baru kemudian Pemda bisa mencairkan mata Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang terdapat dalam APBD. Hal tersebut penting agar  tidak menjadi temuan oleh APIP maupun BPK RI, prosedur pengelolaan APBD begitu aturannya ,”  jelas Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar pada Senin, (30/03/2020) di Jakarta.

Dijelaskan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor: 440/2622/SJtentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah. Surat tersebut merupakan pedoman dalam pembentukan Gugus Tugas, agar terdapat kesamaan manajemen pengorganisasian dan kesamaan gerak langkah pemda dalam penanganan Covid-19 sehingga lebih terkoordinasi dengan Gugus Pusat. 

Dalam surat tersebut juga menyebutkan pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Hal tersebut sebenarnya menegaskan dan mengingatkan kembali mengenai kewenangan Pemda yang tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Namun sayangnya, beberapa media agak keliru dalam menafsirkan dan memberitakan substansi Surat Edaran dengan Nomor 440/2622/SJ itu. Surat Edaran tersebut diterbitkan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah.

SYARAT PENETAPAN STATUS BENCANA

Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam penetapan status ‘Darurat  Bencana’. Di antaranya, jumlah korban, cakupan luas wilayah yang terkena vencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Sebagaimana disebutkan dalam  UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 7  ayat (1) huruf c   “penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah”. Kemudian ayat (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Status darurat yang dimaksud adalah siaga darurat COVID-19 dan/atau tanggap darurat COVID-19.  Penetapan status harus didasarkan kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Dalam poin Nomor 3  Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ dinyatakan Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

a.         Penetapan status darurat  siaga bencana atau tanggap darurat  bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID- 19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.

b.        Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid- 19.

Dalam hal ini Pemda harus menetapkan status dan tingkatan bencana daerah sebelum dapat  mencairkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

“Jadi di sini jelas ya, harus ditetapkan dulu status kebencanaannya, baru dengan status ini maka Pemda bisa mencairkan BTT (Belanja Tak Terduga) yang terdapat dalam APBD masing-masing pemda. Sehingga pemda terhindar dari masalah dalam pengelolaan keuangan daerah terkait percepatam penanganan Covid-19 di daerah.

Himbauan dan harapan Menteri Dalam Negeri Prof.H.Tito Karnavian, Ph.D, mohon kebersamaan dan persatuan seluruh elemen bangsa dan kekompakan seluruh daerah bersama masyarakat termasuk.dukungam rekan2 pers/media supaya kita bisa atasi dan hadapi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Saatnya kita bersatu hadapi Covid-19. ” tukas Bahtiar. ***/ebn

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *